2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengadilan Negeri Masohi merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang
berada di bawah naungan Mahkamah Agung, dalam memberikan pelayanan hukum kepada
masyarakat mempunyai tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja instansi
yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
B. Tugas dan Fungsi
1. Tugas
Pengadilan Negeri Masohi mempunyai tugas :
1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat
pertama.
2. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Pengadilan Negeri Masohi menjalankan fungsi antara lain :
− Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari
keadilan.
− Memberikan pelayanan hukum, berupa pertimbangan-pertimbangan hukum kepada
lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan ( diluar kasus yang sedang
diproses).
C. Sistimatika Penyajian
Adapun sistimatika LAKIP Pengadilan Negeri Masohi Tahun 2012 dapat di jabarkan
sebagai berikut :
Bab pertama yaitu bab pendahuluan terdiri atas latar belakang, Tugas dan Fungsi serta
sistimatika penyajian.
Bab kedua yaitu Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang berisikan Rencana Strategis
2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan 2012, dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan
Kinerja) tahun 2012
Bab tiga yaitu bab Akuntabilitas Kinerja terdiri atas Pengukuran Kinerja, dan Analisis
Akuntabilitas Kinerja
Bab empat yaitu bab penutup berisikan Kesimpulan dan Saran
Bab lima yaitu bab lampiran berisikan lampiran struktur organisasi, Indikator Kinerja
Utama, Rencana Kinerja Tahun 2012, Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 dan SK Tim
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. 3
BAB II
RENCANA STRATEGI
A. Rencana Strategis 2010 - 2014
1. Visi dan Misi
a. Visi
Pengadilan Negeri Masohi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi
visi yang diemban yaitu :
“Menegakan Kewibawaan Lembaga Peradilan (Supermasi Hukum) Melalui Peradilan
Yang Mandiri, Efektif Efisien Dan Profesional Serta Mengutamakan Pelayanan Publik.”
b.. Misi
1. Memberikan pelayanan rasa keadilan yang cepat, jujur, imprasial dan
independen/bebas dari campur tangan pihak manapun.
2. Memberikan pelayanan hukum dan peradilan kepada masyarakat
3. Memperbaiki dan peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga
Peradilan
4. Meningkatkan pelayanan lembaga peradilan secara efisien dan berkualitas.
2. Tujuan dan sasaran Srategis
a. Tujuan
Dalam melaksanakan misi, Pengadilan Negeri Masohi merumuskan tujuan sebagai
berikut :
− Meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat.
− Akselerasi pelayanan hukum pada masyarakat.
− Meningkatkan tingkat pendidikan aparatur peradilan.
− Meningkatkan kualitas aparatur peradilan.
− Meningkatkan evaluasi kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat.
− Meningkatkan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
− Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen kepegawaian.
− Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen keuangan.
− Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen umum.
− Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
b. Sasaran Strategis
Adapun sasaran dari tujuan tersebut diatas, yaitu :
1. Meningkatkan penyelesaian berbagai kasus KKN.
4. 4
2. Meningkatkan penyelesaian berbagai perkara.
3. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan hukum
4. Meningkatkan kualitas / kuantitas sarana dan prasarana lembaga peradilan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dala
m mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambar
Kan sebagai berikut :
No
Kinerja
Utama
Indikator
Kinerja
Utama
Penjelasan
Penanggung
Jawab
Sumber Data
1 Peningkatan
Penyelesaian
Upaya
Mediasi
Prosentase
mediasi yang
diselesaikan
Perbandingan antara mediasi
yang disekepakati dengan
jumlah mediasi yang diterima
dan menjadi perkara
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
2 Peningkatan
penyelesaian
perkara
a. Prosentase
perkara yang
diselesaikan
Perbandingan antara perkara
yang diminutasi dan
disampaikan kepada para
pihak pencari keadilan
dengan jumlah perkara yang
diregister.
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
b. Prosentase
sisa perkara
yang
diselesaikan
Perbandingan antara Sisa
perkara yang diminutasi dan
disampaikan kepada para
pihak pencari keadilan
dengan jumlah sisa perkara
(kriteria sisa perkara dan
perkara yang selesai mengacu
pada pola Bindalmin tentang
jangka waktu penanganan
perkara pada Pengadilan
Tingkat Pertama)
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
3 Peningkatan
tertib
administrasi
perkara
a. Prosentase
berkas yang
diajukan
banding, kasasi
dan PK yang
disampaikan
secara lengkap
Perbandingan antara berkas
yang diajukan banding, kasasi
dan PK yang lengkap (terdiri
dari Bundel A dan Bundel B)
dengan jumlah berkas yang
dikembalikan oleh Pengadilan
Tingkat Banding dan
Mahkamah Agung.
