Laporan ini menganalisis progress realisasi anggaran APBD Provinsi NTB tahun 2014 hingga triwulan III. Secara umum, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 54,94% dan 54,47%, jauh di bawah target 71% dan 80%. Hanya 5 dari 44 SKPD yang realisasi keuangannya mendekati target. Realisasi belanja langsung juga jauh lebih rendah dibanding belanja tidak langsung."

1. Ervyn Kaffah, dkk, Laporan Pemantauan Progress Kegiatan APBD NTB TA 2014 s.d Triwulan III September 2014.
FITRA NTB, Mataram, Oktober 2014.
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laporan Pemantauan
Progress Kegiatan APBD Provinsi NTB TA 2014
s.d. Triwulan III per September 2014
Ervyn Kaffah, dkk – FITRA NTB
4 Oktober 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pengantar
Total Belanja APBD NTB Tahun Anggaran 2014 adalah senilai Rp. 2,897 Trilyun (Rp. 2.897.422.574.129),
terdiri dari Belanja Langsung Rp. 1,199 Trilyun (Rp. 1.199.217.315.289) dan Belanja Tidak Langsung Rp.
1,698 Triliun (Rp. 1.698.205.258.840).
Sampai dengan Triwulan III, realisasi penyerapan anggaran mencapai 54,94 % atau setara dengan Rp.
1,592 Trilyun. Sehingga masih tersisa anggaran yang harus direalisasikan selama sisa waktu 3 bulan (2,5
bulan effektif) senilai Rp. 1,305 Trilyun.
Sementara itu jumlah SKPD di lingkup Pemprov NTB Tahun 2014 ini adalah sebanyak 44 SKPD.
Analisis didasarkan pada data progress Kegiatan APBD NTB yang dilansir oleh Pemprov NTB per 30
September 2014 (tersedia dalam www.biroap.ntbprov.go.id click TV Monitor TEPPA).
I. Progress Realisasi Keuangan dan Fisik s.d Triwulan III
Deviasi (selisih) atau kesenjangan antara target dan realisasi tahun ini sangat besar. Secara umum,
realisasi keuangan dan fisik sampai dengan Triwulan III ini belum sesuai target yang direncanakan. Pada
triwulan III, rencana keuangan 71% namun realisasi yang berhasil dicapai baru 54,94% (selisih: 16,06 %).
Demikian pula untuk fisik, rencana 80% namun baru terealisasi 54,47% (selisih: 25,53%).
Progress ini jika ditinjau untuk trend sepanjang tahun berjalan, sebenarnya merupakan pengulangan
dari dua triwulan sebelumnya. Bahkan semakin mendekati akhir tahun, kesenjangan antara target
dan realisasi semakin besar. Dibanding 2 triwulan berikutnya, pada Triwulan III ini deviasi pencapaian
realisasi terhadap target yang direncanakan adalah yang paling besar. Selain itu, ada trend selisih yang
semakin membesar antara target dan realisasi mulai dari triwulan I sampai triwulan III, yang
menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menutup kesenjangan antara target dan realisasi.

2. Ervyn Kaffah, dkk, Laporan Pemantauan Progress Kegiatan APBD NTB TA 2014 s.d Triwulan III September 2014.
FITRA NTB, Mataram, Oktober 2014.
Bahkan semakin mendekati akhir tahun, kesenjangannya justru semakin membesar. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja pengendalian penyerapan anggaran dan akselerasi pencapaian progress
belum efektif.
