Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi peran investasi asing di Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Saat ini, peran investasi asing di Indonesia belum optimal karena beberapa faktor seperti rendahnya daya saing global, kurang memadainya infrastruktur, serta ketimpangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia.
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
OPTIMALISASI PMA UNTUK KESEJAHTERAAN
1. OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI
INDONESIA
GUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAMRANGKA
PEMBANGUNAN NASIONAL
FABIAN BUDDY PASCOAL, S.H., LL.M.
PAPARAN TASKAP PPRA LV LEMHANNAS RI
OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIAOPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA
GUNAGUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATMENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAMRANGKADALAMRANGKA
PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL
FABIAN BUDDYPASCOAL, S.H., LL.M.
PAPARAN TASKAPPPRA LV LEMHANNAS RI
Jakarta, 27 Oktober2016
2. OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBANGUNAN
NASIONAL
TERCAPAI
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
TERWUJUD
PERAN
INVESTASI
ASING DI
INDONESIA
YANG
DIHARAPKAN
PERAN
INVESTASI
ASING DI
INDONESIA
SAAT INI
3. LANDASAN PEMIKIRAN
PELUANG & KENDALA
OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
BANGNAS
TERCAPAI
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
TERWUJUD
OPTIMALISASI
PERAN
INVESTASI
ASING YANG
DIHARAPKAN
PERAN
INVESTASI ASING
SAAT INI
FEED BACK
8. Presiden Jokowi menyampaikan sambutan sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada sesi
pertama pertemuan G7, 27 Mei 2016 di Jepang
Sumber: http://setkab.go.id/presiden-jokowi-indonesia-siap-jadi-motor-terciptanya-asia-yang-damai-dan-sejahtera/
9. Indikator Ekonomi Yang KuatIndikator Ekonomi Yang KuatIndikator Ekonomi Yang KuatIndikator Ekonomi Yang Kuat
13. IDR 545,4 T
IDR 463,1 T
17,8%
IDR 307,0 T
IDR 156,1 T
(US$ 14.5 B)
IDR 365,9 T
IDR 179,5 T
(US$ 14.3 B)
19,2% 15,0%
0,3%
1.435.711
1.430.846
1.430.846
1.435.711
0,3%
19,2
%
IDR 307,0 T
(US$ 28.5 B)
IDR 365,9T
(US$ 29.4 B)
Realisasi
Investasi
Jan – Des
Penanaman
Modal
Asing
Penyerapan
Tenaga
Kerja
Penanaman
Modal Dalam
Negeri
naik
naik
naik
naik
Realisasi Investasi 2015
(sumber: BKPM)
14. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
14
NO. INDIKATOR 2016
Negara
Indonesi
a
Singapur
a
Malaysia Thailand Brunei Vietnam Filipina
Peringkat 109 1 18 49 84 90 103
1
Memulai Usaha (Starting a
business)
173 10 14 96 74 119 165
2
Perizinan terkait Pendirian
Bangunan (Dealing with
construction permit)
107 1 15 39 21 12 99
3
Pendaftaran Properti (Registering
property)
131 17 38 57 148 58 112
4
Penyambungan Listrik (Getting
electricity)
46 6 13 11 68 18 19
5 Pembayaran Pajak (Paying taxes) 148 5 31 70 16 168 126
6
Perdagangan Lintas Negara
(Trading across boders)
105 41 49 56 121 99 95
7 Akses Perkreditan (Getting credit) 70 19 28 97 79 28 109
8
Perlindungan terhadap Investor
Minoritas (Protecting minority
investor)
88 1 4 36 134 112 155
9
Penegakan Kontrak (Enforcing
contract)
170 1 44 57 131 74 140
10
Penyelesaian Perkara Kepailitan
(Resolving insolvency)
77 27 45 49 98 123 53
Peringkat
Indonesia
Peringkat
Indonesia
Survei Ease of Doing Business (EoDB 2016) dari 189
negara
15. POKOK PERMASALAHAN:
peran investasi asing di Indonesia belum optimal sehingga kesejahteraan
masyarakat masih rendah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi
pembangunan nasional.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsepsi yang tepat untuk
memperbaiki kondisi tersebut
17. PROKLAMASI KEMERDEKAAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN
TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN
TEORI PEMBENTUKAN MODAL INVESTASI
TEORI EKONOMI PASAR (LIBERALISME)
TEORI PERAN NEGARA DALAM EKONOMI
(SOSIALISME)
TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN
TEORI PEMBENTUKAN MODAL INVESTASI
TEORI EKONOMI PASAR (LIBERALISME)
TEORI PERAN NEGARA DALAM EKONOMI
(SOSIALISME)
17
LANDASAN
HISTORIS
LANDASAN
OPERASIONAL
LANDASAN
TEORI
LANDASAN
FILOSOFIS
LANDASAN
KONSEPTUAL
UU NO 13 TH 2003 : KETENAGAKERJAAN
UU NO 25 TH 2007 : PENANAMAN MODAL
UU NO 17 TH 2007 : RPJPN 2005-2025
