Dokumen tersebut membahas tentang advokasi/bantuan hukum di Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap warga negara mendapatkan akses terhadap keadilan. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari keadilan, terutama bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, advokasi dan bantuan hukum sangat dibutuhkan untuk membela hak-hak

1. Advokasi/Bantuan Hukum
PM 7 Mantingan C1/ 2 SKS

2. TOR (Term of Reference)
• Negara indonesia adalah negara hukum, seperti itulah yang tertuang dalam pasal
1 ayat 3 uud 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa konstitusi kita telah
menempatkan hukum dalam posisi yang supremasi dan menentukan dalam
sistem ketatanegaraan dan pemerintahan indonesia. sekaligus memberikan
pengertian bahwa negara dan masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya
harus selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Sebagai negara yang berlandaskan akan hukum, maka negara kita harus mampu
mengakomodir setiap hak dan kepentingan warga negaranya, menghilangkan
diskriminasi, meberikan jaminan, perlindungan, kepastian hukum serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum (the equality of law). Hal tersebut menjadi faktor
penting dalam usaha mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan
masyarakat. Pada pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

3. • Artinya konstitusi negara kita telah menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang
tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.
• Namun pada kenyataannya penegakan supremasi hukum yang dijalankan oleh para
penegak hukum dan pelaku kekuasaan kehakiman di negara kita hari ini masih jauh dari
rasa keadilan (justice of law), terutama keadilan bagi rakyat miskin, masyarakat pinggiran
dan kaum marjinal yang belum mempunyai akses secara maksimal terhadap keadilan.
belum lagi ditambah praktek korup, kesewenang-wenangan aparat, dan mahalnya biaya
untuk memperoleh keadilan, semakin membuat masyarakat kehilangan harapan dalam
kehidupan berkeadilan. Itulah sebabnya mengapa masyarakat kita menjadi sangat
pesimis terhadap praktik hukum di Indonesia. maka dalam kondisi seperti ini advokasi
menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan. Sebab advokasi merupakan upaya untuk
mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan
bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya.

4. Advokasi
• Advokasi hukum adalah kegiatan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh
Advokat dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di
Pengadilan. Sedangkan arti advokasi secara umum adalah serangkaian tindakan yang
berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang
hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik
• Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara
cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
• Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin
• Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi
kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU NO 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum
• Tindakan bantuan hukum memiliki dasar hukum yaitu UU No 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum
• Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum
pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi

5. SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan
Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di
tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum
Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus
memenuhi syarat:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum

6. Pemberi Bantuan Hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Litigasi dan Non Litigasi
Litigasi
a. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus
Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
b. Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan
banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen,
dan mahasiswa fakultas hukum.
c. Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum
sebagaimana dimaksud pada point (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat
sebagaimana dimaksud pada point (1).
d. Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada point (2) harus telah lulus mata kuliah hukum
acara dan pelatihan paralegal.

7. Non Litigasi
Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal,
dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah
lulus Verifikasi dan Akreditasi.
Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
a. Penyuluhan hukum
b. Konsultasi Hukum
c. Investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik
d. Penelitian hukum
e. Mediasi
f. Negosiasi
g. Pemberdayaan masyarakat
h. Pendampingan diluar pengadilan dan
i. Drafting dokumen hukum

8. SEKIAN
TERIMA KASIH