2
TABEL. Realisasi Keuangan Kegiatan APBD NTB TA 2014 s.d Triwulan III
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Realisasi keu 2014 14.31 32.27 54.94
Target Keu 2014 20.00 43.00 71.00
Deviasi (-) -5.69 -10.73 -16.06
Sumber: diolah dari Form A, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014
TABEL. Realisasi Fisik Kegiatan APBD NTB TA 2014 s.d Triwulan III
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Realisasi Fisik 2014 15.41 35.79 54.47
Target Fisik 2014 22.00 50.00 80.00
Deviasi (-) -6.59 -14.21 -25.53
Sumber: diolah dari Form A, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014
Sementara itu, dibandingkan dengan tahun lalu (2013), kinerja realisasi keuangan dan fisik tahun
2014 ini lebih rendah, artinya kemampuan pemerintah melakukan penyerapan anggaran pada 3
triwulan pertama pada tahun ini lebih buruk dibanding dengan tahun sebelumnya. Sebagai contoh,
pada Triwulan III tahun 2014 ini realisasi keuangan hanya mencapai 54,67% jauh lebih rendah dibanding
tahun sebelumnya (2013) yang mampu mencapai realisasi keuangan sebesar 64%. Sementara realisasi
fisik pada tahun 2014 mencapai 54,36% juga jauh lebih rendah dibanding tahun 2013 dengan realisasi
fisik 67%.
TABEL. Perbandingan Realisasi Keuangan Kegiatan APBD NTB 2014 dan 2013
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Realisasi Keu 2014 14.31 32.27 54.94
Realisasi Keu 2013 18 41 64
Deviasi (-) -3.69 -8.73 -9.06
Sumber: diolah dari Form A, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014
TABEL. Perbandingan Realisasi Fisik Kegiatan APBD NTB 2014 dan 2013
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Realisasi Fisik 2014 15.44 35.79 54.47
Realisasi Fisik 2013 21 42 67
Deviasi (-) -5.56 -6.21 -12.53
Sumber: diolah dari Form A, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014

3. Ervyn Kaffah, dkk, Laporan Pemantauan Progress Kegiatan APBD NTB TA 2014 s.d Triwulan III September 2014.
FITRA NTB, Mataram, Oktober 2014.
Realisasi Belanja Langsung jauh lebih rendah dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tidak Langsung.
Artinya, Laju pengeluaran “Biaya Tukang” lebih cepat dari kinerja “Tukang”nya. Pada Triwulan III 2014
ini, realisasi keuangan dan fisik Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 65,2 %, sementara realisasi
Belanja Langsung hanya 40,42% (selisih: 24,78%). Sebagaimana diketahui, Belanja Tidak Langsung adalah
belanja yang penerima manfaat langsungnya adalah birokrasi pemerintah, sementara Belanja Langsung
adalah belanja berorientasi masyarakat yang dampaknya langsung dinikmati oleh masyarakat. Situasi ini
menunjukkan bahwa laju belanja anggaran operasional kerja pemerintah jauh lebih cepat dibanding
kinerjanya dalam membelanjakan anggaran yang penerima manfaatnya adalah publik. Dalam bahasa
sederhana, laju pengeluaran anggaran untuk “biaya tukangnya” jauh lebih maju dibanding realisasi
pembangunannya. Pengeluaran rakyat untuk “Biaya tukang” sudah sampai 65,2 %, tapi kinerja tukang
dalam merealisasikan pembangunan baru 40,42 %, selisihnya sampai 24,78 %.
3
TABEL. Realisasi Keuangan Belanja Langsung dibandingkan Belanja Tidak Langsung
TA 2014 s.d Triwulan III
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Realisasi Keu BL 2014 n.a n.a 40.42
Realisasi Keu BTL 2014 n.a n.a 65.2
Deviasi (-) -24.78
Sumber: diolah dari Form A, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014
TABEL. Realisasi Fisik Belanja Langsung dibandingkan Belanja Tidak Langsung TA
2014 s.d Triwulan III
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Realisasi Fisik BL 2014 n.a n.a 40.42
Realisasi Fisik BTL 2014 n.a n.a 65.2
Deviasi (-) -24.78
Sumber: diolah dari Form A, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014
II. Progress Keuangan dan Fisik SKPD Per Kelompok Capaian Progress
Hanya 5 SKPD yang Progress Keuangannya Mendekati Target. Ditinjau dari segi progress realisasi
keuangan, dari 44 SKPD Pemprov NTB, hanya 5 SKPD yang masuk pada Zona BIRU. Sementara sisanya,
39 SKPD masih belum memenuhi target yang direncanakan, terdiri dari 19 SKPD pada Zona KUNING, dan
20 SKPD berada pada Zona MERAH.
Dari 5 SKPD yang berada pada Zona Biru, jika mengacu pada target yang ditetapkan sebesar 71%, tidak
satupun SKPD mampu melampaui target yang telah ditetapkan. SKPD yang realisasi keuangannya
hampir mendekati target adalah Korpri (realisasi: 68,3%), itu pun masih ada selisih 2,7%.
