PEMBANGUNAN_DAERAH
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•7 views
Dokumen tersebut membahas tentang orientasi tugas anggota dewan untuk kabupaten Ogan Komering Ilir. Ringkasannya adalah: 1. Mengulas tentang pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. 2. Menjelaskan perubahan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Membahas struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PEMBANGUNAN_DAERAH
Similar to PEMBANGUNAN_DAERAH (20)
More from hoyin rizmu
More from hoyin rizmu (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PEMBANGUNAN_DAERAH
- 1. SELAMAT DATANG Peserta Orientasi Tugas Anggota Dewan Yang Terhormat Angkatan VIII dari Kabupaten Ogan Komering Ilir di Hotel Zuhri Palembang Palembang, 17 Oktober 2019
- 2. PEMBANGUAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- 3. PEMBANGUAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH h.hoyin@yahoo.co.id Hoyin_lubay Jl. Sultan Mansyur 386 RT.05 RW.02 Bukit Lama Palembang 0811789909 Rizmu Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Prov Sumsel
- 4. 1.Penentuan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat disahkan oleh kepala daerah, tanpa persetujuan oleh DPRD jika dalam 1,5 bulan pembahasan belum menemukan kesepakatan. 2.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diperluas, dan dipertegas yang tadinya hanya berada di tingkat provinsi, kini akan ada di tingkat kabupaten/kota untuk beberapa satuan perangkat kerja daerah. 3.Struktur APBD, dari dana perimbangan akan berubah menjadi pendapatan dana transfer. 4.Penyesuaian dengan sistem laporan keuangan menurut PP 71/2010. Misalnya di aspek belanja daerah yang sebelumnya hanya ada dua yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1. belanja operasi, 2. Belanja modal 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja transfer. PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5. 5
- 6. A.Pendapatan Asli Daerah: 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Derah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah B.Dana Perimbangan : 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : 1. Dana Darurat dari Pemerintah 2. Hibah 3. Bantuan Keuangan 4. Bagi hasil dari Provinsi STRUKTUR PENDAPATAN
- 7. STRUKTUR BELANJA A. Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan C. Belanja Modal 1. Aparatur Daerah
- 8. A. Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan C. Belanja Modal 2. Pelayanan Publik 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Tersangka
- 9. STRUKTUR PEMBIAYAAN 1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 2.Transfer dari Rekening Dana Cadangan 3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4.Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 5.Penerimaan Piutang Daerah A.Penerimaan Pembiayaan: B.Pengeluaran Pembiayaan: 1.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 2.Pembelian kembali obligasi daerah 3.Penyertaan modal (investasi) daerah 4.Pemberian piutang daerah 5.Transfer ke rekening dana cadangan
- 11. PEMBENTUKAN PERDA PENGAWASAN ANGGARAN FUNGSI DPRD DPRD LEGAL DRAFTING PUBLIC FINANCE CONTROL TECHNIQUES FUNGSI KOMPETENSI MITRAPEMDA SUSTAINABLE DEVELOPMENT ROLE OF LAW QUALITY OF LIFE VISI UMUM PEMERINTAHAN BKPSD ProvSumsel
- 12. 12 KDH DPRD PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PIMPINAN DPRD • BADAN MUSYAWARAH • KOMISI • BADAN ANGGARAN • BAPEM PERDA • BADAN KEHORMATAN • PANSUS SEKRETARIAT DPRD • SEKRETARIAT DAERAH • INSPEKTORAT • DINAS • BADAN • KECAMATAN BKPSD ProvSumsel
- 13. 13 RPJPD RPJMD RKPD APBD KUA/PP AS • PIMPINAN DPRD • BAMUS • KOMISI • BANGGAR • BAPEM PERDA • BADAN KEHORMATAN • PANSUS PROGRAM KEGIATAN KDH DPRD • SEKRETAR IAT DAERAH • INSPKTOR AT • DINAS • BADAN • KECAMATA N URUSAN SETWAN