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
b. Prosentase
berkas yang
diregister dan
siap
disidangkan ke
Majelis
Perbandingan antara berkas
perkara yang diterima
Pengadilan Tingkat Pertama
dengan berkas perkara yang
disidangkan
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
c. Prosentase
Penyampaian
pemberitahuan
Pemanggilan
Sidang Tepat
Waktu
Sudah jelas Juru Sita Laporan Bulanan
d. Prosentase
Penyampaian
Pemberitahuan
Relaas Putusan
Tepat Waktu,
Tempat dan
Sudah jelas Juru Sita Laporan Bulanan
5. 5
Para Pihak
e. Prosentase
Penyitaan
tepat waktu
dan tempat
Sudah jelas Juru Sita Laporan Bulanan
4 Peningkatan
Kualitas SDM
a. Prosentase
pegawai yang
lulus diklat
teknis yudisial
Perbandingan antara SDM
Teknis yang diajukan untuk
mengikuti diklat sehingga
memperoleh
kelulusan/bersertifikat diklat
Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan,
HAM, Cakim dengan jumlah
yang mengikuti diklat.
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan,
Laporan Tahunan,
b. Prosentase
pegawai yang
lulus diklat non
yudisial
b.1 Perbandingan antara SDM
Non teknis yang diajukan
untuk mengikuti diklat
sehingga memperoleh
kelulusan/bersertifikat diklat
Kepemimpinan, Sertifikasi
Pengadaan barang dan jasa,
Auditor dengan jumlah yang
mengikuti diklat.
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan,
Laporan Tahunan,
b.2 Perbandingan antara SDM
yang diajukan untuk
mengikuti pendidikan rintisan
gelar sehingga memperoleh
kelulusan/bersertifikat
dengan jumlah yang
mengikuti diklat.
Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama dan
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan,
Laporan Tahunan,
5 Peningkatan
kualitas
pengawasan
a. Prosentase
pengaduan
yang
ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah
pengaduan yang
ditindaklanjuti mengenai
perilaku aparatur peradilan
(teknis dan non teknis)
dengan jumlah pengaduan
yang dilaporkan.
Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama dan
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tingkat
Pertama
Laporan Hasil
Pengaduan
Masyarakat
b. Prosentase
temuan yg
ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah temuan
yang ditindaklanjuti hasil
pengawasan internal (Tim
Pengawasan Pengadilan
Tingkat Pertama dan Badan
Pengawasan) dan eksternal
(Badan Pemeriksa Keuangan)
dengan temuan yang
dilaporkan
Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama dan
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tingkat
Pertama
Laporan Hasil
Kegiatan
Pengawasan
Melekat
6 Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(acces to
justice)
Prosentase
proses
penyelesaian
perkara yang
dapat
dipublikasikan
Perbandingan prosentase
proses putusan perkara yang
sudah diminutasi dan dapat
didownload di website
Pengadilan Tingkat Pertama
(Sesuai SK KMA No 144 Th
2007 tentang Keterbukaan
informasi peradilan) dengan
perkara yang diputus.
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tingkat
Pertama
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
6. 6
a. Program Utama
Bahwa Program Utama Pengadilan Negeri Masohi yang dibuat yaitu :
1. Penerapan Kepemerintahan yang baik
2. Peningkatan Kinerja Lembaga peradilan dan Lembaga penegak hukum lainnya
3. Penegakan Hukum dan HAM
b. Kegiatan Pokok
Dengan mendasarkan pada visi dan misi serta Program Utama tersebut Pengadilan
Negeri Masohi mempunyai kegiatan pokok sebagai berikut:
1. Meningkatkan penyelesaian berbagai kasus KKN dan pelanggaran yang menjadi
sorotan masyarakat (Peningkatan Penyelesaian perkara tindak pidana khusus)
2. Meningkatkan penyelesaian berbagai kasus Perdata yang menjadi sorotan
masyarakat.
3. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Menigkatkan keterbukaan informasi kepada public.