Sementara itu dari 20 SKPD yang berada pada zona MERAH, masih ada 11 SKPD yang realisasi keuangan
dibawah 50%. Perlu penelitian khusus terhadap begitu rendahnya realisasi keungan Biro Kesra (realisasi:
36,23%) yang menduduki posisi paling bawah dalam Zona MERAH.

4. Ervyn Kaffah, dkk, Laporan Pemantauan Progress Kegiatan APBD NTB TA 2014 s.d Triwulan III September 2014.
FITRA NTB, Mataram, Oktober 2014.
4
TABEL. Progress Realisasi Keuangan SKPD per Kelompok Capaian Progress (Zona).
Posisi 30 September 2014
Range Progress
(%)
SKPD Realisasi Keu
(%)
SKPD Realisasi Keu
(%)
Jumlah
>65 Korpri 68.03 Biro Pembangunan 65.77 5 SKPD
Diskop UMKM 66.02 Satpol PP 65.06
BPBD 65.89
55-65 Bakesbangpol 64.94 BP3AKB 61.41 19 SKPD
KPID 64.73 BPMPD 60.6
Biro Kesda 64.72 Setwan 60.09
Disos Dukcapil 64.07 BLHP 59.24
Biro Keu +SKPKD 63.46 Dishut 57.4
Dispenda 63.14 Dishubkominfo 57.35
Biro Hukum 62.98 Disnakertrans 57.31
Distamben 62.78 BKP 57.13
BKPMPT 62.05 Bappeda 55.34
Inspektorat 61.78
<55 Biro Umum 54.39 Dikes 48.64 20 SKPD
Bakorluh 54.14 Diperindag 47.58
Biro Ekonomi 54 Disbun 46.73
Biro Pemerintahan 53.99 Biro Organisasi 46.45
Baperpus Arsip 53.91 Disnak Keswan 45.16
Diperta TPH 51.28 Disbudpar 43.8
Dikpora 51.16 Dinas PU 43.21
BKD Diklat 50.8 RSJP 40.99
Ktr Penghubung 50.58 RSUP 38.77
Dislutkan 48.81 Biro Kesra 36.23
Sumber: Form B, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014
13 SKPD Progress Fisiknya Buruk. 8 SKPD diantaranya Progress Fisiknya sangat jauh dibawah target.
Ditinjau dari segi progress realisasi fisik, dari 44 SKPD Pemprov NTB, hanya 9 SKPD yang masuk Zona
BIRU atau aman. Sebagian besar masih berada pada Zona KUNING sebanyak 22 SKPD, dan Zona MERAH
13 SKPD.
Untuk kelompok SKPD yang berada dalam Zona MERAH situasinya lebih diperparah oleh fakta bahwa
sebagian besar (8 SKPD) tersebut, ternyata realisasi fisiknya masih dibawah 50%, atau kinerjanya
berselisih hingga 5% dari target tertinggi yang ditetapkan untuk Triwulan III sebesar 55%.

5. Ervyn Kaffah, dkk, Laporan Pemantauan Progress Kegiatan APBD NTB TA 2014 s.d Triwulan III September 2014.
FITRA NTB, Mataram, Oktober 2014.
5
TABEL. Progress Realisasi Fisik SKPD per Kelompok Capaian Progress (Zona).
