SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
PEMILIHAN
PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
Perilaku Politik
Perilaku politik adalah proses timbal balik di dalam suatu negara antara
pembuatan keputusan dengan warga negara biasa yang bertindak sebagai
pihak yang hanya dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik
tersebut
Beberapa Variabel Penjelas dalam
Perilaku Politik Pemilih
Figur Kandidat dan Perilaku Pemilih
Person adalah profil dari kandidat yang akan dipilih melalui suatu
kontestasi politik, yang secara otomatis dapat membentuk sikap politis
pemilih dalam menetapkan pilihannya.
Kualitas kandidat dapat dilihat dari tiga dimensi sebagai berikut :
 Kualitas instrumen
 Faktor simbolis
 Fenotipeoptis
Jika para pemilih memperhatikan kualitas personal dari kandidat untuk
menjabat, maka para penyokong dana dan orang – orang yang
mengendalikan sumber daya kandidat perlu untuk menawarkan suatu
kampanye yang efektif.
Identifikasi Partai dan Perilaku Pemilih
Identifikasi partai diartikan sebagai ikatan psikologis seseorang kepada
suatu partai tertentu. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas
dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Isu dan Kebijakan
Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih.
Sekelompok orang bisa saja memilih sebuah partai atau kandiat politik,
karena dianggap sebagai representasi dari agama atau keyakinannya. Tetapi
kelompok yang lainnya memilih karena partai atau kandidat tertentu
dianggap representasi dari kelas sosialnya.
Komponen issues and policies mempresentasikan kebijakan atau program
yang dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang Pemilu. Platform
komponen issues and policies mempresentasikan kebijakan atau program
yang dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang pemilu.
Seputar Pemilihan Presiden 2014
Pilpres 2014
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014
dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan Wakil
Presiden Indonesia masa bakti 2014 -2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan
presiden langsung ketiga di Indonesia. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi
oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar
53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto -Hatta Rajasa yang
memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22
Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober
2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.
Kandidat
 Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih
dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi
yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak
ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut,
2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua
dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan
suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon,
kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan
umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama
diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan
kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih
luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan
jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya
dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas
secara berjenjang.

More Related Content

Similar to Pilpres 2014

Format politik ekonomi indonesia copy (2)
Format politik ekonomi indonesia   copy (2)Format politik ekonomi indonesia   copy (2)
Format politik ekonomi indonesia copy (2)Muqowwil hujjaj
 
Hasil survey ines_pilrpes
Hasil survey ines_pilrpesHasil survey ines_pilrpes
Hasil survey ines_pilrpesindonesianes
 
Pemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptPemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptANZAKKI
 
Kajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemiluKajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemiluTrinandha Yudha
 
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBaktiKelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBaktiRiskyAndreas
 
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93natal kristiono
 
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxPurple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxbrigita31
 
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxSosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxDharwantoBandengan
 
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxPresentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxpieterpattiasina2
 
TUgas Design Majalah Antik
TUgas Design Majalah AntikTUgas Design Majalah Antik
TUgas Design Majalah AntikSigit Sarwoko
 
Laporan tugas pkn khoiril anwar 5113413037 rombel 071
Laporan tugas pkn khoiril anwar 5113413037 rombel 071Laporan tugas pkn khoiril anwar 5113413037 rombel 071
Laporan tugas pkn khoiril anwar 5113413037 rombel 071natal kristiono
 
Tugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbiantiTugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbiantiRoad Hog
 
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptxpmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptxRusmanto (Uman)
 

Similar to Pilpres 2014 (20)

Format politik ekonomi indonesia copy (2)
Format politik ekonomi indonesia   copy (2)Format politik ekonomi indonesia   copy (2)
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
 
Hasil survey ines_pilrpes
Hasil survey ines_pilrpesHasil survey ines_pilrpes
Hasil survey ines_pilrpes
 
Pemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.pptPemilu untuk Kita.ppt
Pemilu untuk Kita.ppt
 
Tugas pkn yang baru
Tugas pkn yang baruTugas pkn yang baru
Tugas pkn yang baru
 
Kajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemiluKajian teori e voting pemilu
Kajian teori e voting pemilu
 
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBaktiKelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
 
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93
 
Pkn final
Pkn finalPkn final
Pkn final
 
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxPurple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
 
PEMILU 2014.pptx
PEMILU 2014.pptxPEMILU 2014.pptx
PEMILU 2014.pptx
 
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxSosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
 
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxPresentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
 
TUgas Design Majalah Antik
TUgas Design Majalah AntikTUgas Design Majalah Antik
TUgas Design Majalah Antik
 
Laporan tugas pkn khoiril anwar 5113413037 rombel 071
Laporan tugas pkn khoiril anwar 5113413037 rombel 071Laporan tugas pkn khoiril anwar 5113413037 rombel 071
Laporan tugas pkn khoiril anwar 5113413037 rombel 071
 
Tugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbiantiTugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbianti
 
Strategi survei cakada
Strategi survei cakadaStrategi survei cakada
Strategi survei cakada
 
Wita ti
Wita tiWita ti
Wita ti
 
Pemilu 2004
Pemilu 2004Pemilu 2004
Pemilu 2004
 
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptxpmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
 

Recently uploaded

MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (12)

MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 

Pilpres 2014

  • 2. Perilaku Politik Perilaku politik adalah proses timbal balik di dalam suatu negara antara pembuatan keputusan dengan warga negara biasa yang bertindak sebagai pihak yang hanya dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik tersebut
  • 3. Beberapa Variabel Penjelas dalam Perilaku Politik Pemilih Figur Kandidat dan Perilaku Pemilih Person adalah profil dari kandidat yang akan dipilih melalui suatu kontestasi politik, yang secara otomatis dapat membentuk sikap politis pemilih dalam menetapkan pilihannya. Kualitas kandidat dapat dilihat dari tiga dimensi sebagai berikut :  Kualitas instrumen  Faktor simbolis  Fenotipeoptis Jika para pemilih memperhatikan kualitas personal dari kandidat untuk menjabat, maka para penyokong dana dan orang – orang yang mengendalikan sumber daya kandidat perlu untuk menawarkan suatu kampanye yang efektif.
  • 4. Identifikasi Partai dan Perilaku Pemilih Identifikasi partai diartikan sebagai ikatan psikologis seseorang kepada suatu partai tertentu. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
  • 5. Isu dan Kebijakan Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih. Sekelompok orang bisa saja memilih sebuah partai atau kandiat politik, karena dianggap sebagai representasi dari agama atau keyakinannya. Tetapi kelompok yang lainnya memilih karena partai atau kandidat tertentu dianggap representasi dari kelas sosialnya. Komponen issues and policies mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang Pemilu. Platform komponen issues and policies mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang pemilu.
  • 6. Seputar Pemilihan Presiden 2014 Pilpres 2014 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan Wakil Presiden Indonesia masa bakti 2014 -2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto -Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.
  • 7. Kandidat  Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.