(SINDONEWS.COM) Opini ekonomi 6 maret 2016 16 april 2016

1
DAFTAR ISI
MENYIMPAN GUNDALA PUTERA PETIR
Lukas Setia Atmaja 4
MASELA: OLNG ATAU FLNG?
Inas Nasrullah Zubir 6
AYO BERDAYAKAN KOPERASI & UKM
Melani Leimena Suharli 10
KERETA CEPAT DAN OPTIMALISASI POTENSI BANDUNG RAYA
Prima Mulyasari Agustini 14
SEBUAH REVOLUSI DI KUALA TANJUNG
Rhenald Kasali 17
SELAMAT DATANG ERA BARU SUKU BUNGA
Ahmad Iskandar 20
KESETARAAN GENDER DORONG EKONOMI
Paul Grigson 23
MEA, PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN
Ali Khomsan 25
PERKUAT APLIKASI DAN MEDIA SOSIAL LOKAL
Pratama D Persadha 28
PENDEKAR SATU JURUS
KESENJANGAN KOMPETENSI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Firmanzah 33
PENYAKIT BELANDA DAN SISTEM PEMBAYARAN
Achmad Deni Daruri 37
SOLUSI EKONOMI YANG PATUT DILIRIK
Md Radzi Saleh 39
DILEMA TRANSPORTASI ONLINE
Sukemi 42
COMEBACK MARITIM IRAN!
Siswanto Rusdi 45
RUPIAH MENARI DI ATAS KETIDAKPASTIAN

2
Bhima Yudhistira Adhinegara 48
PERTUMBUHAN YANG SEHAT
Eliezer H Hardjo 51
DONALD TRUMP EFFECT
EKONOMI PASCA-BOOM KOMODITAS
Firmanzah 56
SILANG PENDAPAT MENTERI, APAKAH PERLU?
Candra Fajri Ananda 59
TRANSPORTASI BERBAGI VS TRANSPORTASI UMUM
Dinna Wisnu 63
DAPATKAH UBER DAN GOJEK MENGATUR DIRINYA SENDIRI?
Mohamad Mova Al ‘Afghani 66
REVOLUSI SOPIR TAKSI
Sarlito Wirawan Sarwono 69
BALADA SI BURUNG BIRU
SHARING ECONOMY DAN KOPERASI
Yuswohady 75
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TRANSISI EKONOMI
Firmanzah 78
SOLUSI ITU LEBIH CEPAT LEBIH BAIK
Abustan 81
SUKU BUNGA RENDAH, EKONOMI MENGGELIAT?
CINA DAN ANTISIPASINYA
Dinna Wisnu 88
MASELA
Rhenald Kasali 91
EUFEMISME KEMITRAAN TAKSI ONLINE
Airlangga Pribadi Kusman 94
MEMASTIKAN EFEKTIVITAS AMNESTI PAJAK
Andreas Lako 98

3
RESTRUKTURISASI INDUSTRI PERUNGGASAN
Khudori 101
HARGA BBM TURUN LAGI
Fahmy Radhi 104
KOPERASI DAN PLEONASME EKONOMI BERBAGI
Hizkia Yosie Polimpung 107
BRAND OF SHAME
Yuswohady 111
MANISNYA DIVIDEN SAHAM
KORPORASI
Rhenald Kasali 115
PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SISTEM PEMBAYARAN
Achmad Deni Daruri 118
REVITALISASI KOPERASI MENDESAK
Dedi Purwana ES 121
BUMN PENGELOLA MIGAS NASIONAL
Marwan Batubara 124
SUAPLAH DAKU, KAU KUTANGKAP
2ND GEN CHALLENGES
Yuswohady 130
BRANCHLESS BANKING DAN KEUANGAN INKLUSIF
Firmanzah 133
BANDARA DAN PARIWISATA
Budi Karya Sumadi 136
MELAWAN KESENJANGAN EKONOMI
Berly Martawardaya 138
SEKTOR RIIL DI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XI
MOMENTUM PANAMA PAPERS
Bhima Yudhistira Adhinegara 145
PENGEMBANGAN ENERGI BARU & TERBARUKAN
Surya Darma 149

4
Menyimpan Gundala Putera Petir
06-03-2016
Jika saat ini berusia 40 hingga 60 tahun, Anda pasti kenal Gundala Putera Petir, Godam Si
Manusia Baja, Laba-Laba Merah, Si Buta Dari Gua Hantu, Gina, dll. Mereka adalah tokoh-
tokoh komik Indonesia yang pernah berjaya di masa lalu (1966-1980).
Minggu lalu saya menghadiri pameran komik ”jadul” (zaman dulu) di Jakarta Selatan. Saya
ingin bertatap muka dengan beberapa komikus papan atas yang karyanya mengisi masa
remaja saya. Akhirnya, di sana saya bertemu, untuk pertama kalinya dengan Mansyur
Daman, pencipta tokoh Mandala Si Siluman Sungai Ular.
Saya membaca komik Siluman Sungai Ular pada 1974. Setelah itu, dengan setia saya
mengikuti petualangan Mandala hingga berpuluh-puluh jilid. Ceritanya pun masih lekat di
kepala saya hingga kini. Bayangkan, baru 42 tahun kemudian saya bisa berjumpa dengan
penciptanya. Hadir pula Gerdi WK yang tenar dengan tokoh Gina, superhero wanita yang
setting-nya unik, di Timur Tengah. Sayang saya tidak sempat bersua dengan Hasmi, pencipta
Gundala yang kesohor itu.
Saya ingin berterima kasih pada mereka. Tidak sekadar menghibur, komik-komik karya
mereka sungguh menjadi guru yang baik dalam mengembangkan imajinasi, serta kompetensi
menulis dan bercerita.
Di pameran, seperti biasa, dijual komik jadul. Saya tertarik untuk membeli beberapa komik
jadul Gundala. Namun saat melihat harganya, saya terkaget-kaget karena satu bundel komik
Gundala versi jadul (kertasnya sudah kuning) yang terdiri atas enam buku dihargai
Rp600.000. Seingat saya, komik ini tahun 1976 harganya cuma sekitar Rp50 per buku.
Setelah dihitung, ternyata harganya tumbuh sekitar 21% per tahun. Untuk komik-komik yang
lebih langka (misalnya serial Mahabharata karya RA Kosasih) dan masih bagus kondisinya,
pertumbuhan harganya bisa lebih dari 30% per tahun.
Kebetulan saya juga punya seratusan komik jadul Indonesia. Wow, mendadak saya merasa
lebih kaya.
Beberapa tahun terakhir ada upaya dari komunitas penggemar komik jadul yang mencetak
ulang komik jadul. Anehnya, harga komik jadul cetak ulang malah lebih murah dibanding
komik jadul asli yang sudah lapuk. Ternyata, komik jadul sudah masuk kategori barang
koleksi. Sudah tentu para kolektor komik lebih menghargai komik jadul yang asli. Mereka
seperti menemukan kembali masa lalu mereka saat memiliki komik jadul tersebut.

5
Ternyata Gundala Putera Petir tidak hanya membuat Indonesia aman dari para penjahat, ia
membuat pembacanya makin makmur. Komik ternyata bisa menjadi investasi yang imbal
hasilnya tidak kalah dari saham-saham perusahaan unggulan di Indonesia, bahkan lebih bagus
dari imbal hasil investasi emas.
Benda-benda memorabilia juga bisa menjadi investasi yang bagus. Misalnya 10 tahun lalu
seorang keponakan saya membeli replika lightsaber milik Luke Skywalker, tokoh utama film
Star Wars. Dia tidak menyangka bisa menjualnya dengan harga berlipat setelah film Star
Wars dibuat lanjutannya. Demam film Star Wars: ”The Force Awakens” membuat harga
benda memorabilia Star Wars melambung. Keberadaan e-marketplace juga memungkinkan
barang memorabilia diperjualbelikan secara online dengan cepat dan harga bagus karena
menjangkau pasar yang luas.
Mengoleksi benda-benda seni seperti lukisan juga bisa memberikan imbal hasil yang
menawan. Lukisan-lukisan masterpiece para pelukis legendaris seperti S Sudjono, Affandi,
Basuki Abdullah, Hendra Gunawan terjual puluhan miliar rupiah. Lukisan Diponegoro karya
S Sudjono, misalnya, laku Rp85,7 miliar, dan menjadi lukisan termahal di Indonesia.
Biasanya kolektor lukisan berburu lukisan pelukis yang punya potensi namun belum terkenal.
Konsepnya mirip mencari saham perusahaan bagus yang belum begitu dikenal investor,
sehingga harganya masih murah. Namun, mengoleksi lukisan tidak semudah mengoleksi
komik atau benda memorabilia. Kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam
menilai sebuah lukisan, termasuk memastikan lukisan tersebut asli. Investasi pada benda seni
biasanya bersifat jangka panjang. Para kolektor lukisan suka bercanda bahwa mereka
menunggu pelukisnya meninggal, baru harga lukisannya akan naik tinggi. Meskipun
menawarkan imbal hasil yang menarik, investasi ini berisiko tinggi dan kurang likuid.
Mengoleksi benda-benda hobi bisa memberikan kejutan manis saat kita membutuhkan dana.
Seorang sahabat saya mengoleksi prangko sejak muda. Koleksinya sangat banyak dan
lengkap. Suatu saat bisnisnya mengalami guncangan dan ia kesulitan keuangan. Tak dinyana
prangko kesayangannya menjadi juru selamat, laku dijual dengan harga bagus. ”Kalau tidak
ada prangko-prangko ini, saya sudah mati kelaparan,” katanya sembari tersenyum getir.
Investasi alternatif pada benda seni, memorabilia, hobi, dan sebagainya bisa menjadi
pelengkap portofolio investasi pada instrument financial seperti saham dan obligasi. Namun,
prinsip ”know what you buy, and buy what you know” saat membeli aset investasi alternatif
tersebut sebaiknya tetap di-ON.
LUKAS SETIA ATMAJA
Financial Expert - Prasetiya Mulya Business School

6
Masela: OLNG atau FLNG?
07-03-2016
Polemik atas opsi pengembangan gas Blok Masela, Maluku, semakin lama semakin
memprihatinkan. Pihak-pihak yang ingin membelokkan skema pengembangan kilang LNG
terapung (floating LNG atau FLNG) menjadi kilang LNG darat (onshore LNG atau OLNG)
sedemikian gencar berusaha mengisi ruang publik. Tujuannya untuk memengaruhi pengambil
kebijakan melalui berbagai cara, baik melalui opini, diskusi-diskusi konferensi pers maupun
lobi dan sebagainya.
Sebelum saya mengulas Blok Masela lebih jauh, perlu diketahui bahwa pemegang saham
Blok Masela awalnya adalah Inpex Masela. Menjelang disetujuinya plan of development
(POD) pada 2010, Inpex kemudian menggandeng PT Energi Mega Persada, salah satu anak
usaha Bakrie Group. Setelah disetujuinya POD tersebut, Shell bergabung di Blok Masela
pada 2011. Pada 2013, EMP menjual seluruh sahamnya di Blok Masela kepada Inpex dan
Shell dengan nilai yang fantastis, yakni USD313 juta, padahal harga waktu pembeliannya
sekitar USD77,25 juta.
Berbagai argumentasi dan data-data dilontarkan ke publik tanpa kita ketahui persis apa basis
pemikirannya. Yang terakhir dan yang paling menimbulkan banyak pertanyaan publik adalah
pernyataan dari Menko Maritim & SDA bahwa Presiden RI Joko Widodo telah memutuskan
opsi OLNG. Namun ternyata ”jauh api dari panggang”, klaim tersebut dibantah sendiri oleh
pihak Istana.
Lantas, apa sebenarnya motif di balik upaya-upaya pembelokan itu? Wallahu alam! Di sini
penulis tidak berniat hendak menelisik motif pihak-pihak tersebut, yang terpenting adalah
memahami secara rasional apa alasan atas pilihan FLNG untuk Blok Masela.
Pilihan Teknologi
SKK Migas dan Menteri ESDM sebagai pemegang otoritas resmi atas pengawasan,
pengendalian, dan pengelolaan industri hulu migas di Tanah Air telah menyetujui opsi FLNG
di Blok Masela. Bahkan di era BP Migas, persisnya pada Oktober 2010, opsi FLNG dengan
kapasitas yang lebih kecil 2,5 million ton per annum (MTPA) telah disetujui pemerintah.
Dengan bertambahnya cadangan terbukti yang ditemukan dari semula 6,9 Tcf menjadi 10,7
Tcf, Inpex mengajukan revisi POD-1 untuk FLNG berkapasitas 7,5 MTPA.
SKK Migas dan Inpex—selaku operator Blok Masela—melakukan kajian terhadap opsi
terbaik pengembangan Blok Masela berdasarkan prinsip-prinsip engineering practice yang
sesuai dengan kaidah-kaidah yang umum dilakukan dalam industri hulu migas di dunia.