- 14. RPJPD RPJMD RKPD APBD KUA/PPAS DPRD PENGAWASAN OLEH DPRD DINAS BADAN 1. BAPPEDA 2. BPKAD 3. BKPSDM 1. SETDA 2. Inspektorat 3. Sekwan 4. Pendidikan; 5. Kesehatan; 6. Kominfo; 7. Ketahanan Pangan 8. Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja 9. Pariwisata 10.Perdagangan 11.Pertanian 12.PUPR 13.Sosial 14.Dukcapil 15.DPMD3A 16.DPMPSP 17.DPPKB 18.PERKIM KDH 14 KOMISI A/1 KOMISI B/2 KOMISI C/3 KOMISI 4/5 Setwan BKPSD ProvSumsel
- 15. Perencanan dan Penganggaran Belanja Hibah dan Bansos Perizinan, Pajak dan Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa Jual Beli Jabatan Belanja Perjalanan Dinas 1 2 3 4 5 6 AREA RAWAN KORUPSI Pemerintah Daerah TjahjoKumolo,SH. BKPSD ProvSumsel
- 16. MASYARAKAT SEJAHTERA 1. PUSAT (K/L) DENGAN KEBIJAKAN SERTA APBN/POTENSI LAINNYA 3. SWASTA DENGAN SEGALA POTENSINYA 4. AKADEMISI/ MASYARAKAT DENGAN SEGALA POTENSINYA; 2. PEMDA DENGAN KEOTONOMIANNYA , OPD, APBD/ POTENSI LAINNYA PELAKU PEMBANGUNANBKPSD ProvSumsel
- 17. Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. Pendapatan masyarakat; 2. Kesempatan kerja; 3. Lapangan berusaha; 4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5. Daya saing Daerah. Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pembangunan Daerah : PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014) BKPSD ProvSumsel
- 18. URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENABSOLUT 1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. MONETER & FISKAL 6. AGAMA PILIHAN (8) WAJIB (24) Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18) S P M N S P K 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU DAN PR 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. PASAL 260 UU 23/2014 BKPSD ProvSumsel
- 19. Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 6. Sosial Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN: 1. Tenaga kerja 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan hidup 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Perhubungan 10. Komunikasi & Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 12. Penanaman modal 13. Kepemudaan dan Olah Raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan Pilihan 8 URUSAN: 1. Kelautan dan perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014) 24 Wajib BKPSD ProvSumsel
- 20. Urusan Pemerintahan Umum 20 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional. 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- 21. UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP PERMENDAGRI 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP 58/2005: Pengelolaan Keuda (Omnibus Regulation) UU 32/2004 DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 182 & Pasal 194 UU 32/2004 Pasal 69 & Pasal 86 UU 33/2004Pasal 155 PP 58 /2005 Perda Pokok-Pokok ttg Pengelolaan Keu Daerah Perkada ttg Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuda Pasal 330 Permendagri 13/2006 Kandungan lokal berdasarkan kesepakatan bersama yg tidak bertentangan dng peraturan perUUan SE ttg Pedoman Penyusunan RKA - SKPD 1 Pasal 151 Ayat 1 PP 58/2005 Permendagri 59/2007 Permendagri 21/2011 UU 23/2014 REVISI REVISI REVISI Pasal 330- UU 23/2014 “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah” REVISI Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pasal 258 UU 23/2014
- 22. DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UU No. 25/2004 UU No. 32/2004 PP No. 8/2008 Permendagri No. 54/2010 UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 UU No. 33/2004 PP No. 58/2005 Permendagri No. 13/2006 Permendagri No. 59/2007 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU PERENCANAAN PENGANGGARAN Permendagri No. 21/2011PMDN 86/17 UU 23/2014 PP No. 12/2019