5. Meningkatakan kedisiplinan kepada para pegawai Pengadilan Negeri Masohi.
6. Pengadaan Perlengkapan sarana gedung
B. Rencana Kinerja Tahunan 2012
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Masohi
Tahun Anggaran : 2012
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Melaksanakan Fungsi dan Manajemen
Peradilan dalam menyelenggarakan
kekuasaan Kehakiman demi tercapainya
kepemerintahan yang baik dan bersih
2.1.1 Meningkatkan sarana dan
Prasarana Peradilan dalam
mendukung Kinerja lembaga
Peradilan dan Lembaga
Penegak Hukum lainnya
Output: Pembayaran gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai.
Outcome :
Kesejahteraan Pegawai
Output : Kelancaran Administrasi Kegiatan
Outcome: Kualitas/Kuantitas sarana dan Prasarana Meningkat
Output:
Kendaraan roda empat
Outcome :
Kualitas dan kuantitas sarana/prasarana kendaraan meningkat
Output:
Meubelair
Outcome :
Kualitas dan kuantitas Meubelair meningkat
Output:
Air Conditioner
Outcome :
Kenyamanan kerja dan kualitas kerja meningkat
Output:
Perlengkapan Sarana Gedung
Outcome :
Kualitas dan kuantitas perlengkapan sarana gedung meningkat
Output:
Sarana dan Prasarana Lingkungan
Outcome :
Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana meningkat
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
7. 3.1.1.Terselenggaranya
Perkara, penang
khusus hukum
system adminis
C. Perjanjian Kinerj
SURA
Dalam rangka mewujudk
akuntabel serta berorientas
Nama : SAMSURI, SH
Jabatan : Panitera Sekreta
Selanjutnya disebut pihak
Nama : ARKANU SH. M
Jabatan : Ketua Pengadila
Selaku atasan langsung
Selanjutnya disebut pihak
Pihak pertama pada tahun
lampiran perjanjian ini
telah ditetapkan dalam
target kinerja tersebut men
Pihak kedua akan memb
akuntabilitas kinerja terhad
yang diperlukan dalam
Menyetuj
Ketua Pengadilan N
Arkanu, SH, M
NIP. 1965021719
lenggaranya Penyelesaian
rkara, penanganan kasus-kasus
usus hukum dan inventarisasi
stem administrasi perkara.
Output:
Pengadaan Sice
Outcome :
Kualitas dan kuantitas sarana dan p
Output : Terciptanya Penerapan Hu
Outcome : Putusan Perkara tepat w
njian Kinerja Tahunan 2012
SURAT PERNYATAAN PENETA
PENGADILAN NEGERI M
PENETAPAN KINERJA TAH
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
erorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
SURI, SH
Sekretaris Pengadilan Negeri Masohi
pihak pertama
ANU SH. MHum
Pengadilan Negeri Masohi
pihak pertama
pihak kedua
tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target
dalam rangka mencapai target kinerja jangka
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
memberikan supervisi yang diperlukan serta aka
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Menyetujui,
engadilan Negeri Masohi
rkanu, SH, M.Hum
196502171986051002
s sarana dan prasarana meningkat
Penerapan Hukum yang baik
rkara tepat waktu
100 %
100 %
PENETAPAN KINERJA
NEGERI MASOHI
NERJA TAHUN 2012
efektif, transparan, dan
di bawah ini :
target kinerja tahunan sesuai
jangka menengah seperti yang
kegagalan pencapaian
akan melakukan evaluasi
mengambil tindakan
Masohi, 12 Februari 2013
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Masohi
Samsuri., SH
NIP. 196709281993031001
7
100 %
100 %
ebruari 2013
8. 8
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Masohi
Tahun Anggaran : 2012
NO
PROGRAM
UTAMA
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
OUT PUT
URAIAN
TARG
ET
1
2
3
Dukungan
Manajemen
Dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum
Tersedianya
Dukungan
Manajemen Dan
Tugas Teknis
Dalam
Penyelenggaraan
Fungsi Peradilan
Tersedianya
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur Pada
Mahkamah
Agung Dan
Badan –Badan
Peradilan Di
Bawahnya
Terselesaikannya
Penyelesaian
Perkara Yang
Sederhana, Tepat
Waktu,
Transparan Dan
Akuntabel
