Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas kebijakan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang sarana perdagangan untuk tahun 2012; (2) Termasuk didalamnya evaluasi pelaksanaan DAK bidang sarana perdagangan untuk tahun 2010 dan 2011; (3) Dokumen ini disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan.

1. Kebijakan & Pemanfaatan DAK
Bidang Sarana Perdagangan T.A. 2012
Disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan
pada Sosialisasi Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012
Hotel Grand Sahid, Senin 9 Januari 2012

2. Outline
1. Kebijakan & Pemanfaatan DAK TA 2012
2. Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Sarana
Perdagangan TA 2010 dan 2011
2

3. 1.
Kebijakan & Pemanfaatan
DAK Bidang Sarana
Perdagangan Tahun 2012
3

4. Arah Kebijakan DAK Bidang Sarana
Perdagangan Tahun 2012
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan
untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang
(terutama bahan pokok) serta pelaksanaan tertib ukur
sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan
mendukung upaya perlindungan konsumen, terutama di
daerah-daerah pedesaan, tertinggal, perbatasan, dan daerah
pemekaran, serta daerah yang minim sarana
perdagangannya
4

5. Tujuan
• Untuk meningkatkan pelayanan di bidang perdagangan
khususnya dalam meningkatkan kelancaran arus barang
kebutuhan pokok sehingga meningkatnya ketersediaan dan
kestabilan harga bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat
di wilayah Indonesia.
• Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan upaya
perlindungan konsumen dan tertib ukur melalui pengawasan
terhadap UTTP terutama yang digunakan dalam transaksi
perdagangan, BDKT, serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP.
• Membantu pemerintah menjaga ketersediaan stok bahan
pokok, serta memberikan alternatif pilihan bagi para petani dan
usaha mikro, kecil dan menengah di daerah untuk menyimpan
barang di gudang sampai mendapatkan harga terbaik.
5

6. DAK Bidang Sarana Perdagangan TA 2012
Sub Bidang
Pembangunan dan Pengembangan Sarana
Distribusi Perdagangan (pasar)
Sub Bidang
Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan
Penunjangnya dalam Kerangka SRG
Sub Bidang
Peningkatan Sarana Metrologi Legal
6

7. DAK Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana
Distribusi Perdagangan (pasar)
Lingkup Kegiatan
Pembangunan Baru
Perluasan Bangunan Pasar
Renovasi Bangunan Utama
Pasar berupa Los dan/atau
Kios yang sudah ada
Acuan Penataan Tapak Bangunan Pasar
Kebutuhan Ruang Pasar
1. Kebutuhan Utama
2. Sarana Penunjang
Sirkulasi
Pencahayaan
Struktur & Bentuk Bangunan
Fisik Pasar
Desain sederhana, efisien, mudah dan
murah pemeliharaannya
“Pasar Bersih, Aman dan Nyaman,
Segar & Ramah”
7

8. DAK Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan
Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG
Dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang
UU No. 9 Tahun 2006 Tentang SRG
Pembangunan
Gudang Flat
Pembangunan
Sarana
Penunjang
Penyediaan
Peralatan Gudang
8

9. DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal
Peningkatan Sarana Metrologi legal
Unit Pengawasan
Berjalan Tera/Tera
Ulang UTTP
infrastruktur yang disiapkan untuk
mendekatkan pelayanan tera dan tera
ulang dan kegiatan pengawasan
kemetrologian kepada masyarakat
Pos Ukur Ulang
sarana atau tempat untuk
melaksanakan pengukuran,
penakaran, penimbangan ulang
terhadap barang-barang yang telah
diserahterimakan oleh penjual
kepada pembeli
9

10. Kriteria Teknis
>DAK Bidang Sarana Perdagangan
a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi
Perdagangan (Pasar)
i.
ii.
iii.
iv.
Kabupaten/kota yang memiliki pasar tanpa bangunan
Kabupaten/kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar
permanen/semi permanen pada jarak kurang dari 3 Kilometer
Kabupaten/kota dengan persentase jumlah pasar yang rusak,
dengan ketentuan bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat >
40% dan Wilayah Indonesia Bagian Timur > 40%
Kabupaten/Kota, di luar kabupaten tertinggal dan kawasan
perbatasan, yang telah menerima DAK Bidang Sarana
Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan
Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional) sebanyak 2
tahun terakhir berturut-turut, tidak diprioritaskan untuk
memperoleh DAK Sarana Perdagangan, sub bidang Pembangunan
dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2012
10

11. Kriteria Teknis
>DAK Bidang Sarana Perdagangan
b. Peningkatan Sarana Metrologi Legal
i. Pengadaan Peralatan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang
UTTP
• Kabupaten/Kota yang memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan yang memiliki
tugas dan fungsi di bidang metrologi legal dalam bentuk Unit Kerja atau Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
• Kabupaten/kota yang minimal 60% dari potensi UTTP (khususnya
timbangan di pasar tradisional dan pompa ukur BBM di SPBU) di
wilayahnya belum dapat ditangani untuk ditera/ditera ulang oleh UPTD
Metrologi Legal Provinsi;
• Kabupaten/kota yang wilayah geografinya untuk dapat dijangkau oleh
UPTD Metrologi Legal Provinsi membutuhkan biaya yang besar (misal
daerah kepulauan, daerah terpencil, dll); dan/atau
• Kabupaten/kota yang tidak termasuk daerah yang menerima DAK Sub
Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2011.
11

