Rapat koordinasi Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan membahas perubahan standar pelayanan dan SOP terkait penerbitan SKCK, Surat Ijin Keramaian, dan Rekomendasi. Rapat menyimpulkan perlu mereview standar dan SOP terbaru sesuai peraturan terkini, menghitung ulang waktu pelayanan, serta menambah petugas sidik jari untuk mempercepat proses (<=3 kalimat).

1. KEPOLISIAN NEGARA RERJBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
-/ RESORT METROPOLITAN JAKARTA SEI.ATAN
NOTULEN ACARA RAPAT KOORDINASI
REVIEW, PERUBAHAN DAN PEMBUATAN STANDART PEI-AYANAN
DAN STANDART OPERASTONAL PRoSEDUR (SoP) PADA SATUAN NTELKAM
A. PENDAHULUAN
1. Hari
Tanggal
Waktu
Tempat
Pimpinan
2,
3,
4.
5,
Senin
22 Januari2018
Pukul 09.30 Wib s/d 11.30 Wib
Ruang Rapat Sat lntelkam Lantai 2 Mapolres Meto Jaksel
Kasat lntelkam Metro Jaksel
PELAKSANAAN
1 , Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 tanggal pukul 09.30 Wib s/d 11 .30 Wib di Ruang, Rapat Sat
lntelkam Lantai 2 Mapolres Metro Jaksel Jl. Wijaya ll No. 42 Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah
berlangsung kegiatan Rapat Koodinasi.
2. Rapat tersebut dipimpin oleh lGsat lntelka Pohes lvletro Jaksel AKBP Drs. Efendi Sirait MM dan
dihadiri oleh anggota tim (t 15 orang).
3. Adapun rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Pembukaan oleh Kasat lntelkam Polres Metro Jaksel AKBP Drs, Effendi Sirait, MM :
1) Ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh peserla rapat.
2) Rapat ini dilaksanakan sebagai upaya dari Satuan lntelkam Polres Metro Jakarta Selatan
dalam mendukung kebijakan Kapolres Metro Jakarta untuk mencapai Zona lntegritas,
3) Agar unit-unit opsnal dan unit pelayanan melakukan inyentarisasi atas ketentuan hukum yang
menjadi payung hukum dalam melaksanakan kegiatan. Membuat nota kesepakatan dengan
pihak-pihak lain.
4) Seiring terjadinya perubahan dalam ketentuan peraturan terkait pelayanan supaya dilakukan
perubahan, evaluasi, rcview atau menyusun Standar Pelayan dan SOP pada masing-masing
unit.
b, Wakasat lntelkam Kompol Heru Agus S, Sos selaku ketua tim menyampaikan :

