1. Permendagri 20/2018 mengatur pengelolaan keuangan desa, termasuk penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa sedangkan aparatur desa melaksanakannya. 3. Anggaran desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang harus disetujui BPD dan dievaluasi kabupaten.

1. by. HARNAWAN, S.Pd.
Pendamping Desa Pemberdayaan
Kec. Banjar Baru
Kab. Tulang Bawang
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2. PKPKD = KADES (PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA)
PPKD = APARATUR
DESA (PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA)
SiLPA = SISA LEBIH
PENGHTUNGAN
ANGGARAN

3. • SEKRETARIS DESA
(koordinator)
• KAUR & KASI (pelaksana
kegiatan anggaran)
• KAUR KEUANGAN
(perbendaharaan)
• PPBJ = pelaksana
kewilayahan (kadus) (ketua,
sekretaris, anggota)

6. PENDAPATAN (klasifikasi : kelompok,
jenis, objek pendapatan)
BELANJA DESA (bidang, sub bidang,
kegiatan, jenis belanja, objek
belanja, rincian objek belanja)
PEMBIAYAAN DESA (kelompok, jenis,
objek pembiayaan)

7. PAD (HASIL USAHA (bumdes), HASIL
ASET (pasar desa), SWADAYA, PAD LAIN)
Transfer (dd, bhprd, add, bk prov,
bk kab)
PENDAPATAN LAIN
(hasi kerja sama desa, bantuan dana,
kesalahan belanja th sebelumnya, bunga
bank)

8.  biD v, (113) BIAYA TIDAK
TERDUGA
 Bid V, (20) PENANGGULANGAN
BENCANA, KEADAAN DARURAT
DAN MENDESAK
 Tambahan Bid. 1 = sub bidang pertanahan
(?? Beli tanah ….)
 Tambahan Kegiatan pada kode rekening :
Kode 90-99 dari hasil tanah bengkok atau

9. 1. BELANJA PEGAWAI (Bid. 1,
khusus)
2. BELANJA BARANG/JASA (umur
manfaat dibawah 12 bulan)
3. BELANJA MODAL (umur manfaat
lebih dari 12 bulan, tambahan aset)
4. BELANJA TAK TERDUGA (Bid.
5, khusus)

10. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN : SILPA
tahun lalu, pencairan dana cadangan,
penjualan kekayaan (kecuali tanah & gedung)
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
 Pembentukan Dana Cadangan (harus perdes)
Penyertaan Modal (harus melalui
proses analisa kelayakan; if dlm bentuk
tanah, tidak boleh dijual

11.  Raperdes APBDes paling lambat
Oktober tahun berjalan
 If BPD tidak sepakat, Pemdes hanya
dapat melakukan pengeluaran untuk
operasional saja (Bid 1), mengacu pada
pagu tahun lalu
 Raperdes APBDes paling lambat 3 hari
sejak disepakati untuk dievaluasi
kabupaten
 Evaluasi paling lama 20 hari kerja, if
tidak, maka otomatis berlaku

13.  Jika hasil evaluasi kabupaten tidak
ditindaklanjuti desa, Bupati dapat
membatalkan APBDes, dan
PERDES HARUS DICABUT
 Evaluasi Bupati dapat
didelegasikan ke CAMAT

14.  PENAMBAHAN/PENGURANGAN
ANGGARAN
 SISA PENGHEMATAN BELANJA TAHUN
BERJALAN AKAN DIGUNAKAN TAHUN INI
JUGA (sisa lebih penghitungan pembiayaan)
 KEADAAN KARENA : (pergeseran antar
bidang, antar sub bid, antar kegiatan, antar
jenis belanja)
 SILPA TAHUN SEBELUMNYA HARUS
DIGUNAKAN TAHUN INI JUGA

15. Menutup defisit anggaran,
apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
realisasi belanja
Mendanai kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan (harus dibuat
RAB Detail dulu)

16.  Disampaikan ke Bupati via Camat
 Paling lambat 3 bulan setelah TA
Berakhir
 LPJ dibuat dalam bentuk PERDES
 PERDES LPJ berisikan Laporan Keuangan,
Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar Program
Sektoral yang masuk
 LPJ bagian dari LPPD oleh Kepala Desa

17.  Pasal 6 ayat, 2,3,4,6
 Pasal 40 ayat 2
 Pasal 52 ayat 1
 Pasal 54 ayat 2
 Pasal 57 dan Pasal 58
 Pasal 60 ayat 4
 Pasal 62 ayat 2, 3
 Pasal 66 ayat 2
 Pasal 69, 71, 72, 79
 Pasal 81 ayat 3

18.  Efektif berlaku tahun 2019
 Permendagri 113 tahun 2014 tetap berlaku
selama tidak bertentangan dengan ini
 Permendagri 113 tahun 2014 berlaku sampai
dengan akhir tahun 2018