Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komputer, serta target-target pengembangan pariwisata Indonesia hingga tahun 2019 dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa negara.

1. PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI & KOMPUTER
UNTUK
PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA
PENGEMBANGAN KUALITAS TENAGA KERJA DI SEKTOR PARIWISATA
Eva Handriyantini - eva@stiki.ac.id
Direktur Kerjasama Pemerintah APTIKOM
Malang, 15 Maret 2016

2. OVERVIEW
*TOURISM OUTLOOK 2016
I Gde Pitana
Deputi Menteri bidang Pemasaran Mancanegara,
Kementerian Pariwisata RI.

3. 2015 International Tourist Arrivals
Source: UNWTO World Tourism Barometer (January 2016)
Europe 51%
Asia and the
Pacific 23%
Americas 16%
Africa 5%
Middle East 5%
277 mn
609 mn
191 mn
53 mn
54 mn

4. million
82 mn
535 mn
0
100
200
300
400
500
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
InternationalTouristArrivals
Trend 1995-2010
Tourism Towards 2030 projection
Actual 1995-2015*
277 mn
355 mn
Asia Tourism Trends & 2030 Forecast
2015
277 Million
+13 million +5%

5. ASEAN Countries – 2014 and Forecast to 2025
Countries % of GDP
% of Total
Employment
Brunei 6.8 % 7.6 %
Cambodia 29.9 % 26.4 %
Indonesia 9.3 % 8.4 %
Lao PDR 14.7 % 12.8 %
Malaysia 14.9 % 13 %
Myanmar 4.8 % 4 %
Philippines 11.2 % 11.1%
Singapore 10.1 % 8.5 %
Thailand 19.3 % 14.1 %
Viet Nam 9.3 % 7.7 %
ASEAN 12% 9.7 %
Countries
GDP
Growth/year
(2014-2025)
Employment
growth annual
rate
2014-2025
Brunei 4.1 % 2.4%
Cambodia 6.5% 3.3 %
Indonesia 5.9 % 1.8 %
Lao PDR 5.7 % 1.4 %
Malaysia 4.5 % 3.2 %
Myanmar 8.4 % 5.6 %
Philippines 5.7 % 2.6 %
Singapore 3.3 % 0.4 %
Thailand 6.4 % 4.1 %
Viet Nam 6.2 % 1.3 %
ASEAN 5.6 % 2.7 %

6. Source: TripAdvisor internal session data
Top ASEAN destination Viewed on TripAdvisor
All IP’s
Thailand
32%
Indonesia
21%
Philippines
13%
Malaysia
13%
Vietnam
10%
Singapore
6%
Cambodia
3%
Myanmar
1%
Laos
1%
Brunei
Darussalam
0%
Top ASEAN destination by all IPs - 2015

7. Source: TripAdvisor internal session data
ASEAN’s Top 10 Most Popular Cities on TripAdvisor
International IPs (excludes ASEAN IPs)
2015 2014
Bangkok
27%
Singapore
19%
Kuala
Lumpur
11%
Ubud
5%
Ho Chi Minh
City
8%
Chiang Mai
7%
Phuket
6%
Pattaya
6%
Siem Reap
5%
Hanoi
6%
Top Domestic Cities Viewed
Bangkok
26%
Singapore
19%
Kuala
Lumpur
11%
Ubud
5%
Ho Chi
Minh City
7%
Chiang Mai
7%
Phuket
6%
Pattaya
7%
Siem
Reap
6%
Hanoi
6%
Top Domestic Cities Viewed

8. • Infrastruktur.
• Maritim.
• Energi.
• Pangan.
• Pariwisata.
IMEPP:
SEKTOR PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KABINET KERJA

9. TAHUN 2016 ADALAH TAHUN PERCEPATAN
*(Sambutan Presiden R.I di Kemenhub 18 Januari 2016)
8 ARAHAN PRESIDEN RI
•Menteri perlu memiliki kecerdasan jalanan sehingga lebih
mengerti kondisi di lapangan.
•Lakukan perombakan kreatif pada jajaran birokrasi terutama untuk
meningkatkan pelayanan publik.
•Perhatikan ketimpangan antarwilayah, antara lain harga, gizi anak-
anak, pendidikan, dan kesehatan.
•Perhatikan angka kemiskinan, skema cash transfer, kredit usaha
rakyat, dan dana desa harus berjalan efektif.
•PASTIKAN KEMAJUAN DI LAPANGAN PADA 10
DESTINASI WISATA NASIONAL.
•HARUS ADA SISTEM YANG TERINTEGRASI DALAM
PROMOSI PERDAGANGAN, PARIWISATA, DAN
INVESTASI.
•Prioritaskan pembukaan industri bahan baku dan modal.
•Fokuskan penyelesaian kasus yang terkait Hak Asasi Manusia

