SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
TUGAS KULIAH
TEKNIK ANALISIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL FAKULTAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2021
KELOMPOK 1
KELAS I-1
1. Mus’ab Mujahid
2. Musdalifa Masita Ode
3. Rizky R Hasan
4. Jordan Oropa
5. Melisa Marandof
6. Dimas Angga De Septin Duwiri
7. Saniy Ziyan Fasya Basir
PERUBAHAN STATUS
PERKAWINAN DAN
PEKERJAAN/PENDIDIKAN
PERUBAHAN STATUS
Data terdiri dari data yang bersifat statis dan
dinamis
Data Statis seperti Nomor Induk
Kependudukan (NIK), dan tempat tanggal
lahir,
Data dinamis seperti status perkawinan dan
domisili. Perubahan data-data dinamis
tersebut dapat dilakukan di Dinas
Kependudukan dengan membawa
kelengkapan identitas, seperti e-KTP yang
dimiliki, Kartu Keluarga, surat nikah, akta
kelahiran, ijazah, dan sebagainya.
PENCATATAN SIPIL
Pencatatan Sipil Adalah proses pembuatan catatan
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada
register catatan sipil oleh Instansi Penyelenggara
Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan kutipan akta
CARA MENGUBAH DATA DI E-KTP
Datang ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil), beberapa wilayah
sudah bisa diurus di tingkat kelurahan, tempat
domisili Anda.
Serahkan syarat-syarat yang
diperlukan ke petugas di Dinas
Dukcapil atau di kelurahan
Petugas Dinas Dukcapil atau kelurahan
akan memberikan resi untuk
pengambilan e-KTP yang sudah jadi.
Tunggu maksimal 14 hari
kerja untuk pengambilan
e-KTP baru.
Bawa e-KTP lama dan KK untuk
pengambilan e-KTP baru sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan.
1 2 3 4 5
STATUS PEKERJAAN
Untuk mengganti status pekerjaan di KTP/e-KTP,
maka Saudara harus melakukan perubahan
status pekerjaan pada KK terlebih dahulu karena
data yang ada di KTP/e-KTP menyesuaikan
dengan data yang ada di KK. untuk perubahan
status pekerjaan, Saudara bisa datang ke kantor
Kecamatan (pastinya harus ke RT&RW terlebih
dahulu untuk meminta surat pengantar, lalu ke
kantor Kelurahan, baru ke kantor Kecamatan)
STATUS
PERKAWINAN
1. Belum kawin
2. Kawin (Tercatat dan Belum Tercatat)
3. Cerai hidup
4. Cerai mati
Penjelasan terkait poin ke-3 ini adalah:
 Status Perkawinan Kawin seseorang akan dibedakan menjadi Kawin Tercatat
dan Kawin Belum Tercatat. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan apakah
penduduk sudah atau belum memiliki Surat Nikah yang dikeluarkan Kantor
Urusan Agama atau Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil.
 Jika sudah memiliki Surat Nikah atau Akta Perkawinan maka status Perkawinan
Kawin menjadi Kawin Tercatat. Jika tidak memiliki Surat Nikah atau Akta
Perkawinan, maka status Perkawinan Kawin adalah Kawin Belum Tercatat.
 Status Kawin Belum Tercatat bagi penduduk yang bukan beragama Islam dapat
dicatatkan, jika dapat menunjukkan foto kopi Surat Nikah Agama (Gereja,
Vihara, Makin) yang sudah dilegalisir.
 Bagi penduduk beragama Islam harus menunjukkan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri bahwa telah
dilaksanakan pernikahan secara agama Islam dengan melampirkan foto kopi
KTP-el masing-masing untuk pasangan yang menikah (pihak laki-laki dan pihak
perempuan), foto kopi KTP-el saksi sebanyak 2 (dua) orang dan harus
ditandatangani pemuka agama/penghulu yang menikahkan (lampirkan foto kopi
KTP-el). Surat Pernyataan berhubungan erat ketika harus dilakukan itsbat nikah.
STATUS
PERKAWINAN
 Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang
telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan
pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh
keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga
pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Bila pernikahannya secara hukum
agama adalah sah, tentunya anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut
adalah anak-anak yang sah juga.
 Sebab Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tidak dapat
menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan siri. Jadi, itsbat nikah diajukan dalam
rangka mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang statusnya
hanya sah menurut agama sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum.
 Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-
hal yang berkenaan dengan:
1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2) Hilangnya akta nikah;
3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;
4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974;
5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
PERUBAHAN STATUS
STATUS KAWIN MENJADI LAJANG
Untuk merubah status pernikahannya apabila sudah ada
putusan perceraian bisa langsung menuju kecamatan
setempat untuk pembaruan data KK nya pada kolom status
perkawinan dan bisa ajukan cetak ktp-el nya sekalian di
kecamatan
PERUBAHAN PERISTIWA PENTING
Setelah bercerai dan ingin mengubah status kawin menjadi lajang/janda/duda di KTP-
el, maka kutipan akta perceraian itu digunakan sebagai syarat penerbitan KTP-el baru. Akta cerai ini
merupakan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa penting. Nantinya, soal perubahan status
Anda di KTP-el dari kawin menjadi lajang, Anda sebagai pemilik wajib melaporkan kepada Instansi
Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian
Serupa dengan yang Anda tanyakan, dalam laman Sarana Pengaduan dan Aspirasi
Kementerian Dalam Negeri juga pernah dijelaskan soal perubahan status kawin menjadi lajang.
Terkait dengan perubahan elemen data (status janda duda/lajang), rusak, atau hilang, berdasarkan
Pasal 64 ayat (8) UU 24/2013 penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi
Pelaksana (Disdukcapil) untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
Jadi Intinya :
1. Perubahan status dari lajang-kawin : Akta perkawinan/ surat keterangan sudah menikah
2. Perubahan status dari menikah-duda/janda : Akta perceraian atau surat putusan pengadilan
yang menyatakan sudah bercerai dan akta kematian jika salah satu pasangan meninggal.
THANKS FOR
ATTENTION