UU NO 25 TH 2009 : PELAYANAN PUBLIK
PP NO 2 TH 2015 : RPJMN 2015-2019
INPRES NO 4 TH 2015 : PTSP PUSAT DI BKPM
UU NO 13 TH 2003 : KETENAGAKERJAAN
UU NO 25 TH 2007 : PENANAMAN MODAL
UU NO 17 TH 2007 : RPJPN 2005-2025
UU NO 25 TH 2009 : PELAYANAN PUBLIK
PP NO 2 TH 2015 : RPJMN 2015-2019
INPRES NO 4 TH 2015 : PTSP PUSAT DI BKPM
L. IDIIL : PANCASILA
L. KONSTITUSIONAL : UUD’45
L. IDIIL : PANCASILA
L. KONSTITUSIONAL : UUD’45
L. VISIONAL : WANUS
L. KONSEPSIONAL : TANNAS
L. VISIONAL : WANUS
L. KONSEPSIONAL : TANNAS
22. Perlambatan investasi TW II-
2016 thd TW I-2016
swasta belum cukup percaya diri untuk melakukan
belanja => keengganan untuk melakukan realisasi
atas komitmen penanaman modalnya
peran dan manfaat PMA
menjadi tidak optimal
Tingkat Pertumbuhan Investasi
Triwulan I-2016
Terhadap
Triwulan IV-2015
Triwulan II-2016
Terhadap
Triwulan I-2016
Triwulan I-2016
Terhadap
Triwulan I-2015
Triwulan II-2016
Terhadap
Triwulan II-2015
Investa
si
-5,75 2,55 5,57 5,06
23. RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN
TATA KELOLA PERKOTAAN
Sumber ilustrasi:
http://www.kabaranyar.com/2016/03/ini-
jawaban-cerdas-dari-menteri-susi.html
Sumber ilustrtasi:
http://www.silet.co.id/2016/04/dituding-wapres-jk-bikin-
susah-rakyat.html
25. RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN
Kepala daerah yang
tersangkut kasus hukum:
• hingga 2010 206
• 2011 40
• 2012 41
• 2013 23
• 2014 56
(Cat: Indonesia punya 34 gubernur,
414 bupati dan 97 walikota)
26. RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN
Men PAN-RB:
“Kemampuan
lebih dari 60%
pegawai hanya
sebatas
administratif.
Yang mempunyai
kompetensi yang
dibutuhkan, tidak
sampai 40%.”
Men PAN-RB:
“Kemampuan
lebih dari 60%
pegawai hanya
sebatas
administratif.
Yang mempunyai
kompetensi yang
dibutuhkan, tidak
sampai 40%.”
27. Temukan dan cabut 3.143 Perda yang
hambat pertumbuhan ekonomi
daerah, perpanjang jalur birokrasi,
dan hambat investasi dan kemudahan
berusaha.
Temukan 42.000 aturan di bawah UU
yang masih berlaku
REGULASI & PERIJINAN YG BELUM TERTATAREGULASI & PERIJINAN YG BELUM TERTATA
“Mereka (investor) hitung izin itu hampir
2.000 izin. Lembarnya (dokumen) bisa
mencapai 20.000 lembar. Kalau dari pusat
diurutkan sampai ke daerah,” kata Jokowi
28. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
28
Source: World Economic Forum
Negara
Peringkat
2009-
2010
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
Swiss 1 1 1 1 1 1 1
Singapore 3 3 2 2 2 2 2
US 2 4 5 7 5 3 3
Japan 8 6 9 10 9 6 5
Malaysia 24 26 21 25 24 20 18
China 29 27 26 29 29 28 28
Thailand 36 38 39 38 37 31 32
Indonesia 54 44 46 50 38 34 37
Russia 63 63 66 67 64 53 45
India 49 51 56 59 60 71 55
Vietnam 75 59 65 75 70 68 56
Philippines 87 85 75 65 59 52 47
Brazil 56 58 53 48 56 57 75
Jumlah Negara 131 139 140 144 148 144 140
Global Competitiveness Index 2015-
2016
DAYA SAING GLOBAL YANG MASIH RENDAHDAYA SAING GLOBAL YANG MASIH RENDAH
29. PROSES TRI-PARTI PENETAPAN UPAHPROSES TRI-PARTI PENETAPAN UPAH
MINIMUM YG BELUM SEIMBANGMINIMUM YG BELUM SEIMBANG
(sumber ilustrasi : http://nasional.kontan.co.id/news/kspi-upah-buruh-
indonesia-terendah-di-asia)
30. PELAYANAN INVESTASI DI DAERAHPELAYANAN INVESTASI DI DAERAH
YANG BELUM MEMENUHI HARAPANYANG BELUM MEMENUHI HARAPAN
31. KURANGNYA INFRASTRUKTURKURANGNYA INFRASTRUKTUR
INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA
(sumber: The Global Competitiveness Report 2015-2016 - World Economic Forums)
Tahun Peringkat
2010 – 2011 90
2011 – 2012 82
2012 - 2013 92
2013 - 2014 82
2014 - 2015 56
2015 - 2016 62
32. KETIMPANGAN KAWASAN BARAT DANKETIMPANGAN KAWASAN BARAT DAN
KAWASAN TIMURKAWASAN TIMUR
TOTAL REALISASI INVESTASI PMDN/PMA KAWASAN BARAT INDONESIA
DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
NO URAIAN
2013
%
2014
%
2015
%
(Rp. Milyar) (Rp. Milyar) (Rp. Milyar)
1 Indonesia Bagian Barat 250,910,469.70 83.47 281,722,050.30 85.90 318,968,017.52
87.12
2
Indonesia Bagian Timur 49,688,843.00 16.53 46,244,275.80 14.10 47,160,948.34
12.88
TOTAL 300,599,312.70 100.00 327,966,326.10 100.00 366,128,965.86 100.00
35. IMPLIKASI KESEJAHTERAAN MASYARAKATIMPLIKASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONALTERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL
Masyarakat yang tidak sejahtera akan menjadi beban
pembangunan nasional.
37. RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN
LEGISLASI BELUM EFEKTIF
BELUM MEMADAINYA IKLIM INVESTASI ASINGBELUM MEMADAINYA IKLIM INVESTASI ASING
44. keunggulan komparatif Indonesia dapat menjadi daya saing
Indonesia dalam merangkul dan memanfaatkan globalisasi;
gejolak-gejolak di kawasan Eropa-Amerika, akan makin
mendorong pergeseran pusat ekonomi dunia ke depan ke
kawasan Asia Pasifik;
proses transisi di Tiongkok membentuk tren perdagangan jasa
yang diperkirakan terus meningkat;
harga produk manufaktur dalam tren meningkat; hal ini tentunya
menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser
struktur ekspor;
implementasi MEA;
posisi geografi Indonesia di titik silang perdagangan dunia
memberi Indonesia daya tarik, daya tawar dan daya saing bagi
investasi asing;
populasi penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar
potensial bagi investasi asing;
keunggulan komparatif Indonesia dapat menjadi daya saing
Indonesia dalam merangkul dan memanfaatkan globalisasi;
gejolak-gejolak di kawasan Eropa-Amerika, akan makin
mendorong pergeseran pusat ekonomi dunia ke depan ke
kawasan Asia Pasifik;
proses transisi di Tiongkok membentuk tren perdagangan jasa
yang diperkirakan terus meningkat;
harga produk manufaktur dalam tren meningkat; hal ini tentunya
menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser
struktur ekspor;
implementasi MEA;
posisi geografi Indonesia di titik silang perdagangan dunia
memberi Indonesia daya tarik, daya tawar dan daya saing bagi
investasi asing;
populasi penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar
potensial bagi investasi asing;
45. ideologi Pancasila yang terbuka memberi kondisi kondusif bagi
investasi asing;
perkembangan politik Indonesia yang makin matang akan lebih
memberi kepastian berusaha;
ke-13 paket ekonomi yang telah dihasilkan pemerintah;
keragaman sosial budaya Indonesia; dan
TNI dan Polri yang mendukung pemeliharaan keamanan dan
stablitas nasional.
ideologi Pancasila yang terbuka memberi kondisi kondusif bagi
investasi asing;
perkembangan politik Indonesia yang makin matang akan lebih
memberi kepastian berusaha;
ke-13 paket ekonomi yang telah dihasilkan pemerintah;
keragaman sosial budaya Indonesia; dan
TNI dan Polri yang mendukung pemeliharaan keamanan dan
stablitas nasional.
46. kondisi defisit APBN-P 2016 yang membatasi belanja pemerintah,
terutama dalam pengadaan maupun peningkatan kualitas
infrastruktur;
iklim investasi Indonesia yang masih belum optimal;
daya saing Indonesia yang masih lebih banyak berbasis
komoditas SKA;
kelembagaan pemerintahan, yang masih diwarnai ego sektoral;
dan
regulasi yang belum sepenuhnya memberi kepastian dan
kemudahan berinvestasi.
kondisi defisit APBN-P 2016 yang membatasi belanja pemerintah,
terutama dalam pengadaan maupun peningkatan kualitas
infrastruktur;
iklim investasi Indonesia yang masih belum optimal;
daya saing Indonesia yang masih lebih banyak berbasis
komoditas SKA;
kelembagaan pemerintahan, yang masih diwarnai ego sektoral;
dan
regulasi yang belum sepenuhnya memberi kepastian dan
kemudahan berinvestasi.