7
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh berdasarkan metodologi yang jelas, mengkaji seluruh
aspek yang terkait dengan proyek ini baik aspek teknis, finansial, keekonomian hingga
lingkungan dan sebagainya. Kajian komprehensif ini membutuhkan waktu lebih dari 100.000
jam kerja (manhours) yang berlangsung sejak 2012 hingga 2014.
Yang pasti, pilihan atas teknologi FLNG bukan untuk coba-coba atau riset, sebab taruhannya
terlalu besar bagi kontraktor karena jika proyek ini gagal, kontraktorlah yang akan
menanggung semua kerugian, bukan pemerintah. Karena jika proyek ini gagal, tidak akan ada
produksi gas (dan kondensat) yang dihasilkan, dan konsekuensinya tidak akan ada cost
recovery. Itu adalah salah satu isi dari kontrak bagi hasil (production sharing contract).
Teknologi FLNG juga akan dipergunakan Shell di Australia (Prelude), selain itu Petronas
juga tengah mempersiapkan penggunaan teknologi FLNG (PFLNG-1 dan PFLN-2). Untuk
unit kedua konon kabarnya pengembangannya akan ditunda selama dua tahun mengingat
harga minyak yang sangat rendah saat ini. BP juga akan mengembangkan FLNG (Browse)
sebanyak tiga unit sekaligus di Australia bagian barat. Ini menandakan bahwa teknologi
FLNG sangat memungkinkan diimplementasikan mengingat para kontraktor hulu migas ini
adalah perusahaan-perusahaan migas kelas dunia.
Sejatinya tujuan utama pembangunan kilang LNG adalah untuk kemudahan pengiriman gas.
Dalam bentuk cair volumenya akan jauh lebih kecil sehingga tanker bisa muat banyak. Ketika
kilang LNG bisa diparkir di atas Masela, ini adalah solusi pintar. Tidak perlu meletakkan
subsea pipeline sejauh 600 km atau 170 km ke Pulau Aru atau Tanimbar. Harganya mahal,
waktu pengerjaan lama. Perawatan dari subsea pipeline juga perlu duit tidak sedikit.
Greenfield dan Frontier Area
Lokasi Blok Masela berada di daerah frontier dan di laut dalam. Kedalaman laut Blok Masela
rata-rata 1.100 meter. Selain itu Masela adalah proyek greenfield, artinya proyek ini benar-
benar baru, belum ada proyek sejenis di sana. Lokasinya pun terpencil dengan ketersediaan
infrastruktur penunjang yang minim.
Pihak pro-LNG Darat (OLNG) secara vulgar menuduh operator Blok Masela dengan sengaja
telah melakukan mark-up perhitungan biaya investasi (capital expenditure/capex) skenario
OLNG di Masela agar pemerintah memilih skenario FLNG. Mereka membandingkan biaya
pembangunan OLNG di Masela dengan biaya pembangunan OLNG, misalnya Tangguh
Train-3, oleh BP di Teluk Bintuni, Papua Barat. Jelas saja perbandingan ini tidak apple to
apple. Pertama, Masela adalah proyek greenfield, sementara Train-3 Tangguh adalah
brownfield.
Harus jujur pula diakui tantangan alam dan lokasi Blok Masela dan kepulauan di sekitarnya
jauh lebih berat daripada proyek LNG Tangguh di Papua yang pasti akan berdampak pula
pada perhitungan biaya EPC-nya (engineering, procurement and construction). Bila tren
penurunan harga minyak mentah dunia terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, tentu hal itu

8
akan memengaruhi keputusan final investment decision (FID) Blok Masela yang rencananya
akan selesai tahun 2018.
Rendahnya harga minyak mentah berdampak pada penurunan aktivitas hulu migas di antero
dunia dan tentu berdampak pula pada permintaan barang dan jasa, termasuk jasa EPC.
Perusahaan penyedia EPC tentu akan berkompetisi keras untuk memenangkan suatu
proyek. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Inpex untuk menekan capex Blok Masela
yang ditargetkan mulai onstream tahun 2024.
Berdasarkan hasil kajian SKK Migas dan Inpex, perbandingan capex antara FLNG (7,5
MTPA) dengan OLNG (2x3,75 MTPA) adalah sebagai berikut: USD14,8 miliar untuk
FLNG, USD19,3 miliar untuk OLNG di Pulau Tanimbar (jarak 170 km), dan USD22,3 miliar
untuk OLNG di Pulau Aru (jarak 600 km), dengan demikian FLNG jauh lebih murah dari
OLNG atau jika kita menggunakan terminologi Rizal Ramli, artinya kilang offshore lebih
murah daripada kilang onshore.
Pengembangan konsep FLNG hanya membutuhkan tiga komponen utama, yaitu FLNG,
subsea dan sumur, serta logistic supply base. Sementara ada lima komponen utama dalam
konsep kilang LNG darat, yaitu FPSO, subsea, sumur, pipa bawah laut (plus kompresor),
kilang LNG di darat, serta logistic supply base. Bila menggunakan konsep OLNG, maka
panjangnya 330 meter dan lebar 65 meter.
Membandingkan harga pengadaan FPSO sangat tergantung dari isinya (top sides), tidak bisa
serta-merta membandingkannya dengan proyek FPSO lainnya. Di samping itu, patut disadari
bahwa gas yang ditemukan di Blok Masela mengandung CO2 tinggi, yaitu 9,3%, dan
mengandung wax (lilin) pada kondensat yang akan menambah biaya proses bila
menggunakan pipa. Banyaknya komponen utama dalam konsep OLNG sudah barang tentu
memengaruhi biaya pembangunannya. Di samping risiko terhadap kondisi kegeologian di
sekitar Blok Masela yang rawan gempa.
Bila ”kaca mata” yang dipergunakan adalah jumlah proyek yang tersedia dari pengembangan
Blok Masela ini, memang skema OLNG yang lebih banyak menyediakan proyek. Namun
apakah ini nantinya tidak terkesan bagi-bagi proyek? Pihak-pihak yang ngotot membela
OLNG sebaiknya juga dengan jernih melihat potensi kerusakan alam yang mengancam alam
sekitar, misalnya akibat jaringan pipa bawah yang akan merusak ekosistem biota laut.
Membelokkan rencana dari FLNG menjadi OLNG tidaklah semudah membalik telapak
tangan. Pekerjaan seperti ini adalah komitmen jangka panjang. Ketika salah satu pihak
mengingkari komitmen ini dengan memaksakan OLNG, kedua pihak akan merugi. Untuk
Indonesia, schedule delay akan mengancam ketersediaan pasokan gas domestik dan tentunya
potensi devisa yang tertunda.
Memang menghitung proyek hulu migas bernilai ratusan triliun rupiah dengan tingkat risiko
sangat tinggi dan membutuhkan teknologi tinggi pula tidak semudah membuat pernyataan

9
dalam konferensi pers tentang ”Mafia Pulsa Token Listrik” yang ternyata salah dalam
memahami perihal token listrik. Jangan malu untuk bertanya karena akan malu di media.
INAS NASRULLAH ZUBIR
Anggota Komisi VII DPR-RI

10
Ayo Berdayakan Koperasi & UKM
08-03-2016
Saat kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) merupakan momen yang sangat menyenangkan,
penting dan berharga, apalagi saat bertemu dengan berbagai orang atau kelompok
(konstituen).
Sebagai anggota DPR RI Komisi VI yang bertugas di dapil DKI 2 (Jakarta Pusat, Jakarta
Selatan, dan Luar Negeri), yang membidangi beberapa mitra, dan salah satunya Kementerian
Koperasi dan UKM, saya selalu termotivasi untuk bertemu konstituen, di antara sekian
banyak konstituen yang sering saya temui adalah mereka yang berkecimpung bidang koperasi
dan UKM.
Kesempatan bertemu dengan konstituen koperasi-UKM selalu diwarnai dengan hal-hal baru.
Selain diskusi-diskusi yang menarik terkait kegiatan keseharian mereka, saya juga sering
berkunjung ke sentra-sentra kegiatan, termasuk kunjungan ke sentra-sentra industri. Ternyata
ada begitu banyak sentra-sentra industri bertebaran di dapil saya, ada industri makanan
dengan berbagai macam corak dan jenis, bengkel, bingkai foto, bahkan sentra batik pun ada.
Saya merasa bangga dengan adanya sentra-sentra industri yang ada di dapil tersebut, dalam
situasi persaingan usaha yang keras saat ini, ternyata mereka masih tetap eksis dan terus
berusaha dan berkarya sesuai kondisi dan kekuatan yang mereka miliki.
Melihat semangat mereka yang pantang menyerah tergetar hati saya, tapi kadang pun merasa
sedih, di balik semangat yang mereka tunjukkan dalam bekerja, saya merasa sepertinya ada
hal yang kurang pada mereka, sepertinya masih ada sesuatu yang belum mereka dapatkan.
Setelah saya amati, hal yang kurang itu menurut saya adalah perhatian dan bimbingan untuk
para pelaku usaha tersebut. Rasanya mereka masih bekerja sendiri, berjuang sendiri dan
menghadapi persoalan sendiri.
Setelah beberapa kali masa kunjungan kerja ke dapil dan bergelut dengan pelaku-pelaku
usaha, saya melihat mereka memiliki persoalan-persoalan yang sama, persoalan yang sama
yang mereka hadapi dari tahun ke tahun dan menurut saya akan terjadi begitu seterusnya, jika
tidak ada tangan-tangan dari luar membantu menyelesaikan persoalan mereka.
Persoalan-persoalan itu menurut saya adalah; pertama, belum kondusifnya iklim usaha. Iklim
usaha yang belum kondusif mengakibatkan ketidakpastian dalam menjalani usaha, serta
persaingan yang tidak sehat antara pengusaha, dan berakibat pada kalahnya pengusaha kecil
yang tidak siap bersaing.

11
Kedua, masih rendahnya produktivitas koperasi-UKM yang berakibat masih adanya
kesenjangan antar pelaku usaha kecil dan besar dan tentunya berakibat pada rendahnya daya
saing. Ketiga, masih terbatasnya modal, ini mengakibatkan koperasi-UKM sulit maju dan
berkembang.
Keempat, masih rendahnya penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan peluang pasar
bagi koperasi-UKM. Kelima, khusus terkait koperasi, masalah yang masih dihadapi adalah
masih belum tertatanya dengan baik kelembagaan dan organisasi koperasi.
Koperasi-UKM dan Cita-Cita Bangsa
Sering ketika tugas mengunjungi beberapa tempat yang menggeluti koperasi dan UKM di
Indonesia, saya selalu teringat ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan, dahulu
para founding fathers mencita-citakan negara yang mampu menjamin hajat hidup orang
banyak, dan cita-cita tersebut diusahakan secara bersama-sama.
Wujud nyata dari cita-cita tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33. Dalam Pasal 33 UUD
1945 tercantum dasar ekonomi Pancasila, yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua
di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat menjadi
yang utama, bukan kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu saja.
Namun jika dirasakan, faktanya saat ini cita-cita founding fathers kita masih jauh di atas
langit alias belum tercapai. Masih terjadi kesenjangan di mana-mana, perbedaan kelompok
makmur dengan yang miskin masih tinggi, banyak aset besar yang dimiliki oleh kelompok
orang-orang tertentu, banyak pengusaha-pengusaha kecil tidak berdaya karena tidak mampu
bersaing.
Dalam perjalanannya, koperasi-UKM yang mestinya menjadi gerakan rakyat dalam
membangun perekonomian nasional ternyata masih belum mampu secara maksimal menjadi
penggerak dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan. Dari fakta tersebut,
semestinya kita harus lebih peduli terhadap koperasi dan UKM, cita-cita kemakmuran
bersama harus kembali kita kedepankan.
Fondasi yang sudah ada, yaitu UUD 1945 Pasal 33, harus kembali kita kaji dan gunakan
sebagai landasan, kita harus meyakini bahwa cita-cita kemakmuran bersama itu masih ada
dan membara. Ada baiknya kita bongkar idealisme konstitusi kita itu untuk diaplikasikan
menjadi kenyataan. Kita bangun kembali koperasi-UKM kita menjadi wadah yang mampu
menampung kegiatan dan kebijakan sektor ekonomi. Pelan tapi pasti, jika kita serius dan
fokus, cita-cita kemakmuran bersama itu pasti tercapai.
Memberdayakan Koperasi-UKM
Saya selalu senang dan bangga dengan koperasi-UKM. Namun jika kita membahas koperasi-
UKM secara mendalam, ada baiknya kita membahas dari data yang ada, berdasarkan

12
rekapitulasi data Kementerian Koperasi-UKM per 31 Desember 2014 bersumber dari laporan
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi KUKM (sumber
www.depkop.go.id), menyatakan bahwa jumlah koperasi secara nasional berjumlah 209.488
ribu, koperasi yang aktif 147.249 ribu yang tidak aktif 62.239 ribu.
Jumlah anggota 36.443.953 orang, RAT 80.008 unit, jumlah manajer 36.615 orang, jumlah
karyawan 530.830 orang. Dari sisi modal, modal sendiri ± Rp105,8 triliun modal luar ±
Rp94,8 triliun, volume usaha ± Rp189,8 triliun, SHU ± Rp14,8 triliun. Bersumber dari data
Kementerian Koperasi-UKM 2013, jumlah UKM tercatat 57.895.721 unit dan menyerap
tenaga kerja 114.144.182 orang.
Sedangkan dari data Kementerian Perindustrian, dari total jumlah pelaku industri di Indonesia
total 95% adalah pelaku industri kecil menengah (IKM), dan dari 95% pelaku IKM tersebut
65% adalah industri yang dikelola dan dikembangkan oleh perempuan.
Dari data koperasi-UKM di atas, kita patut bangga. Secara kuantitas, koperasi-UKM kita
memiliki modal yang lumayan besar, dengan jumlah koperasi yang begitu banyak, mampu
menyerap tenaga kerja yang sangat banyak dan modal yang tidak sedikit. Hanya, kita perlu
melihat dan cermati dari sisi kualitas, sudahkan kualitas koperasi-UKM kita koheren dengan
kuantitasnya. Sudahkah data tersebut relevan dengan kenyataan di lapangan atau belum.
Dari sisi kualitas, koperasi-UKM sebagai lembaga ekonomi yang dijamin keberadaannya
oleh konstitusi, menurut saya masih perlu diperhatikan. Perhatian yang dimaksud adalah
adanya langkah atau upaya-upaya mendorong koperasi-UKM agar lebih kuat dan berdaya,
dorongan itu di antaranya; Pertama, perlu diciptakannya lingkungan usaha yang baik secara
ekonomi bagi koperasi-UKM, sehat dalam persaingan, tentunya juga tanpa
diskriminasi. Kedua, pengembangan kompetensi dan dorongan modal bagi para pelaku
koperasi-UKM, hal tersebut perlu agar koperasi-UKM menjadi lebih berdaya dan berkualitas.
Ketiga, perlu dikembangkannya model koperasi-UKM yang memiliki produk-produk
unggulan, agar mampu bersaing bahkan memiliki daya saing yang kuat dengan koperasi-
UKM negara lain. Kita juga perlu support pelaku koperasi-UKM agar memiliki pengetahuan
serta sikap wirausaha tangguh yang mampu membaca pasar, wirausaha baru berbasis
pengetahuan dan teknologi, wirausaha yang mampu menciptakan produk-produk unggulan,
produk beragam dan selalu berkembang mengikuti zaman.
Keempat, khusus untuk koperasi, yang diperlukan adalah peningkatan kualitas kelembagaan
dan organisasi koperasi. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi bertujuan meningkatkan
kualitas lembaga dan organisasi koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat
dan menjadi wadah kepentingan bersama anggotanya.
Pada saatnya kita berharap citra koperasi kita menjadi semakin baik, memiliki daya saing
yang kuat dan pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam pencapaian kemajuan ekonomi
rakyat. Saya sadar bahwa memberdayakan koperasi-UKM bukanlah persoalan mudah,

