2. Korupsi tidak hanya
berdampak terhadap satu
aspek kehidupan saja.
Korupsi menimbulkan
efek domino yang
meluas terhadap eksistensi
bangsa dan negara.
4. CAPABILITY INTEGRITY ACCOUNTABILITY WILLINGNESS INNOVATION MINDED
PPMKP
CAPABILITY INTEGRITY ACCOUNTABILITY WILLINGNESS INNOVATION MINDED
PPMKP CORRUPTION INDEX INDONESIA
Corruption Index Tahun 2013
2016
37
2017
37
2018
38
2015
36
2019
40
2020
37
2014
34
5.
6. Rumusan Tindak Pidana
Korupsi
(UU 31/1999 jo UU 20/2001)
Delik yg terkait dg kerugian
keuangan negara
Delik Perbuatan Pemerasan
Delik Perbuatan Curang
Delik Penggelapan dalam
Jabatan
Delik Gratifikasi
Pasal 2(1); 3
Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;
Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal 12B jo Pasal 12C
Merupakan
delik-delik
yg diadopsi
dari KUHP
(berasal dari
pasal 1 ayat
1 sub c UU
no. 3/71)
Delik pemberian sesuatu/janji
kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2);
Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b;
Ps 6(2); Ps 12 c,d
Delik Benturan kepentingan
dalam Pengadaan
Pasal 12 huruf i
a. Identifikasi
BENTUK,
contoh, dan
modusnya?
b. bagaimana
sikap
antisipasi diri
Anda?
Kerugian
keuangan
negara
Sua
p
menyuap
Penggelapa
n
dalam jabatan
pemerasa
n Perbuata
n curang
Benturan
kepentingan dalam
pengadaan
gratifikasi
7. ,
penyebab
korupsi
menurut BPKP
4
aspe
k
– Sifat tamak
manusia
– Moral yang kurang
kuat
– Penghasilan yang
kurang mencukupi
– Kebutuhan
hidup yang
mendesak
– Gaya hidup
yang
konsumtif
– Malas atau tidak
mau kerja
– Kurang adanya sikap
keteladanan
pimpinan
– Tidak adanya kultur
organisasi yang benar
– Sistim akuntabilitas
yang benar di instansi
pemerintah yang
kurang memadai
– Kelemahan sistim
pengendalian
manajemen
organisasi
– Masyarakat kurang
menyadari sebagai
korban; atau
terlibat korupsi;
korupsi akan bisa
dicegah dan
diberantas bila
masyarakat ikut
aktif
– Aspek peraturan
perundang-undangan
– Nilai-nilai di
masyarakat
kondusif untuk
terjadinya korupsi
Tempat individu &
organisasi
• Memonopoli Politik
• Kualitas Uu Lemah
• Judicial
Review
Kurang Efektif
• Sanksi Yang Ringan
• Lemah Dalam
Evaluasi Dan
Monitoring
Perundang-
undangan
Peraturan
perundang2an
individu pelaku
8. 02
03
01
Dorongan
Menguntungkan orang
lain; diri sendiri; dan
korporasi
Kesempatan
Karena Jabatan; ada kesempatan,
dan kewenangan
Rasionalisasi
Tdk Memikirkan kerugian orang lain;
akibatnya terhadap perekonomian dan
keuangan negara
Segitiga Korupsi
Sources: Steve Albreicht. Publisher: Richard Irwin (KPK, 2006)
DORONGAN
KESEMPATAN RASIONALISASI
9. CAPABILITY INTEGRITY ACCOUNTABILITY WILLINGNESS INNOVATION MINDED
PPMKP
CAPABILITY INTEGRITY ACCOUNTABILITY WILLINGNESS INNOVATION MINDED
PPMKP
NILAI DASAR ANTI KORUPSI
• LAN, 2015
5.
tanggung
jawa
b
6. kerja keras
7.
sederhana
8.
berani
1.
jujur
2.
peduli
3.
mandiri
4.
disiplin
9.
10. Dalam konteks pemerintahan & birokrasi
INTEGRITAS
Penggunaan kekuasaan resmi, otoritas dan wewenang oleh
para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang sah (justified) menurut hukum
KETEGUHAN DIRI seorang aparatur
birokrasi dan pejabat publik untuk TIDAK
meminta/menerima apapun dari orang
lain yang diduga terkait jabatan publik
yang dipegangnya
(Azyumardi Azra, 2012)
11. Perubahan belum akan berhasil, sebelum
berhasil mengubah cara pandang dan cara
berpikir para pelaku perubahan.