12. Kriteria Teknis
>DAK Bidang Sarana Perdagangan
ii.
Pengadaan Pos Ukur Ulang di Pasar Tradisional
•
•
•
•
Kabupaten/kota yang merupakan lokasi pengembangan pasar
percontohan Kementerian Perdagangan;
Kabupaten/kota memiliki pasar tradisional yang telah mendapat
predikat Pasar Tertib Ukur; dan/atau
Kabupaten/kota yang memiliki pasar tradisional yang telah
menyediakan ruangan untuk pos ukur ulang.
Kabupaten/kota yang tidak termasuk daerah yang menerima
DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2011.
12

13. Kriteria Teknis
>DAK Bidang Sarana Perdagangan
c.
Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan
Penunjangnya Dalam Rangka Penyelenggaraan SRG
• Kabupaten/kota yang belum memiliki Gudang Komoditi Pangan
permanen sesuai SNI 7331:2007 tentang Gudang Untuk Komoditi
Pertanian; dan
• Kabupaten/kota yang belum memiliki gudang komoditi pangan pada
radius ≤ 5 km dari daerah sentra produksi hasil pertanian; dan
• Kabupaten/kota yang terdapat kelompok tani dan pelaku usaha
komoditas pertanian di wilayah pembangunan gudang; dan
• Kabupaten/kota dengan produksi komoditi primer (padi, jagung, lada,
kakao, rumput laut, karet, kopi) minimal sebesar :
-
Komoditi Padi > 300.000 ton.
Komoditi Jagung > 150.000 ton.
Komoditi Kopi > 5.000 ton
Komoditi Kakao > 10.000 ton
Komoditi Lada > 15.000 ton
Komoditi Karet > 250.000 ton
Komoditi Rumput Laut > 100.000 ton
13

14. Catatan Khusus
>DAK Bidang Sarana Perdagangan
• Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam lokasi prioritas percepatan pembangunan
daerah tertinggal dan kawasan perbatasan tahun 2012 diprioritaskan untuk
memperoleh DAK Bidang Sarana Perdagangan sub bidang Pembangunan dan
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional) tahun 2012.
• Kabupaten/Kota yang telah menerima DAK Sarana Perdagangan, sub bidang
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional)
sebanyak 2 kali berturut-turut, tidak diprioritaskan untuk memperoleh DAK Bidang
Sarana Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi
Perdagangan Tahun 2012.
• Alokasi minimum DAK Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2012 per
Kabupaten/Kota adalah:
a. Rp. 700 juta untuk Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP
b. Rp. 150 juta untuk Pos Ukur Ulang
14

15. 2.
Evaluasi Pelaksanaan DAK
Bidang Sarana Perdagangan
TA 2010 dan 2011
15

16. Alokasi DAK Bidang Sardag TA 2009-2012
Total Alokasi DAK Bidang Sardag TA 20092012
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
Total Alokasi DAK Bidang Sardag TA 2012
sebesar Rp 345.132.000, atau mengalami
kenaikan lebih dari 100% sejak pelaksanaan
DAK pertama kali tahun 2009.
Hal ini menunjukkan semakin tingginya fokus
pemerintah di sektor perdagangan dalam
proses pembangunan ekonomi kerakyatan.
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
-
2009
2010
2011
2012
Alokasi DAK TA 2012 Per Sub Bidang
Dominasi DAK Sub Bidang Pasar dalam
alokasi DAK TA 2012 menggambarkan
vitalnya fungsi sarana distribusi sebagai pilar
perdagangan di daerah.
Pemanfaatan hasil pembangunan pasar
harus menjadi perhatian penuh para Kepala
SKPD yang membidangi perdagangan
Kemetrologian
8%
Gudang SRG
18%
Pasar
74%

17. Total Kabupaten Penerima DAK Bidang Sardag
TA 2009-2012
Total kabupaten penerima DAK Bidang Sardag
TA 2012 sebanyak 235 kab/kota.
Walaupun secara kuantitas tidak mengalami
kenaikan signifikan dibanding TA 2009, dengan
total alokasi DAK Bidang Sardag yang terus
meningkat, maka rata-rata alokasi kab.
Penerima meningkat lebih dari 100% (dari Rp
625.000,- di TA 2009 menjadi Rp 1.468.647,- di
TA 2012)
Kab. Penerima DAK Bidang Sardag TA
2009-2012
300
250
200
150
100
50
-
Kab. Penerima DAK TA 2012 per Sub Bidang
Kemetrologi
an
14%
Gudang SRG
6%
Pasar
80%
2009
2010
2011
2012
Upaya Kemendag untuk semakin
meningkatkan perlindungan terhadap
konsumen (baik dari sisi persuasi maupun
proaktif), terlihat dari persentase jumlah
kab.penerima untuk DAK Sub Bidang
Metrologi sebesar 14% (meningkat dibanding
TA 2009 sebesar 7,97%).

18. 94, 9%
Tingkat
Pelaporan
80%
Serapan
Anggaran*
45,64%
Tingkat
Pelaporan 43 %
2012
Serapan
Anggaran
2011
2010
Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan
Serapan
Anggaran
[diharapkan lebih
baik]
Tingkat
Pelaporan
* Per Desember 2011
[diharapkan jauh
lebih baik]
18

19. Terima kasih
http://www.kemendag.go.id
19