13
banyak hal yang harus kita kritisi dan kemudian diperbaiki satu per satu, berbagai pihak
terutama para pengambil kebijakan harus bersama-sama memikirkan masa depan koperasi-
UKM.
Yang lebih penting, kita harus tetap optimistis bahwa kita mampu mewujudkannya. Kita
harus yakin bahwa usaha-usaha koperasi dan UKM berpotensi menjadi penggerak
pertumbuhan ekonomi rakyat. Potensi koperasi-UKM kita secara kuantitatif sangat besar,
bagaikan raksasa yang sedang terlelap dalam tidur.
Dengan modal potensi tersebut, mari kita bersama-sama mendorong diri kita, utamanya para
pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah, agar lebih serius berpihak pada sektor
koperasi dan UKM. Dorongan kita semua dan peran pemerintah rasanya menjadi sangat
penting dalam upaya mendorong koperasi-UKM, agar benar-benar menjadi lembaga
penggerak ekonomi rakyat. Ayo berdayakan koperasi dan UKM!
Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat

14
Kereta Cepat dan Optimalisasi Potensi
Bandung Raya
08-03-2016
Di balik serunya perdebatan mengenai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu kita
harus serius menyoroti potensi dari rencana pembangunan ini.
Rencana besar pemerintah untuk membangun transportasi massal yang andal, aman, dan
nyaman menciptakan konektivitas cepat Jakarta-Bandung, serta membangun kawasan sentra
ekonomi baru dilakukan merupakan target yang menarik melalui pembangunan kereta cepat
ini. Program ini akan berdampak besar bagi pengembangan industri, perdagangan, dan
pariwisata di koridor Jakarta-Bandung.
Proyek ini terkait visi pemerintah mengenai modernisasi transportasi publik. Pembangunan
sistem transportasi massal ini tentu salah satu tujuannya agar tidak sampai kondisinya seperti
Jakarta. Ingat Jakarta, pasti ingat macet. Inilah bukti jika infrastruktur dan moda transportasi
tidak dibangun sebelum kebutuhan sangat mendesak.
Pembangunan sarana transportasi publik harus dipikirkan jangka panjang dan terintegrasi,
apalagi magnet pertumbuhan ekonomi selalu berada di kota-kota besar. Andai saja MRT di
Jakarta telah dibangun sebelum kebutuhan mendesak, tentu masalah kemacetan Jakarta bisa
diatasi segera.
Pepatah ”sedia payung sebelum hujan” tampaknya berlaku juga dalam pengelolaan
transportasi di negeri ini, yang memiliki penduduk sekitar 250 juta jiwa. Jika transportasi
publik tak dibenahi hari ini, lima tahun ke depan akan terjadi stagnasi dan semakin lambatnya
distribusi logistik ke kota-kota di seluruh Indonesia, terutama Jawa.
***
Kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan awal pembangunan sistem kereta cepat di Pulau
Jawa. Rencananya akan dilanjutkan dengan pembangunan kereta cepat sepanjang jalur
Cirebon, Semarang, Surabaya, hingga Banyuwangi.
Kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km akan beroperasi pada 2019 akan menjadi
kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan belahan bumi bagian selatan. Kereta cepat ini
dibangun bersamaan dengan pembangunan kota baru Bandung Raya (Kota Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi) yang akan menjadi urban city baru, seiring
perkembangan di Jabodetabek. Untuk koridor Jakarta-Bandung, rencananya stasiun dan depo

15
dimulai dari Halim, Karawang, Walini, dan berakhir di Tegal Luar, yang sebagian besar akan
menggunakan jalur jalan tol.
Rute Jakarta-Bandung dipilih untuk dilaksanakan terlebih dahulu karena dinilai pemerintah
paling siap, baik dari sisi lahan, sisi bisnis, dan kelayakan secara holistik. Dengan
beroperasinya kereta cepat, akses daerah terisolasi di sekitar Jawa Barat yang masih menjadi
kantong kemiskinan diharapkan dapat memperoleh kesempatan kerja dan berwirausaha yang
lebih luas.
Pembangunan kereta cepat harus mengutamakan tenaga kerja lokal dan menggunakan bahan-
bahan lokal. Proyek ini diprediksi bisa menciptakan lapangan kerja baru hingga 25 tahun
mendatang yang mencapai 40 ribuan pekerja. Selain itu, dapat meningkatkan pendapatan
pemerintah dari pajak sekitar Rp7 triliun per tahun selama 15 tahun.
Yang terpenting, kereta cepat akan mengurangi kemacetan lalu lintas dan mempercepat
waktu tempuh, serta mengurangi pemborosan bahan bakar karena macet. Pada awal
pembukaan tol Cipularang, waktu tempuh Jakarta-Bandung bisa 1,5-2 jam. Kini dengan
kecepatan normal bisa 3-4 jam dan seringkali jika long weekend bisa mencapai 8 jam
lebih. Tak heran kemacetan acapkali terjadi karena pengguna tol Cipularang telah mencapai
140.000 kendaraan per hari.
Di sisi lain, pengembangan kota baru Walini menjadi kawasan pendidikan dan riset nasional,
serta agrowisata juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi koridor Jakarta-
Bandung. Penciptaan sentra ekonomi baru di kawasan ini akan menumbuhkan bisnis baru
terutama sektor usaha menengah kecil mikro (UMKM) dengan ada kegiatan bisnis di sekitar
stasiun dan kompleks komersial baru.
Kereta cepat juga akan mendukung pengembangan Gede Bage sebagai area perusahaan
teknologi dan riset seperti yang dicanangkan wali kota Bandung dengan konsep Bandung
Technopolis. Bandung Technopolis adalah sebuah wilayah modern baru yang memiliki
konsep di mana tempat kerja, tempat tinggal, dan tempat rekreasi berada dalam satu wilayah.
Pemkot Bandung yang berencana membangun Bandung Technopolis di kawasan baru Gede
Bage dengan lahan sekitar 800 ha dikhususkan untuk mewadahi individu yang pakar dan
ingin mengembangkan bisnis di bidang teknologi informasi.
Megaproyek central business district berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini
ditujukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Konsep technopolis merupakan
sumbangan Bandung untuk kemajuan negeri ini sehingga diharapkan Gede Bage dapat
menumbuhkan geliat investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi.
Untuk meningkatkan konektivitas transportasi ke Gede Bage, saat ini telah dilakukan
groundbreaking pembangunan akses tol Gedebade dari pintu keluar tol Padaleunyi di Km
149. Jalan akses ini direncanakan menjadi bagian jalan tol Bandung Intra Urban Toll Road.
Ke depan pengembangan kawasan Bandung Raya yang dikenal dengan konsep Smart City ini

16
tidak saja memerlukan jalan tol, tapi juga akan semakin membutuhkan akses kereta cepat,
yang menghubungkan ibu kota negara dan ibu kota provinsi.
***
Modernisasi transportasi strategis akan mendukung akses negara lain melihat Indonesia. Agar
mendapatkan keunggulan bersaing dalam era berbisnis yang semakin ketat, tak dapat
dielakkan kebutuhan kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai moda transportasi modern yang
aman dan andal perlu segera diimplementasikan.
Keberadaan kereta cepat akan semakin mengoptimalkan potensi Bandung Raya, baik di sisi
industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan, teknologi informasi, sumber daya manusia,
maupun sebagainya. Bandung Raya akan membuka mata dunia bahwa Indonesia negara yang
patut diperhitungan dalam berbagai sektor. Akses kereta cepat akan menyegerakan Bandung
Raya berkontribusi menjadi akses dunia untuk menjangkau Indonesia.
PRIMA MULYASARI AGUSTINI
Peneliti pada Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Pascasarjana Universitas Mercu Buana
Jakarta

17
Sebuah Revolusi di Kuala Tanjung
10-03-2016
Selepas tumbangnya Orde Baru, kita kerap sebal mendengar istilah “agen pembangunan”
(agent of development). Apalagi kalau istilah itu disematkan kepada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).
Mengapa? Sebab demi menjalankan perannya sebagai agen pembangunan tadi, perusahaan-
perusahaan pelat merah itu seakan-akan boleh mengabaikan kaidah-kaidah bisnis. Misalnya,
boleh rugi. Nanti, kalau rugi, pemerintah akan menutup kerugiannya dengan menyetorkan
sejumlah dana.
Ketika Orde Baru tumbang dan diganti Orde Reformasi, istilah “agen pembangunan”
menguap begitu saja. Sebagai gantinya, BUMN dituntut untuk selalu untung. Lalu sebagian
keuntungannya mesti disetorkan ke pemerintah dalam bentuk dividen. Bahkan setiap BUMN
ditargetkan menyetor dividen sejumlah tertentu. Setoran dividen ini dipakai untuk menutup
kekurangan penerimaan di APBN.
Maka setoran dividen menjadi penting. Jika setorannya di bawah target, manajemen BUMN
dianggap gagal. Sewaktu-waktu menterinya bisa diganti, begitu pula dengan jajaran direksi
dan komisaris BUMN-nya.
Akibat kewajiban untuk setor dividen, BUMN-BUMN kita jadi kesulitan mengumpulkan
modal untuk ekspansi dan membesarkan perusahaan. Semua atau hampir semua keuntungan
itu ditarik ke kas negara. Maka pabrik-pabrik gula pun menua tanpa peremajaan. Demikian
pula lainnya.
Tak mengherankan bila banyak BUMN kita yang jago kandang dan ukurannya segitu-segitu
saja. Pertamina, misalnya, asetnya kalah dari Petronas— bahkan keok dari PTT asal
Thailand. Bank Mandiri kalah dari Bank DBS asal Singapura.
Kini kita baru mulai membangun lagi dalam arti korporasi yang sebenarnya. Bila untung,
boleh saja bantu negara juga kok. Tapi meremajakan diri juga penting. Laba yang ditahan
dipakai untuk me-leverage diri agar jadi besar, mampu menyejahterakan pegawai, komunitas,
dan bangsa.
Buat apa sih kita bekerja? Ya buat kesejahteraan lah. Bagaimana bisa? Bisa. Kali ini saya
ajak Anda ke Kuala Tanjung di Sumatera Utara untuk melihat salah satu buktinya.
Bukan Tukang Jahit

18
Di sana ada BUMN kita, PT Pelabuhan Indonesia 1 (Pelindo 1) yang dipimpin sahabat saya,
Bambang Eka Cahyana. Mereka tengah membangun pelabuhan di Kuala Tanjung. Kuala
Tanjung memang pas untuk dijadikan pelabuhan. Secara alami lautnya sudah dalam, bisa 14
meter dari permukaan laut. Kedalaman ini penting, sebab kapal-kapal kontainer sekarang
sudah berukuran besar. Untuk bisa sandar di pelabuhan, kapal-kapal ini membutuhkan laut
yang dalam.
Rencananya, Pelabuhan Kuala Tanjung bakal selesai dibangun tahun 2016, tetapi baru efektif
beroperasi setahun kemudian. Untuk membangun pelabuhan tersebut, Pelindo 1
menggunakan konsultan kelas dunia, Roland Berger, dan bekerja sama dengan Port of
Rotterdam, Belanda.
Bagi saya, pelabuhan ini menjadi sangat strategis setidak-tidaknya karena tiga hal. Pertama,
lokasinya yang berada di pantai timur Sumatera dan tepat berhadapan langsung dengan Selat
Malaka. Anda tahu, Selat Malaka adalah salah satu selat tersibuk di dunia. Selat itu menjadi
jalur utama bagi lalu lintas kontainer ke perdagangan global. Setiap tahun tak kurang dari 100
juta TEUs peti kemas melewati selat tersebut.
Kedua, Pelabuhan Kuala Tanjung bakal menjadi hub port atau pelabuhan penghubung bagi
kapal-kapal internasional yang melayari kawasan Indonesia bagian barat. Kalau di bagian
timur, yang menjadi hub port-nya adalah Pelabuhan Bitung. Jadi kelak kapal-kapal
internasional yang mengangkut barang hanya boleh berhenti sampai di Kuala Tanjung atau di
Bitung. Lalu dari situ barang-barang akan diangkut ke berbagai tujuan di dalam negeri
dengan menggunakan maskapai pelayaran domestik.
Aturan ini sesuai dengan prinsip cabotage. Menurut prinsip ini, suatu negara boleh
menetapkan aturan bahwa untuk layanan angkutan dalam negerinya hanya diberikan kepada
perusahaan-perusahaan pelayaran domestik. Bukan kepada perusahaan pelayaran asing.
Ketiga, sebagai area pelabuhan, Kuala Tanjung didukung kawasan dalam (hinterland) yang
menjadi basis produk-produk sumber daya alam yang dapat diperbarui (renewable
resources). Di antaranya kelapa sawit, karet, kopi, dan berbagai komoditas lain. Kondisi ini
pula yang saya kira akan membedakan industrialisasi di Sumatera dengan yang di Jawa.
Kalau di Jawa industrinya kebanyakan hanya ”industri tukang jahit”. Jadi masih banyak
komponen atau bahan bakunya yang diimpor. Lalu bahan baku atau komponen tadi dirangkai
jadi satu oleh pabrik-pabrik di Jawa. Hasilnya ada yang dijual di dalam negeri, ada yang
diekspor kembali.
Kalau di Sumatera berbeda. Basis industri di sana adalah yang mengolah bahan mentah
menjadi barang jadi. Sebab selama ini produk-produk seperti kelapa sawit, karet atau kopi
kebanyakan diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Kelapa sawit, misalnya, hanya
diekspor dalam bentuk crude palm oil (CPO). Lalu sekitar 80% ekspor karet kita juga dalam
bentuk mentah, bukan berupa ban, sarung tangan karet atau produk jadi lainnya. Sementara
untuk kopi, sekitar 75% masih dalam bentuk green bean atau biji kopi. Jadi nilai tambahnya