2. c.
2
1) Melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan dan SOP yang pemah dibuat oteh Satuan
lntelkam.
2) Masukan dari unit opsnal dan unit pelayanan terhadap rencana perubahan, evaluasi, review
atau menyusun Standar Pelayan dan SOP pada masing-masing unit
3) SOP yang akan dibuat nanti dibagi menjadi 2 bagian unit pelayanan dan unit opsnal Sat
lntelkam.
Kaur Bin Ops Sat lntelkam AKP Sri Sartono, SH selaku ryakil ketua tim menyampaikan :
1) SP dan SOP yang pernah dibuat adalah Standar Pelayanan SKCK dan SOP Penerbitan
SKCK dan SOP Penerbitan STTP [rampanye.
2) Untuk SP Pelayanan SKCK dan SOP Penerbitan SKCK ada perubahan dasar hukumnya
dimana Peraturan Penerintah tlo 50 tahun 2010 diganti oleh Peraturan Pemerintah No 60
Tahun 2016 dimana biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pnerbitan SKCK
berubah dariRp 10.0m,- menjadiRp 30.000,-
3) Saat ini ada aturan baru yang dapat dijdikan sebagai tambahan dasar hukum dalam
pembuatan SOP Penerbitan Surat ljin Keramaian dan Surat Rekonpndasi yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 20't7 tentang Tata Cara furizinan Dan Pengawasan lGgiatan
Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
4) SOP yang akan diajukan oleh unit pelayanan adalah SOP Penerbitan SKCK manual, S#
Penerbitan SKCK Online, SOP Pelayanan Pengaduan SKCK, SOP Pelayanan Pengaduan
SKCK melalui email, SOP penerbitan Surat ljin Kegiatan dan SOP Penerbitan Surat
Rekomendasi
Aiptu Suwanto, anggota Unit Pelayanan SKCK menyampaikan :
1) Untuk diketahui bahwa untuk blanko SKCK yang diterima dari Dit lntelkam Polda Metro Jaya
tidak banyak, sehingga terkadang masih ada pemohon yang datang ke Polres menyampaikan
kalo di polsek sudah tutup.
2) Sosialisasi mengenai per:syaratan pnerbitan SKCK harus ditingkatkan karena masih
ditemukan pemohon yang ti.dak tahu ahu membawa penyaratannya tklak lengkap.
3) Untuk system pelayanan SKCK dalam kondisi normal dimana tidak terjadi penumpukan
pemohon memang tilIak menggunakan nomor antian karena pemohon dapat langsung
talayani, yang kerap terjadi adalah penumpukan pemohon SKCK di pelayanan sidik jari,
penumpukan terjadi karena terkadang petugas sidik jari yang bertugas melayani hanya 1
(satu) orang.
4) Dalam perhitungan jangka wakhr penerbitan SKCK dari pemohon datang sampai dengan
SKCK diserahkan kepada permhon itu bervariatif ;
a) Pemohon SKCK untuk penerbitan SKCK baru waktu yang dibutuhkan sekitar 40-50 menit,
b) Pemohon SKCK penerbitan SKCK baru dengan menggunakan aplikasi SKCK Online
sekitar 20 menit dan ;
c) Pemohon SKCK penerbitan perpanjangan SKCK waktu yang dibutuh sekitar 10 menit.
5) Kecepatan pelayanan SKCK khususnya pada pernohon baru tergantung pada kecepatan
pemohon dalam mengisidaftar pertanyaan yang harus dijawab, Alhamdulilah dengan adanya
Aplikasi SKCK Online dari Baitelkam fulri bias diatasa yang kedua kecepatan pelayanan di
sidik jari, diharapkan ptugas pelayanan sidik jariitu minimal 2 orang bukan 1 orang.
Permana Kusumah, Jakarta, 17 Maret 1977, lslam, Jl Kamat Rt 05101 Kel Kebayoran Lama
Utara, Kec Kebayoran Lama Jakarta Selatan.Pemohon skck baru, menyampaikan antara lain :
1) Untuk persyaratan penerbihn SKCK sudah sangat mudah karena syarat yang diprlukan
semua ada dirumah (KfP, KK, Akte kelahiran dan photo berwama)
2 Kemudian mengisidaftar pertanyaan yang memerlukan waktu tidak sebentar.

3. a
J
Belum tahu mengenai aptikasl SKCK Orline.
Pada pelayanan sidik jarijuga mengisidaftar pertanyaan sebanyak t hmbar, cukup memakan
waktu kebetulan saat ifu petugasnya hanya 1 orang.
5) Membayar PNBP sebesar Rp 30.000,-
f. Sukip Suharsoyo, Pali,12 Februari 1972, lslam alamat Kp Utan Rt 02/05 Kel Ragunan, Kec Pasar
Minggu Jakarta Selatan. Pemohon perpanjangan SKCK, menyampaikan :
1) Untuk pelayanan penerbitan cepat dengan membawa persyaratan penerbitan SKCK
ditambah dengan SKCK yang lama atau photoopynya.
2) Membayar PNBP SKCK sebesar Rp 30.0m,-
3) Legalisir photoopy SKCK tidak membayarlgratis
Kesimpulan rapat:
a. Ketentuan hukum atau peraturan baru yang terkait dengan pelayanan segera aplikasikan dalam
SOP.
b, Dihitung kembali benapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan SKCK untuk pemohon
baru dan perpanjangan.
c. Segera direviaar dan diperbaiki Standar Felayanan dan SOP Penerbitan SKCK, untuk SOP yang
lain segera dibuatdan diajukan kepada lGpolres.
d. Buat surat atau nota dinas kepada lGsat Reskrim perihal penempatan anggoh ldentifikasi pada
pelayanan sidik jari untUk mendukung percepatan pelayanan SKCK.
e. Kepda petugas pelayanan baik unhrk pelayanan SKCK dan Surat ljin Kegiatan untuk selalu
memberikan pelayanan yang terbaik jangan sampai mengecewakan pemohon, bila memberikan
penjelasan berikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak bertel+tele serta
tidak melakukan pungli.
C. PENUTUP
Demikian notulen acara rapat koordinasi review, perubahan dan pembuatan standart pelayanan dan
standart operasional prosedur pada Satuan lntelkam, yang dilaksanakan pada hari Senin langgal 22
Januari 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Mapolrcs Metm Jaksel Jl. Wijaya ll N0.42 Kebayoran
Baru Jakarta Selatan.
3)
4)
4.
NSPEKTUR POLISIDUA NRP 761