More Related Content

Similar to tUGAS TEKNIS ANALISIS DUKCAPIL.pptx

MATERI PENJELASAN PENDAFTRAN PENDUDUK.pptx
MATERI PENJELASAN PENDAFTRAN PENDUDUK.pptxMATERI PENJELASAN PENDAFTRAN PENDUDUK.pptx
MATERI PENJELASAN PENDAFTRAN PENDUDUK.pptxdisdukcapil9
 
FormuQSOPZKWOPQK,S[PSL[WLQWS][lir-F2-01.pdfJKDHNJQKWXNLQJKWX
FormuQSOPZKWOPQK,S[PSL[WLQWS][lir-F2-01.pdfJKDHNJQKWXNLQJKWXFormuQSOPZKWOPQK,S[PSL[WLQWS][lir-F2-01.pdfJKDHNJQKWXNLQJKWX
FormuQSOPZKWOPQK,S[PSL[WLQWS][lir-F2-01.pdfJKDHNJQKWXNLQJKWXsawaluddin7
 
Sosialisasi PDIP 29-30 Nov 2021 (1).pptx
Sosialisasi PDIP 29-30 Nov 2021 (1).pptxSosialisasi PDIP 29-30 Nov 2021 (1).pptx
Sosialisasi PDIP 29-30 Nov 2021 (1).pptxflatcomlombok
 
Kelmpk.2 ''Mengidentifikasi data dan dokumen kepend.pptx
Kelmpk.2 ''Mengidentifikasi data dan dokumen kepend.pptxKelmpk.2 ''Mengidentifikasi data dan dokumen kepend.pptx
Kelmpk.2 ''Mengidentifikasi data dan dokumen kepend.pptxI414MohSaputraTambor
 
Akibat hukum kawin tidak tercatat
Akibat hukum kawin tidak tercatatAkibat hukum kawin tidak tercatat
Akibat hukum kawin tidak tercatatsuberia suberia
 
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS DAN
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS DANIZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS DAN
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS DANagungdal1
 
Proses pendaftaran-pindah-datang-penduduk
Proses pendaftaran-pindah-datang-pendudukProses pendaftaran-pindah-datang-penduduk
Proses pendaftaran-pindah-datang-pendudukEviana Sulistianingrum
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanPutri Marlina
 
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdfSE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdfLuddyPatra2
 