19
masih sangat sedikit. Kalau saja produk-produk tersebut bisa kita ekspor dalam bentuk jadi,
nilai tambah yang kita peroleh tentu jauh lebih tinggi.
Persoalan bangsa ini, belum banyak perusahaan tertarik untuk membangun pabrik-pabrik
pengolahan kelapa sawit, karet atau kopi di seputar Kuala Tanjung. Kendalanya sangat
klasik: infrastruktur. Pelabuhannya jelek, jalan banyak yang rusak, jaringan kereta api sangat
terbatas, pasokan tenaga listrik masih kurang, ada masalah air bersih dan telekomunikasi, dan
sebagainya.
Saingi Singapura
Itulah tantangan yang coba diatasi Pelindo 1. Perusahaan ini dituntut tidak hanya membangun
pelabuhannya, tetapi juga mesti ikut membangun kawasan di sekitarnya. Diam-diam tapi
bergerak. Kalau hanya membangun pelabuhannya, percuma. Pelabuhannya jadi, kelas
internasional, tapi siapa yang akan menjadi penggunanya?
Untuk itulah Pelindo 1 mesti ikut membangun kawasan di seputar pelabuhan. Kebetulan di
sana pemerintah juga sedang membangun Kawasan Industri Sei Mangke. Kawasan itulah
yang bakal menjadi lokasi dari pabrik-pabrik pengolahan sawit, karet, kopi, dan berbagai
barang jadi lainnya. Kondisi semacam inilah yang membuat peran Pelindo 1 jadi mirip
dengan BUMN semasa Orde Baru, yakni mesti menjadi agen pembangunan. Hanya kali ini
syaratnya tidak boleh rugi.
Kita berharap Pelabuhan Kuala Tanjung bisa menyaingi Pelabuhan Singapura. Dulu, kita
berharap pelabuhan di Batam bakal bisa merebut pasar Singapura. Sayangnya rencana itu
kandas. Kali ini rasanya kita tidak boleh kandas lagi.
RHENALD KASALI
Pendiri Rumah Perubahan
@Rhenald_Kasali

20
Selamat Datang Era Baru Suku Bunga
11-03-2016
Rencana pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
memberlakukan suku bunga rendah pada akhir 2016 bisa disebut fenomena spektakuler
dalam industri keuangan nasional. Fenomena spektakuler sebelumnya adalah upaya
pengintegrasian industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank di bawah
pengawasan OJK pada Januari 2014.
Permasalahannya suku bunga di Indonesia selama ini telanjur dikenal sebagai suku bunga
tinggi di dunia bahkan salah satu yang tertinggi. Jelas sekali rezim bunga tinggi sudah tidak
cocok lagi buat Indonesia lantaran tidak mendukung kompetisi perekonomian nasional pada
era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekarang.
Sebagai jawabannya harus ada rezim baru yaitu rezim suku bunga rendah. Inilah komitmen
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla, BI, OJK, Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS), menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara (BUMN), dan menteri
koordinator bidang perekonomian untuk menurunkan rezim bunga tinggi.
Sebuah komitmen yang tentu saja sangat berat implementasi dan konsekuensinya bagi pelaku
industri perbankan dan juga industri keuangan non-bank sebagai dampak turunannya.
Namun, upaya ini dimungkinkan bisa tercapai baik secara teoretis dan empirik.
Keseimbangan
Dalam teori ekonomi makro yang dipopulerkan John M Keyness pada 1929, posisi penting
suku bunga dibahas saat membicarakan keseimbangan di pasar uang dan pasar barang lewat
kurva IS-LM dan kebijakan moneter-fiskal. Selain itu, saat membahas keseimbangan di pasar
uang, pasar barang, dan pasar tenaga kerja, variabel suku bunga juga menjadi variabel sentral
dari kurva aggregate supply dan aggregate demand.
Dalam menjalankan operasinya, mekanisme bergeraknya suku bunga terjadi secara otomatis
sesuai mekanisme pasar yang digerakkan oleh supply and demand (invisible hand). Meski
dalam kenyataannya kita tidak pernah tahu berapa batas angka suku bunga rendah di
Indonesia, yang jelas dalam kasus kebijakan bunga rendah sekarang mekanisme supply and
demand mendapat intervensi pemerintah.
Dari sisi supply berupa penggeseran suku bunga turun ke bawah hingga menyamai suku
bunga negara anggota MEA. Pergeseran kurva aggregate supply yang diikuti penurunan suku
bunga, akan diikuti bergesernya kurva aggregate demand ke samping kanan tanpa

21
menimbulkan potensi peningkatan kembali suku bunga. Jadi secara teori, memang
dimungkinkan untuk mengubah rezim suku bunga perbankan dari rezim suku bunga tinggi ke
suku bunga rendah yang lebih kompetitif.
Perubahan rezim suku bunga ini akan membawa keseimbangan baru dalam perekonomian, di
mana suku bunga berada dalam angka rendah baik suku bunga simpanan maupun bunga
pinjaman, serta mencapai suku bunga yang kompetitif dengan sesama anggota MEA yang
berada di bawah satu digit.
Karena mengikuti prinsip bejana berhubungan, rendahnya suku bunga perbankan ini harus
diikuti dengan penurunan bunga di industri keuangan non-bank (IKNB). Dengan demikian,
tidak ada arbitrase dari kehadiran lembaga substitusi dari perbankan yang bunganya rendah.
Suku Bunga
Secara empirik, sebelum deregulasi Juni 1983 suku bunga simpanan masih ditentukan
(intervensi) oleh pemerintah. Sesudah deregulasi Juni 1983 tersebut, suku bunga simpanan
mulai ditetapkan bank-bank sesuai prinsip mekanisme pasar. Era ini untuk menarik hati para
pemilik dana yang uangnya biasa ditaruh di bawah bantal atau di celengan bambu menjadi
disimpan di bank.
Untuk mendorong masyarakat menyimpan uangnya di bank, bank pun memberi iming-iming
suku bunga yang lumayan tinggi. Fase ini kemudian mencapai puncaknya saat Pakto88 ketika
bankir pun semakin jor-joran menarik dana masyarakat lewat iming-iming bunga dan hadiah.
Perilaku ini menurut hemat penulis yang menjadi salah satu faktor pengerek suku bunga
simpanan menjadi tinggi era 80-an hingga sekarang.
Sejarah juga mencatat, saat krisis moneter 1997/1998, suku bunga deposito pernah melonjak
luar biasa ke angka 60-70%. Bank pun menanggung negative spread karena suku bunga
pinjaman yang mereka tetapkan lebih kecil dari bunga simpanan. Bisa dicatat pada periode
ini ada gagasan brilian dari Presiden RI Ke-3 BJ Habibie untuk menurunkan suku bunga
kredit secara zig-zag. Gagasan tersebut muncul karena kepedulian beliau pada dunia usaha
atau sektor riil yang selalu menanggung bunga pinjaman tinggi. Sayangnya, ide tersebut
belum sempat terlaksana.
Nah, bagaimana kemungkinan bunga pinjaman bisa rendah? Ini bisa kita lihat saat bank-bank
menetapkan suku bunga dasar kreditnya (SBDK) seperti yang sudah diwajibkan BI sejak
2011.
SBDK dibentuk oleh tiga komponen pokok yakni komponen biaya overhead, margin laba
yang diharapkan (expected margin), dan biaya dana (cost of fund). Untuk kasus perbankan
Indonesia, biaya dana diestimasikan memberikan kontribusi terbesar, kurang-lebih separuh
dari SBDK (disparitas angkanya cukup besar tergantung kondisi likuiditas masing-masing
bank). Sisanya disumbang oleh komponen biaya overhead dan expected margin. Nah,

22
pemerintah dapat mengambil peranan sentral dalam penurunan suku bunga dengan tidak lagi
menerapkan target pendapatan dari bunga bagi lembaga pemerintah yang menyimpan dana di
perbankan.
Insentif
Penurunan suku bunga ini dapat dijaga agar tidak memengaruhi kinerja keuangan perbankan
dengan syarat; Pertama, era suku bunga rendah harus didukung terus dengan memelihara
tingkat inflasi dan angka BI Rate rendah. Kedua, era bunga rendah harus didukung oleh
kehadiran biro kredit, lembaga pengganti sistem informasi debitur yang berisi data-data
penting soal debitur sehingga bank dapat mengukur risiko dengan tepat (tidak overcharging).
Ketiga, bunga rendah di perbankan harus diikuti dengan bunga rendah di sektor institusi
keuangan non-bank (IKNB). Keempat, menyadari perbankan harus punya dana murah, OJK
mempermudah bank untuk mencari sumber dana murah misalnya melalui initial public
offering (IPO) dan right issue. Kelima, dengan maraknya IPO dan right issue, diharapkan hot
money outflow akan tertahan. Keenam, dari sisi produk OJK mempermudah bank membuat
produk baru berbiaya overhead rendah misalnya branchless banking.
Turunnya suku bunga perbankan dipastikan akan menghidupkan semaraknya dunia pasar
modal dan pasar obligasi domestik. Selain itu, dengan bunga rendah, dunia usaha dipastikan
akan sangat bergairah. Para pengusaha kecil, menengah, atau besar berlomba-lomba
meminjam kredit ke perbankan. Dan, yang terakhir dari segi konsumsi, masyarakat yang
belum memiliki rumah berbondong-bondong mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).
Dengan demikian, meski hilang kesempatan menikmati bunga tinggi, industri perbankan
tetap akan menikmati untung yang bahkan bisa lebih tinggi dengan semakin besarnya sisi
volume kredit.
AHMAD ISKANDAR
Analis Otoritas Jasa Keuangan

23
Kesetaraan Gender Dorong Ekonomi
11-03-2016
Hari Perempuan Internasional, atau juga dikenal dengan singkatan dari versi bahasa Inggris
IWD (International Women’s Day), memang sudah kita peringati beberapa hari lalu.
Tetapi, apakah sudah selesai dengan satu hari acara selebrasi lalu kita tunggu lagi tahun
depan untuk perayaan lainnya? Tentu saja tidak. IWD lebih dari sekadar selebrasi satu hari.
Lebih dari itu, IWD ada dalam kalender adalah untuk merayakan prestasi-prestasi para
perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial; ini adalah momen untuk ikut
berbangga akan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh masyarakat kita, sementara kita tidak
akan pernah mengalihkan pandangan dari tantangan-tantangan ke depan.
Perjuangan untuk kesetaraan gender adalah universal. Dan, ini membutuhkan banyak sekali
komitmen dari laki-laki seperti dari perempuan. Bagi saya, IWD adalah kesempatan untuk
merefleksikan bagaimana kita bisa bekerja bersama untuk melanjutkan upaya menutup
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dan, ini termasuk di dalamnya adalah
kesempatan untuk merefleksikan mengapa perjuangan ini penting bagi semua, baik laki-laki
maupun perempuan.
Dengan kesempatan yang setara untuk berhasil, anak-anak perempuan ternyata lebih
berprestasi dibandingkan dengan anak laki-laki dalam banyak indikator di sekolah. Bisnis
yang dikelola perempuan cenderung menghasilkan kinerja keuangan yang lebih kuat
dibandingkan yang dipimpin laki-laki. Dan, sekarang semakin diakui juga bahwa keterlibatan
perempuan sangat penting dalam resolusi konflik dan proses penciptaan perdamaian.
Di Indonesia perempuan adalah pemilik dari hampir seperempat (23%) keseluruhan jumlah
usaha kecil menengah (UKM), dan menariknya, jumlah UKM milik perempuan meningkat
8% setiap tahunnya. Laporan 2013 dari Asia Foundation menunjukkan bahwa UKM yang
dimiliki wanita cenderung menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan bahwa para
perempuan pemilik usaha cenderung lebih tech savvy atau canggih dalam urusan teknologi
dibandingkan pemilik usaha laki-laki dalam konteks kesadaran akan kegunaan teknologi dan
bagaimana mereka memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bisnis mereka.
Perempuan Indonesia secara khusus adalah entrepreneur yang hebat. Menurut survei 2015
yang dilakukan Organization for Economic Cooperative Development (OECD) atau
Organisasi Kerja Sama Pembangunan Ekonomi, lebih dari 60% perempuan Indonesia akan
mengambil risiko memulai bisnis baru dibandingkan dengan bekerja untuk orang lain—dua
kali lipat lebih besar dari rata-rata OECD. Namun, memang masih sangat banyak yang harus

24
dilakukan. Wirausaha wanita acapkali menemui lebih banyak kesulitan untuk mengakses
modal yang dibutuhkan untuk memulai satu bisnis baru.
Selama empat tahun ke depan prakarsa Pemerintah Australia yang bertajuk ”Investing in
Women” (Berinvestasi Pada Perempuan) akan bekerja dengan sektor swasta Indonesia untuk
mencoba dan menjawab persoalan-persoalan yang memengaruhi akses untuk finansial bagi
wirausaha wanita dan memperkuat peluang-peluang yang setara bagi perempuan di tempat
bekerja.
Secara global kesenjangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan masih tetap ada.
Sebagai contoh, di Australia pada 2015 masih ada 8,5% kesenjangan. Sebagai negara-negara
anggota G-20, baik Australia maupun Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi
kesenjangan ini sebanyak 25% pada 2025. Kita mengetahui dengan peluang yang sama, anak-
anak perempuan bisa berprestasi sebaik anak-anak laki-laki dalam banyak kasus, malah jauh
lebih baik.
Jadi, kesenjangan yang ada antara laki-laki dan perempuan dalam soal gaji dan kemakmuran
bukan dan tidak bisa menjadi produk dari merit (perhitungan jasa, prestasi), kemampuan, atau
keterampilan. Dalam benak saya, pemikiran ini berakar dari cara berpikir usang tentang peran
masing-masing laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Hasil akhir dari pemikiran ini
sudah jelas: di negara-negara dengan tingkat diskriminasi gender harus membayar biaya yang
luar biasa tinggi dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, lemahnya tata kelola dan
standar hidup.
Di antara negara-negara APEC—yang lagi-lagi termasuk Indonesia dan Australia --
diperkirakan kita bisa kehilangan sebesar USD89 miliar setiap tahun karena masih ada
penghalang- penghalang partisipasi penuh para perempuan di angkatan kerja yang ada.
Keuntungan secara global dari peran serta yang setara untuk laki-laki dan perempuan
diperkirakan sekitar USD1,5 triliun atau setara dengan 2% peningkatan pendapatan kotor
(GDP) global.
Kesetaraan gender sungguh layak diperjuangkan. Tetapi, kita membutuhkan lebih dari
sekadar menghilangkan penghalang-penghalang formal. Untuk benar-benar membuka potensi
ekonomi dari situasi ini, kita harus mulai dari menghilangkan stereotipe yang masih saja ada
mengenai peran-peran laki-laki dan perempuan di rumah dan di tempat kerja.
Kita berbeda -- sebagaimana layaknya dua orang, tetapi semua perbedaan tersebut tidak boleh
pernah menjadi penghalang untuk sukses.
PAUL GRIGSON
Duta Besar Australia untuk Indonesia
@DubesAustralia