10. TARGET PARIWISATA 2016 - 2019
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kontribusi pada PDB
Nasional
9,2% atau
sebesar
Rp. 841,4 M
9,3% atau
sebesar
Rp. 946,9 M
10% 11% 13% 14% 15%
Devisa (triliun Rp) 110,5 133,9 144 172,8 182 223 275
Jumlah Tenaga Kerja
(juta orang)
9,6 10,3 11,3 11,7 12,4 12,7 13,0
Indeks Daya Saing (WEF) #70 n.a #50 n.a #40 n.a #30
Wisatawan mancanegara
(juta kunjungan)
8,8 9,4 10 12 15 17 20
Wisatawan nusantara
(juta perjalanan)
250 251 255 260 265 270 275
Catatan :
• Untuk tahun 2013 dan 2014, merupakan angka realisasi (capaian), sedangkan untuk tahun 2015-2019 diambil dari Rancangan Dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata 2015-2019.
• Kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional , untuk tahun 2013 dan 2014 , berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Travel and Tourism
Economic Impact 2015 Indonesia (WTTC)
• Indeks daya saing pariwisata, penilaian dilakukan 2 (dua) tahun sekali oleh World Economic Forum (WEF)
MAKROMAKROMIKROMIKRO

11. TARGET KUNJUNGAN WISMAN 2016
NO Negara Asal Target Kunjungan Share Pasar (%) Growth
(%)
1 Great China 2.100.000 17,5 47
2 Malaysia 2.000.000 16,7 16
3 Singapura 1.800.000 15,0 13
4 Australia 1.400.000 11,7 24
5 Eropa 1.170.000 9,7 25
Inggris 300.000 2,5 12
Perancis 250.000 2,1 20
Jerman 225.000 1,9 14
Belanda 190.000 1,6 13
6 Jepang 550.000 4,6 12
7 Korea Selatan 400.000 3,3 18
8 USA 300.000 2,5 21
9 India 350.000 2,9 33
10 Timteng 300.000 2,5 62
11 Filipina 275.000 2,3 18
12 Thailand 200.000 1,7 42
Lainnya 1.155.000 9,6 25
JUMLAH 12.000.000 100

12. VISITORS 2011 - 2015
“Selama 5 tahun, kita belum mampu mengejar 3 rival kita”
7.65
8.04
8.80
9.44
10.00
19.23
22.35
26.55
24.81
29.71
24.70
25.03
25.70
27.45
25.45
13.17
14.50
15.57
15.10
15.11
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
2011 2012 2013 2014 2015
VISITORS 2011 - 2015
Indonesia
Thailand
Malaysia
Singapura

13. 13
595
726
858
1,053
1,116
1,721
2,787
4,637
4,636
7,792
1,246
1,558
1,790
1,975
2,167
1,879
2,341
2,646
2,192
2,305
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2011 2012 2013 2014 2015
VISITORS 2011 - 2015 FROM CHINA
Indonesia
Thailand
Malaysia
Singapura
“Share kita untuk Wisman dari China masih kecil

14. 14
182
197
231
267
283
915
1,013
1,051
933
1,060
693
691
651
713
785
950
980
1,013
1,018
838
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2011 2012 2013 2014 2015
VISITORS 2011 - 2015 FROM INDIA
Indonesia
Thailand
Malaysia
Singapura
Share kita dalam menarik wisman dari India sangat kecil

15. TARGETKUNJUNGAN PER PINTU MASUK* Pelabuhan laut , ** Pelabuhan laut dan bandara
PORT OF ENTRY
Target
2015
Capaian
Jan-Nov 2015
Target
2016 2017 2018 2019
BALI (Ngurah Rai) 3.720.000 3.560.190 4.460.000 5.580.000 6.320.000 7.440.000
DKI JAKARTA 2.600.000 2.177.757 3.120.000 3.900.000 4.420.000 5.200.000
KEPRI 2.170.000 1.816.091 2.610.000 3.250.000 3.680.000 4.330.000
PROPINSI LAINNYA 1.510.000 1.241.031 1.810.000 2.270.000 2.580.000 3.030.000
SUMATERA UTARA (Kuala Namu) 250.000 178.652 300.000 380.000 430.000 500.000
SUMATERA BARAT (Minangkabau) 50.000 37.515 60.000 70.000 80.000 100.000
RIAU (Sultan Syarief Kasim II) 30.000 23.091 40.000 50.000 50.000 60.000
JAWA BARAT (Husein Sastranegara) 180.000 142.664 210.000 260.000 300.000 350.000
JAWA TENGAH (Adi Soemarmo) 30.000 7.094 30.000 40.000 50.000 50.000
D.I. YOGYAKARTA (Adi Soecipto) 90.000 71.368 100.000 130.000 140.000 170.000
JAWA TIMUR (Juanda) 250.000 183.988 300.000 370.000 420.000 490.000
NTB (BIL) 40.000 61.734 50.000 60.000 70.000 80.000
KALIMANTAN BARAT (Entikong) 30.000 21.099 40.000 50.000 60.000 60.000
KALIMANTAN TIMUR (Sepinggan) 20.000 7.252 30.000 30.000 40.000 40.000
SULAWESI UTARA (Sam Ratulangi) 30.000 18.326 30.000 40.000 50.000 50.000
SULAWESI SELATAN (Hassanudin) 20.000 11.828 30.000 30.000 40.000 40.000
OTHER PORT 490.000 476.420 590.000 760.000 850.000 1.040.000
T O T A L 10.000.000 8.795.069 12.000.000 15.000.000 17.000.000 20.000.000

16. STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA
• Peningkatan Daya Saing
Produk Usaha
Pariwisata
• Peningkatan Kemitraan
Usaha Pariwisata
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan
Perjalanan Indonesia (ASITA), Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Indonesia (GAHAWISRI), Indonesia Congress And
Convention Association (INCCA), Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia
(HPI), Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), Society of Indonesia Profesional Convention Organization (SIPCO),
Himpunan Pendidikan Tinggi Pariwisata (HILDIKTIPARI), Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO), Asosiasi
Perusahaan Penyelenggara Pameran dan Konvensi Indonesia (ASPERAPI), Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia, Asosiasi
Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI), Asosiasi Spa Indonesia (ASPI)
*Daftar Asosiasi Usaha Pariwisata:
• Pengembangan
Tanggung Jawab
Lingkungan
• Peningkatan Investasi
Pariwisata
NO BIDANG USAHA PARIWISATA
1 Daya Tarik Wisata;
2 Kawasan Pariwisata;
3 Jasa Transportasi Wisata;
4 Jasa Perjalanan Wisata;
5 Jasa Makanan Dan Minuman;
6 Penyediaan Akomodasi;
7 Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
8 Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran (MICE);
9 Jasa Informasi;
10 Jasa Konsultan;
11 Jasa Pramuwisata;
12 Wisata Tirta;
13 Spa

17. Danau Toba
SumateraUtara
LOKASI 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS
KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KEK/Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Tanjung
Kelayang
Bangka
Belitung
Kepulauan
Seribu
DKI Jakarta
Tanjung
Lesung
Banten
Wakatobi
Sulawesi
Tenggara
Pulau Morotai
Maluku Utara
Mandalika
Nusa Tenggara
Barat
Komodo
Nusa Tenggara
Timur
Borobudur
Jawa Tengah
Bromo Tengger
Semeru
Jawa Timur

18. KUALITASKUALITAS
STANDARSTANDAR

19. SERTIFIKASI
KOMPETENSI
(KERJA)
PERSONIL
*BNSP - Desember 2013

20. PERTANYAAN TERKAIT SERTIFIKASI
Mengapa SDM harus disertifikasi ?
Siapa yang berwenang melakukan uji kompetensi,
apakah uji kompetensi sama dengan sertifikasi
kompetensi ? apakah ada lembaga lain yang
berwenang selain LSP ?
Apa keuntungan bila sertifikasi dilakukan oleh LSP ?
apakah PNS juga perlu disertifikasi oleh LSP ?
Bagaimana cara membentuk LSP-P1 ?
Bagaimana cara BNSP untuk terus memastikan
kompetensi asesor ? (beberapa orang meragukan
kemampuan asesor dalam melakukan asesment
karena terkadang asesor yang menguji tidak memiliki
bidang keahlian yang akan diuji)

21. LANDASAN HUKUM
• Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
• Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004
tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)
• Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
• PerMenakertrans No.5 Tahun 2012 tentang
Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja
Nasional

22. PerMenakertrans No.5 Tahun 2012
PEMBERLAKUKAN/PENERAPAN SKKNI
RIP SKKNI
PELATIHAN KERJA
SERTIFIKASI
KOMPETENSI KERJA
PENGELOLAAN SDM

23. PerMenakertrans No.5 Tahun 2012
Ketentuan Umum; Pasal 1:
4. Rencana Induk Pengembangan SKKNI, yang
selanjutnya disebut RIP SKKNI, adalah dokumen
rencana program pengembangan SKKNI yang disusun
oleh instansi pembina sektor atau instansi pembina
lapangan usaha.
5. Penerapan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang
sistematis dalam rangka implementasi SKKNI di bidang
pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja serta
manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.
PEMBERLAKUKAN/PENERAPANSKKNI