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara UmumSistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara UmumMel Saja
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanTeddy Mulyana
 
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatanBuku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatanAntonius Psb
 
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS KesehatanBuku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS KesehatanBPJS Kesehatan RI
 

Similar to tUGAS TEKNIS ANALISIS DUKCAPIL.pptx (20)

MATERI PENJELASAN PENDAFTRAN PENDUDUK.pptx
MATERI PENJELASAN PENDAFTRAN PENDUDUK.pptxMATERI PENJELASAN PENDAFTRAN PENDUDUK.pptx
MATERI PENJELASAN PENDAFTRAN PENDUDUK.pptx
 
FormuQSOPZKWOPQK,S[PSL[WLQWS][lir-F2-01.pdfJKDHNJQKWXNLQJKWX
FormuQSOPZKWOPQK,S[PSL[WLQWS][lir-F2-01.pdfJKDHNJQKWXNLQJKWXFormuQSOPZKWOPQK,S[PSL[WLQWS][lir-F2-01.pdfJKDHNJQKWXNLQJKWX
FormuQSOPZKWOPQK,S[PSL[WLQWS][lir-F2-01.pdfJKDHNJQKWXNLQJKWX
 
Kua mogok1
Kua mogok1Kua mogok1
Kua mogok1
 
Kartu Keluarga
Kartu KeluargaKartu Keluarga
Kartu Keluarga
 
Sosialisasi PDIP 29-30 Nov 2021 (1).pptx
Sosialisasi PDIP 29-30 Nov 2021 (1).pptxSosialisasi PDIP 29-30 Nov 2021 (1).pptx
Sosialisasi PDIP 29-30 Nov 2021 (1).pptx
 
Kelmpk.2 ''Mengidentifikasi data dan dokumen kepend.pptx
Kelmpk.2 ''Mengidentifikasi data dan dokumen kepend.pptxKelmpk.2 ''Mengidentifikasi data dan dokumen kepend.pptx
Kelmpk.2 ''Mengidentifikasi data dan dokumen kepend.pptx
 
File 38
File 38File 38
File 38
 
Akibat hukum kawin tidak tercatat
Akibat hukum kawin tidak tercatatAkibat hukum kawin tidak tercatat
Akibat hukum kawin tidak tercatat
 
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS DAN
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS DANIZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS DAN
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS DAN
 
Proses pendaftaran-pindah-datang-penduduk
Proses pendaftaran-pindah-datang-pendudukProses pendaftaran-pindah-datang-penduduk
Proses pendaftaran-pindah-datang-penduduk
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
Petunjuk Isian F2.01.pdf
Petunjuk Isian F2.01.pdfPetunjuk Isian F2.01.pdf
Petunjuk Isian F2.01.pdf
 
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdfSE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
 
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara UmumSistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
 
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanSeri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
Fkpm tkib
Fkpm tkibFkpm tkib
Fkpm tkib
 
Kependudukan
KependudukanKependudukan
Kependudukan
 
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatanBuku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
Buku panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan
 
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS KesehatanBuku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Recently uploaded (13)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