25
MEA, Pengangguran dan Kemiskinan
12-03-2016
Rontoknya beberapa industri di awal tahun 2016 telah menjadi kenyataan. Ini terjadi di
tengah lesunya perekonomian kita, dan bisa pula karena produk industri tersebut kalah
bersaing dengan industri kompetitor.
Dideklarasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) apakah akan kita sikapi sebagai
berkah ataukah musibah? Kalau kita takut, sebenarnya negara-negara ASEAN lainnya juga
sama takutnya. Yang jelas negara yang berani mengambil peluang, niscaya akan menganggap
bahwa MEA merupakan peluang besar untuk memasarkan produk-produk domestik di pasar
global yang lebih luas yaitu ASEAN.
Negara yang dapat memproduksi barang dengan efisien, harganya murah, dan kualitasnya
baik dapat dengan mudah melakukan penetrasi ke pasar ASEAN. Indonesia akan menjadi
pasar yang paling empuk karena daya beli rendah dan jumlah penduduknya banyak. Bila
produk-produk industri dalam negeri lalai menggarap pasar domestik, hal ini dapat menjadi
bumerang. Konsumen Indonesia akan semakin termanjakan dengan produk luar negeri,
sehingga demand produk dalam negeri kolaps yang dapat memicu PHK bagi tenaga kerja
Indonesia.
Kekuatan perdagangan domestik kita menghadapi ujian berat. Jangan-jangan MEA akan
menambah kisruh upaya Indonesia untuk memerangi kemiskinan. Bukankah ancaman
pemutusan hubungan kerja (PHK) di dunia industri akan menyebabkan tingginya
pengangguran yang kemudian akan menambah jumlah orang miskin?
Pengangguran di Indonesia tidak hanya dihadapi oleh kaum terdidik tingkat menengah, yakni
lulusan SMA ke bawah, namun juga lulusan sarjana. Banyak sarjana baru yang harus
menunggu lebih dari satu tahun sebelum mendapatkan pekerjaan. Mereka yang telah
mendapat pekerjaan tidak secara otomatis bebas dari kemiskinan. Ada yang bekerja dengan
curahan waktu yang kurang sehingga penghasilannya juga minimal, dan ada pula yang
bekerja dengan upah tidak layak meski curahan waktunya sudah maksimal.
***
Inti dari pemecahan masalah kemiskinan adalah tersedianya lapangan kerja. Dan, hal ini
dapat diwujudkan apabila sektor industri berjalan lancar. Pada tahun 2009, tingkat
kemiskinan nasional 14,5%. Saat ini jumlah orang miskin adalah 28 juta orang atau sekitar
11% dari total penduduk. Ada penurunan, tapi PR untuk mengentaskan kemiskinan masih
cukup besar menghadang di depan mata. Program-program bantuan untuk orang miskin yang

26
selama ini ada harus lebih ditingkatkan kinerjanya seperti raskin, Bidikmisi (beasiswa bagi
mahasiswa miskin), asuransi jaminan kesehatan, dan lain-lain.
Ketersediaan lapangan kerja menjadi tanggung jawab berbagai sektor. Sektor perindustrian
dan perdagangan akan menjadi pilar penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan
memberikan kontribusi pendapatan pada setiap keluarga-keluarga di Indonesia.
Disadari bahwa sektor pertanian dianggap kurang menjanjikan untuk meningkatkan
kesejahteraan. Populasi petani kita lebih banyak didominasi oleh petani gurem dengan
pemilikan lahan sangat sempit. Persentase terbesar penduduk miskin hampir di seluruh
kabupaten/provinsi adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian.
Besarnya angka kemiskinan di sektor pertanian, mungkin juga berkaitan dengan kemampuan
pertanian sebagai buffer pengangguran. Di masyarakat, mata pencarian sebagai petani kadang
digunakan sebagai perlindungan dari status pengangguran. Daripada disebut penganggur,
lebih baik bekerja di pertanian. Hal tersebut turut menjelaskan laporan dalam World
Development Report 2003, yakni bahwa penduduk desa yang tinggal di area fragile (dan
umumnya bermata pencaharian petani), meningkat dua kali lipat dalam 50 tahun ini.
MEA semakin membuka peluang membanjirnya produk-produk dari ASEAN seperti mainan
anak-anak, garmen, dan mungkin produk hortikultura. Selama ini konsumen Indonesia sudah
menikmati beragam buah-buahan impor yang dari segi penampilan lebih menarik, dan dari
segi harga lebih murah. Ketidakmampuan petani-petani Indonesia menghasilkan produk
pertanian bermutu menyebabkan rendahnya daya saing menghadapi produk pertanian
ASEAN.
Telah banyak dilakukan penelitian dan kajian faktor-faktor yang mempengaruhi keterpurukan
petani. Salah satu di antaranya adalah kesulitan pembiayaan usaha tani dan kebutuhan dana
cash untuk keperluan hidup selama masa menunggu penjualan hasil panen. Banyak petani
terjebak sistem ijon dan atau hutang kepada para tengkulak yang mematok harga pertanian
dengan harga rendah. Para petani kini semakin tidak memiliki bargaining position lagi.
Demikian halnya dengan rendahnya produktivitas petani kecil sebagai konsekuensi beragam
masalah. Seperti keterbatasan sumber daya manusia petani, penyusutan luas lahan produksi,
tidak memadainya sarana produksi dan prasarana yang dibutuhkan usaha tani yang efisien,
dan berbagai masalah lainnya.
Deklarasi Copenhagen yang dirumuskan dalam UN World Summit on Social Development
menjelaskan, fenomena kemiskinan sebagai deprivasi kebutuhan dasar manusia yang tidak
hanya menyangkut sandang, pangan, dan papan, tetapi juga akses terhadap pendidikan,
fasilitas kesehatan, air bersih dan informasi.
Kemiskinan di Indonesia mungkin merupakan kombinasi beragam kemiskinan yakni
kemiskinan subsistens yang dicirikan oleh rendahnya daya beli, waktu kerja panjang,

27
lingkungan tempat tinggal yang buruk, dan sulit mendapatkan air bersih. Selain itu
masyarakat juga mengalami kemiskinan kultural yaitu keengganan untuk mengentaskan diri
dari kemiskinan. Mereka yang mengalami kemiskinan kultural mungkin sudah pasrah dan
menerima keadaan apa adanya. Kemiskinan kultural menimbulkan mental suka meminta.
Membahas soal kemiskinan tidak bisa terlepas dari standar kebutuhan hidup minimum/layak,
yang merupakan garis pembatas untuk membedakan orang miskin dan tidak
miskin. Mencermati garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2015
yaitu Rp345.000 per kapita per bulan (USD0,85 per hari), maka garis kemiskinan tersebut
lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh Bank Dunia USD1 atau USD2 per kapita per hari.
Apabila kita menggunakan garis kemiskinan versi Bank Dunia niscaya jumlah orang miskin
akan jauh di atas 28 juta orang.
Lari dari kemiskinan tampaknya kian menjadi sulit. Industri yang collapse akan
menimbulkan efek domino yakni pengangguran yang selanjutnya mengunci masyarakat
dalam kemiskinan material. Sangat penting untuk saat ini, pemerintah dan pengusaha bahu
membahu mengantisipasi gelombang serbuan produk negara-negara ASEAN.
Jangan dilupakan bahwa pasar konsumen domestik adalah sangat besar. Oleh sebab itu
jangan sampai pasar domestik ini hanya menjadi kaplingnya produk-produk dari
mancanegara. Produsen dalam negeri bisa tetap berkiprah memuaskan demand konsumen
dalam negeri.
ALI KHOMSAN
Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia dan Kaprodi S-3 Ilmu Gizi IPB

28
Perkuat Aplikasi dan Media Sosial Lokal
12-03-2016
Pemerintah mulai bersikap tegas pada beberapa layanan media sosial dan pesan instan yang
beroperasi di Indonesia. Adalah Tumblr yang mendapat peringatan dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika akibat konten negatif, terutama pornografi. Tak tanggung-
tanggung, pemerintah mengancam akan memblokir Tumblr di Indonesia.
Media sosial memang membuat warna baru di dunia, termasuk Indonesia. Setidaknya dalam
lima tahun terakhir peristiwa hiruk-pikuk ekonomi dan politik tak pernah lepas dari media
sosial. Mulai dari terpilihnya Jokowi-Ahok pada pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta 2012,
berlanjut dengan peperangan antartim media sosial selama pemilihan umum (pemilu) dan
pemilihan presiden (pilpres) 2014.
Di sektor ekonomi, gairah kelas menengah untuk berbisnis dan belanja lewat dunia maya
khususnya media sosial memang naik drastis. Bahkan menurut data dari We Are Social,
masyarakat Indonesia kini lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop maupun
smartphone mereka, ketimbang menonton televisi. Ini mengakibatkan pergeseran alokasi
marketing dunia bisnis, dari televisi ke media sosial.
Begitu besarnya dampak media sosial dalam kehidupan bermasyarakat, juga bukan tanpa
risiko. Pihak-pihak yang memaknai kebebasan Indonesia seperti di dunia Barat tidak sedikit
yang memproduksi konten negatif, khususnya pornografi. Atas alasan banyak konten
pornografi inilah pemerintah hendak memblokir keberadaan Tumblr di Indonesia. Tidak
ingin bernasib serupa, perwakilan BlackBerry, Twitter, dan Line menyampaikan
kesanggupan mereka untuk menghapus dan memblokir konten negatif di Indonesia.
Langkah tegas pemerintah sejatinya sudah tepat. Namun menemui beberapa ganjalan,
terutama rasa ketidakadilan bila dibandingkan dengan Facebook dan YouTube misalnya,
yang juga konten negatifnya tak kalah banyak.
Pemerintah memang harus tegas, karena keberadaan media sosial asing seperti Facebook,
Twitter, Tumblr, dan YouTube sejatinya hanya memanfaatkan infrastruktur di dalam negeri.
Bahkan, Facebook yang penghasilannya di Indonesia per bulan lebih dari Rp500 miliar itu
tidak membayar pajak sama sekali.
Pemerintah dihadapkan pada pilihan pelik. Seumpama Kemenkominfo harus memblokir
layanan media sosial asing yang sudah mendarah daging di Tanah Air bagaimana akibatnya
nanti? Bisa dibayangkan, bagaimana reaksi masyarakat, khususnya kelas menengah dengan
kebijakan memblokir Facebook, Twitter, Google dan YouTube misalnya. Langkah itu tentu

29
akan membuat kegaduhan yang mengganggu pemerintahan, belum lagi banyak usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) yang eksis dan hidup lewat media sosial. Namun bila konten
negatif masih terus dibiarkan, kedaulatan dan campur tangan negara seolah tidak ada untuk
memastikan tegasnya konstitusi Indonesia.
Sebagai contoh, Indonesia bisa melihat Cina yang membuat Facebook dan Google akhirnya
menyerah, karena harus patuh pada regulasi Negeri Tirai Bambu tersebut. Pemerintah Cina
sendiri tidak terlalu khawatir publik akan protes terhadap kebijakan itu. Mereka telah
menyiapkan aplikasi pengganti Google, Facebook, dan media sosial lainnya, seperti Weibo
dan QQ yang menjadi andalan warga Cina. Jadi, interaksi sosial lewat dunia maya masih bisa
dilakukan tanpa harus tunduk pada produk asing.
Apakah Indonesia bisa? Sangat bisa, namun memang perlu kepahaman di tataran pengambil
kebijakan. Contohnya adalah aplikasi Koprol. Aplikasi lokal yang lahir pada 2008 ini sempat
menarik perhatian dunia. Alih-alih mendapat perhatian dan dukungan pemerintah, akhirnya
pada 2010 dibeli oleh Yahoo. Umur Koprol tak bertahan lama dan Yahoo memilih
mematikan Koprol pada 2012. Praktik membeli startup lalu mematikannya, kini sangat lazim
ditemui, terutama di dunia digital. Faktor persaingan dan gengsi antar negara juga mewarnai
hal ini.
Sudah seharusnya pemerintah melihat keberadaan aplikasi dan media sosial ini sebagai hal
yang strategis. Bila terus-menerus bergantung pada buatan asing, bukan tidak mungkin
dengan kesadaran keamanan siber yang rendah, Indonesia akan menjadi ”bancakan” asing
karena informasi strategis yang diumbar ke mana-mana. Momentum saat ini sangat bagus.
Di tengah perhatian Presiden Jokowi pada perkembangan aplikasi lokal, juga harus diimbangi
oleh ketegasan pemerintah pada aplikasi dan media sosial asing yang ”hidup” dari jaringan
internet di Tanah Air. Setidaknya terdapat tiga langkah taktis yang bisa diambil. Pertama,
pemerintah Jokowi bisa mendukung perkembangan dan pertumbuhan aplikasi dan media
sosial lokal.
Langkah ini bisa diwujudkan melihat komitmen Presiden yang langsung menyambangi
markas ”Silicon Valley” untuk membantu pengembangan teknologi di Tanah Air. Setidaknya
dalam beberapa tahun mendatang akan lahir aplikasi dan media sosial alternatif yang bisa
menggantikan produk dari luar negeri.
Kedua, meningkatkan pengamanan jalur komunikasi dan informasi di Tanah Air. Semakin
marak penggunaan aplikasi dan media sosial, secara langsung juga meningkatkan risiko
”Siber Network Exploitation” negara lain di Tanah Air. Karena itu diperlukan langkah ketiga,
yaitu melakukan pengawasan yang tidak hanya dilakukan pada aplikasi dan media sosial luar,
namun juga lokal. Hal ini untuk memastikan tidak ada konten yang bertentangan dengan
norma agama, hukum, dan budaya di Indonesia.