24. Pasal 10:
SKKNI diterapkan di bidang:
a. Pelatihan kerja (rincian di Pasal 11 – Pasal 14)
b. Sertifikasi kompetensi (rincian di Pasal 15 – Pasal
18)
Pasal 19:
SKKNI dapat digunakan oleh perusahaan atau
organisasi untuk acuan evaluasi dan asesmen
kompetensi tenaga kerja, baik dalam kaitannya
dengan rekrutmen, pengembangan karier maupun
remunerasi.
PerMenakertrans No.5 Tahun 2012
PEMBERLAKUKAN/PENERAPANSKKNI

25. Pasal 9:
(1) SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri, penerapannya
dilakukan oleh Instansi Teknis yang mengusulkan.
(2) SKKNI diberlakukan secara wajib oleh Instansi Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berkaitan dengan
keamanan, keselamatan, kesehatan dan/atau mempunyai
potensi perselisihan dalam perjanjian perdagangan dan jasa.
(3) Pemberlakukan SKKNI secara wajib dapat dilakukan di bidang
profesi atau pekerjaan yang memiliki posisi strategis dalam
meningkatkan daya saing nasional.
PerMenakertrans No.5 Tahun 2012
PEMBERLAKUKAN/PENERAPANSKKNI

26. UU No.13 Tahun 2003
Pasal 18
1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi
kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang di
selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga
pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah
berpengalaman.
4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk
badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang
independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
PENERAPANSTANDARKOMPETENSIKERJA
UNTUKSERTIFIKASI

27. UU No.13 Tahun 2003
Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pasal 9
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk
membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi
kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan
kesejahteraan.
Pasal 11
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau
meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui
pelatihan kerja.
PENERAPANSTANDARKOMPETENSIKERJA
UNTUKSERTIFIKASI

28. PP No.23 Tahun 2004
Pasal 2
1. Membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang
selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut
dengan BNSP.
2. BNSP merupakan lembaga yang independen dalam
melaksanakan tugasnya, dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
PENERAPANSTANDARKOMPETENSIKERJA
UNTUKSERTIFIKASI

29. PP No.23 Tahun 2004
Pasal 3
BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi
kerja.
Pasal 4
1. Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat
memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi
yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian
lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.
PENERAPANSTANDARKOMPETENSIKERJA
UNTUKSERTIFIKASI

30. PP No.23 Tahun 2004
Pasal 1
1. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian
sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis
dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu
kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia
dan/atau internasional.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah
rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta
sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan
syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
PENERAPANSTANDARKOMPETENSIKERJA
UNTUKSERTIFIKASI

31. STANDAR KOMPETENSI KERJA YANG DAPAT DIACU
(dalam sistem sertifikasi oleh BNSP)
• STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI):
rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan
dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
• STANDAR INTERNASIONAL: standar kompetensi kerja yang
dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional
dan digunakan secara internasional.
• STANDAR KHUSUS: standar kompetensi kerja yang dikembangkan
dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal
organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan
organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi
yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

32. PP No.31 Tahun 2006
Pasal 14
1. Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program latihan berhak
mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja.
2. Sertifikat pelatihan kerja diberikan oleh lembaga pelatihan kerja kepada
peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program pelatihan
kerja yang diikuti.
3. Sertifikat kompetensi kerja diberikan oleh BNSP kepada lulusan pelatihan
dan/atau tenaga kerja berpengalaman setelah lulus uji kompetensi.
4. BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang
memenuhi persyaratan akreditasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Dalam hal lembaga sertifikasi profesi tertentu belum terbentuk maka
pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan oleh BNSP.
6. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) harus mengacu kepada pedoman sertifikasi kompetensi kerja
yang ditetapkan oleh BNSP.

33. ACUAN TEKNIS PELAKSANAAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI BNSP
1. ISO/IEC 17024:2003 : Conformity Assesment –
General Requirements for Bodies Operating
Certification of Persons – akan beralih ke
ISO/IEC 17024: 2012
2. ISO/IEC 19011: 2002 : Guidelines for quality
and/or environmental management systems
auditing – akan beralih ke ISO/IEC 19011:
2011
ACUANTEKNISPELAKSANAAN
SERTIFIKASIKOMPETENSIBNSP

34. KELEMBAGAANSERTIFIKASI
• Panitia Teknis Uji Kompetensi: dibentuk oleh BNSP
bekerjasama dengan lembaga pemerintah atau otoritas
kompeten yang memerlukan penerapan sertifikasi.
• LSP Pihak 3: LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan
asosiasi profesi, dengan dukungan lembaga/otoritas teknis
pemerintah
• LSP Pihak 2: LSP yang didirikan oleh industri untuk melakukan
sertifikasi kepada pemasoknya, atau otoritas kompeten
mewajibkan kepada jejaringnya.
• LSP Pihak 1:
– Industri: didirikan oleh industri untuk sertifikasi
karyawannya sendiri.
– Lembaga Pendidikan Vokasi: didirikan oleh lembaga
pendidikan vokasi untuk siswanya selama dalam proses
pembelajaran.