48. KEUANGANKEUANGAN
dana segar
sumber devisa
pajak
fluktuasi bunga bank & valas
hemat devisa
PERSAINGANPERSAINGAN
akses bahan baku & perusahaan asing
lainnya
pasar domestik dan internasional baru
ciptakan permintaan alat2 produksi dlm
negeri
perkuat struktur ekonomi nasional
tingkatkan daya saing industri ekspor, dan
bangkitkan industri lokal;
perlindungan polkam wilayah;
gulirkan gerak pembangunan
tarik investasi asing lain
49. TEKNOLOGITEKNOLOGI
bawa teknologi lebih tinggi
rangsang litbang teknologi lokal
perkenalkan best practices
bawa pengetahuan pemasaran produk
kelola SKA optimal dgn perhatikan lingk.hidup
TENAGA KERJATENAGA KERJA perkenalkan pola manajemen baru
lapangan kerja
tenaga kerja lokal dptkan penghasilan lebih
baik, dan pengetahuan, pengalaman dan
keterampilan baru
karir di luar negeri
50. PEMBERDAYAAN PELAKUPEMBERDAYAAN PELAKU
USAHA LOKALUSAHA LOKAL utk taat pada DNI, partner lokal dptkan
kesempatan tumbuh bersama pihak asing,
sebagai pemegang saham lokal atau pemasok
PEMERATAAN PEMBANGUNANPEMERATAAN PEMBANGUNAN buka wilayah baru, wilayah perbatasan,
daerah tertinggal dan daerah terpencil
bawa efek berganda ke wilayah dan daerah
tersebut;
bangun konektivitas wilayah;
kurangi kesenjangan antar daerah
seimbangkan kawasan
Agar peran-peran di atas dapat optimal,
diharapkan adanya kondisi-kondisi, a.l.:
51. KAPASITAS KELEMBAGAAN BERKUALITASKAPASITAS KELEMBAGAAN BERKUALITAS
STRUKTUR LEMBAGA : struktur organisasi, kapasitas tata laksana, budaya kerja,
anggaran, sarana dan prasarana, dan standar pelayanan
PERSONEL LEMBAGA : integritas dan kompetensi
KULTUR LEMBAGA : sinergitas kelembagaan
52. ADANYA REGULASI YANG EFEKTIF YG DITANDAI OLEH PERIJINANADANYA REGULASI YANG EFEKTIF YG DITANDAI OLEH PERIJINAN
BERKEPASTIAN, BERKEADILAN & BERMANFAAT, DAN OTORITAS PENGELOLABERKEPASTIAN, BERKEADILAN & BERMANFAAT, DAN OTORITAS PENGELOLA
LEGISLASI PERIJINAN INVESTASILEGISLASI PERIJINAN INVESTASI
DAFTAR NEGATIF INVESTASI : satu-satunya rujukan pengaturan persentase saham
PMA, sesuai dgn peraturan2 sektoral, dan dinamis
PERATURAN-PERATURAN DAERAH: tidak menghambat investasi
PROSES PERIJINAN YANG SINGKAT DAN CEPAT
53. ADANYA IKLIM INVESTASI YANG BERPARADIGMA NASIONALADANYA IKLIM INVESTASI YANG BERPARADIGMA NASIONAL
PERSAINGAN USAHA DOMESTIK YANG SEHAT
PEMERINTAH MAMPU MENJAGA KESEIMBANGAN KEPENTINGAN PENGUSAHA DAN
PEKERJA DALAM HAL PENETAPAN UPAH MINIMUM
KOMUNIKASI YG EFEKTIF ANTARA PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS WILAYAH KBI DAN KTI MENUJU KESEIMBANGAN
PEMBANGUNAN NASIONAL ANTAR WILAYAH
PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN INOVATIF DLM UPAYA PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH
55. EKSPOREKSPOR (18,8%)(18,8%) KONSUMSIKONSUMSI
DOMESTIK (55,23%)DOMESTIK (55,23%)
INVESTASIINVESTASI
(32,45%)(32,45%)
PERTUMBUHAN
EKONOMI
Sumber: Berita Resmi Statistik
yang dikeluarkan Badan Pusat
Statistik (BPS) tentang
Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia Triwulan 2-2016
PENGELUARANPENGELUARAN
PEMERINTAHPEMERINTAH
(9,44%)(9,44%)
KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASINGKONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASINGKONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
57. KONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKATKONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONALTERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL
KONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKATKONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONALTERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL
Masyarakat yang sejahteraMasyarakat yang sejahtera
merupakan pilar pembangunan nasionalmerupakan pilar pembangunan nasional
Sumber ilustrasi: http://achmadrezafadillah.blogspot.co.id/2012/02/lima-pilar-pembangunan-nasional.html
60. MEMPERKUAT EKOSISTEM YANG KONDUSIF BAGI
INVESTASI ASING DI INDONESIA MELALUI
KELEMBAGAAN
LEGISLASI
IKLIM INVESTASI
MEMPERKUAT EKOSISTEM YANG KONDUSIF BAGI
INVESTASI ASING DI INDONESIA MELALUI
KELEMBAGAAN
LEGISLASI
IKLIM INVESTASI
63. STRATEGI 1
MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN
STRATEGI 2
MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN KEMANFAATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
STRATEGI 3
MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI ASING DI INDONESIA YANG
BERPARADIGMA NASIONAL
64. STRATEGI 1
MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN
STRUKTUR KELEMBAGAAN
1)K/L dan pemda lakukan evaluasi, analisa dan penataan struktur
organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran;
2)K/L dan pemda membenahi mekanisme kerja dan metode serta
hubungan kerja antar unit organisasi;
3)K/L dan pemda merumuskan budaya organisasi dan penanaman budaya
organisasi pada setiap individu;
4)K/L dan pemda menguatkan dan memantapkan metode pengalokasian
anggaran;