- 23. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Rancangan DPA-SKPD DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama R P-APBD Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • LRA , LPSAL • LO, Neraca, LPE • Lap. Arus Kas • CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda PJ Pel APBD Perda APBD • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat- lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Pembiayaan • Dilakukan oleh PPKD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun dan disajikan Sesuai SAP Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD setelah 3 hari PEDUM APBD o/ MDN BKPSD ProvSumsel
- 24. RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Pedoman Dijabark an Pedoman Pedoman Diacu UU 25 /2004 SISTIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU 17/2003 KEUANGAN NEGARA KUA PPAS Pedoman BAPPEDA TAPD PPKD PROSES PLANNING & BUDGETTING BKPSD ProvSumsel
- 25. c PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN 5 RKPD TA 3 RPJMD – TUJUAN DAN SASARAN KUA PPAS PERDA APBD PERKADA PENJABAR AN APBD PERDA P-APBD PERKADA PENJABAR AN P- APBD LKPJ LKPD LPPD ILPPD KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN – PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 1 2 5 6 LAP SEMESTE R PROGNOS IS 6 BLNN 3 7 DPRD DPRD DPRD DPRD DPR D DPRD DPRD DILAKUKAN PENILAIAN TERHADAP KONSISTENSI PERENCANAAN – PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DPRD 4
- 26. 2 6 MATERI POKOK 4. TUGAS & WEWENANG DPRD 5. HAK & KEWAJIBAN DPRD 6. FRAKSI & ALAT KELENGKAPAN 7. TATA TERTIB & KODE ETIK 8. LARANGAN & SANKSI 3. FUNGSI DPRD 2. HUBUNGAN DPRD & KDH 1. PEMERINTAHAN DAERAH PENYELENG- GARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BKPSD ProvSumsel
- 27. 2 7 BUPATI/ WALIKOTA GUBERNUR KORBINWASKORBINWAS Sebagian Urusan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan NASIONAL LOKAL Psl 17 UUD 1945 Pemegang Kekuasaan Pemerintahan PSL 4 (1) UUD 1945 HUBUNGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH The Ultimate Responsibility Lies Upon The President REGIONAL WAKIL PEMERINTAH PUSAT DPRD PROV DPRD KAB/KOTA Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Kementerian/LPNK Tanggung jawab utama ada pada Presiden PRESIDEN BKPSD ProvSumsel
- 28. 2 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme- rintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mem- punyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan peng awasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggar€ran pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tang- gung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pe- merintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajib- an, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. DPRD MITRA SEJAJAR BUPATI/WALIKOTA
- 29. 2 9 REGULASI DPRD UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sd. 412, Pasal 418 sd. 421 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 30. 3 0 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KDH DPRD • SEKRETARIAT DAERAH • INSPEKTORAT • DINAS • BADAN • PIMPINAN DPRD • BADAN MUSYAWARAH • KOMISI • BADAN ANGGARAN • BAPEM PERDA • BADAN KEHORMATAN • PANSUS SEKRETARIAT DPRD BKPSD ProvSumsel
- 31. 3 1 PENDAPATAN TDK SEIMBANG BIAYA POLITIK KEPENTINGAN YANG BERAGAM LATAR BELAKANG YANG BERAGAM INTERVENSI PARTAI POLITIK DUKUNGAN APBD UNTUK OPERASIO NAL DPRD YG KECIL TERBATASNYA SARA NA PENDUKUNG TERBATASNYA DUKUNGAN AHLI/PAKAR REGULASI PENDUKUNG YANG TIDAK LENGKAP TUNTUTAN KONSTITUEN/ MASY YG TINGGI TUGAS & FUNGSI YANG SANGAT LUAS KONDISI DPRD SAAT INI BKPSD ProvSumsel
- 32. 32 GUGATAN KE MK STATUS ANGGOTA DPRD SEBAGAI PEJABAT NEGARABKPSD ProvSumsel
- 33. 33 GUGATAN KE MK ANGGOTA DPRD CALON KDH HARUS MUNDUR
- 34. 3 4 DPRD Kab/Kota terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum DPRD Kab/Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Anggota DPRD Kab/Kota adalah pejabat Daerah Kab/Kota. SUSUNAN & KEDUDUKAN DPRD PASAL 147 & 148 UU No. 23/2014BKPSD ProvSumsel
