Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pengelolaan bencana banjir rob di Indonesia dengan menggunakan metode peringatan dini dan peran serta masyarakat. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pendefinisian banjir rob, dampaknya, upaya pemerintah dalam penanganannya seperti penerapan sistem peringatan dini dan keterlibatan masyarakat, serta penilaian tingkat keberhasilan penanganan banjir rob.

1. Tugas Mata Kuliah Metode Pengelolaan Kebencanaan
Dosen Pengampu Drs. Adi Susilo, M.Si.,Ph.D
Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Dan Pembangunan (PSLP)
Universitas Brawijaya, Malang
MANAJEMEN PENGELOLAAN KEBENCANAAN
DENGAN METODE PERINGATAN DINI DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
TOPIK STUDI : BANJIR ROB
Dibuat oleh :
Hermawan Meidy Kurnianto
NIM 166150102111004

2. • Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
menyatakan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".
• Pasal 67 Undang-Undang menyatakan:“Setiap orang
berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup".
Dasar Kebijakan
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

3. Topik bahan kajian :
• Apa itu banjir ROB ?
• Lokasi dan gambar yang umum terjadi banjir ROB ?
• Data-data kerusakan yang disebabkan oleh banjir ROB ?
• Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap banjir ROB
• Keterlibatan masyarakat terhadap bencana banjir ROB
• Penerapan teknologi EWS terhadap banjir ROB
• Penilaian tingkat keberhasilan penanganan banjir ROB

4. Apa itu banjir ROB ?
• Banjir ROB adalah suatu banjir yang diakibatkan oleh air laut
yang pasang dan menggenangi sebuah daratan daratan.
• Banjir ROB merupakan permasalahan kota/kabupaten yang
memiliki ketinggian daratan rendah/pesisir, sama dengan
muka air laut atau bahkan lebih rendah dari muka air laut.
• Beberapa kota/kabupaten a.l ; Kabupaten Malang,
Tulungagung, Lumajang, Pacitan, Tuban, Gresik,
Banyuwangi, Trenggalek, Situbondo, Kota Surabaya, dan
seluruh kabupaten di Pulau Madura.

5. Lokasi dan gambar yang umum terjadi banjir ROB ?
Akses transportasi dan pemukiman salah satu kawasan paling rentan
terhadap banjir rob
Areal budidaya tambak juga sangat potensi mengalami
kerugian akibat banjir rob
Mangrove yang masih belum kuat dan kurang tertata dengan baik
akan rusak terbawa oleh banjir rob
Dampak banjir rob juga menyebabkan areal persawahan
perpotensi mengalami gagal panen

6. Data-data kerusakan yang disebabkan oleh banjir ROB ?
• Dampak kerusakan fisik ;
Peningkatan kerusakan konstruksi sarana prasarana (saluran, jalan aspal, jembatan, talut dan
dinding pantai) karena banjir dan gelombang pasang, erosi pantai dan sedimentasi.
• Dampak kerusakan ekologis ;
Hilang/berkurangnya ekosistem khas di wilayah pesisir, intrusi air laut, bercampurnya ekosistem
tambak dengan laut dan air tawar, evaporasi kolam garam, rusaknya hutan mangrove.
• Dampak sosio-ekonomis ;
Terganggunya lingkungan permukiman, terjadi konflik sosial, kerugian para pembudidaya
tambak dan garam, munculnya kepenguasaan wilayah dan hilangnya lahan-lahan budidaya
seperti sawah, kolam ikan dan mangrove
Berdasarkan perhitungan Dinas Kelautan dan Perikanan,
hampir 50% kerapatan mangrove yang ada di kabupaten
sidoarjo mengalami kerusakan.
Kerusakan terbanyak pada jenis api-api, hal ini
dikarenakan jenis kayu tersebut bernilai ekonomi lebih
tinggi.
Disisi lain tumbuh kembang tanaman jenis ini 4
berbanding 1 dari tanaman jenis lainnya (bakau/tanjang).

7. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap banjir ROB
Selain melakukan koordinasi antar stakeholder dan mediasi langsung dengan masyarakat, pemerintah melalui bappeda
melakukan aplikasi kontruksi rutin di lapangan antara lain :
• Rehabilitasi Jalan Akses/Produksi oleh dinas PUCK dan Kelautan
• Rehabilitasi Saluran Tambak oleh dinas PUCK dan Kelautan
• Pengendalian Mutu Kualitas Lingkungan (kualitas air sungai) oleh BLH
• Bantuan Paket Pemberdayaan kepada kelompok (pelatihan) oleh Badan Pemberdayaan Perempuan
• Pendalaman Dasar Tambak oleh dinas Kelautan
• Perbaikan Pintu Air Tambak oleh dinas Kelautan
• Beberapa bantuan mesin untuk perahu guna membawa hasil panen oleh pemerintah kabupaten
• Pembangunan Bangsal Pengolahan Skala Kecil oleh pemerintah kabupaten
• Demfarm (di lokasi pendukung ) Minapolitan oleh pemerintah kabupaten
Komunikasi lintas sektor (pemerintahan, akademisi, LSM, swasta) Komunikasi masy (petambak, penyuluh, pemerintahan tingkat desa)