5)K/L dan pemda lakukan menyediakan sarana dan prasarana sesai
standar;
6)K/L dan pemda lakukan membuat prosedur kerja dan penerapan metode
kerja modern berbasis iptek;
7)K/L dan pemda lakukan meminimalkan pengaruh negatip elit politik atau
kelompok kepentingan;
8)Kementerian PAN-RB memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elekronik (SPBE) yang terintegrasi, untuk peningkatan pelayanan publik,
termasuk dalam rangka perijinan usaha penanaman modal
UPAYA-UPAYAUPAYA-UPAYA
65. PERSONALIA KELEMBAGAAN
9)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan amanat UU NRI No.5 Tahun 2014
tentang ASN dalam proses rekrutmen ASN: memberi nilai tinggi atas
integritas pribadi , menggunakan Merit System, transparan, akuntabel,
lembaga pemantau independen ;
10)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan revitalisasi dan re‐branding
government untuk menarik minat angkatan muda;
11)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan pembinaan karier berbasis merit
system dan memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja;
12)K/L dan pemda meningkatkan kompetensi ASN secara terukur dan terarah;
13)Kemenkeu, Kemen PAN-RB dn pemda meningkatkan kesejahteraan ASN
berbasis kinerja dgn metode yang transpan dan akuntabel, serta
memanfaatkan teknologi;
14)lembaga-lembaga pengawasan melakukan fungsi-fungsi pengawasan pre-
emptif, preventif, dan represif;
15)lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya, terkait tindak pidana
korupsi melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum.
PERSONALIA KELEMBAGAAN
9)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan amanat UU NRI No.5 Tahun 2014
tentang ASN dalam proses rekrutmen ASN: memberi nilai tinggi atas
integritas pribadi , menggunakan Merit System, transparan, akuntabel,
lembaga pemantau independen ;
10)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan revitalisasi dan re‐branding
government untuk menarik minat angkatan muda;
11)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan pembinaan karier berbasis merit
system dan memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja;
12)K/L dan pemda meningkatkan kompetensi ASN secara terukur dan terarah;
13)Kemenkeu, Kemen PAN-RB dn pemda meningkatkan kesejahteraan ASN
berbasis kinerja dgn metode yang transpan dan akuntabel, serta
memanfaatkan teknologi;
14)lembaga-lembaga pengawasan melakukan fungsi-fungsi pengawasan pre-
emptif, preventif, dan represif;
15)lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya, terkait tindak pidana
korupsi melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum.
66. KULTUR KELEMBAGAAN
16)tiap Kemenko menerapkan metode KISSMe (Komunikasi, Integrasi,
Simplikasi, Sinkronisasi, Mekanisasi) dalam proses koordinasi internal
organisasi Kemenko;
17)semua Kemenko saling menerapkan metode KISSMe di atas satu sama lain
terkait kebijakan PMA;
18)semua dan setiap Kemenko saling melakukan sinkronisasi dan koordinasi
dengan BKPM dan lembaga-lembaga yang sehari-hari berada di sekitar
presiden/wakil presiden dan berinteraksi langsung dengan presiden/wakil
presiden;
19)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan revolusi mental
yakni dari birokrasi bermental priyayi (dilayani) menjadi birokrasi bermental
melayani dan beretos kerja tinggi;
20)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan fokus tugas dan
fungsi pada program prioritas kementerian dan lembaga terkait;
21)BKPM bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian, Kemendagri,
Lemhannas RI, pemerintah daerah terkait dan Kamar Dagang dan Industri
(KADIN) menyelenggarakan program pendidikan khusus, baik terpusat di
Jakarta dan/atau di masing-masing daerah yang menjadi daerah unggulan
untuk optimalisasi PMA.
KULTUR KELEMBAGAAN
16)tiap Kemenko menerapkan metode KISSMe (Komunikasi, Integrasi,
Simplikasi, Sinkronisasi, Mekanisasi) dalam proses koordinasi internal
organisasi Kemenko;
17)semua Kemenko saling menerapkan metode KISSMe di atas satu sama lain
terkait kebijakan PMA;
18)semua dan setiap Kemenko saling melakukan sinkronisasi dan koordinasi
dengan BKPM dan lembaga-lembaga yang sehari-hari berada di sekitar
presiden/wakil presiden dan berinteraksi langsung dengan presiden/wakil
presiden;
19)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan revolusi mental
yakni dari birokrasi bermental priyayi (dilayani) menjadi birokrasi bermental
melayani dan beretos kerja tinggi;
20)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan fokus tugas dan
fungsi pada program prioritas kementerian dan lembaga terkait;
21)BKPM bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian, Kemendagri,
Lemhannas RI, pemerintah daerah terkait dan Kamar Dagang dan Industri
(KADIN) menyelenggarakan program pendidikan khusus, baik terpusat di
Jakarta dan/atau di masing-masing daerah yang menjadi daerah unggulan
untuk optimalisasi PMA.