Posisi 30 September 2014
Range
Progress (%) SKPD
Realisasi Keu
(%) SKPD
Realisasi Keu
(%) Jumlah
>65
BPBD 68.75 Diperta TPH 65.55
9 SKPD
Korpri 68.03 Satpol PP 65.06
Biro Pembangunan 67.93 Disbun 65.05
Distamben 67.05 Biro Keu + SKPKD 65.05
Diskop UMKM 66.02
55-65
Bakesbangpol 64.94 Biro Pemerintahan 60.98
22 SKPD
KPID 64.73 BPMPD 60.6
Biro Kesra 64.72 BLHP 59.24
Disos Dukcapil 64.07 Diperindag 58.89
Setwan 63.28 Disnak Keswan 58.4
Dispenda 63.14 Dishut 57.4
Biro Hukum 62.98 Dishubkominfo 57.35
BKPMPT 62.05 Disnakertrans 57.31
Inspektorat 61.78 Biro Umum 55.69
BKP 61.7 Bappeda 55.34
BP3AKB 61.41 Baperpus Arsip 55.29
<55
Bakorluh 54.14 Biro Organisasi 46.85
13 SKPD
Biro Ekonomi 54 Dinas PU 45.61
Dikpora 51.16 Disbudpar 43.8
BKD Diklat 50.8 RSUP 42.75
Ktr. Penghubung 50.58 RSJP 40.99
Dislutkan 48.81 Biro Kesra 40.5
Dikes 48.64
Sumber: Form B1, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014
III. Progress Aktivitas Lelang SKPD
Dari Total Belanja APBD 2014 senilai Rp. 2,897 Triliun (Rp. 2.897.422.574.129), tahun ini Pemprov telah
menetapkan sebanyak 304 paket untuk dilelang melalui ULP, dengan nilai sebesar Rp. 582,883 Milyar.
Ratusan paket lelang tersebut tersebar pada 31 SKPD. Dilihat dari nilainya, ada 2 SKPD dengan nilai
terbesar yang akumulasinya mencapai hingga 75% dari total nilai tender, yakni Dinas PU (Rp. 271, 491
Milyar) dan RSU Provinsi NTB (Rp. 170,600 Milyar).
Sementara itu, dari total nilai paket lelang sebesar Rp. 582,883 Milyar tercatat adanya 19 paket strategis
dengan nilai Rp. 267,487 Milyar (45,71% dari total nilai lelang), yang tersebar di 4 SKPD, meliputi Dinas
PU, RSU Provinsi NTB, RSJ, dan Biro Umum. Untunglah, sampai akhir September ini 19 Paket strategis
tersebut sudah selesai lelang, meski tak ada informasi yang memadai mengenai sejauhmana
impelementasi pelaksanaan proyeknya.

6. Ervyn Kaffah, dkk, Laporan Pemantauan Progress Kegiatan APBD NTB TA 2014 s.d Triwulan III September 2014.
FITRA NTB, Mataram, Oktober 2014.
Di Dinas PU, Paket Strategisnya terdiri dari 5 paket berupa pembangunan perumahan layak huni yang
tersebar di seluruh kabupaten/kota, pengadaan konstruksi Jalan PRIM NTB sebanyak 6 paket, dan
Pengadaan Konstruksi Islamic Center 1 paket. Di RSU Provinsi NTB ada 6 paket strategis berupa
pembangunan lanjutan Gedung RSU Provinsi NTB. Sementara di RSJ Prov NTB cuma ada 1 paket
strategis yakni Renovasi dan Perluasan Bangunan RSJ.
Memasuki Oktober (waktu tinggal 2,5 Bulan Efektif), masih ada 41 paket yang BELUM SELESAI LELANG
sehingga memerlukan akselerasi. Mengenai kinerja pelelangan, dari total 304 paket lelang tersebut,
sampai Triwulan III (per 30 September), jumlah paket yang belum selesai lelang relatif cukup besar
mencapai 13,49% atau sebanyak 41 paket, yang tersebar di 19 SKPD. 41 paket yang belum selesai lelang
ini nilai totalnya adalah sebesar Rp. 59,533 Milyar atau sekitar 10 persen lebih dari nilai keseluruhan
lelang tahun ini. Paket yang belum selesai lelang ini berdasar tahapannya, terdiri dari paket yang Belum
mengajukan Lelang (Rp. 4,855 Milyar), sedang dalam tahap Verifikasi Dokumen Lelang (Rp. 14,486
Milyar), dan paket yang Sedang Lelang (Rp. 40,192 Milyar).