- 35. 2 7 FUNGSI DPRD KABUPATEN KOTA PASAL 149 UU NO. 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DPRD KABUPATEN/ KOTA MEMPUNYAI FUNGSI : KETIGA FUNGSI TERSEBUT DIJALANKAN DALAM KERANGKA REPRESENTASI RAKYAT DI DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI DIMAKSUD, DPRD PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT PEMBENTUK AN PERDA ANGGARA N PENGAWASAN BKPSD ProvSumsel
- 36. 36 1.Membahas Bersama Bupati/Walikota, menyettujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda 2.Mengajukan usul Rancangan Perda 3.Menyusun program Pembentukan Perda bersama Bupati/Walikota 1.Membahas KUA & PPAS yg disusun Bupati/ Walikota berdasarkan RKPD 2.Membahas Rancangan Perda tentang APBD 3.Membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 4.Membahas Rancangan Perda tentang Pertangung jawaban APBD 1. Pelaksanaan Perda & Perbup/Perwali 2. Peraturan Peraturan lain yang terkait Penyelenggaran Pemda Kab/Kota 3. Pelaksanaan Tindak lanjut LHP - BPK Pem- bentukan Perda Anggara n Peng- awasan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota BKPSD ProvSumsel
- 37. 3 7 ALAT KELENGKAPAN DPRD DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, ALAT KELENGKAPAN DIBANTU OLEH SEKRETARIAT DPRD KOMISI BADAN ANGGARAN BADAN KEHORMATAN ALAT KELENGKAPAN LAIN BADAN PEM BENTUKAN PERDA BADAN MUSYAWARAH PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DPRD BKPSD ProvSumsel
- 38. 38 KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KONKUREN PILIHANWAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYAN- AN DASAR S P M PRINSIP - Dapat dilaksanakan sendiri - Dapat didekonsentrasikan kpd instansi vertikal/Gub sbg wakil Pemerintah Pusat - TIdak dpt ditugas pembantu- ankan kepd daerah otonom, karena tIidak ada perangkat daerah yang melaksanakan - Dibiayai dari APBN - Pembentukan instansi vertikal di daerah tidak memerlukan persetujuan Gubernur seba- gai Wakil Pemerintah Pusat. PRINSIP : - Urusan konkuren yg menjadi kewenangan daerah : - ASAS PELAKSANAAN: Urusan Pemerintahan menjadi kewenang- an daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi - ANGGARAN: APBD - HAK DAERAH : Mengatur & mengurus urusan yang sudah diserahkan kpd daerah sesuai dgn aspirasi masyarakat setempat & kondisi daerah dalam prinsip NKRI dengan berpedoman pada NSPK PRINSIP: - Urusan Pemerintahan yang me- rupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang pelaksanaannya di daerah dilaksana kan oleh Gubernur, Bupati/Walikota di wilayahnya. - ANGGARAN: dibiayai dari APBN. - PELAKSANA : Di daerah dilaksanakan o/ Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh instansi vertikal. Camat melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan umum yang dilaksankan Bupati/Walikota di tingkat kecamatan - PERTANGGUNGJAWABAN Gubernur bertanggung jawab kpd Presiden melalui Mendagri & Bupati/Walikota betanggung jawab kpd Mendagri melalui Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat.
- 39. 39 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL S P M N S P K 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU & PENATA RUANG 4. PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL PILIHAN (8)WAJIB (24) YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18) URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENABSOLUT URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem pe- rencanaan Pembangunan Nasional.Pasal 260 UU 23/2014 Dibagi berdasarkan Kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas & Efisiensi BKPSD ProvSumsel
- 40. 40 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Kewenangan Daerah 18 Urusan Wajib 1. Tenaga Kerja 2. Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan Hidup 6. Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat & Desa 8. Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana 9. Perhubungan 10. Komunikasi & Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan & Olah Raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan Non Dasar 6 Urusan Wajib 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum & Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman 5. Ketenteraman, Tibum & Linmas 6. Sosial Dasar 8 Urusan Pilihan 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi & Sumber Daya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian; & 8. Transmigrasi. Pilihan BKPSD ProvSumsel