67. STRATEGI 2
MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN KEMANFAATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
22) Kemenko Perekonomian, BKPM dan Kemkumham melakukan telaahan
mendalam atas peraturan perundangan yang dibuat pada jaman
kolonial dan masih berlaku hingga kini, yang menghalangi peningkatan
daya saing perekonomian Indonesia;
23) BKPM, Kemkumham dan Kemendagri secara periodik melakukan
telaahan mendalam atas peraturan perundangan daerah yang masih
berlaku yang mempunyai potensi menghalangi peningkatan daya saing
perekonomian Indonesia;
24) BKPM dan kementerian dan lembaga terkait, melakukan telaahan
mendalam atas peraturan perundangan yang menyangkut
kementerian dan lembaga dimaksud yang mempunyai potensi
menghalangi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia;
25) BKPM, Kemkumham dan Kemenlu secara periodik melakukan
perbandingan atas model-model legislasi negara-negara lain yang
terkait investasi asing;
UPAYA-UPAYAUPAYA-UPAYA
68. 26)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham mempercepat
program pembaruan hukum nasional yang berisi legislasi yang
disempurnakan, diharmonisasikan dan disederhanakan;
27) Pemerintah dan DPR menyusun program legislasi nasional, khususnya
legislasi yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing perekonomian
Indonesia;
28)Pemerintah menetapkan BKPM sebagai otoritas pengelola legislasi
perijinan investasi;
29)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham melakukan
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
30)BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan
investasi senantiasa memutakhirkan website BKPM dengan peraturan
perundang-undangan terkait investasi;
31) BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan
investasi sebanyak mungkin menuangkan kebijakan secara tertulis dalam
suatu peraturan;
32) BKPM memuat dalam, dan kemudian secara periodik memutakhirkan,
website-nya tersebut di atas, petunjuk-petunjuk resmi yang bersifat umum
yang pernah diberikan BKPM dari waktu ke waktu kepada berbagai pihak
tertentu atas dasar permintaan untuk itu dari pihak bersangkutan
mengenai suatu hal tertentu;
26)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham mempercepat
program pembaruan hukum nasional yang berisi legislasi yang
disempurnakan, diharmonisasikan dan disederhanakan;
27) Pemerintah dan DPR menyusun program legislasi nasional, khususnya
legislasi yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing perekonomian
Indonesia;
28)Pemerintah menetapkan BKPM sebagai otoritas pengelola legislasi
perijinan investasi;
29)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham melakukan
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
30)BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan
investasi senantiasa memutakhirkan website BKPM dengan peraturan
perundang-undangan terkait investasi;
31) BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan
investasi sebanyak mungkin menuangkan kebijakan secara tertulis dalam
suatu peraturan;
32) BKPM memuat dalam, dan kemudian secara periodik memutakhirkan,
website-nya tersebut di atas, petunjuk-petunjuk resmi yang bersifat umum
yang pernah diberikan BKPM dari waktu ke waktu kepada berbagai pihak
tertentu atas dasar permintaan untuk itu dari pihak bersangkutan
mengenai suatu hal tertentu;
69. 33) BKPM dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang mempunyai
otoritas perijinan investasi, melakukan sinkronisasi perijinan dari pusat ke
daerah, sehingga sepanjang sudah diselesaikan di pusat, instansi
pemerintah daerah terkait sudah langsung mengetahuinya dan/atau tidak
lagi meminta dibuatkan perijinan serupa di tingkat daerah;
34)BKPM memantau pelaksanaan realisasi rencana investasi sebagaimana
dimuat dalam ijin prinsip dari BKPM yang diberikan ke investor
bersangkutan, sesuai dengan waktu yang diberikan, guna memperkecil
jarak antara nilai rencana investasi yang sudah mendapatkan ijin prinsip
dari BKPM, dengan nilai realisasi investasi;
35) perusahaan-perusahaan PMA bersangkutan menggunakan jasa-jasa
profesi yang akan menunjang pelaksanaan investasinya, seperti konsultan
hukum dan konsultan pajak;
36)Kemenkumham, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Sekretariat DPR
Propinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan pelatihan proses pembuatan
perundang-undangan yang berkualitas bagi anggota-anggota DPR,
setidaknya bagi anggota DPR yang baru;
33) BKPM dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang mempunyai
otoritas perijinan investasi, melakukan sinkronisasi perijinan dari pusat ke
daerah, sehingga sepanjang sudah diselesaikan di pusat, instansi
pemerintah daerah terkait sudah langsung mengetahuinya dan/atau tidak
lagi meminta dibuatkan perijinan serupa di tingkat daerah;
34)BKPM memantau pelaksanaan realisasi rencana investasi sebagaimana
dimuat dalam ijin prinsip dari BKPM yang diberikan ke investor
bersangkutan, sesuai dengan waktu yang diberikan, guna memperkecil
jarak antara nilai rencana investasi yang sudah mendapatkan ijin prinsip
dari BKPM, dengan nilai realisasi investasi;
35) perusahaan-perusahaan PMA bersangkutan menggunakan jasa-jasa
profesi yang akan menunjang pelaksanaan investasinya, seperti konsultan
hukum dan konsultan pajak;
36)Kemenkumham, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Sekretariat DPR
Propinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan pelatihan proses pembuatan
perundang-undangan yang berkualitas bagi anggota-anggota DPR,
setidaknya bagi anggota DPR yang baru;
70. 37) Pemerintah tetap harus jeli dan selektif dalam membuka bidang-bidang
yang dapat dimasuki oleh asing,;
38)BKPM memantau kepatuhan investor atas syarat dan ketentuan yang
dimuat dalam perijinan investasi yang diberikan BKPM ke investor
bersangkutan; dan
39)BKPM dan lembaga-lembaga penegak hukum melakukan penegakan
kepatuhan atas perijinan dan hukum yang berlaku, secara terukur dan
terarah.