Karena yang sedang dalam proses lelang ada 21 paket, masih tersisa 20 paket yang belum mulai lelang
(16 paket belum mengajukan lelang dan 4 paket masih verifikasi dokumen).
Besarnya jumlah paket yang belum juga selesai lelang hingga Awal Oktober ini sebanyak 41 Paket harus
mendapatkan perhatian lebih dari para Kepala SKPD bersangkutan dan Atasan Langsungnya, untuk
segera diidentifikasi masalahnya dan segera dicarikan solusi agar segera bisa diakselerasi.
Dari 20 Paket yang Belum mulai Lelang, ada 3 SKPD yang perlu Perhatian Khusus (Disbudpar, Dinas
Pertanian TPH, dan Baperpus Arsip). 20 paket yang belum mulai lelang ini tersebar di 10 SKPD.
Sementara Jumlah paket terbesar yang belum dilelang ada di Disbudpar sebanyak 6 paket (nilai Rp.
1,265 Milyar) sehingga perlu perhatian lebih. Namun demikian, meskipun jumlah paket terbesar yang
belum lelang ada di Disbudpar, dari segi nilai, 2 SKPD juga patut mendapat perhatian khusus mengingat
nilainya yang lumayan besar, yakni Dinas Pertanian TPH (1 paket/Rp. 11,471 Milyar/tahap verifikasi
dokumen) dan Baperpus dan Arsip (2 paket/Rp. 2,738 Milyar/tahap verifikasi dokumen).
6
TABEL. Paket Proyek yang Belum Selesai Lelang (Posisi 30 September 2014)
Blm Mengajukan Lelang Verifikasi Dokumen Sedang Lelang
No SKPD Jml Pkt Rp. Juta Jml Pkt Rp. Juta Jml Pkt Rp. Juta
1 Disbudpar 6 1.265
2 Dinas Perkebunan 2 979
3 Dinas Kesehatan 2 747
4 Dikpora 2 660
5 Sekretariat DPRD 2 454
6 Disnak dan Keswan 1 450
7 Badan Ketahanan Pangan 1 300
8 Baperpus dan Arsip 1 11.471
9 Dinas Pertanian dan TPH 2 2.738
10 Biro Umum 1 277

7. Ervyn Kaffah, dkk, Laporan Pemantauan Progress Kegiatan APBD NTB TA 2014 s.d Triwulan III September 2014.
FITRA NTB, Mataram, Oktober 2014.
7
11 Dinas PU 8 25.768
12 RSU 3 8.101
13 Disperindag 3 3.045
14 Disnak dan Keswan 2 1170
15 Dispenda 1 820
16 BKD Diklat 1 480
17 Diskop dan UMKM 1 358
18 Biro Organisasi 1 275
19 Bakesbang Poldagri 1 175
Jumlah 16 4.855 4 14.486 21 40.192
Sumber: diolah dari Form C, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014
Perlu perhatian khusus untuk 14 Paket yang SEDANG LELANG di 3 SKPD (Dinas PU, RSU, Disperindag).
Demikian pula, perhatian khusus harus diberikan untuk paket-paket yang sementara ini SEDANG
dilaksanakan LELANG, khususnya di 3 SKPD, yakni Dinas PU (8 paket/Rp. 25,768 Milyar), RSU (3
paket/Rp. 8,101 Milyar), dan Disperindag (3 paket/Rp. 3,045 Milyar). Perhatian khusus yang diberikan
lebih pada bagaimana agar lelang segera tuntas dan perlunya pengendalian dalam implementasinya
untuk memastikan sejumlah proyek tersebut berjalan lancar.
***