8. Keterlibatan masyarakat terhadap bencana banjir ROB
• Beberapa masyarakat terlibat sebagai relawan dan taruna siaga
bencana
• Relawan dan taruna siaga bencana sebagai tangan kedua BPBD
dalam memperoleh data dan informasi kebencanaan dari
masyarakat
• Relawan dan taruna siaga bencana merupakan salah satu bagian
dari aksi cepat tanggap darurat
• Masyarakat dan tim BPBD dapat mengakses dan melaporkan
seluruh kejadian kebencanaan ke dalam website BPBD via aplikasi
dengan disertai foto dan lokasi
• Di tingkat dinas Kesehatan, beberapa dari masyarakat disebut
“sanitarian”, dengan tugas pemerhati dan aplikasi di masyarakat
terkait dengan kesehatan lingkungan baik saat pra, bencana dan
pasca bencana

9. Penerapan teknologi EWS terhadap banjir ROB (1)
• Untuk wilayah laut lepas menggunakan alat pendeteksi tinggi gelombang,
dimana pada batasan besaran tinggi gelombang tertentu, alat akan
mengirimkan data ke daratan sehingga masayarakat dapat melakukan
antisipasi terlebih dahulu
• Optimalisasi informasi melalui BMKG
terkait dengan iklim dan cuaca.
• Di beberapa kota (blitar dan sidoarjo),
telah mengaplikasikan informasi
berbasis android, sehingga segala
informasi terkait dengan kebencanaan
terekam dan terinformasikan dengan
baik dan update

10. Penerapan teknologi EWS terhadap banjir ROB (2)
• Dibentuknya taruna siaga bencana dan tim relawan yang merupakan
salah satu bagian dari tim BPBD yang terdapat di masing masing desa.
• BPBD membuat peta rawan bencana (kebakaran, banjir dan puting
beliung) kemudian disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat
khususnya masyarakat yang rentan terhadap bencana.
• BPBD membentuk dokumen rencana kontigensi di setiap kecamatan/desa
yang rentan terhadap bencana

11. Penilaian tingkat keberhasilan penanganan banjir ROB
• Di tingkat pemerintah, saat ini sedang dilakukan pengkajian terhadap
beberapa avour/saluran pembuang (studi kasus di sidoarjo), kajian terkait
dengan SOP, kontruksi dan debit banjir yang terekam
• Sistem peringatan dini/EWS berbasis aplikasi dapat di-update oleh
masyarakat, dengan update data maksimal setiap 10 menit dengan
penyajian peta telah bekerja sama dengan radar BMKG
• Pada saat kejadian/tanggap darurat, bantuan yang diberikan oleh tim
BPBD tergolong cepat dan distribusi tergolong lancar dengan dibantu oleh
relawan, taruna siaga bencana dan masyarakat
• Peta rawan kebakaran, kekeringan, banjir rob dan puting beliung
terpetakan dan tersosialisasikan kepada masyarakat.
• Kebutuhan armada dan sumber daya manusia yang akan dibutuhkan pada
saat kejadian bencana terpetakan dalam dokumen rencana kontigensi
• Relawan dan taruna siaga bencana selain aktiv saat tanggap darurat, juga
dibekali pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait dengan “Pengurangan
Resiko Bencana/PRB”

12. Saran dan Rekomendasi
 Ditingkat siswa perlu dikenalkan “Sekolah Lapang Iklim di Coastal Areas”
yang dapat disupport oleh kelembagaan masyarakat bekerja sama dengan
instansi pemerintah.
 Selain update informasi oleh BMKG melalui media elektronik berbasis on-
line, perlu juga ditingkatkan melalui media radio (pemerintah atu
komunitas), karena media ini masih umum dimanfaatkan terutama
masyarakat tambak yang sedang berada di lokasi bekerja.
 Perlu dibuatkan jalur evakuasi khusus, hal ini dikarenakan jalan akses
tambak sangat sempit dan sangat rentan terhadap kerusakan karena tidak
adanya perkerasan jalan.
 Ketersediaan akses, EWS dan informasi perlu dijembatani kerja sama
dengan pihak swasta dan sosial masyarakat lainnya.
 Untuk kawasan pesisir/pembudidaya tambak perlu dikenalkan metode
budidaya ikan dengan tanpa merusak kawasan hutan mangrove
(pengelolaan perikanan berbasis ekologi lingkungan ), hal ini dapat
disupport oleh pemerintah, LSM lokal dan para akademisi.