35. 1. Wajib (Compulsary): pemerintah boleh
mewajibkan apabila berkaitan dengan
safety, security, dan/atau mempunyai
potensi dispute besar di masyarakat.
2. Disarankan (Advisory)
3. Sukarela (Voluntary)
PEMBERLAKUAN

36. JENIS SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI
Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja
Nasional Indonesia
Skema Sertifikasi Okupasi
(Jabatan) Nasional
Skema Sertifikasi berdasar Paket
Kompetensi (Cluster)
Skema Sertifikasi Unit Kompetensi
SERTIFIKASIKOMPETENSI

37. Siapa yang disertifikasi ?
PESERTA SERTIFIKASI
KOMPETENSI KERJA
Apa yang diujikan ?
STANDAR KOMPETENSI KERJA
SKEMA SERTIFIKASI
PERANGKAT/MATERI UJI
KOMPETENSI
UJI
KOMPETENSI
PENGUJI TEMPAT UJI
KOMPETENSI
SERTIFIKASIKOMPETENSI

38. 1. Sertifikasi terhadap kompetensi
profesi: dilakukan oleh Lembaga
Sertifikasi Personil/Profesi,
berlaku apabila masih kompeten.
2. Sertifikasi untuk mendapat
status profesi: dilakukan
organisasi profesi, biasa disebut
juga lisensi/registrasi profesi.
3. Sertifikat pelatihan: oleh
lembaga pelatihan, biasa disebut
juga Certificate of Attainment,
berlaku selamanya
SERTIFIKASIKOMPETENSI

39. PEMANFAATN TIK
UNTUK
PENGEMBANGAN
SDM
*BNSP - Desember 2013

40. Teknologi  disruptive
PERUBAHAN TRANSFORMASI
Perubahan Pengalaman BelajarPerubahan Pengalaman Belajar
Lebih interaktif dan
personal
Memaksimalkan
potensi belajar siswa

41. INTEGRASI TEKNOLOGI
Integration of the digital technology into physical world are creating new ways to engage.
MENTORED LEARNING
belajar melalui mentor – memodelkan praktek
dari ahlinya untuk mengembangkan identitas
“becoming” dan meningkatkan ketahanan diri.
• Ruang belajar eksperensial: situasi kompleks –
pengambilan keputusan dan ambigu, kegagalan
merupakan kunci, dan berfokus pada “apa yang
dapat Anda lakukan”
• Magang virtual: simulasi, praktek dengan mentor
virtual – meningkatkan keterampilan, pengetahuan,
nilai dan sikap, serta identitas.
• Jalur keberhasilan yang terbimbing: penggunaan
data siswa dari waktu-ke-waktu untuk membimbing
mereka menuju keberhasilan

42. INTEGRASI TEKNOLOGI
Integration of the digital technology into physical world are creating new ways to engage.
COLLECTIVE INTELLIGENCE
• Jejaring bidang ilmu: community of practice
(COP) untuk meningkatkan inovasi, pemecahan
masalah terdistribusi, upaya manasuka
darimana saja
• Model pendidikan alternative: Khan Academy,
Coursera, EdX, OER University, ITunes University,
pendidikan berbasis kompetensi untuk pekerja
• Model pendidikan berdasarkan permintaan
kostumer: kursus-kursus keterampilan
bersertifikat – Oracle, Cisco, Microsoft Academy,
CPA, dll.  micro-credentialing

43. Memungkinkan
fleksibilitas
pembelajaran dan
personalisasi
Memungkinkan
pembelajaran
yang kolaboratif
Membuka akses
pembelajaran
yang lebih luas
INTEGRASI TEKNOLOGI
Integration of the digital technology into physical world are creating new ways to engage.

44. SPEKTRUM DARI PEMBELAJARAN
BERBASIS TEKNOLOGI
face-to face
learning
Blended/hybri
d learning
Distributed
learning
teleconference e-learning
Podcasting
Webcasting
web-based
learning
distance
education
Distance
Learning
Flexible
learning
Open Learning
Open and
distance
learning
(fully) online
learning
Technology-
based learning
Technology-
based training
Web-based
training
Virtual
learning
Mobile
learning
Off campus
learning
mobile
learning
palm learning
ubiquitous
learning
Open
Educational
Resources
Massive Open
Online Courses
…
….

45. E-learning:
• Pembelajaran individu/mandiri atau kelompok menggunakan
TIK dan jejaring.
• Memberikan fleksibilitas untuk siswa belajar kapan saja, di
mana saja, dan dengan siapa saja.
• Dapat dikombinasikan dengan tatap muka  pembelajaran
blended, tetapi memiliki nilai inovatif karena memberikan
nuansa baru dalam proses belajar mengajar yang berbeda
dengan pembelajaran tatap muka biasa.
E-learning is defined as flexible learning experiences delivered
through the use of information and computer technologies to be
accessible anytime, anywhere, by anyone (pengalaman belajar
yang fleksibel yang memanfaatkan TIK dan dapat diakses kapan
saja, di masa saja, oleh siapa saja).

46. Istilah berkaitan dengan E-Learning
Distance Learning
Open Learning
Open and Distance
Learning
Flexible Learning
E-learning
Web-based Learning
Web-based Training
Podcast – Vodcast
Tele/Video Conference
Kelas Jauh
Program Studi di luar
domisili/kampus
utama
Pendidikan Jarak Jauh
Pendidikan Terbuka
Pendidikan Terbuka
dan Jarak jauh
Perolehan Kredit
(Credit Earning)
Alih Kredit (Credits
Transfer)
Universitas Terbuka
PJJ S1 PGSD berbasis
TIK (Hylite)
….
….
….

47. PENDEKATAN PBM TATAP MUKA VS E-LEARNING
TATAP MUKA E-LEARNING
KELAS • fisik sarpras yang
terbatas
• sinkronus
• tidak terbatas
• di mana saja, kapan saja
KONTEN/ISI • PowerPoint/
transparency/etc
• Textbooks/library
• Video
• kolaborasi
• Multimedia / simulation
• Digital library
• On demand
• komunikasi sinkronus dan
asinkronus
PERSONALISASI • satu jalur belajar
untuk semua
• jalur belajar dan kecepatan
belajar ditentukan oleh siswa

48. – proses pendidikan yang terorganisasi yang
menjembatani keterpisahan antara siswa dengan
pendidik dan dimediasi oleh pemanfaatan
teknologi, dan pertemuan tatap muka yang
minimal.
– Pendidikan jarak jauh ditawarkan lintas ruang dan
waktu sehingga siswa memperoleh fleksibilitas
belajar dalam waktu dan tempat yang berbeda,
serta menggunakan beragam sumber belajar.
– Biasanya berbentuk pendidikan massif
Pendidikan Jarak Jauh berevolusi dari bentuk
pendidikan koresponden sampai pendidikan melalui e-
learning lintas ruang dan waktu.

49. Gen 1
• Model Korespondensi
• Bahan ajar tercetak
Gen 2
• Model Multimedia
• Cetak, audio-visual,
computer-based learning,
video interaktif
Gen 3
• Model Telelearning
• Audioteleconferencing,
videoconferencing,
Broadcast TV/ Radio
Gen 4
• Model Pembelajaran
Fleksibel
• Online IMM, Internet –
based resources, computer-
mediated comm
Gen 5
• Model Pembelajaran
Fleksibel Cerdas
• Gen 4 + CMC dengan
autoresponse, portal
administrasi dan akademik
Gen 6
• Pembelajaran Mobile
• Akses dari mana saja
dengan smartphone,
komputer tablet, netbook

50. 5th generation

51. Pembelajaran Terbuka menekankan pemberian
kesempatan memilih kepada siswa dalam hal:
• Media belajar (cetak, online, televisi, video)
• Tempat belajar (di rumah, di tempat kerja atau di
kampus);
• Kecepatan belajar (terstruktur, terbimbing, atau
mandiri);
• Bantuan belajar yang diperlukan (CAL, tutor, email,
diskusi, dll.); Titik masuk dan titik keluar (multi entry
multi exit).
Pembelajaran Terbuka tidak sinonim dengan belajar jarak
jauh, namun belajar jarak jauh selalu menggunakan
pembelajaran terbuka sebagai salah satu strateginya
sehingga memungkinkan siswa belajar dengan berbagai
cara dan menggunakan berbagai sumber belajar dan
media.

52. • Siapa peserta?
• Apa yang akan dipelajari?
• Bagaimana peserta belajar?

