1. MAKALAH
KONSEP DASAR K3
Diajukan sebagai Tugas Untuk Memenuhi Syarat Ujian

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan
rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini
setelah melalui berbagai hambatan dan hambatan.
Makalah ini diberi judul “ Konsep Dasar K3”. Adapun tujuan disusunnya makalah ini
adalah untuk memenuhi syarat ujian semester genap mata kuliah Keselamatan Kerja Dan
Patient Safety Semester 6. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan waktu yang dimiliki penulis.
Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna
menyempurnakan makalah ini dimasa yang akan datang lebih baik. Semoga makalah yang
sederhana ini bermanfaat bagi kita semua.
Jambi, 16 Mei 2023
PENULIS

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ....................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 1
C. Tujuan ..................................................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................... 2
A. Pengertian K3.......................................................................................................... 2
B. Sejarah K3............................................................................................................... 1
C. Tujuan K3 ............................................................................................................... 4
D. Organisasi dan Perundang-undangan K3................................................................ 4
BAB III PENUTUP ............................................................................................................ 8
A. Kesimpulan ............................................................................................................. 8
B. Saran ...................................................................................................................... 8
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 9

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang tidak terpisahkan
dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. K3 tidak saja sangat penting
dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya akan tetapi jauh dari
itu K3 mempunyai dampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerja. Oleh sebab itu,
isu K3 pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja,
akan tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. Dengan kata lain, pada saat
ini K3 bukan semata sebagai kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap
pekerja dan bagi setiap bentuk kegiatan pekerjaan.
Sebagai gambaran bahwa demikian luar biasanya korban kecelakaan yang diambil
perbandingan antara korban perang dengan korban akibat kecelakaan kerja. Jumlah korban
perang di negara Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua Tahun 1939-1945 sebanyak
22.088 (luka dan meninggal), sedangkan korban kecelakaan kerja di perusahaan adalah
1.219 meninggal dunia dan 160.747 luka-luka.
Demikian pula untuk Inggris, korban peperangan mencapai 8.126, sedangkan
korban kecelakaan di perusahaan adalah 107 kematian dan 22.002 luka-luka (Suma’mur,
2009). Sedangkan data statistik untuk kematian yang disebabkan oleh peperangan antara
Spanyol-Amerika Serikat dan kematian yang disebabkan oleh industri selama satu tahun
antara 1906-1907 tercatat ada kematian sebanyak 385 kasus yang selama peperangan, dan
520 kematian yang disebabkan oleh industri (Hammer, 1989).
B. Rumusan Masalah
1. Jelaskan apa itu pengertian K3?
2. Jelaskan apa itu sejarah K3?
3. Jelaskan apa itu Tujuan K3?
4. Jelaskan ap aitu organisasi dan perundang-undangan K3
C. Tujuan
1. Mengetahui apa itu penggunaan listrik
2. Mengetahui apa itu K3 terhadap tabung gas
3. Mengetahui apa itu penanganan kebakaran di laboratorium

5. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian K3
Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Edwin B. Flippo (1995),
adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat (spesifik),
penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat
kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan, denda dan hukuman-hukuman lain.”
“Secara filosofis, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) diartikan sebagai suatu
pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan jasmani maupun rohani tenaga kerja,
pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya menuju
masyarakat adil dan makmur. Sedangkan secara keilmuan K3 diartikan sebagai suatu
ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja. (Forum, 2008, edisi no.11)”
“Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan
seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam
hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari
perlindungan tenaga kerja. (Suma’mur, 1992)”
“Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya akan membawa iklim yang
aman dan tenang dalam bekerja sehingga sangat membantu hubungan kerja dan
manajemen. (Suma’mur, 1992)”
“Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Keputusan Menteri
Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 adalah keselamatan dan kesehatan kerja
adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di
tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap
sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.”
“Konsep dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja adalah perilaku yang
tidak aman karena kurangnya kesadaran pekerja dan kondisi lingkungan yang tidak
aman”.
B. Sejarah K3
Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia berawal dari dari
ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan
yang sulit. Usaha K3 di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin

6. 3
uap oleh Belanda di berbagai industri khususnya industri gula. Tanggal 28 Februari
1852, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 20 yang mengatur
mengenai keselamatan dalam pemakaian pesawat uap yang pengawasannya diserahkan
kepada lembaga Dienst Van Het Stoomwezen. Penggunaan mesin semakin meningkat
dengan berkembangnya tekonologi dan perkembangan industri.
Nah, pada tahun 1905 dengan Stbl No. 521 pemerintah Hindia Belanda
mengeluarkan perundangan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheid
Regelement disingkat VR yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930 sehingga
terkenal dengan stbl 406 tahun 1930 yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia.
Perlindungan tenaga kerja di bidang keselamatan kerja di Indonesia juga telah
mengarungi perjalanan sejarah yang panjang, telah dimulai lebih dari satu abad yang
lalu. Usaha penanganan keselamatan kerja di Indonesia dimulai sejalan dengan
pemakaian mesin uap untuk keperluan Pemerintah Hindia Belanda yang semula
pengawasannya ditujukan untuk mencegah kebakaran.
Pada mulanya pengaturan mengenai pesawat uap belum ditujukan untuk
memberi perlindungan kepada tenaga kerja, karena hal itu bukan merupakan sesuatu
yang penting bagi masyarakat Belanda. Baru pada tahun 1852 untuk melindungi tenaga
kerja di perusahaan yang memakai pesawat uap, ditetapkan peraturan perundang-
undangan tentang pesawat uap, Reglement Omtrent Veiligheids Maatregelen bij het
Aanvoeden van Stoom Werktuigen in Nederlands Indie (Stbl No. 20), yang mengatur
tentang pelaksanaan keselamatan pemakaian pesawat uap dan perlindungan pekerja
yang melayani pesawat uap. Upaya peningkatan perlindungan dimaksud telah
dilakukan dan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, sejalan dengan semakin
banyaknya dipergunakan mesin, alat pesawat baru, bahan produksi yang diolah dan
dipergunakan yang terus berkembang dan berubah.
Di akhir abad ke-19 penggunaan tenaga listrik telah dimulai pada beberapa
pabrik. Sebagai akibat penggunaan tenaga listrik tersebut banyak terjadi kecelakaan
oleh karenanya maka pada tahun 1890 ditetapkan peraturan perundangan di bidang
kelistrikan yaitu Bepalingen Omtrent de Aanlog om het Gebruik van Geleidingen voor
Electriciteits Verlichting en het Overbrengen van Kracht door Middel van Electriciteits
in Nederlands Indie.
Pada awal abad ke-20, sejalan dengan perkembangan di Eropa, Pemerintah
Hindia Belanda kemudian mengadakan berbagai langkah perlindungan tenaga kerja
dengan menerbitkan Veilegheids Reglement (Undang-undang Keselamatan) yang

7. 4
ditetapkan pada tahun 1905 Stbl. No. 251, yang kemudian diperbaharui pada tahun
1910 (Stbl. No. 406).
C. Tujuan K3
Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki 3 (tiga) tujuan
dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja. 3 (tiga) tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang
No 1 Tahun 1970 tersebut antara lain :
1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat
kerja.
2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional.
D. Organisasi dan perundang-undangan K3
1) Organisasi
1. Asosiasi Lembaga Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia (APLK3)
Merupakan asosiasi yang beranggotakan Lembaga-lembaga pelatihan yang ada di
seluruh Indonesia.
2. Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) Organisasi yang lahir pada tahun
1988 ini merupakan Lembaga organisasi dokter dibawah naungan IDI (Ikatan
Dokter Indonesia) yang memiliki peminatan dalam bidang kesehatan kerja.
3. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LSK-K3)
Merupakan Lembaga yang diberikan wewenang oleh BNSP (Badan Nasional
Sertifikasi Profesi) untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi di bidang K3
berdasarkan SKKNI di bidang K3.
4. Lembaga Informasi Perburuhan Semarak (LIPS) Merupakan Lembaga yang fokus
pada pemberian informasi kepada para buruh, salah satunya mengenai keselamatan
dan kesehatan kerja.
5. Dewan K3 Nasional (DK3N) Merupakan organisasi yang memiliki tugas dalam
memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam merumuskan kebijakan
nasional di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) . Selain itu, DK3N juga

8. 5
melaksanakan penelitian, pendidikan, latihan, pengembangan, berupaya
memasyarakatkan dan membudayakan K3.
6. Masyarakat Peduli Keselamatan Kesehatan & Lingkungan Kerja (MPK2LK)
Merupakan komunitas masyarakat yang fokus pada bidan keselamatan, kesehatan
dan lingkungan kerja. Komunitas ini beranggotakan lintas profesi, mulai dari
dokter, dosen, ahli K3, ahli kesehatan masyarakat maupun praktisi dari bidang
lainnya.
7. Indonesian Industrial Higiene Association (IIHA) Organisasi ini berdiri pada tahun
2016 ini, merupakan salah satu organisasi sukarela, non-profit dan independen di
bidang Hygiene Industri yang merupakan afiliasi dari IOHA (Internasional
Occupational Hygiene Association) dan Asian Network of Occupational Hygiene
(ANOH). Salah satu fokus dari organisasi ini adalah untuk mengembangkan
kompetensi professional hygiene industri dalam menlindungi kesehatan dan
keselamatan pekerja.
8. HSE Indonesia (HSEI) HSE Indonesia merupakan komunitas profesional HSE yang
kegiatannya dikelompokkan berdasarkan domisili dan wilayah pekerjaan.
Diantaranya HSE Regional Jakarta, HSE Regional Tangerang, HSE Regional
Karawang, HSE Regional Jawa Timur dst. Kegiatan HSE Indonesia tidak terbatas
dengan dunia HSE dalam lingkup dunia kerja saja, namun juga terdapat kegiatan –
kegiatan sosial lain bersama masyarakat.
9. Perhimpunan Dokter Spesialis Okupasi Indonesia (PERDOKI) Merupakan
perhimpunan yang beranggotakan dokter spesialis okupasi (Sp.Ok) di Indonesia.
Organisasi ini merupakan organsiasi yang berada di bawah naungan IDI.
10. Ikatan Ahli Keselamatan Kerja Indonesia (IAKKI) IAKKI adalah organisasi profesi
yang menghimpun para ahli keselamatan, bersifat independen dan nirlaba berdiri
pada tanggal 10 Oktober 1997 dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
11. Asosiasi Ahli K3 Konstrusi Indonesia (A2K4 Indonesia) Asosiasi yang didirikan
pada tahun 2001 ini merupakan wadah para penggiat K3 sektor konstruksi untuk
meningkatkan keahliannya dalam aspek K3 konstruksi sehingga dapat ikut
mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan dan standar
K3 konstruksi.
12. Perhimbunan Ergonomi Indonesia (PEI) Organisasi yang fokus dalam bidang
ergonomi ini didirikan di salah satu universitas terkemuka di Bandung pada tahun
1987. Organsasi ini memiliki misi memberikan pendidikan, penelitian dan

