Dokumen ini membahas penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah di Jawa Barat. Terdapat hierarki pengelolaan PAI dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Jumlah guru PAI masih belum merata dan banyak yang belum memiliki sertifikasi. Jumlah pengawas PAI juga masih kurang dari yang dibutuhkan. Diharapkan peningkatan kompetensi pengawas dan pengangkatan pengawas oleh pemerintah

1. PENYELENGGARAAN PAI DI SEKOLAH
Disampaikan pada Rapat Koordinasi
di Aula Disdik Jabar, 27 Januari 2015
H.A.BUCHORI
Kepala Kanwil Kemenag Jabar

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Direktorat Pendidikan
Agama Islam pada
Sekolah
Direktorat Pendidikan
Madrasah
Direktorat
Pendidikan Diniyah
dan Pondok
Pesantren
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
ISLAM DI KEMENTERIAN AGAMA

3. Pusat
• Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
• Direktur  esselon II
Kanwil
• Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah
• Kepala Bidang  Esselon III
Kab/Kota
• Seksi Pendidikan Agama Islam
• Kepala Seksi  Esselon IV
HIERARKI PENGELOLA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA
SEKOLAH

4. GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI JAWA
BARAT
JENJANG LEMBAGA GURU PAI
TK/PAUD 5,686 1,325
SD/SDLB 18,378 19,099
SMP/SMPLB 4,233 4,489
SMA/SMK 3,277 3,202
JUMLAH 28,159
* Sebaran GPAI banyak yang tidak merata
* GPAI di Jenjang TK/PAUD kebanyakan tidak memiliki SK
sebagai GPAI

5. SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS PAI
STATUS
Sertifikasi
Sudah Proses Jumlah
1 PNS Kemenag 1.620 51 1.671 6,38%
2 PNS Pemda 13.830 1.932 15.762 60,22%
3 Bukan PNS 3.229 5.472 8.701 33,2%
4 Pengawas PAI 284 284 Selesai
Belum Sertifikasi 1.981
1. Anggaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI se-Jabar
tahun 2015 adalah Rp 832.010.760.000
2. Sebab belum sertifikasi
* Belum memenuhi persyaratan seperti masa kerja
* Guru bukan PNS di sekolah negeri tidak memiliki SK dari
Bupati/Walikota atau pejabat berwenang yang ditunjuk setingkat
esselon II

6. PENGAWAS PAI
1 DIANGKAT OLEH
KEMENAG
232 82%
2 DIANGKAT OLEH PEMDA 52 18%
JUMLAH 284
KEBUTUHAN PENGAWAS PAI *)
1 TK/PAUD (1:60) 22
2 SD/SDLB (1:60) 318
3 SMP/SMPLB (1:40) 112
4 SMA (1:40) 35
5 SMK (1:40) 45
JUMLAH 533
KEKURANGAN 249
*) Ada perbedaan beban kerja Pengawas. Pada PMA 2/2012 beban
kerjanya membina 20 GPAI, sedangkan di Permenpan 20, beban
kerjanya 60 untuk SD dan 40 untuk SMP/A/K

7. PROBLEMATIKA PENGAWAS PAI DAN HARAPAN
1. Masih kurang, baru terpenuhi 53%. Penyebabnya :
1. GPAI dibawah naungan Kemenag masih kurang karena
sudah lama tidak ada rekrutmen
2. GPAI dibawah naungan Kemenag yang ada banyak yang
tidak bisa memenuhi persyaratan untuk jadi pengawas PAI
antara lain masa kerja dan sertifikat
3. Kebanyakan Pemda, walau sudah mengangkat GPAI, tidak
mau mengangkat Pengawas PAI dengan berbagai alasan
4. Kompetensi kepengawasan masih harus ditingkatkan
2. Harapan
1. Pemda menggunakan peluang pengangkatan pengawas PAI
sesuai PMA 2/2012
2. Peningkatan kompetensi pengawas dilakukan bersama,
sesuai kewenangan masing-masing.

8. KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PAI
1. Pentas (dulu Sapta Lomba) PAI, dilaksanakan setiap tahun dan
berjenjang, mulai tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan
nasional. Apresiasinya, termasuk dari masyarakat, sangat baik.
Kendalanya, anggaran/bantuan dari Kanwil masih tidak bisa
memenuhi secara keseluruhan
2. Apresiasi (pemilihan) GPAI dan Pengawas PAI teladan serta
Sekolah Unggulan PAI. Mohon dorongan dan support dari semua
pihak, agar tiap kab/kota memiliki perwakilan min satu untuk tiap
jenjang.
3. Bimtek implementasi K-13 tahun 2015 bagi 4.500 GPAI se-Jabar,
dilaksanakan oleh kemenag kab/kota dengan pendampingan dari
Kanwil
4. Penerbitan kisi-kisi dan master soal untuk USBN (Ujian sekolah
berstandar nasional) mapel PAI tahun 2015 sebagai upaya
peningkatan kualitas PAI.
5. Pembinaan dan Pengembangan Rohis
6. Pembelajaran PAI pada Ramadhan melalui Gerakan Cinta al-
Qur’an.

9. TERIMA KASIH