53. • Akses terhadap pengalaman
belajar melalui pemanfaatan
teknologi, termasuk
konektivitas, fleksibilitas dan
fasilitasi beragam interaksi
belajar.
• Istilah yang digunakan:
“fully/purely online learning”,
e-learning, Internet learning,
distributed learning,
networked learning, tele-
learning, virtual learning,
computer-assisted learning,
Web-based learning, distance
learning, technology-based
learning, podcast/webcasting
learning
• Pembelajaran daring dapat
dimanfaatkan dalam
pendidikan jarak jauh
maupun pendidikan
konvensional (tatap muka).
Proporsi
Online
Deskripsi Tipe
0% Tatap muka sepenuhnya,
pembelajaran dengan bahan
ajar cetak atau lisan
Tatap muka
tradisional
1 %-
29%
Menggunakan teknologi
Internet untuk memfasilitasi
pola tatap muka, mungkin
menggunakan LMS atau situs
web untuk mem-pos-kan
bahan ajar dan tugas
Web-
enhanced
(pembelajara
n diperkaya
dengan akses
Internet)
30% -
79%
Mengkombinasikan cara online
dan tatap muka. Ada proporsi
pengantaran bahan ajar yang
online, biasanya dilengkapi
dengan diskusi online, dan ada
pengurangan frekuensi tatap
muka
Blended/Hyb
rid
> 80% Sebagian besar atau seluruh
bahan ajar diantarkan secara
online, bisa tanpa porsi tatap
muka sama sekali
Fully Online

54. Sinkronus vs Asinkronus,
belajar kelompok dan belajar mandiri
A
Individual Self-Study
Computer-based instruction/
learning/training
B
Group/ collaborative
Computer-mediated
communication
(1) On-line study
Synchronous
Communication
(“real – time”)
Surfing the internet, accessing
websites to obtain information
or to learn (knowledge or skills)
(following up a webquest)
Chat rooms with/out video
(IRC, electronic whiteboards)
Audio/videoconferencing
Cuseeme, netmeeting)
(2) Off-line study
Asynchronous
Communication
(“flexi-time”)
Using stand-alone courseware /
downloading materials from the
internet for later local study
(LOD – learning object
download)
Asynchronous communication
by email, discussion lists or a
learning management system
(WebCT, Blackboard, D2L, etc.)

55. Inti dari Pembelajaran Daring
Pemanfaatan Teknologi
Perluasan Akses Pendidikan
Pemerataan Pembelajaran Berkualitas
Membuka Beragam Cara/Strategi Belajar.
Meningkatkan Efisiensi Penyelenggaraan
Pembelajaran

56. Pedagogi dalam pembelajaran daring
Adapted from Wheeler, S. (2011) “
1. Learning is open
(belajar adalah
terbuka)
2. Learning is social
(belajar adalah
sosial)
3. Learning is
personal (belajar
adalah personal)
4. Learning is
augmented (belajar
adalah
terbantukan)
5. Learning is
multirepresented
(belajar adalah
multirepresentasi/
multiperspektif)
6. Learning is
mobile (belajar
adalah bergerak)

57. Learning is Open
i-tunes
University
OER
University
Coursera
Udacity
EdX

58. Learning is social
• Connected
• Communication
• Collaboration
• Creation
“Learning (and teaching,
such as it is) is not a process
of communication but
rather, a process of
immersion. Put loosely, it
suggests the idea of
teaching...through the
creation (or identification) of
an environment into which a
learner may be immersed.”
(Downes, 2005a).
Connectivism (Siemens, 2005)

59. Learning is personal
• Individual
Differences
 Konstruksi pengetahuan/
kebermaknaan secara
personal
Khalil Gibran
You may give them your love but not your
thoughts, For they have their own thoughts.
The teacher who walks in the shadow of the
temple, among his followers, gives not of his
wisdom but rather of his faith and his
lovingness.
If he is indeed wise he does not bid you enter
the house of his wisdom, but rather leads you
to the threshold of your own mind.

60. Learning is Augmented

61. Learning is multirepresented
• Text
• Audio
• Video
• Games
• Multimedia
• …

62. Learning is mobile

63. PEMBELAJARAN DARING INDONESIA TERBUKA TERPADU
(http://kuliahdaring.dikti.go.id/)

64. • Mengkombinasikan aspek terbaik dari pembelajaran dari
(misalnya akses 24/7 dan fleksibilitas di mana saja dan kapan
saja) dengan aspek terbaik dari pembelajaran di kelas
(sinkronus, tatap muka)
• Istilah yang digunakan: pembelajaran bermodus
kombinasi/ganda, pembelajaran hybrid, e-learning,
pembelajaran berbasis beragam sumber.
• Pendekatan dalam pendidikan yang mengkombinasikan
pendekatan tatap muka dan pendidikan jarak jauh. Siswa
bertemu dosen/tutor/instruktur melalui pemanfaatan
Teknologi, kegiatan belajar dilaksanakan berdasarkan beragam
sumber belajar, dan pengalaman belajar dapat diakses siswa di
mana saja dan kapan saja, biasanya menggunakan e-learning.

