KJP merupakan salah satu program subsidi pendidikan yang memebrikan solusi bagi masyarakat kurang mampu di kota Jakarta

2. KARTU PINTAR

3. LANDASAN HUKUM
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
• PERMENDIKBUD NO. 12 tahun 2015 tentang
Program Indonesia Pintar
• Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
• Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan
• Peraturan Pemerintah tentang No. 17 tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan

4. • Modus penyelewengan dilakukan pada saat para
orang tua siswa melakukan pencairan dana
bantuan. Mulai dari mengambil tunai di beberapa
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum hingga
membeli emas
• Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemukan
adanya penyimpangan dalam penggunaan Kartu
Jakarta Pintar (KJP) setelah data dari Bank DKI
menyebutkan ada 20 transaksi yang terdeteksi
tidak sesuai aturan peruntukkan kartu

5. • Setelah dilakukan pemeriksaan kepada 16
orang.Namun, ternyata hasil pemeriksaan
menunjukan satu orang tidak terbukti
menyalahgunakan KJP karena ia menggunakan
untuk keperluan membeli bensin sebesar Rp 30
ribu
• Hingga saat ini penerima KJP tercatat
berjumlah 489.150 siswa yang terdaftar.
Sebanyak 59,67 persen atau sekitar 291.900
berasal dari sekolah negeri. Sementara 40,33
persen lainnya atau 197.250 siswa berasal dari
sekolah swasta.

6. • Para pengambil kebijakan perlu melaksanakan
dan memantau program Kartu Jakarta Pintar
(KJP) ini dengan hati-hati dan profesional.
• Untuk mengatasi permasalahan KJP yang
disebabkan karena banyaknya Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang
dimanipulasi, penulis berpendapat sebaiknya
pemerintah DKI Jakarta mewajibkan pihak
sekolah untuk dapat melakukan verifikasi
terhadap siswa yang mengusulkan SKTM
sehingga dana KJP benar-benar tepat sasaran.

7. • Pihak sekolah mengundang orang tua murid
untuk diberikan pengarahan dan diharapkan
dapat berkomunikasi dengan sekolah. Selain
itu, masyarakat yang tinggal bersama dengan si
penerima kartu diminta juga untuk mengawasi
agar penggunaan kartu pintar sesuai dengan
kebutuhan.
• Pihak sekolah dan orang tua seharusnya
mengarahkan siswa supaya dapat membuat
rancangan penggunaan dana KJP selama
setahun dan melaporkan penggunaannya ke
sekolah masing-masing setiap tiga bulan.

8. Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu program
subsidi pendidikan yang memberikan solusi bagi
masyarakat yang kurang mampu di kota Jakarta. Namun
penggunaan dana KJP rawan terhadap penyalahgunaan
baik oleh siswa maupun orang tua siswa. Menanggapi
permasalahan tersebut, pemerintah DKI Jakarta
melakukan evaluasi terhadap program KJP yaitu dengan
mengundang orang tua murid untuk diberikan
pengarahan dan diharapkan dapat berkomunikasi
dengan sekolah karena sudah seharusnya anggaran yang
disediakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta
dimanfaatkan untuk menunjang proses program belajar
mengajar.