37) Pemerintah tetap harus jeli dan selektif dalam membuka bidang-bidang
yang dapat dimasuki oleh asing,;
38)BKPM memantau kepatuhan investor atas syarat dan ketentuan yang
dimuat dalam perijinan investasi yang diberikan BKPM ke investor
bersangkutan; dan
39)BKPM dan lembaga-lembaga penegak hukum melakukan penegakan
kepatuhan atas perijinan dan hukum yang berlaku, secara terukur dan
terarah.
71. STRATEGI 3
MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI ASING DI INDONESIA
YANG BERPARADIGMA NASIONAL
PELAYANAN PENANAMAN MODAL
40)Kemenko Perekonomian lewat perubahan-perubahan Daftar Negatif
Investasi dari waktu ke waktu, memberi kesempatan bagi penanaman
modal asing untuk memasuki bidang-bidang usaha yang memberi mereka
keuntungan yang wajar, namun sekaligus membawa manfaat bagi
kesejahteraan masyarakat;
41)Keminfokom menuntaskan peta jalan ekonomi digital (e‐commerce road
map) bagi pengembangan industri ekonomi digital (e‐commerce);
42)Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia I, dan PT
Pelabuhan Indonesia II mengurangi waktu inap (dwelling time) barang di
pelabuhan-pelabuhan;
43)BKPM dan pemerintah daerah melakukan pemangkasan,
penyederhanaan, peringkasan dan percepatan proses perijinan;
UPAYA-UPAYAUPAYA-UPAYA
72. 44)BKPM, K/L dan pemda melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM (PTSP):
45)BKPM dan Kementerian PAN-RB makin mendorong daerah untuk lebih
giat melakukan inovasi pelayanan publik, khususnya untuk potensi-potensi
investasi yang merupakan keunikan sekaligus keunggulan daerah
bersangkutan;
46)BKPM bekerjasama dengan Kemendagri, Kemeninfokom, Lemhannas RI
dan pemerintah daerah bersangkutan menciptakan suatu aplikasi digital
interaktif khusus yang dapat membuat pengolahan data dan memberi
perkiraan hasil terkait prospek PMA di tiap daerah;
47)BKPM dan Kementerian PAN-RB menerapkan UU NRI No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dengan menetapkan standar pelayanan bagi
publik, khususnya bagi para investor;
48)BKPM, Kemendagri dan pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud dalam UU NRI No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (4) ;
49)BKPM, Kemendagri, Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia
(APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) secara periodik
melakukan analisa dan evaluasi terhadap perkembangan investasi di
daerah;
50)Kepolisian RI menjaga dan menjamin keamanan investasi sehingga dapat
ikut mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif;
44)BKPM, K/L dan pemda melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM (PTSP):
45)BKPM dan Kementerian PAN-RB makin mendorong daerah untuk lebih
giat melakukan inovasi pelayanan publik, khususnya untuk potensi-potensi
investasi yang merupakan keunikan sekaligus keunggulan daerah
bersangkutan;
46)BKPM bekerjasama dengan Kemendagri, Kemeninfokom, Lemhannas RI
dan pemerintah daerah bersangkutan menciptakan suatu aplikasi digital
interaktif khusus yang dapat membuat pengolahan data dan memberi
perkiraan hasil terkait prospek PMA di tiap daerah;
47)BKPM dan Kementerian PAN-RB menerapkan UU NRI No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dengan menetapkan standar pelayanan bagi
publik, khususnya bagi para investor;
48)BKPM, Kemendagri dan pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud dalam UU NRI No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (4) ;
49)BKPM, Kemendagri, Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia
(APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) secara periodik
melakukan analisa dan evaluasi terhadap perkembangan investasi di
daerah;
50)Kepolisian RI menjaga dan menjamin keamanan investasi sehingga dapat
ikut mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif;
73. 51) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), APPSI dan APEKSI secara periodik
menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan
(korsupgah) yang diikuti oleh jajaran masing-masing pemerintah daerah
terkait;
52) BKPM, KADIN, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara
periodik melakukan pembangunan jaringan perkenalan antar mereka;
KETENAGAKERJAAN
53) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Federasi
Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di tingkat
pusat dan di tingkat daerah, secara periodik melakukan forum komunikasi
bersama;
54)Kemenakertrans menetapkan dan menerapkan kompetensi dan integritas
yang tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok penekan yang
bermaksud hanya untuk melindungi kepentingan suatu pihak semata;
55) Terkait penetapan upah minimum regional, pemerintah daerah harus
mampu mengkalkulasi secara efektif dan efisien berapa kira-kira besaran
UMR (Upah Minimum Regional) secara netral tanpa mengorbankan salah
satu pihak, yakni antara pihak pekerja maupun pihak pengusaha;
51) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), APPSI dan APEKSI secara periodik
menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan
(korsupgah) yang diikuti oleh jajaran masing-masing pemerintah daerah
terkait;
52) BKPM, KADIN, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara
periodik melakukan pembangunan jaringan perkenalan antar mereka;
KETENAGAKERJAAN
53) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Federasi
Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di tingkat
pusat dan di tingkat daerah, secara periodik melakukan forum komunikasi
bersama;
54)Kemenakertrans menetapkan dan menerapkan kompetensi dan integritas
yang tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok penekan yang
bermaksud hanya untuk melindungi kepentingan suatu pihak semata;
55) Terkait penetapan upah minimum regional, pemerintah daerah harus
mampu mengkalkulasi secara efektif dan efisien berapa kira-kira besaran
UMR (Upah Minimum Regional) secara netral tanpa mengorbankan salah
satu pihak, yakni antara pihak pekerja maupun pihak pengusaha;
74. INFRASTRUKTUR
56)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang, dan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur
konektivitas;
57)Kementerian Kominfokom menuntaskan proyek infratsruktur komunikasi
Palapa Ring pada tahun 2018 guna menunjang industri e‐commerce yang
sangat potensial dikembangkan di Indonesia;
58)Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengadakan evaluasi
dengan wakil dari keempat kementerian di atas, untuk mengikuti dengan
ketat perkembangan pengadaan tanah dan kemajuan pembangunan
konstruksi serta sarana dan prasarana infrastruktur di daerah bersangkutan;
59)Pemerintah melakukan sejumlah inovasi terobosan untuk percepatan
pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan segera, di tengah defisit
APBN saat ini;
INFRASTRUKTUR
56)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang, dan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur
konektivitas;
57)Kementerian Kominfokom menuntaskan proyek infratsruktur komunikasi
Palapa Ring pada tahun 2018 guna menunjang industri e‐commerce yang
sangat potensial dikembangkan di Indonesia;
58)Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengadakan evaluasi
dengan wakil dari keempat kementerian di atas, untuk mengikuti dengan
ketat perkembangan pengadaan tanah dan kemajuan pembangunan
konstruksi serta sarana dan prasarana infrastruktur di daerah bersangkutan;
59)Pemerintah melakukan sejumlah inovasi terobosan untuk percepatan
pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan segera, di tengah defisit
APBN saat ini;
75. PEMBANGUNAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)
60)Pemerintah merubah politik anggaran dimana anggaran tidak lebih besar
berada di kementerian dan lembaga, tetapi akan lebih banyak di daerah;
61)Pemerintah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi, sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan di
KTI, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah;
62)Pemerintah memfasilitasi keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah
dan daerah sekitarnya, melalui infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan
terhubung dengan baik dan terpadu;
63)Pemerintah makin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan
Iptek penduduk KTI, dengan percepatan dan perluasan pembangunan SMK-
SMK, politeknik, akademi komunitas, Balai Latihan Kerja (BLK), dan Science
dan Techno Park;
64)Pemerintah melakukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan
perkotaan di KTI, untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman;
dan
65)Pemerintah daerah secara inovatif membangun daerahnya masing-masing
sebagai pusat-pusat keunggulan.
PEMBANGUNAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)
60)Pemerintah merubah politik anggaran dimana anggaran tidak lebih besar
berada di kementerian dan lembaga, tetapi akan lebih banyak di daerah;
61)Pemerintah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi, sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan di
KTI, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah;
62)Pemerintah memfasilitasi keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah
dan daerah sekitarnya, melalui infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan
terhubung dengan baik dan terpadu;
63)Pemerintah makin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan
Iptek penduduk KTI, dengan percepatan dan perluasan pembangunan SMK-
SMK, politeknik, akademi komunitas, Balai Latihan Kerja (BLK), dan Science
dan Techno Park;
64)Pemerintah melakukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan
perkotaan di KTI, untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman;
dan
65)Pemerintah daerah secara inovatif membangun daerahnya masing-masing
sebagai pusat-pusat keunggulan.