SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
DEVELOPMENT IMPACT FEES
TIPOLOGI SUMBER PEMBIAYAAN
PEMERINTAH
(PUBLIC)
SWASTA
(PRIVATE)
PEMERINTAH –
SWASTA
(PUBLIC-PRIVATE)
REVENUE
FINANCING
KONVENSIONAL:
Pajak, retribusi, dll
NON KONVENSIONAL:
Betterment levies
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
Development impact
fee
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
LC/ LR
DEBT
FINANCING
KONVENSIONAL:
Segala jenis pinjaman
(loan)
NON KONVENSIONAL:
Obligasi
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
Development exaction
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
Excess condemnation,
lingkage
EQUITY
FINANCING
KONVENSIONAL:
Hasil kekayaan SDA
NON KONVENSIONAL:
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
PENGERTIAN
“Kewajiban finansial bagi developer untuk
menyediakan perbaikan fisikmenyediakan perbaikan fisik (sarana dan
prasarana) karena terkait dengan kegiatan
pembangunan yang dilakukannya dan dampak
dari pembangunan tersebut”
DIFs  levies / pungutan / charge/ retribusi atas
persetujuan suatu rencana yang dibuat oleh developer
Filosopi  suatu pembangunan akan menimbulkan
“cost”/biaya dan selanjutnya developer “membayar”
biaya tersebut dalam bentuk perbaikan fasilitas publik
KEUNTUNGAN
 Sebagai alternatif pembiayaan barang publik
 Sumber pembiayaan yang tidak terbatas
 Mengelola Pertumbuhan kota
HAK DEVELOPER
 Berhak mengetahui atas dasar apa
mereka dikenakan fee
 Berhak mengetahui pemanfaatan atas fee
yang telah dibayarkan
 Berhak mendapatkan perlakuan yang
sama
PERMASALAHAN
 Menimbulkan dampak yang merugikan dalam
pasar property  pengalihan biaya kepada
konsumen
 Struktur dan formula impact fee yang sering
bersifat negosiabel
“how to calculate?”
INFORMASI AWAL YANG
DIBUTUHKAN
 City planning
 Zoning Map
 Rencana Pembangunan Infrastruktur
 Rencana-rencana sektoral lainnya
NOTE:
Kegiatan pembangunan harusnya sudah direncanakan /
diguidance terlebih dahulu, bukan pembangunan yang bersifat
incramental yang tidak terencana
Penganaan DIF didasarkan atas skenario pengembangan kota /
wilayah
CONTOH PENERAPAN DIF
KELEMBAGAAN
 Terdapat lembaga khusus yang mengelola DIFs
 Ada dasar hukum (peraturan) yang mengaturnya
FASILITAS YANG DAPAT DIBIAYAI
DENGAN DIFS
KOMPONEN YANG
DIKENAI DIFs
(EKSTERNALITAS)
ALTERNATIF FASILITAS
YANG DAPAT
DIBANGUN
Tingkat bangkitan lalu-lintas  Jalan berikut sarana
pendukungnya
 Lampu lalu-lintas
 Lampu penerangan jalan
 jembatan
 Halte
 Terminal
 Median Jalan / Pulau Jalan
KOMPONEN YANG
DIKENAI DIFs
(EKSTERNALITAS)
ALTERNATIF FASILITAS
YANG DAPAT
DIBANGUN
Bangkitan Populasi  Taman kota / fasilitas
rekreasi
 musium / preservasi
heritage
 balai kesehatan
 tempat ibadah
 fasum / fasos lainnya

More Related Content

More from suningterusberkarya

Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabayasuningterusberkarya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...suningterusberkarya
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTAPertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTAsuningterusberkarya
 

More from suningterusberkarya (20)

Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabayaPemetaan potensi pencemaran lingkungan  semnas unipa surabaya
Pemetaan potensi pencemaran lingkungan semnas unipa surabaya
 
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
Evaluasi Kebijakan Green Infrastructure Sanitasi Lingkungan Dan Implementasin...
 
Jurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suningJurnal waktu 2011 suning
Jurnal waktu 2011 suning
 
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 12 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 05 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 04 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Sosial infrastruktur 05 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 03PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil1 02PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTAPertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
Pertemuan 13 PERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Pertemuan 12
Pertemuan 12Pertemuan 12
Pertemuan 12
 

Investasi 10

  • 2. TIPOLOGI SUMBER PEMBIAYAAN PEMERINTAH (PUBLIC) SWASTA (PRIVATE) PEMERINTAH – SWASTA (PUBLIC-PRIVATE) REVENUE FINANCING KONVENSIONAL: Pajak, retribusi, dll NON KONVENSIONAL: Betterment levies KONVENSIONAL: NON KONVENSIONAL: Development impact fee KONVENSIONAL: NON KONVENSIONAL: LC/ LR DEBT FINANCING KONVENSIONAL: Segala jenis pinjaman (loan) NON KONVENSIONAL: Obligasi KONVENSIONAL: NON KONVENSIONAL: Development exaction KONVENSIONAL: NON KONVENSIONAL: Excess condemnation, lingkage EQUITY FINANCING KONVENSIONAL: Hasil kekayaan SDA NON KONVENSIONAL: KONVENSIONAL: NON KONVENSIONAL: KONVENSIONAL: NON KONVENSIONAL:
  • 3. PENGERTIAN “Kewajiban finansial bagi developer untuk menyediakan perbaikan fisikmenyediakan perbaikan fisik (sarana dan prasarana) karena terkait dengan kegiatan pembangunan yang dilakukannya dan dampak dari pembangunan tersebut” DIFs  levies / pungutan / charge/ retribusi atas persetujuan suatu rencana yang dibuat oleh developer Filosopi  suatu pembangunan akan menimbulkan “cost”/biaya dan selanjutnya developer “membayar” biaya tersebut dalam bentuk perbaikan fasilitas publik
  • 4. KEUNTUNGAN  Sebagai alternatif pembiayaan barang publik  Sumber pembiayaan yang tidak terbatas  Mengelola Pertumbuhan kota
  • 5. HAK DEVELOPER  Berhak mengetahui atas dasar apa mereka dikenakan fee  Berhak mengetahui pemanfaatan atas fee yang telah dibayarkan  Berhak mendapatkan perlakuan yang sama
  • 6. PERMASALAHAN  Menimbulkan dampak yang merugikan dalam pasar property  pengalihan biaya kepada konsumen  Struktur dan formula impact fee yang sering bersifat negosiabel “how to calculate?”
  • 7. INFORMASI AWAL YANG DIBUTUHKAN  City planning  Zoning Map  Rencana Pembangunan Infrastruktur  Rencana-rencana sektoral lainnya NOTE: Kegiatan pembangunan harusnya sudah direncanakan / diguidance terlebih dahulu, bukan pembangunan yang bersifat incramental yang tidak terencana Penganaan DIF didasarkan atas skenario pengembangan kota / wilayah
  • 9. KELEMBAGAAN  Terdapat lembaga khusus yang mengelola DIFs  Ada dasar hukum (peraturan) yang mengaturnya
  • 10. FASILITAS YANG DAPAT DIBIAYAI DENGAN DIFS KOMPONEN YANG DIKENAI DIFs (EKSTERNALITAS) ALTERNATIF FASILITAS YANG DAPAT DIBANGUN Tingkat bangkitan lalu-lintas  Jalan berikut sarana pendukungnya  Lampu lalu-lintas  Lampu penerangan jalan  jembatan  Halte  Terminal  Median Jalan / Pulau Jalan
  • 11. KOMPONEN YANG DIKENAI DIFs (EKSTERNALITAS) ALTERNATIF FASILITAS YANG DAPAT DIBANGUN Bangkitan Populasi  Taman kota / fasilitas rekreasi  musium / preservasi heritage  balai kesehatan  tempat ibadah  fasum / fasos lainnya