Dilingkungan
Peradilan Umum
Pembinaan Administrasi
Dan Pengelolaan
Keuangan Badan Urusan
Administrasi
Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Di Lingkungan
Peradilan Tingkat
Banding Dan Tingkat
Pertama
Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum
a. Tersajinya Kualitas
Laporan Keuangan
Yang Sesuai Dengan
Sistem Akuntansi
Pemerintah (Sap)
b. Persentase (%)
Penyerapan Anggaran
Meningkat
c. Terselesaikannya
Kerugian Negara
d. Meningkatnya Pnbp
Mahkamah Agung
e. Terselenggaranya
Pembayaran Gaji,
Remunerasi Tepat
Waktu
f. Tersedianya
Operasional/Pemelihara
an Perkantoran
a. Jumlah Pemenuhan
Kebutuhan Sarana Dan
Prasarana Teknis Dan
Umum Peradilan
Tingkat Banding Dan
Tingkat Daerah
b. Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Pengadilan
Tipikor
c. Tersedianya
Infrastruktur Teknologi
a. Penigkatan jumlah
penyelesaian perkara
b. Peningkatan
penyelesaian proses
administrasi perkara
c. Penyediaan bantuan
hukum untuk
masyarakat miskin dan
terpinggirkan
d. Penyediaan sitting
plaatz dan pelaksanaan
sidang keliling untuk
memberikan akses
kepadamasyarakat
terhadap keadilan
100 %
100 %
100 %
9. Jumlah anggaran
Menyet
Ketua Pengadilan
Arkanu, SH
NIP. 19650217
: 2.734.648.000 (dua milyar tujuh r
empat puluh delapan ribu rupian)
Menyetujui,
Pengadilan Negeri Masohi
Arkanu, SH, M.Hum
196502171986051002
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Masohi
Samsuri., SH
NIP. 196709281993031001
ilyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enamratus
ribu rupian)
Masohi, 12 Februari 2013
9
a enamratus
ebruari 2013
10. 10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian
sasaran.
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Progra
m
Kegiatan Persentase
pencapaian
rencana
tingkat
capaian
(target)
Uraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkat
capaian
(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
Program
dukunga
n
manaje
men &
pelaksan
aan
tugas
teknis
lainnya
Mahka
mah
Agung
Peningk
atan
sarana
&
prasaran
a
aparatur
Mahka
mah
Agung
Program
penigkat
an
manage
men
peradila
n umum
Pengelolaan
gaji/Lembur/tun
jangan pegawai
Penyelenggaraa
n Operasional
dan
Pemeliharaan
Perkantoran
Pengadaan
sarana dan
prasarana di
lingkungan
tingkat banding
& tingkat
pertama
Input : Dana
Output : Layanan
perkantoran
Outcome:SDM
Meningkat
Input : Dana
Output : layanan
perkantoran
Outcome : Kualitas
sarana/Prasarana
meningkat
Input : Dana
Output : - sertifikat
tanah
- Peralatan & fasilitas
perkantoran.
- Gedung &
bangunan
Outcome : SDM
pelayan Hukum
meningkat
Rp
Orang
%
Rp
Paket
%
Rp.
Paket
%
1.980.831.000
39
100%
699.870.000
1 Thn
100 %
300.000.000
1 Thn
100%
Rp.
1.192.504.440
. 687.050.200
282.422.000
99.82 %
98.17 %
94.14 %
11. 11
Peningkatan
manajemen
peradilan umum
Penyedia dana
bantuan hukum
Input : Dana
Output : Berkas
perkara kasasi, PK &
grasi pada pengadilan
tingkat pertama &
tingkat banding yang
diselesaikan tepat
waktu
Outcome : pelayanan
meningkat
Input : Dana
Output : perkara bagi
masyarakat miskin
dan terpinggirkan
yang diselesaikan
tepat waktu
dilingkungan
Peradilan Umum
Outcome : pelayanan
masyarakat
Meningkat
Rp.
Perkara
%
Rp
Perkara
%
64.090.000
500
100%
20.000.000
75
100 %
60.398.000
8.400.000
94.24 %
42 %
Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang
dimulai dengan menetapkan indicator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok, input,
output, dan outcome, menentukan satuan setiap indicator, menetapkan rencana tingkat
capaian (target), mengetahui realisasi indicator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan
realisasi untuk mendapatkan presentasenya. Pada tahun 2011 Pengadilan Negeri Masohi
mempunyai 6 (enam) kegiatan, 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dan semuanya telah
direalisasikan.