30
PRATAMA D PERSADHA, S.Sos, MM
Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSREC)

31
Pendekar Satu Jurus
13-03-2016
Ada sebuah buku cerita silat yang judulnya unik, Pendekar Satu Jurus (Wu Lin Ba Zhu). Saya
bayangkan betapa repotnya pendekar kita ini. Dia hanya menguasai satu jurus ilmu bela
diri. Apa jadinya jika musuh tidak bisa dikalahkan dalam satu jurus?
Atau, saya salah duga. Bisa saja pendekar kita ini terlalu hebat sehingga cukup keluarkan satu
jurus, musuh pasti terkapar knock out (KO). Atau, jangan-jangan pendekar kita hanya punya
satu jurus sakti yaitu langkah seribu alias kabur.
Tentu lebih baik jika seorang pendekar punya banyak jurus. Selain lebih aman, juga keren
dan inovatif. Bagaimana dengan seorang investor saham yang hanya punya satu saham? Pada
umumnya investor memegang banyak jenis saham.
Suatu ketika seorang investor saham yang rajin mengikuti kolom saya minta waktu untuk
diskusi. Ketika dia membuka laptop dan menunjukkan portofolio sahamnya yang berjumlah
88 saham! Sambil tersenyum dia menjelaskan, ”Dengan memegang banyak saham saya bisa
mengurangi risiko investasi. Kalau ada saham yang rugi, saham lain masih bisa untung.
Bukankah sering diingatkan supaya investor tidak menaruh telur di satu keranjang?”
Lalu, dari mana datangnya angka 88? ”Lah ...kalau itu karena saya percaya angka delapan itu
membawa hoki.” Saya hanya bisa membayangkan, betapa pusingnya dia saat memilih 88
saham dan betapa lelahnya mengikuti perkembangan saham tersebut.
Jika Anda membeli reksa dana saham, pada umumnya fund manager yang mengelola reksa
dana tersebut menginvestasikan uang Anda pada 30-40 saham. Dari mana datangnya angka
ini? Mari kita belajar teori diversifikasi yang ditemukan dua pakar keuangan pemegang
Nobel: Harry Markowitz dan William Sharpe.
Menurut Harry Markowitz, ketidakpastian atau fluktuasi harga saham bisa dikurangi jika kita
memegang lebih dari satu saham dalam portofolio. Semakin rendah hubungan atau korelasi
antara imbal hasil dua saham dalam portofolio, semakin besar penurunan risiko akibat
diversifikasi. Misalnya, memegang saham semen dan saham bank akan lebih bagus dari pada
memegang saham dua saham bank. Jika ada perubahan regulasi di sektor perbankan, harga
saham dua bank bisa kompak turun bersama.
William Sharpe menyempurnakan teori Harry Markowitz. Menurut Sharpe, semua saham
atau bisnis terpengaruh oleh kejadian makro dan mikro. Dua kejadian ini yang membuat
harga pasar saham berfluktuasi. Kejadian makro adalah kejadian yang menimpa seluruh

32
saham atau bisnis di sebuah negara. Misalnya, pelambatan perekonomian dan turunnya nilai
rupiah. Sedangkan kejadian mikro adalah kejadian yang hanya menimpa sebuah saham atau
bisnis. Misalnya, accounting fraud dan pemogokan karyawan.
Prinsip diversifikasi saham yang diajarkan Markowitz hanya bisa mengurangi risiko akibat
kejadian mikro. Sedangkan risiko akibat kejadian makro tidak bisa hilang meski kita telah
melakukan diversifikasi gila-gilaan misalnya dengan membeli ribuan jenis saham. Menurut
Sharpe, karena ada kejadian makro tersebut, risiko sebuah portofolio akan mencapai titik
minimal saat investor mengoleksi sejumlah saham. Ketika titik minimal sudah tercapai,
penambahan sejumlah saham baru dalam portofolio tidak bisa menurunkan risiko portofolio
lagi. Memegang terlalu banyak saham dalam portofolio malah membuat investor kurang
fokus (overdiversified).
Lalu, berapa saham yang harus kita beli? Penelitian di Amerika Serikat dan beberapa negara
lain seperti Cina dan India (Statman, 1987; Campbell, dkk, 2001; Kearney dan Poti, 2008)
menunjukkan bahwa diperlukan setidaknya 20-40 saham untuk membuang seluruh risiko
yang disebabkan oleh faktor mikro.
Bagaimana dengan pasar modal Indonesia? Saya bersama Dommy Admoko, Aviandini
Savitri, dan Arief Rijanto dari Prasetiya Mulya Business School melakukan penelitian serupa
dua tahun silam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejatinya cukup dengan memegang
10 saham dalam sebuah portofolio, kita sudah bisa mendiversifikasikan sekitar 90% dari
risiko yang bisa dihilangkan lewat diversifikasi.
Tentu dengan catatan investor meracik saham-saham dari sektor yang berbeda serta tetap
melakukan analisis fundamental nan teliti. Dengan memegang hanya 10 saham, seorang
investor ritel yang sibuk masih memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan
perusahaan yang sahamnya dia miliki.
Bagaimana kalau investor nekat memegang hanya satu saham alias jadi pendekar satu jurus?
Seorang sahabat saya membeli saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) pada 2009 di harga
Rp400. Karena yakin harga tersebut sangat murah (pada 2008 harga BUMI mencapai
Rp8.700), ia nekat menjuali semua saham lain untuk membeli saham BUMI. ”Diversifikasi
adalah buat investor yang tidak mengenal saham yang dibeli...,” dia berteori.
Ternyata dia benar, harga saham BUMI merangkak naik hingga Rp3.400 pada 2011.
Sayangnya, dia masih menunggu kenaikan harga lebih tinggi. Namun, harga saham BUMI
justru jatuh hingga Rp50. Sampai saat ini dia masih memegang saham semata wayangnya itu.
LUKAS SETIA ATMAJA
Financial Expert - Prasetiya Mulya Business School

33
Kesenjangan Kompetensi dan
Pembangunan Nasional
14-03-2016
Kesenjangan (inequality) yang ekstrem dianggap sebagai salah satu faktor penghambat tidak
optimalnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Persoalan melebarnya kesenjangan dan ketimpangan menjadi tantangan tidak hanya di negara
miskin dan berkembang, melainkan juga menjadi persoalan pelik di sejumlah negara maju.
Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendokumentasikan ekonomi
sejumlah negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Italia akan memiliki akumulasi
pertumbuhan ekonomi lebih tinggi apabila melebarnya kesenjangan pendapatan (income
inequality) dapat dikurangi secara signifikan.
Penelitian yang dilakukan Deininger dan Squire (1998) serta Birdsall dan Londono (1997)
menunjukkan kesenjangan kepemilikan aset (asset inequality) mengurangi secara signifikan
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kesenjangan akses (access inequality) di berbagai
penelitian empiris juga membuat pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan secara
baik. Deretan dampak negatif kesenjangan akan semakin banyak apabila kita tambahkan
risiko-risiko lain seperti persoalan sosial, keamanan, ketertiban, dan bahkan instabilitas
politik sebagai akibat tinggi dan beragamnya jenis kesenjangan.
***
Selain bentuk-bentuk kesenjangan di atas, menurut saya Indonesia saat ini sedang
menghadapi bentuk kesenjangan lain yang berpotensi membuat pembangunan ekonomi
nasional tidak berjalan secara optimal. Kesenjangan tersebut adalah kesenjangan kompetensi
(competence inequality) di berbagai aspek kehidupan. Semisal tidak meratanya distribusi
kemampuan manajerial vertikal berdasarkan ukuran perusahaan dari level mikro, kecil,
menengah, besar, dan multinasional.
Meningkatkan kompetensi manajerial level mikro, kecil, dan menengah perlu dilakukan di
saat pemerintah meningkatkan akses permodalan melalui penurunan suku bunga kredit usaha
rakyat (KUR) menjadi single digit. Hal ini menjadi kontekstual bagi Indonesia mengingat
99% bentuk badan usaha adalah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Kompetensi
marketing, produksi, pengelolaan keuangan, dan jalur distribusi di sektor UMKM perlu
ditingkatkan untuk membuat sektor ini lebih produktif dan efisien.
Selain itu, kesenjangan kompetensi juga dapat kita deteksi melalui tingginya ketimpangan

34
distribusi pengetahuan (knowledge), skill, kompetensi, dan kapabilitas sumber daya manusia
(SDM) antarwilayah di Indonesia yang belum merata. Hal ini tecermin dari masih
terkonsentrasinya the best people di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan, Yogyakarta, Palembang, dan Makassar. Sementara itu kota-kota lain
terutama kawasan timur Indonesia (KTI) tidak memiliki kompetensi sumber daya manusia
yang secara rata-rata sama baiknya dengan yang dimiliki kota-kota besar di kawasan barat
dan tengah Indonesia. Hal inilah, menurut hemat saya, menjadi kendala terbesar mengapa
pembangunan di KTI tertinggal dari dua kawasan lain di Indonesia. Padahal kawasan timur
memiliki sumber daya alam (perikanan, pariwisata, kelautan, mineral dan tambang, serta
sektor jasa) yang luar biasa untuk dikembangkan.
Kualitas SDM merupakan kunci utama berdenyutnya aktivitas perekonomian. Ketika suatu
wilayah atau negara memiliki SDM yang berkualitas, inovasi dan kreativitas pemanfaatan
potensi ekonomi dapat bernilai lebih tinggi. Pengembangan teknologi tepat guna dalam
aktivitas perekonomian juga akan menjadi lebih baik. Begitu pun sebaliknya, meski suatu
wilayah memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, tetapi bila tidak memiliki SDM yang
memadai, pemanfaatannya akan terbatas. Sumber daya alam dan potensi ekonomi akan
menjadi idle dan tidak termanfaatkan.
Kebijakan nasional yang mempercepat peningkatan kompetensi, knowoledge, skill dan
kapabilitas tenaga kerja di KTI menjadi faktor penting apabila kita ingin pembangunan di
daerah ini bisa mengatasi ketertinggalannya dari kawasan lain di Indonesia. Persoalan
berikutnya adalah bagaimana jumlah manusia atau tenaga kerja yang memiliki kompetensi
memadai di KTI semakin banyak jumlahnya?
Salah satu solusi kebijakan affirmative-action yang dapat ditempuh adalah program nasional
untuk perluasan akses pendidikan ke jenjang vokasi, sarjana, atau lebih tinggi bagi putra-putri
di KTI dilakukan. Alokasi beasiswa ke sejumlah perguruan tinggi terbaik di Indonesia bagi
putra-putri di KTI perlu diperbesar. Selain itu beasiswa ke luar negeri bagi putra-putri di KTI
perlu terus diperbesar agar nantinya memperluas cakrawala dan pengetahuan baru bagi
daerahnya.
Selain itu, program kerja sama pengampuan universitas dan perguruan tinggi terbaik di
Indonesia ke sejumlah institusi pendidikan di KTI juga perlu dilakukan. UI, ITB, UGM, IPB,
ITS dan perguruan tinggi lain yang memiliki keunggulan spesifik suatu keilmuan dan
teknologi terapan dapat dimobilisasi untuk mengampu dan membantu baik pengelolaan
maupun pendirian program studi yang dibutuhkan di sejumlah daerah. Tanpa adanya program
nasional seperti ini, dikhawatirkan kesenjangan kompetensi di KTI Indonesia akan semakin
tertinggal dan pembangunan ekonomi sulit untuk dikembangkan.
Selain program intervensi pemerintah yang bersifat jangka pendek, dalam jangka menengah
dan jangka panjang sejumlah aspek lain juga perlu diperhatikan. Hal ini mengingat secara
alamiah dan natural konsentrasi mengapa terpusatnya the best people di kota-kota besar di
Jawa dan Sumatera merupakan fusi dari beberapa faktor. The best people secara alamiah akan

35
mengikuti ketersediaan lapangan kerja dan industri, universitas atau perguruan tinggi yang
berkualitas sebagai center of excellence, serta fasilitas umum lain seperti kesehatan, rekreasi,
kualitas ICT (information communication and telecommunication), dan ketersediaan moda
transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas manusia.
Harus kita akui hal-hal tersebut menjadi kendala terbesar mengapa the best people enggan
untuk ke daerah utamanya daerah pelosok di Indonesia. Kondisi ini membuat program
nasional yang bertujuan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau
Jawa perlu menjadi salah satu prioritas nasional saat ini.
Memang selama ini sudah muncul banyak gerakan dari civil-society dan inisiatif individu
yang luar biasa untuk melakukan pengabdian di daerah-daerah terpencil baik di bidang
pendidikan, kesehatan, social entrepreneurship, maupun bidang-bidang lainnya. Namun
untuk bisa memiliki dampak yang lebih besar, perlu ada rancangan nasional untuk membuat
lebih banyak orang yang berkualifikasi baik kembali ke daerah. Atau paling tidak membuat
tenaga kerja di desa dan derah terpencil tetap tinggal di daerahnya dan tidak pergi ke kota
mencari kerja (urbanisasi).
***
Indonesia saat ini memiliki sejumlah kebijakan nasional seperti komitmen nasional
membangun dari pinggiran, anggaran pembangunan dalam bentuk dana desa, dan skema-
skema lainnya seperti pembangunan infrastruktur dasar di sektor pertanian dan
kelautan. Program-program ini sekali lagi juga perlu disertai dengan peningkatan kualitas
tidak hanya SDM desa tetapi juga aparatur dan perangkat desa.
Intensifikasi dan perluasan program nasional di bidang pelatihan, workshop dan training
birokrat daerah penting dilakukan agar terjadi pemerataan kemampuan pengelolaan anggaran
yang berkualitas dan memiliki dampak pengganda (multiplier effect) besar bagi kemajuan
ekonomi di daerah. Dengan demikian, antara infrastruktur dan aktivitas ekonomi untuk
mengisinya dapat berjalan secara paralel.
Tentunya tugas untuk mengurangi tingginya kesenjangan kompetensi tidak hanya menjadi
tugas pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam
meningkatkan kompetensi SDM daerah. Koordinasi yang baik antara pusat-daerah misalnya
dalam pendirian dan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dapat menjadi entry-point bagi
peningkatan skill dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, universitas dan perguruan tinggi
terbaik di Indonesia juga memiliki peran untuk membantu institusi pendidikan di daerah. Best
practice sharing perlu menjadi gerakan nasional dan semangat baru untuk lebih memeratakan
kompetensi di Indonesia.
Sementara itu, elemen-elemen masyarakat di daerah juga perlu memiliki kesadaran dan tekad
kuat untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya. Ketika hal-hal ini terjadi,

