Tema : Ekonomi "pura-pura" Pancasila

1. Oleh :
Genata Vidya Wardani
2018B/18030174055

2. Ekonomi yang dijiwai oleh
landasan ideologi bangsa
Indonesia yang menghendaki
adanya usaha bersama atas
asas kekeluargaan dan asas
kegotongroyongan.

3. BUNG HATTA
KOPERASI DENGAN ASAS
GOTONG ROYONG
SUMITRO
DJOJOHADIKUSUMO
EKONOMI
CAMPURAN
EKONOMI
PANCASIL
A

5. PERAN DOMINAN
KOPERASI
BERSAMA
PERUSAHAAN
NEGARA DAN
SWASTA
MANUSIA
DIPANDANG
SECARA UTUH
KEHENDAK SOSIAL
YANG KUAT
MENUJU
PEMERATAAN
SOSIAL
PRIORITAS UTAMA
ADALAH
TERCIPTANYA
SUATU
PEREKONOMIAN
NASIONAL YANG
TANGGUH
PELAKSANAAN
SISTEM
DESENTRALISASI
DIIMBANGI
ADANYA
PERENCANAAN
YANG KUAT

7. Kebijkan trickle down effect pada prinsipnya
merupakan kebijakan yang memposisikan para
kaum berpunya sebagai kelas yang diutamakan
dalam hal menggerakkan perekonomian suatu
bangsa. Kapasitas ekonomi mereka ditingkatkan,
dengan diberikannya kemudahan dalam
pendanaan, pembangunan sarana dan
infrastruktur yang mendukung bisnis mereka,
serta kemudhan pajak dan perizinan.
Di Indonesia kebijakan ini sudah berusaha
dilakukan sejak masa Orde Baru. Kinerja dalam
ekonomi dinilai sangat impresif, namun pada
kenyataannya kesenjangan antara si kaya dan si
miskin semakin meningkat. Kekayaan golongan
kaya terus mengalir ke luar negeri dan semkin
mempekaya golongan tersebut. Golongan miskin
yang aksesnya terbatas terhadap modal dan
teknologi semakin tertinggal.

8. Pada Orde Baru para ekonom pemerintah mengatakan
bahwa APBN Indonesia adalah anggaran berimbang
(balance budget). Padahal selama Orde Baru, APBN kita
adalah anggaran deficit atau rugi yang ditutupi dengan
pinjaman luar negeri. Atas pinjaman atau utang luar negeri
ini pemerintah berargumentasi hanya bersifat pelengkap
dan sementara. Artinya pemerintah sebenarnya
menginginkan kemandirian dalam APBN, yaitu tidak lebih
besar pasak dari pada tiang. Namun dalam prakteknya,
meskipun dalam tahun-tahun ketika pemerintah
sebenarnya sedang dalam keadaan surplus, tetap saja
pemerintah menarik utang luar negeri , sehingga utang
tidak lagi bersifat pelengkap dan sementara tetapi suatu
ikatan kepada pihak asing.
Menurut Pasal 11 UUD 1945 seharusnya setiap perjanjian
dengan pihak luar negeri harus mendapatkan persetujuan
DPR. Tetapi dalam prakteknya, perjanjian atau ikatan-
ikatan dengan pihak luar negeri, lebih-lebih yang
mempunyai beban keuangan negara, dijalankan
pemerintah tanpa persetujuan langsung dari DPR. Hal
yang menyimpang inilah yang melatar belakangi
keengganan pemerintah untuk diawasi DPR. Manipulasi
dalam “anggaran berimbang” ini telah menciptakan
berbagai anggaran off budget yang kemudian melahirkan
berbagai rekening bank yang dikenal dengan sebutan
rekening gelap.

9. BLBI yang pada dasarnya adalah pemberian
fasilitas, dispensasi dan bailout terjadi karena
pelanggaran demi pelanggaran dari perbankan
terhadap Undang-undang Perbankan No. 7/1992
dan Peraturan Bank Indonesia. Pelanggaran
para banker ini bukannya ditindak tegas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku tetapi malah diberikan fasilitas atau
keistimewaan-keistimewaan yang berakhir pada
kerugian negara.

10. Bulog berperan menjaga stabilitas harga dan kesediaan
barang pokok atau strategis .Rakyat bisa menikmati
harga murah dan stabil, bahkan sempat swasembada
beras. Gula di produksi oleh BUMN dan swasta tetapi
peredaran dan harganya diatur oleh negara melalui
mekanisme pasar terkendali. Setelah sebagian peran
Bulog digantikan oleh kartel swasta, harga dan stok
barang-barang sering bermasalah dan pemerintah
seakan tidak berdaya menghadapi kartel-kartel tersebut
dan rakyat hanya bisa mengeluh. Akhirnya terjadi
pergeseran pangan dari beras ke gandum dan
Indonesia semakin bergantung kepada impor.
Keberadaan Pertamina dalam produksi dan pengaturan
BBM amat kuat. Tetapi atas desakan IMF, demi efisiensi
dan privatisasi Pertamina, peran negara melalui
Pertamina telah dibubarkan dan Pertamina menjadi
perusahaan BUMN biasa. Setelah swastanisasi itu justru
produksi nasional BBM terus menurun, costs recovery
meningkat tajam sehingga penerimaan negara dari BBM
menurun dan sering terjadi kelangkaan BBM serta impor
BBM meningkat sejalan dengan turunnya produksi dan

11. Dalam privatisasi BUMN terdapat beberapa
masalah dan hambatan. Tujuan utama dari
privatisasi adalah mengurangi BUMN yang
dirasa merugi. Kondisi ini berakibat pada sulitnya
menjual pada swasta atau perusahaan nasional
yang mempunyai tidak cukup modal untuk
membeli BUMN. Kondisi ini diperparah dengan
kurang transparannya pemerintah dalam hal
privatisasi. Kemungkinan nantiya akan terjadi
peralihan monopoli ke tangan swasta asing yang
mempunyai modal yang cukup mumpuni. Hal ini
akan mengakibatkan roda perekonomian
semakin terpuruk.

12. Pemerintah seharusnya tidak perlu ragu-ragu
dalam penguasaan tanah, baik untuk pertanian,
perkebunan, maupun perumahan rakyat. Dalam
kenyataannya, semakin banyak porsi tanah yang
dikuasai perusahaan-perusahaan besar yang
perolehannya berasal dari negara. Pemerintah
seharusnya bisa berperan agar tanah-tanah
tersebut dimiliki rakyat melalui koperasi atau
kelompok-kelompok masyarakat yang
dikerjasamakan dengan BUMN/BUMD atau
swasta. Tetapi selama para penyelenggara
negara tidak mendasari kebijakan yang berpihak
kepada rakyat banyak, pemerintah cenderung
memilih jalan pintas yang tidak sejalan dengan
jiwa dan semangat Pasal 33.