- 41. 41 WUJUD HUBUNGAN KEMITRAAN DPRD DENGAN KEPALA DAERAH Persetujuan Bersama dalam Pembentukan Perda Persetujuan Terhadap Kerja Sama Yang Akan Dilakukan Pemda Penyampaian LKPJ Kepada DPRD Rapat Konsultasi DPRD dengan KDH Secara Berkala Bentuk Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan BKPSD ProvSumsel
- 42. 42 PERSETUJUAN BERSAMA ALUR PEMBENTUKAN PERDA Perencanaan Disusun untuk jangka 1 tahun Pengundangan Diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekda Pembahasan Melalui Tingkatan Pembicaraan Bersama Penyusunan Berpedoman pd Peraturan Perundang-undangan Khusus untuk Raperda : RPJP, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Tata Ruang yang disetujui Bersama Bupati/Walikota dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah di evaluasi Gubernur Penetapan Bupati/Walikota ttd Perda setelah dapat Register dari Gubernur BKPSD ProvSumsel
- 43. 4 3 PEMBAHASAN RANPERDA PEMBICARAAN TINGKAT I PEMANDANG AN UMUM FRAKSI PENJELASAN BUPATI/WALI KOTA DLM PARIPURNA TENTANG ISI RAPERDA TANGGAPAN BUPATI/WALI KOTA ATAS PEMANDANG AN UMUM FRAKSI PEMBAHASAN DALAM KOMISI, PANSUS DENGAN BUPATI/WALIKOTA ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK • Dilakukan oleh DPRD bersama Bupati/Walikota untuk mendapat Persetujuan Bersama • Pembahasan bersama dilakukan melalui Tingkat Pembicaraan • Inisiatif Bupati/Walikota, Pembicaraan Tingkat I BKPSD ProvSumsel
- 44. 44 PEMBICARAAN TINGKAT II BILA TIDAK ADA KESEPAKATAN DILAKUKAN VOTING PENDAPAT AKHIR BUPATI/WALI KOTA Bila tidak memperoleh persetujuan bersama, tidak boleh diaju kan lagi dalam persidangan masa itu. 1 2 3 4 PENGAMBILA N KEPUTUSAN DALAM RAPAT PARIPURNA • Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna 1. Laporan Pimp Komisi/Gab Komisi/Pimp Pansus ttg proses pembahasan. 2. Pendapat Fraksi/Kata Akhir Fraksi. 3. Hasil pembahasan ; dan 4. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimp. Rapat. BKPSD ProvSumsel
- 45. 45 PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI/WALIKOTA Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 BUPATI/ WALIKOTA PEMERINTAH PUSAT MASYARAKAT PENGAWASAN DPRD Keterangan : LPPD = Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LKPJ = Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban RINGKASAN LPPD (Pasal 72) LKPJ KEPADA DPRD (Pasal 69 & Pasal 71) LPPD (Pasal 69 & Pasal 70)
- 46. 46 LKPJ BUPATI/WALIKOTA (Pasal 71 UU No 23 Tahun 2014) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. LKPJ memuat hasil kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyampaikan LKPJ dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi per- baikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ kepada DPRD BKPSD ProvSumsel
- 47. 47 BILA BUPATI/WALIKOTA TIDAK MENYAMPAIKAN LKPJ Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKPJ, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati/ Walikota. Apabila penjelasan Bupati/Walikota terhadap penggunaan hak interpelasi tidak diterima, DPRD melaporkan Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Berdasarkan laporan dari DPRD , Gubernur se- bagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati/Walikota. BKPSD ProvSumsel
- 48. 48 PENETAPAN Perda APBD oleh Bupati/Walikota 11 04 RKPD disusun oleh Bupati/Walikota RENJA SKPD disusun masing- masing SKPD 03 RENSTRA SKPD disusun masing- masing SKPD 02 RAPERDA APBD dibahas Bupati/ Walikota & DPRD 08 RKA-SKPD disusun masing- masing SKPD 07 06 PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dibahas Bupati/ Walikota & DPRD 05 KUA (Kebijakan Umum APBD) dibahas Bupati/ Walikota & DPRD 01 RPJMD 5 Tahun Disusun Bupati/Walikota Terlantik Berdasarkan Visi & Misi Pencalonan 10 PENYEMPURNAAN Raperda APBD dibahas Bupati/Walikota & DPRD ALUR PENYUSUNAN HINGGA PERTANGGUNG JAWABAN PERDA APBD DPA-SKPD disusun masing- masing SKPD 12 EVALUASI Raperda APBD Oleh Gubernur 09 BKPSD ProvSumsel