36
kita bisa lebih optimistis pembangunan ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih baik, merata,
adil, dan makmur.
PROF FIRMANZAH PhD
Rektor Paramadina dan Guru Besar FEUI

37
Penyakit Belanda dan Sistem Pembayaran
14-03-2016
Negara-negara pengekspor komoditas seperti Indonesia menjadi negara yang paling tertohok
perekonomiannya ketika harga-harga komoditas merayap turun. Apalagi jika harga-harga itu
terus rendah dalam jangka waktu yang lama. Bisa dikatakan dalam masalah sumber daya
alam (SDA) terutama mineral ini kita menjadi korban penyakit Belanda (Dutch disease).
Akibatnya perekonomian mengalami stagnasi yang pada gilirannya mengancam sistem
pembayaran.
Terlalu naif jika negara-negara yang menjadi korban penyakit Belanda tidak memanfaatkan
peran IMF dalam menyelamatkan sistem pembayaran mereka ketika krisis dalam sistem
pembayaran merebak. Banyak model analisis resolusi krisis memostulatkan dunia penuh
dengan liquidity run, sementara pada sisi lain di negara-negara yang sehat terdapat semua
insentif untuk peminjaman sehat dan pinjaman sehat.
Contoh negara yang bermasalah dengan penyakit Belanda dan angkuh terhadap IMF adalah
Venezuela di mana saat ini sistem pembayarannya terancam bangkrut karena inflasi
mencapai hampir 100% per tahunnya. Industri kecil dan menengah yang memberikan
kontribusi bagi perekonomian Caracas (ibu kota Venezuela) saat ini menghadapi krisis sistem
pembayaran sehingga output-nya menurun secara drastis. Industri penting di Caracas
termasuk bahan kimia, tekstil, kulit, makanan, besi, dan produk kayu juga terkena
dampaknya. Apalagi industri karet dan pabrik semen yang secara bisnis menghadapi stagnasi
sekuler.
Dampak bagi Venezuela akibat rusaknya sistem pembayaran sangat serius, yaitu bahan-bahan
pokok diatur secara ketat oleh pemerintah. Mereka tidak menyubsidi harga. Yang mereka
lakukan adalah menetapkan harga, yang harus dipatuhi oleh para produsen. Dengan inflasi
menembus lebih dari 90%, sering kali produsen merugi.
Kondisi ekonomi yang sulit juga membuat pembayaran untuk perusahaan-perusahaan asing,
yang menjual bahan-bahan pokok di Venezuela, harus menunggu lama untuk menerima
pembayaran. Akhirnya banyak perusahaan ini yang hengkang dari Venezuela. Penyakit
Belanda terbukti merusak sistem pembayaran.
Beberapa analisis akademis secara eksplisit menyimpulkan bahwa asuransi parsial IMF akan
bekerja dengan baik untuk mengatasi hal tersebut. Sayang Venezuela terlalu angkuh untuk
memanfaatkan IMF. Padahal risiko moral hazard IMF dari pinjaman IMF relatif dapat
dikelola dengan baik bila dibandingkan dengan penyangkalan negara berkembang terhadap
jaminan IMF.

38
Sifat parsial asuransi IMF adalah membatasi risiko untuk mencairkan insentif kreditor demi
tercapainya manajemen risiko yang sehat. Bukti yang ada tidak menunjukkan bahwa jumlah
asuransi IMF yang disediakan untuk negara-negara berkembang sejak tahun 1995 telah
secara sistematis mendistorsi aliran modal global.
Kasus yang paling kuat untuk moral hazard adalah kasus distorsi pada persepsi bahwa
beberapa negara terlalu penting secara strategis terhadap G7 untuk gagal (too big to fail).
Beberapa dari mereka menyarankan bahwa kemandekan sanksi IMF menawarkan substitusi
yang baik untuk pinjaman IMF. Namun itu bukanlah solusi.
Pelaku pasar merasa lebih dijamin dengan keberadaan lender of last resort daripada terkunci
di dalam kemandekan. Selain itu, dunia yang sebenarnya jauh lebih berantakan bila
dibandingkan dengan gambaran model yang dibuat oleh para akademisi tentang kemandekan.
Penghentian pembayaran pada beberapa jenis utang memunculkan risiko yang
mengakibatkan run jenis lainnya.
Tidak ada kasus empiris atau teoretik untuk mengambil opsi pembiayaan skala besar. Pada
saat yang sama, bukanlah hal yang masuk akal untuk menyediakan bagi semua negara
berkembang asuransi yang sama terhadap liquidity run atau untuk memisahkan dukungan
likuiditas dari perubahan kebijakan.
Pinjaman penyelamatan (bailout) yang sukses—dengan sukses didefinisikan sebagai
membayar pinjaman kembali secepat mungkin, juga menstabilisasi krisis negara—umumnya
datang dari pinjaman ke negara dengan alasan komitmen utang maupun politik untuk
membuat perubahan kebijakan yang perlu.
Banyak yang merasa tidak nyaman dengan proses yang pada akhirnya tergantung pada
penghakiman pejabat sektor—yang diharapkan diinformasikan oleh analisis yang sehat—
untuk mengidentifikasi negara yang pantas atas dukungan IMF skala besar untuk mencegah
restrukturisasi utang.
Dasar pikir bahwa IMF harus memberikan pinjaman dengan jumlah yang besar hanya kepada
negara yang berkualifikasi untuk dukungan tersebut didasarkan dari pengalaman IMF selama
ini dalam meminjamkan dana kepada banyak negara. Namun kesulitan atas kualifikasi
seharusnya tidak diremehkan.
Selain itu semua, pemangku kepentingan utama IMF tidak disiapkan untuk menghadapi
kumpulan aturan pembatas seperti itu. Mereka berada di bawah tekanan yang tinggi untuk
memberi negara kesempatan untuk memulihkan diri mereka sendiri.
ACHMAD DENI DARURI
Presiden Direktur Center for Banking Crisis

39
Solusi Ekonomi yang Patut Dilirik
15-03-2016
Akhir-akhir ini saat membaca berita ekonomi, saya disuguhi banyak berita tentang pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Pemerintah memang dibebani tugas untuk memastikan terbukanya lapangan kerja sehingga
terus terjadi penyerapan tenaga kerja. Namun apakah ini murni tugas pemerintah? Bukan.
Tugas pemerintah menggiatkan kembali entrepreneurship.
Tidak bisa dimungkiri, PHK dan semakin sempitnya lapangan kerja akan terus terjadi, entah
karena kondisi ekonomi negara maupun peralihan manusia ke mesin dengan alasan
efisiensi. Jalan terbaik adalah dengan membuka lapangan pekerjaan untuk diri sendiri dengan
menjadi entrepreneur. Di sini tugas pemerintah untuk mengedukasi masyarakat.
Apa yang salah dengan mindset masyarakat Indonesia sehingga menjadi wirausaha masih
kurang dilirik? Saat ini Indonesia hanya memiliki 1,56% wirausaha dari total penduduk.
Amerika Serikat sekitar 12% dan Jepang 10%. Di ASEAN, Indonesia masih kalah dari
Singapura yang jumlah pengusahanya mencapai 7% penduduk. Tidak bisa dimungkiri,
tingginya jumlah pengusaha menjadi salah satu sebab majunya suatu negara.
Ada berbagai faktor yang memengaruhi masih rendahnya jumlah wirausaha di
Indonesia. Salah satunya culture. Budaya masyarakat yang tidak menanamkan kesadaran
berwirausaha, sehingga menjadi wirausaha masih dianggap sebagai pekerjaan penuh risiko
dan kurang stabil. Menjadi pengusaha harus siap mental, fokus dan kerja keras.
Penyakit pengusaha pemula yakni ingin membesarkan usahanya secara instan. Akibat sifat ini
kebanyakan wirausaha gagal, lalu berhenti. Seharusnya para pengusaha pemula fokus
menjalankan suatu usahanya, tidak boleh bercabang dan ingin cepat kaya. Ambisi untuk
langsung membuat usaha yang besar juga harus dihindari. Inilah yang perlu diedukasi ke
masyarakat.
Penyebab ketakutan memulai usaha, selain tidak memiliki ide produk apa yang akan dijual,
juga masalah modal. Modal menjadi halangan, bayang-bayang biaya sewa tempat maupun
biaya produksi produk yang akan dijual, serta gaji karyawan menghantui, sehingga membuat
orang berhenti bahkan sebelum memulai menjadi pengusaha.
***

40
Sebenarnya menjadi pengusaha mungkin bagi siapa pun tanpa halangan urusan modal. Masih
banyak jenis bisnis (usaha) yang masih jarang dilirik masyarakat. Saya ambil contoh bisnis
network marketing, salah satu bisnis yang dipandang sebelah mata, padahal bisnis ini bisa
menjadi salah satu solusi yang sangat membantu kondisi ekonomi dan tenaga kerja Indonesia
saat ini. Bisnis network marketing atau lebih dikenal sebagai MLM (multilevel marketing),
bisnis yang dihindari banyak orang karena stigmanya yang terlanjur bercampur dengan
keburukan money game.
MLM murni pada dasarnya sama saja dengan bisnis lain yaitu menjual produk, serta diatur
undang-undang dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bedanya dengan bisnis
konvensional hanya dari cara memasarkan produk. Bisnis ini memotong jalur distribusi, dari
perusahaan langsung ke tangan masyarakat.
Mengandalkan jaringan dalam memasarkan produk-produknya, bisnis ini tidak membutuhkan
modal yang besar. Produk dengan kualitas terbaik dan kekuatan pribadi masing-masing yang
menjadi modal. Di bisnis ini, orang dengan latar belakang apa pun bisa dan dididik untuk
menjadi entrepreneur, yaitu menjual produk dan membangun jaringan.
Mengapa dikatakan bisnis ini bisa menjadi solusi di kala ekonomi sulit? Sebagai contoh
network marketing K-Link yang memiliki sekitar 300.000 member aktif, berarti bisnis ini
menjadi sumber penghasilan untuk kurang lebih 300.000 orang Indonesia, yang berarti juga
mengurangi 300.000 pengangguran Indonesia. Ini baru dari satu perusahaan network
marketing. Padahal perusahaan sejenis yang terdaftar APLI (Asosiasi Penjualan Langsung
Indonesia) lebih dari 86 perusahaan dan 200 perusahaan yang terdaftar SIUPL. Tidak
mengherankan apabila Amerika Serikat mengakui bisnis ini sebagai salah satu yang
berpengaruh dalam mengangkat ekonomi negara.
Lain lagi soal MEA, muncul beragam ketakutan dari berbagai pihak yang melihat dampak
negatif dari MEA. Masyarakat masih merasa minder dengan kehadiran MEA. Ini bisa
dimengerti karena menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi
(LP3E) Indonesia, jika dilihat dari kualitas tenaga kerja Indonesia saat ini, pemerintah harus
berputar otak supaya para tenaga kerja Indonesia bisa bersaing di MEA. Menurut LP3E,
hingga kini hampir separuh atau 47,1% tenaga kerja Indonesia adalah lulusan sekolah dasar
(SD) ke bawah sehingga sulit mendapat tenaga kerja dengan kualifikasi keterampilan dan
keahlian yang cukup.
Kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan di Indonesia masih kalah dari negara
tetangga di ASEAN. Ini terlihat dari peringkat Human Development Index yang dikeluarkan
UNDP. Di antara negara ASEAN, peringkat Indonesia masih kalah dibandingkan Singapura,
Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.
Menghadapi MEA, seharusnya masyarakat Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dan minder.
Indonesia merupakan negara yang memiliki manpower yang sangat bagus. Saya orang
Malaysia yang sangat mengakui kualitas orang Indonesia. Di perusahaan tempat saya bekerja,

41
K-Link, yaitu perusahaan network marketing yang berkembang dan beroperasi di 46 negara,
yang sangat menakjubkan, perusahaan ini justru paling maju di Indonesia dengan kekuatan
distributor-distributornya, bahkan mengalahkan Malaysia sebagai negara asal K-Link.
Orang-orang Indonesia berhasil menjadi leader. Sebanyak 10 dari 12 leader dengan peringkat
tertinggi di dunia adalah orang Indonesia. Setelah saya perhatikan, ini tidak lepas dari
semangat dan daya juang yang sangat besar dimiliki orang-orang Indonesia.
Jika ditanyakan apakah Indonesia siap MEA, jawabannya tentu iya. MEA bukan hanya
tentang berebut untuk bisa bekerja di luar negeri karena terbukanya kesempatan bekerja di
perusahaan-perusahaan luar negeri, tapi juga menciptakan pengusaha-pengusaha yang
memiliki bisnis mendunia.
DATO' DR H MD RADZI SALEH
Presiden Direktur K-Link Indonesia

42
Dilema Transportasi Online
16-03-2016
Untuk kali kedua protes besar-besaran terjadi dan menjadi perhatian publik atas transaksi
online di bidang transportasi. Pertama, pada Desember 2015, protes dilakukan para
pengemudi Go-Jek dan Grab Bike.
Ketika itu Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menerbitkan aturan yang melarang
Go-Jek, Grab Bike, dan angkutan berbasis aplikasi lain beroperasi. Tapi tak sampai 24 jam,
larangan itu langsung dianulir Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebetulnya larangan itu
bukan tanpa dasar. Memang ada peraturan perundangan yang membatasi kendaraan pribadi
tidak boleh dijadikan transportasi umum. Tapi kemudian Presiden Jokowi memerintahkan
agar aturan itu dicabut mengingat kebutuhan masyarakat yang tinggi.
Kedua, terjadi pada Senin (14/3) kemarin ketika Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat
(PPAD) berdemonstrasi mempermasalahkan legalitas taksi berbasis aplikasi, yaitu Uber dan
GrabCar. Para pendemo membubarkan diri ketika ada rencana pemerintah memblokir
aplikasi yang digunakan taksi berpelat hitam itu.
Para pendemo mengungkapkan, beroperasinya taksi berbasis aplikasi telah berimbas pada
pendapatan taksi non-aplikasi. Terdapat 170.000 sopir angkutan umum di Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang terimbas taksi online.
Menanggapi dua protes itu, sikap pemerintah berbeda dan sangat bertolak belakang. Padahal
sesungguhnya persoalannya sama, seputar penggunaan aplikasi teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) untuk layanan pemesanan jasa angkutan. Yang pertama digunakan oleh
kendaraan roda dua (Go-Jek dan Grab Bike), keputusannya menganulir larangan
beroperasinya Go-Jek dan Grab Bike.
Adapun yang kedua penggunaan aplikasi online untuk roda empat (Uber dan GrabCar) yang
dilayangkan oleh Menhub Ignasius Jonan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) Rudiantara. Dalam suratnya Menhub menyampaikan permintaan agar aplikasi
Uber dan Grab Car dilarang dan pemerintah berencana memblokir aplikasi Uber dan
GrabCar.
Logika umum yang berkembang, mestinya pemerintah bersikap sama karena baik itu Go-Jek
dan Grab Bike maupun Uber dan GrabCar menggunakan aplikasi berbasis online. Karenanya
terlihat sekali ada kerancuan cara berpikir dalam dua sikap ini, padahal persoalannya sama
dan sebangun.