Berdasarkan formulir pengukuran kinerja kegiatan tahun 2011 maka dapat diuraikan
sebagai berikut :
− Melakukan kegiatan gaji/honorarium/tunjangan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan
dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indicator input 100 %, output
94,95 %, outcome 100 %
− Membangun prasarana kantor, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan
pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indicator input 100 %, output 100 %,
outcome 100 %.
− Menciptakan Penerapan Hukum yang baik, kegiatan tersebut telah dilaksanakan
dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indicator input 100 %, output
90’45 %, outcome 100 %.
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran
Pengukuran pencapaian sasaran (PPS) meliputi: menetapkan indicator sasaran,
menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indicator sasaran,
menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.
Pada tahun 2011 Pengadilan Negeri Masohi menetapkan 3 (tiga) sasaran, sasaran
tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target)
sebesar 100 %. )
12. 12
Berdasarkan formulir pengukuran pencapaian sasaran tahun 2011 maka dapat dilaporkan
sebagai berikut :
a. Terselenggaranya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran,
sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian
90’45 %
b. Terselenggaranya prasarana kantor, sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan
pencapaian tingkat capaian 100 %
c. Terselenggaranya Penegakan Hukum dan HAM yang baik, sasaran tersebut telah
dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian 100 %.
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan
visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi
tersebut telah ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena
itu analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat
keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir PKK dan PPS, diperoleh kesimpulan
sementara bahwa pada tahun 2011 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi
kepada visi dan misi Pengadilan Negeri Masohi.
Namun mengingat anggaran yang sangat terbatas dan kurangnya sumber daya manusia maka
kinerja Pengadilan Negeri Masohi tahun 2011 belum optimal.
Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun
perencanaan yang lebih matang dan terpada mengalokasikan dana kepada kegiatan yang
sangat proritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.
Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan
sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan
kinerja Pengadilan Negeri Masohi dapat meningkat.
13. 13
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Masohi tahun 2010 ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2010 dan sebagai tindak lanjut
dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Masohi
tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut
masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin
tinggi.
Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat
sebagai berikut :
1. Keberhasilan
Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :
a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
c. Meningkatnya kualitas sarana prasarana
2. Hambatan / Masalah
Beberapa hambatan / masalah yang masih dihadapi antara lain :
a. Belum tersedianya dana untuk mencari data pendukung kebenaran realisasi setiap
indicator pada sasaran, karena hal tersebut menyangkut hasil yang dirasakan oleh
masyarakat intern/ekstern, tentunya pencapaiannya harus didukung oleh data yang
akurat dan obyektif.
b. Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana
yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang
diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.
c. Masih kurangnya pegawai dalam menunjang kegiatan perkantoran baik pada bagian
administrasi maupun pada bagian perkara.
3. Pemecahan Masalah
Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :
1. Mengusahakan alokasi dana untuk mengevaluasi / mencari data kebenaran
daripada realisasi indicator pada kegiatan dan indicator pada sasaran.
2. Menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dan memilih program dan
sasaran yang sangat prioritas yang memiliki kontribusi yang tinggi pada visi dan
misi serta mengalokasikan dana merujuk kepada pencapaian hasil yang
diharapkan.
14. 14
3. Memacu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana /
prasarana yang diharapkan.
B. Saran-saran
Adapun Saran yang dapat kami sampaikan antara lain :
1. Perlu adanya penambahan 5 (lima) unit Komputer bagi Panitra Pengganti.
2. Perlu penambahan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi,
3. Perlu adanya penambahan Koleksi buku perpustakaan pada Pengadilan Negeri Masohi.
4. Mata anggaran Inventaris Kantor perlu dinaikkan agar dapat mencukupi kebutuhan
pemakaian setiap bulan.
5. Perlu penambahan Kendaraan Dinas beroda dua sebanyak 6 (enam) unit dan kendaraan
roda 4 (empat) sebanyak 1unit guna memperlancar tugas khususnya surat masuk/surat
keluar serta keperluan dinas para Hakim maupun Pegawai.
6. Perlu adanya penambahan rumah dinas sebanyak 5 unit untuk para Hakim dan pegawai
yang kini masih mengontrak rumah.
7. Perlu penambahan mebelair demi kelancaran pekerjaan.