65. Dosen mengajar di
depan kelas
◦ Akan hilang
◦ Tidak lagi populer

66. Model Pembelajaran Blended
+
Source: Abas (2014)

67. (UNESCO, 2002)
• Penyediaan sumber belajar secara terbuka – difasilitasi oleh TIK
– untuk digunakan sebagai referensi atau diadaptasi oleh
pengguna dalam konteks bukan untuk penggunaan komersial.
• Lisensi terbuka biasanya digunakan untuk sumber belajar yang
diproduksi dengan menggunakan dana masyarakat.
OER DIKATEGORIKAN MENJADI:
• Konten belajar: mata kuliah utuh, modul mata kuliah, objek belajar,
koleksi materi digital dan jurnal
• Alat/aplikasi: perangkat lunak untuk menunjang pengembangan,
penggunaan, penggunaan kembali, dan penyampaian proses belajar –
termasuk pencarian dan perorganisasian konten, system pengelola
pembelajaran dan konten, alat pengembangan konten, dan komunitas
online.
• Sumberdaya implementasi: lisensi kekayaan intelektual untuk
penerbitan terbuka, pemodelan dan prinsip perancangan, dan
lokalisasi konten.

68. KARAKTERISTIK:
• Reuse : objek belajar dapat
digunakan hanya jika sudah
diadaptasi/diubah dari bentuk asal.
• Revise : kesempatan untuk
mengadaptasi, menyesuaikan,
memodifikasi, atau mengubah
objek belajar.
• Remix : kesempatan untuk
mengkombinasikan bentuk original
objek belajar, atau yang sudah
dimodifikasi dengan objek belajar
lain sehingga dapat diperoleh
bentuk baru.
• Redistribute : kesempatan untuk
membuat dan berbagi objek belajar
yang asli, revisi, atau kombinasinya.
http://bacirc.edublogs.org/category/copyright/

69. MENGAPA OER?
– Berbagi pengetahuan merupakan praktek baik dan sesuai
dengan tradisi akademik.
– Adalah kewajiban bagi perguruan tinggi untuk mencerdaskan
masyarakat melalui cara berbagai ilmu pengetahuan kepada
masyarakat dengan memanfaatkan TIK.
– Berbagi sumber belajar secara daring akan mendatangkan
keuntungan berupa jaringan maupun keuntungan finansial,
terutama dalam jumlah massif.
– Strategi marketing abad 21 untuk menarik perhatian
mahasiswa dan masyarakat.
– Dengan kompetisi dan globalisasi, sangat penting bagi
pendidikan tinggi dan perguruan tinggi untuk mencari model
bisnis abad 21, yang berbeda dengan bisnis pendidikan tinggi
yang biasanya (tradisional)

70. Distributed, Flexible & OER

71. MASSIVEOPENONLINECOURSE
(MOOC)

72. – Merupakan mata kuliah daring yang ditujukan kepada peserta
dalam jumlah besar dan dapat dibuka secara daring.
– Masif karena melibatkan beribu, berjuta mahasiswa
– Terbuka karena siapapun dapat mengambil mata kuliah tersebut,
biasanya tanpa prasyarat, tanpa proses admisi, dan tanpa biaya.
– Daring karena tidak ada buku, tapi menggunakan buku elektronik,
tidak ada pertemuan tatap muka karena dimediasi oleh TIK, dan
tidak ada kontak langsung dengan dosen karena kontak dilakukan
menggunakan beragam media komunikasi. Berdasarkan tabel
pemanfaatan TIKI, maka MOOCs termasuk kategori pemanfaatan
>80% TIK untuk pembelajaran, tanpa tatap muka dengan dosen.
MOOCs sesungguhnya bukan untuk “kredit”, lebih kepada
peningkatan kompetensi (reskilling upskilling) dan biasanya
berbayar jika diperlukan bukti sertifikat penyelesaian.
MASSIVEOPENONLINECOURSES
(MOOCs)

73. 2 fitur utama
– Akses terbuka – siapa saja dapat berpartisipasi dalam mata kuliah
daring dan gratis.
– Scalability – mata kuliah dirancang untuk menampung mahasiswa
dalam jumlah tidak terbatas.
MASSIVEOPENONLINECOURSES
(MOOCs)