tUGAS TEKNIS ANALISIS DUKCAPIL.pptx

  • 1. TUGAS KULIAH TEKNIK ANALISIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FAKULTAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2021
  • 2. KELOMPOK 1 KELAS I-1 1. Mus’ab Mujahid 2. Musdalifa Masita Ode 3. Rizky R Hasan 4. Jordan Oropa 5. Melisa Marandof 6. Dimas Angga De Septin Duwiri 7. Saniy Ziyan Fasya Basir PERUBAHAN STATUS PERKAWINAN DAN PEKERJAAN/PENDIDIKAN
  • 3. PERUBAHAN STATUS Data terdiri dari data yang bersifat statis dan dinamis Data Statis seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan tempat tanggal lahir, Data dinamis seperti status perkawinan dan domisili. Perubahan data-data dinamis tersebut dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dengan membawa kelengkapan identitas, seperti e-KTP yang dimiliki, Kartu Keluarga, surat nikah, akta kelahiran, ijazah, dan sebagainya.
  • 4. PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil Adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Penyelenggara Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan kutipan akta
  • 5. CARA MENGUBAH DATA DI E-KTP Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), beberapa wilayah sudah bisa diurus di tingkat kelurahan, tempat domisili Anda. Serahkan syarat-syarat yang diperlukan ke petugas di Dinas Dukcapil atau di kelurahan Petugas Dinas Dukcapil atau kelurahan akan memberikan resi untuk pengambilan e-KTP yang sudah jadi. Tunggu maksimal 14 hari kerja untuk pengambilan e-KTP baru. Bawa e-KTP lama dan KK untuk pengambilan e-KTP baru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 1 2 3 4 5
  • 6. STATUS PEKERJAAN Untuk mengganti status pekerjaan di KTP/e-KTP, maka Saudara harus melakukan perubahan status pekerjaan pada KK terlebih dahulu karena data yang ada di KTP/e-KTP menyesuaikan dengan data yang ada di KK. untuk perubahan status pekerjaan, Saudara bisa datang ke kantor Kecamatan (pastinya harus ke RT&RW terlebih dahulu untuk meminta surat pengantar, lalu ke kantor Kelurahan, baru ke kantor Kecamatan)
  • 7. STATUS PERKAWINAN 1. Belum kawin 2. Kawin (Tercatat dan Belum Tercatat) 3. Cerai hidup 4. Cerai mati Penjelasan terkait poin ke-3 ini adalah:  Status Perkawinan Kawin seseorang akan dibedakan menjadi Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan apakah penduduk sudah atau belum memiliki Surat Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama atau Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil.  Jika sudah memiliki Surat Nikah atau Akta Perkawinan maka status Perkawinan Kawin menjadi Kawin Tercatat. Jika tidak memiliki Surat Nikah atau Akta Perkawinan, maka status Perkawinan Kawin adalah Kawin Belum Tercatat.  Status Kawin Belum Tercatat bagi penduduk yang bukan beragama Islam dapat dicatatkan, jika dapat menunjukkan foto kopi Surat Nikah Agama (Gereja, Vihara, Makin) yang sudah dilegalisir.  Bagi penduduk beragama Islam harus menunjukkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri bahwa telah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam dengan melampirkan foto kopi KTP-el masing-masing untuk pasangan yang menikah (pihak laki-laki dan pihak perempuan), foto kopi KTP-el saksi sebanyak 2 (dua) orang dan harus ditandatangani pemuka agama/penghulu yang menikahkan (lampirkan foto kopi KTP-el). Surat Pernyataan berhubungan erat ketika harus dilakukan itsbat nikah.
  • 8. STATUS PERKAWINAN  Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Bila pernikahannya secara hukum agama adalah sah, tentunya anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak-anak yang sah juga.  Sebab Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan siri. Jadi, itsbat nikah diajukan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang statusnya hanya sah menurut agama sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum.  Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan: 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya akta nikah; 3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  • 9. PERUBAHAN STATUS STATUS KAWIN MENJADI LAJANG Untuk merubah status pernikahannya apabila sudah ada putusan perceraian bisa langsung menuju kecamatan setempat untuk pembaruan data KK nya pada kolom status perkawinan dan bisa ajukan cetak ktp-el nya sekalian di kecamatan
  • 10. PERUBAHAN PERISTIWA PENTING Setelah bercerai dan ingin mengubah status kawin menjadi lajang/janda/duda di KTP- el, maka kutipan akta perceraian itu digunakan sebagai syarat penerbitan KTP-el baru. Akta cerai ini merupakan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa penting. Nantinya, soal perubahan status Anda di KTP-el dari kawin menjadi lajang, Anda sebagai pemilik wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian Serupa dengan yang Anda tanyakan, dalam laman Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kementerian Dalam Negeri juga pernah dijelaskan soal perubahan status kawin menjadi lajang. Terkait dengan perubahan elemen data (status janda duda/lajang), rusak, atau hilang, berdasarkan Pasal 64 ayat (8) UU 24/2013 penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Disdukcapil) untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Jadi Intinya : 1. Perubahan status dari lajang-kawin : Akta perkawinan/ surat keterangan sudah menikah 2. Perubahan status dari menikah-duda/janda : Akta perceraian atau surat putusan pengadilan yang menyatakan sudah bercerai dan akta kematian jika salah satu pasangan meninggal.