- 49. 16 RAPERDA APBD PERUBAHAN dibahas Bupati/ Walikota & DPRD 49 ALUR PENYUSUNAN HINGGA PERTANGGUNG JAWABAN PERDA APBD 15 PPASP (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Perubahan dibahas Bupati/Walikota & DPRD PENETAPAN Perda APBD Perubahan oleh Bupati/Walikota 19 DPA-SKPD disusun masing- masing SKPD 20 RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN APBD dibahas Bupati/Walikota & DPRD 2221 LHP BPK - RI disampaikan kepada DPRD EVALUASI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD Oleh Gubernur 23 PENYEMPURNAAN Raperda Pertanggung jawaban APBD Dibahas Bupati/Walikota & DPRD 24 PENETAPAN Perda Pertanggung Jawaban APBD oleh Bupati/Walikota 25 KUPA (Kebijakan Umum Perubahan APBD) dibahas Bupati/ Walikota & DPRD 1413 LAPORAN REALISASI Smt 1 & Prognosis Smt 2 dibahas Bupati/ Walikota & DPRD PENYEMPURNAAN Raperda APBD Perubahan - dibahas Bupati/Walikota & DPRD 18 EVALUASI Raperda Perubahan APBD Oleh Gubernur 17 BKPSD ProvSumsel
- 50. 50 KERJA SAMA DAERAH Pasal 363 UU No 23 Tahun 2014 1 Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 2 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan : a. Daerah lain; b. Pihak ketiga; dan/atau c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 3 Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. BKPSD ProvSumsel
- 51. 51 Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama Yang memiliki externalitas lintas daerah • Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan : MELIPUTI KERJA SAMA: Penyediaan Air Bersih Transportasi Daerah Aliran Sungai Infrasturktur Pariwisata Tata Ruang KERJA SAMA WAJIB BKPSD ProvSumsel
- 52. 52 KRITERIA • Antar Daerah Berbatasan • Memiliki ekster- nalitas lintas daerah • Penyediaan layan- an publik lebih efisien jika dikelola bersama LINGKUP • Antar Daerah Prov berbatasan • Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota berbatasan dari prov berbeda • Antar Daerah Kab/Kota berbatasan dalam wilayahnya SANKSI JIKA TIDAK DILAKSANAKAN PEMERINTAH PUSAT AMBIL ALIH (Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah ) GUBERNUR SBG WPD AMBIL ALIH (Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah) • Antar Daerah Prov berbatasan • Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota berbatasan dari prov berbeda • Antar Prov dan Kab/Kota dalam wilayahnya • Antar Daerah Kab/kota dari Provinsi dalam wilayahnya KERJA SAMA WAJIB CONTOH OBJEK • Kesehatan • Pendidikan • Sosial • Ketenteraman dan ketertiban umum • Lingkungan hidup • Persampahan • Kebakaran • Pekerjaan umum • Penanggulangan bencana BKPSD ProvSumsel
- 53. CONTOH OBJEK • Kesehatan • Pendidikan • Sosial • Ketenteraman dan ketertiban umum • Lingkungan hidup • Persamapahan • Kebakaran • Pekerjaan umum • Penanggulangan bencana 53 KRITERIA • Antar Daerah Berbatasan • Antar Daerah Tidak Berbatasan • Dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksankan dg bekerja sama • Didahului dengan pemetaan urusan pemerintahan LINGKUP • Antar Daerah Prov berbatasan atau tidak berbatasan • Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota berbatasan atau tidak berbatasan dari prov berbeda • Antar Prov dan Kab/Kota berbatasan atau tidak berbatasan dalam wilayahnya KERJA SAMA SUKARELA BKPSD ProvSumsel
- 54. 54 CAKUPAN KERJA SAMA PIHAK KETIGA Kerja Sama dalam Penyediaan Pelayanan Publik Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yg memberikan pendapatan bagi daerah Kerja Sama Investasi Kerja Sama lainnya yang tidak ber- tentangan dengan ketentuan per- aturan perundang-undangan BKPSD ProvSumsel
- 56. 56