43
Tulisan berikut tentu tidak hendak mempertanyakan sikap pemerintah yang berbeda itu, tetapi
lebih pada mengajak berpikir terhadap masa depan penggunaan berbagai aplikasi berbasis
online atau transaksi online. Hal itu menjadi sangat penting karena sebuah keniscayaan
bahwa masa depan adalah era di mana berbagai aplikasi dari penggunaan TIK dalam bentuk
transaksi online atau elektronik tidak terhindarkan dan berkembang memenuhi keinginan
masyarakat. Jangan sampai ke depan terjadi protes serupa dari para pemilik gerai di berbagai
pusat perbelanjaan terhadap sepinya pembeli yang datang ke gerai sehingga menyebabkan
omzet mereka turun.
Fakta di Lapangan
Sesungguhnya kehadiran aplikasi di bidang transportasi itu, baik aplikasi roda dua maupun
roda empat, tidak hanya telah memberikan banyak pilihan bagi masyarakat pengguna
(konsumen). Tapi hal itu juga memberikan keuntungan dari sisi ekonomi mengingat fakta di
lapangan layanan mereka jauh lebih murah bila dibandingkan dengan jasa antartransportasi
lain yang lebih dulu ada.
Pada titik inilah mestinya para operator jasa transportasi yang belum menggunakan aplikasi
berbasis online dan bertarif lebih mahal mulai berpikir untuk berinovasi terhadap perbedaan
harga yang menyebabkan beralihnya para pengguna jasa mereka. Bagi konsumen tentu harga
menjadi pilihan utama selain bentuk layanan yang diberikan.
Itu sebabnya, fakta lain di lapangan adalah beberapa sopir taksi saat ini juga banyak yang
keluar dan memilih menjadi pengemudi Uber dan GrabCar. Hal itu didasari alasan
bergesernya pola di masyarakat dalam memilih dan menggunakan moda transportasi. Alasan
lainnya, para sopir taksi yang bermigrasi menjadi pengemudi Uber dan GrabCar mengaku
tidak dipusingkan lagi dengan target setoran yang harus dipenuhi di tengah persaingan jasa
angkutan yang makin ketat.
Belum lagi jika dilihat kehadiran aplikasi di bidang transportasi itu telah membuka lapangan
pekerjaan baru. Tentu kehadiran aplikasi ini menjadi berarti bagi sebagian orang yang
sebelumnya menganggur atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kondisi
ekonomi yang sedang mengalami penurunan. Fakta inilah yang mestinya dijadikan pijakan
pemerintah dalam mengambil kebijakan maupun keputusan terhadap berkembangnya jasa
layanan transaksi online. Baik yang kini sedang dipermasalahkan terkait dengan kehadiran
aplikasi di bidang transportasi maupun ke depan bentuk-bentuk layanan transaksi online
lainnya.
Bagi pemerintah sebagai regulator, ke depan juga harus mulai dipikirkan untuk bisa
menyiapkan aturan-aturan yang bisa menampung berbagai jasa atau layanan berbasis pada
TIK (transaksi online). Dengan demikian antara layanan satu dengan lainnya mendapat
perlakuan sama. Bahkan pemerintah tidak kehilangan potensi pendapatan atau pajak dari
model transaksi online.

44
Sementara itu jika ada aturan hukum atau undang-undang yang dilanggar oleh kehadiran jasa
layanan Go-Jek dan Grab Bike maupunUber dan GrabCar, tentu harus dicarikan jalan keluar
terbaik. Tentunya dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang (UU)
itu. Bukankah aturan dan UU itu dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat?
Dalam hal ini termasuk perlindungan bagi masyarakat mencari nafkah dan menjalankan
pekerjaan.
Apalagi seperti pernah disampaikan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat menganulir
aturan yang melarang Go-jek, Grab Bike, dan angkutan berbasis aplikasi lain beroperasi.
Mereka menyatakan bahwa aturan dan UU yang ada sesungguhnya bisa dilakukan perubahan
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Jangan Dihambat
Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TIK, rasanya apa yang berkembang di
masyarakat terkait dengan penggunaan berbagai aplikasi di bidang TIK tidak perlu dihambat,
termasuk dari sisi penanaman modal. Sudah seharusnya sistem pemerintahan terus
mendorong tumbuh kembangnya pemanfaatan TIK.
Tentu karena TIK diyakini akan mampu dipergunakan sebagai kendaraan menuju ke
pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan, produktif, dan efisien. Selain itu pemanfaatan
TIK dalam pemerintahan juga dapat dipergunakan untuk menggerakkan roda perekonomian
dengan menciptakan potensi-potensi bisnis baru bagi masyarakat Indonesia serta perbaikan
sistem layanan kepada masyarakat. Dari sisi ini diharapkan akan terjadi peningkatan
produktivitas nasional yang muaranya ada pada peningkatan daya saing bangsa (nation
competitiveness).
Dari kacamata lain, TIK juga akan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sistem pendidikan
dalam hal pemerataan kualitas dan kesempatan. Secara singkat TIK akan mampu mempererat
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, antara masyarakat dengan pemerintah, antara
pelaku bisnis dan pemerintah sehingga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi makin kokoh.
Semoga.
SUKEMI
Dosen Luar Biasa Mata Kuliah Perencanaan Strategis Sistem Informasi Univeritas Surabaya

45
Comeback Maritim Iran!
17-03-2016
Sanksi ekonomi terhadap Iran akhirnya betul-betul dicabut setelah sebelumnya sempat ada
ancaman untuk membatalkannya. Sejurus kemudian, Negeri Para Mullah itu mulai membeli
ini-itu dengan nilai yang cukup fantastis.
Dengan itu semua, Iran bersiap membangkitkan kembali kejayaannya salah satunya di bidang
maritim. Ya, Iran pernah berjaya sebagai salah satu maritime power sebelum diembargo oleh
Amerika Serikat dan kawan-kawan. Pencabutan sanksi menjadi pintu kembali atau
comeback-nya Iran ke dalam komunitas maritim mancanegara setelah hampir 40 tahun
berada di luar arena. Indonesia pun diketahui makin meningkatkan kerja samanya dengan
Iran setelah embargo dicabut kendati hubungan dagang dua negara, terutama dalam bidang
energi, tidak pernah surut ketika embargo masih diberlakukan.
Ada hal yang menarik dari bidang maritim Iran. Kendati dia diembargo, tetap saja aktivitas
perdagangannya melalui laut (seaborne trade) berjalan dengan normal. Dalam kaitan ini
tercatat banyak negara menjadi pembeli minyak Iran, dengan membelinya langsung dari
negara maupun melalui para broker perminyakan yang sering disentil AS karena masih
berhubungan dengan Iran. Indonesia salah satu negara pembeli minyak Iran, tetapi tidak
diketahui apakah AS pernah menegur Indonesia karena tetap bermain minyak dengan Iran.
Lalu, pertanyaannya sekarang, bagaimana postur kekuatan maritim ”Negeri Karpet” itu
sehingga comeback-nya layak disambut secara cukup gempita oleh komunitas maritim
mondial?
Tradisi Panjang
Iran sebenarnya bukanlah ”anak kemarin” dalam bidang maritim. Sudah ribuan tahun
berselang negeri ini ”bermain air laut”. Lincoln Paine (2013) mencatat Iran merupakan
penguasa bumi Asia bagian barat daya pada awal abad ke-7 Masehi. Saat itu yang bertahta
adalah Dinasti Sasanid. Wilayah yang mereka kuasai membentang mulai dari Irak hingga
sebagian Asia Kecil Turki kini bagian selatan. Di Semenanjung Arab, dinasti ini menguasai
bandar-bandar seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, dan lainnya.
Dinasti Sasanid bertekuk lutut pada 643 Masehi ketika pasukan muslim bergerak maju
menguasai kota perdagangan Damaskus di Siria. Namun, pengaruh Iran dalam bidang
kemaritiman tidak serta-merta surut dengan penaklukan ini. Ia bertahan, bahkan mampu
menembus batas-batas teritori awal karena dibawa sendiri oleh pasukan muslim ke daerah
yang baru mereka kuasai.

46
Indonesia salah satu negeri yang menerima pengaruh cukup kuat dari Iran dalam bidang
kemaritiman. Contoh kecil, kata “bandar” dan “syahbandar” yang begitu sering dipergunakan
dalam bidang kemaritiman di Tanah Air merupakan kata serapan dari bahasa Farsi/Iran.
Ketika Dinasti Sasanid berkuasa yang kemudian digantikan oleh Daulah Islamiyah (baca:
khilafah), di belahan Asia yang lain terdapat kekuatan maritim yang juga berperan penting
dalam perdagangan dunia yaitu Cina. Melalui daerah-daerah yang berada di dalam kekuasaan
Cina terbentang jalur perdagangan yang dikenal dengan sebutan ”Jalur Sutra” yang merajut
bandar-bandar penting di Asia Tengah melalui jalur darat.
Sayang, pergolakan politik di dalam negeri Cina --termasuk di wilayah-wilayah di bawah
kendali kekhalifahan-- membuat Jalur Sutra ini akhirnya ditinggalkan oleh para pedagang.
Mereka beralih ke ”Jalur Sutra Laut” atau The Silk Road Of The Sea. Kelak, beberapa ratus
tahun kemudian jalur ini diperkenalkan kembali oleh pemerintahan Xi Jinping dengan istilah
Maritime Silk Road.
Maritim Iran Kini
Jika dulu kekuatan Iran dimanifestasikan ke dalam penguasaan fisik bandar-bandar terkenal,
bagaimana potret kemaritimannya sekarang? Kekuatan maritim Iran saat ini terletak pada
armada kapal tanker raksasanya. Kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) yang
dimiliki Iran berjumlah 37 unit, terbesar yang dimiliki oleh sebuah firma perkapalan di dunia.
National Iranian Tanker Company atau NITC merupakan operator tanker-tanker tersebut.
Sebagai perbandingan, pelayaran-pelayaran yang mengoperasikan VLCC seperti Mitsui OSK
Lines dan Nippon Yusen Kaisha (NYK), Euronav dari Belgia hanya memiliki tak sampai
setengah dari armada tanker Iran. Perusahaan pelayaran Arab Saudi, National Shipping
Company of Saudi Arabia, yang banyak mengoperasikan tanker bongsor bahkan punya 31
supertanker saja. Sebuah tanker digolongkan sebagai raksasa/super/bongsor karena mampu
mengangkut minyak lebih dari 1 juta barel. Sinopa, salah satu tanker raksasa Iran, mampu
menggendong muatan hingga 2 juta barel.
Pelajaran apa yang bisa Indonesia petik dari Iran? Iran mengajari kita begitu pentingnya
memiliki armada pelayaran yang andal. Sebetulnya Iran juga memiliki kapal-kapal peti
kemas dan general cargo, tetapi negeri itu memilih untuk lebih membesarkan armada
tankernya menuju posisi tertinggi yang bisa dicapai. Negeri itu mengajarkan kita agar fokus
kepada satu hal dan menyurahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menggenapkannya.
NITC dibangun dengan menggunakan dana pensiun dalam negeri.
Dengan membesarkan armada tankernya, Iran tidak hanya beruntung dari sisi finansial,
namun juga beroleh berkah keamanan energi (energy security). Selama masa embargo tanker-
tanker Iran menjadi floating storage untuk hampir 40 juta barel minyak milik mereka. Negeri
ini memiliki kilang-kilang besar di daratan, tetapi mereka tetap memilih untuk menyimpan
minyak sebanyak itu di lautan. Jelas pertimbangannya masalah keamanan. Menyimpan di

47
lautan memang relatif lebih aman dibanding di daratan. Sekadar catatan, pengangkutan
ekspor-impor minyak Indonesia masih didominasi oleh tanker asing hingga 90%. Dengan
begitu, keamanan energi nasional sebenarnya cukup rawan.
Dalam Review of Maritime Transport yang diterbitkan oleh United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD) edisi 2010, pengangkutan dunia didominasi oleh
komoditas energi seperti minyak mentah atau crude oil, gas, batu bara, dan produk
turunannya.
Pada gilirannya, masih menurut lembaga di bawah PBB itu, kondisi ini memengaruhi postur
armada dunia. Selama 2010 jumlah kapal komersial di dunia mencapai 102,194 unit dengan
total tonase 1,276,137 deadweight ton (dwt). Adapun jumlah tonase kapal pengangkut energi
(oil tanker) mencapai 450 juta dwt atau 35,3% dari tonase dunia. Sementara porsi tonase
kapal curah atau dry bulk berjumlah 457 juta dwt (35,8% tonase dunia). Di manakah posisi
armada tanker Indonesia? Entahlah.
SISWANTO RUSDI
Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

(SINDONEWS.COM) Opini ekonomi 6 maret 2016 16 april 2016

(SINDONEWS.COM) Opini ekonomi 6 maret 2016 16 april 2016

Recommended

Recommended

More Related Content

Recently uploaded

Recently uploaded (17)

Featured

Featured (20)

(SINDONEWS.COM) Opini ekonomi 6 maret 2016 16 april 2016