9. 6
konsultasi mengenai aplikasi ergonomi untuk meningkatkan produktivitas dan
kualitas kehidupan kerja. Tidak hanya akademisi dan peneliti, organsiasi ini juga
beranggotakan praktisi industri atau profesional dalam bidang penerapan
ergonomic baik secara makro maupun mikro.
13. Perhimbunan Dokter Hiperbarik Indonesia (PKHI) Merupakan organisasi
perhimpunan dokter yang fokus di bidang Kesehatan dalam profesi penyelaman.
14. Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internasional Indonesia (A2K3-
Interindo) Merupakan organisasi profesional di bidang K3 (Keselamatan &
Kesehatan Kerja) yang didirakan pada tahun 2016. Asosiasi ini dibentuk sebagai
wujud dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan
Indonesia berbudaya K3 sehingga siap untuk menghadapi berbagai tantangan
persaingan global seperti AFTA 2015, MEA 2016, dsb. Organisasi ini
beranggotakan para ahli K3 dari berbagai bidang.
15. All About Safety Indonesia (AAS-ID) Organisasi sukarela dan non-profit berbentuk
komunitas yang merupakan sebuah wadah saling berbagi informasi mengenai
Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan berbasis teknologi (website dan media
sosial) untuk memudahkan dan mendekatkan akses informasi K3, tidak terbatas
pada masyarakat industri namun juga masyarakat umum.
2) Perundang-undangan K3
Peraturan Perundangan yang memelihara K3 Saat ini bukan cuma satu
peraturan-undangan saja yang mengatur K3. Beberapa undang-undang K3 yang
menjadi payung hukum terselenggaranya praktik K3 di lingkungan kerja adalah:
1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menjadi aturan
pokok perusahaan K3 karena membahas pengaturan kewajiban dan pekerja
dalam menjalankan keselamatan kerja.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
3. UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Di dalamnya tercantum
kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan badan,
kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja, baik yang baru maupun yang
dipindahkan ke tempat kerja baru sesuai sifat dan jenis pekerjaan masing-
masing. Begitu pula dengan kebijakan pemeriksaan kesehatan karyawan

10. 7
secara berkala dan wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) secara
benar dan tepat sesuai peraturan.
4. UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang kemudian
berubah menjadi Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai UU No.40 tahun
2004 dan salah satu poinnya membahas jaminan kecelakaan kerja.
5. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Timbul Akibat
Hubungan Kerja.
6. Peraturan Menteri No. 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
7. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara khusus ada pasal
86 yang menekankan hak pekerja dalam memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja.
8. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
9. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 tahun 2018 tentang K3
Lingkungan Kerja.

11. 8
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang tidak terpisahkan
dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. K3 tidak saja sangat penting
dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya akan tetapi jauh
dari itu K3 mempunyai dampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerja.
“Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan seperti
cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam hubungannya
dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari perlindungan
tenaga kerja. (Suma’mur, 1992)”
Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3
(tiga) tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970
tersebut antara lain :
4. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat
kerja.
5. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional
B. Saran
Dengan adanya makalah tentang keselamatan kerja dan patient safety, kami
berharap supaya pembaca dapat mengambil hal hal yang bermanfaat khususnya dalam
memahami konsep dasar K3 secara efektif dan efisien.
Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak
kekurangan yang perlu ditambah dan diperbaiki. Untuk itu penulis mengharapkan
inspirasi dari para pembaca dalam hal membantu menyempurkan makalah ini.

12. 9
DAFTAR PUSTAKA
Bungin, B. 2006.Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.
Kuswana, W. S. 2014. Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.
Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Pustaka Grafika
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta