Regulasi penyiaran terus diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Proses perizinan penyiaran masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketersediaan spektrum frekuensi. Potensi bisnis penyiaran besar dengan adanya sistem stasiun jaringan untuk mendukung lembaga penyiaran lokal.

1. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIA
REPUBLIK INDONESIA
UPDATE REGULASI DAN BISNIS PENYIARAN
Jakarta, 5 Mei 2011
DIREKTORAT PENYIARAN
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN
INFORMATIKA

2. PROGRES PERIZINAN PENYIARAN
NO JENIS JUMLAH YANG SUDAH YANG DALAM
LEMBAGA PEMOHON DISETUJUI DITOLAK PROSES
PENYIARAN (IPP PRINSIP &
TETAP)
1 RADIO
a. LPP 135 33 2 100
b. LPS 2087 1250 168 669
c. LPK 586 71 29 486
Total 2808 1354 199 1255
2 TELEVISI
a. LPP 24 8 3 13
b. LPS 624 268 54 302
c. LPK 176 113 12 51
d. LPB 34 7 8 19
Total 858 396 77 385
2

3. KLASIFIKASI DAERAH EKONOMI MAJU (DEM)
& DAERAH EKONOMI KURANG MAJU (DEKM)
(Permen Kominfo No. 39 tahun 2008)
q Daerah Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia diklasifikasikan
dalam :
Ø Daerah Ekonomi Maju (DEM)
o Terdiri atas 22 provinsi dan 271 kab/kota
Ø Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM)
o Terdiri atas 10 provinsi dan 150 kab/kota
q Indeks Potensi dan kemajuan suatu daerah merupakan Komposit
Indeks dari:
Ø Indeks Geografis
Ø Indeks Demografi
Ø Indeks Pembangunan Manusia
Ø Indeks Ekonomi
Ø Indeks Bisnis
q Klasifikasi daerah diatas digunakan untuk, antara lain :
Ø Penentuan besaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran
Ø Penentuan jangkauan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)
o Maks 80% di DEM
3
o Min 20% di DEKM

4. INDEKS PELUANG USAHA PENYIARAN (IPUP)
(Permen Kominfo No. 47 tahun 2009)
q Indeks Peluang Usaha Penyiaran dikelompokan dalam :
Ø Sangat Besar : (52 kab/kota)
Ø Besar : (55 kab/kota)
Ø Sedang : (225 kab/kota)
Ø Kecil : (124 kab/kota)
Ø Sangat Kecil : (35 kab/kota)
q Indeks Peluang Usaha Penyiaran merupakan Komposit indeks
dari :
Ø Indeks Demografis
Ø Indeks Ekonomi
Ø Indeks Sarana dan Prasarana
Ø Indeks Geografis
Ø Indeks Pembangunan Manusia
q Indeks diatas digunakan antara lain sebagai dasar
pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran
4 sebagaimana diatur dalam permen Kominfo No. 28 tahun

5. WILAYAH
YG
KETERSEDIAAN
KANAL
FREKUENSINYA
SUDAH
PADAT
(TERTUTUP)
n Saat ini ketersediaan kanal frekuensi di beberapa wilayah
khsususnya di Ibukota Provinsi dan kota-kota besar lainnya
sudah padat (penuh), mengacu pada Rencana Induk (Master
plan) frekuensi radio siaran FM dan Televisi Siaran.
n Wilayah layanan siaran yang sudah padat sesuai Surat Dirjen
Postel No. 610/P/DJPT.4/KOMINFO/04/20010, meliputi :
– Radio (18 Ibu kota Provinsi dan 111 kab/kota)
– Televisi (20 Ibu kota Provinsi dan 76 kab/kota)
n Untuk wilayah yang padat tersebut tidak dimungkin lagi
(tertutup) untuk pendirian radio dan televisi baru.
5

6. PERAN MEDIA PENYIARAN
Belanja Iklan Media (Televisi)
6 Sumber : AGB Nielsen Media Research

7. PERAN MEDIA
PERBANDINGAN BELANJA IKLAN TV DAN
PDB SEKTOR KOMUNIKASI (Rp. Milyar)
180,000 170,790.8
160,000
140,943.4
140,000
114,289.8
120,000
100,000 88,753.5 Belanja Iklan TV
PDB Sektor Komunikasi
80,000 70,427.6
60,000 53,981.7
40,000 29,887
26,200
20,510 23,121
15,079 17,511
20,000
- Pendapatan belanja
2004 2005 2006 2007 2008 2009
iklan TV memiliki
PDB 2,295,826.2 2,774,281.1 3,339,216.8 3.950,893.2 4,951,356.7 5,613,441.7 kontribusi kepada
7 PDB rata-rata sekitar
1%

8. PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
DIGITALISASI SISTEM PENYIARAN
Mengapa beralih ke Digital ?
• Efesiensi frekuensi, 1 kanal TV analog = s/d 8 Program Digital
(membuka peluang penambahan lembaga penyiaran baru)
• Kualitas gambar dan suara yang lebih baik
• Konvergensi dengan aplikasi lain (handphone, komputer, dll)
Progress
• Penetapan standar digital :
ü DVB-T, untuk penerimaan tetap TV terestrial
ü DAB family, untuk radio digital
• Uji coba lapangan DVB-T tahun 2009 dan 2010 di Jabodetabek,
Surabaya dan Batam serta uji coba Mobile TV tahun 2009 di
Jabodetabek.
• Penetapan Permen No. 39/2009 tentang Kerangka dasar
penyelenggaraan Penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap
tidak berbayar
8

9. PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
9

10. PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
PENYELENGGARAAN IPTV
Kenapa IPTV ?
q Merubah pola trafik internet yang saat ini lebih banyak mengalir ke luar
negeri (sekitar 80%) menjadi dominan mengalir ke dalam negeri.
q Sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan konten dalam negeri.
q Meningkatkan kecerdasan masyarakat.
q Meningkatkan efisiensi pemanfaatan jaringan kabel sehingga
diharapkan dapat meningkatkan investasi untuk pembangunan jaringan
tetap lokal.
Definisi IPTV :
q Teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk
siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang
disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang
dijamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, dan
mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan
secara 2 (dua) arah atau interaktif dan real time dengan
menggunakan pesawat televisi standar dan/atau alat
10
telekomunikasi yang menggunakan media audio visual.

11. PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN IPTV
(Permen No. 11 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Layanan IPTV)
UU NO. 32/2002
Tentang Penyiaran
IPTV
UU NO. 11/2008
UU NO. 36/1999 Tentang Informasi
Tentang dan Transaksi
Telekomunikasi Elektronik
11
11

12. PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
LAYANAN IPTV
ü Layanan penyiaran, termasuk layanan Pay per View
ü Layanan multimedia (Video On Demand, Games on Demand, Music
on Demand, News on Demand, dll)
ü Layanan transaksi elektronik (TV Shopping, dll)
ü Layanan akses internet (News Portal, dll)
TV Live Broadcast Time Shift TV Video on Demand
12 Widget Application TV Shopping Games on Demand
(News Portal)

13. SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ)
PRINSIP DASAR SSJ
Diversity of
Content
SSJ
Diversity of
Ownership

14. PERAN SSJ DALAM MEMBERDAYAKAN
LEMBAGA PENYIARAN LOKAL
1. Tersebarnya kepemilikan dan konten
penyiaran secara merata di setiap daerah.
2. Pemberdayaan sumber daya lokal
(budaya, SDM, modal, dll).
3. Berkembangnya industri lokal yang terkait
dengan bidang penyiaran (PH, artis lokal,
iklan lokal, dll).
4. Adanya keseimbangan informasi antar
daerah serta antara pusat dengan daerah.

15. PELUANG/POTENSI BISNIS PENYIARAN
n Indonesia memilki potensi pasar yang besar dengan
jumlah populasi lebih dari 230 juta
n Kondisi geografis Indonesai yang tersebar memerlukan
media untuk penyebaran informasi
n Potensi Iklan di media elektronik (radio & TV) masih
dominan dibandingkan dengan media cetak
n Perkembangan teknologi dengan sistem penyiaran
digital, memungkinkan penggunaan frekuensi lebih
efesien sehingga peluang timbulnya lembaga penyiaran
baru
n Perkembangan teknologi IPTV memungkinkan layanan
konvergensi yang bersifat interaktif
n Dengan Penerapan SSJ memungkinkan tumbuhnya
lembaga penyiaran lokal sehingga ikut mendorong
berkembangnya industri lokal
15

16. TANTANGAN BISNIS PENYIARAN
n SDM di bidang penyiaran khususnya di daerah
masih terbatas dan kurang profesional.
n Regulasi penyiaran saat ini yang belum mampu
mengakomodasi secara penuh terhadap
perkembangan teknologi.
n Ketersediaan spektrum frekuensi yang terbatas.
n Masih terdapat lembaga-lembaga penyiaran
terutama di daerah yang bersiaran tanpa izin
sehingga mengganggu persaingan usaha di bidang
penyiaran.
n Proses perizinan yang masih belum dapat
diselesaikan secara optimal karena panjangnya
prosedur perizinan penyiaran yang melibatkan
instansi terkait yaitu KPI/KPID dan Pemda.
16

17. UPDATE REGULASI PENYIARAN
n Peraturan Menteri Kominfo No. 28/P/M.KOMINFO/09/2008
tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan
Penyelenggaraan Penyiaran
n Peraturan Menteri Kominfo No. 39/P/M.KOMINFO/12/2008
tentang DEM dan DEKM dalam Penyelenggaraan Penyiaran
n Peraturan Menteri Kominfo No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009
tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi
Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-to-
Air).
n Peraturan Menteri Kominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009
tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun
Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi.
n Peraturan Menteri Kominfo No. 47/P/M.KOMINFO/11/2009
tentang Indeks Peluang Usaha Penyiaran
n Peraturan Menteri KominfoNo. 11/PER/M.KOMINFO/07/2010
tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet
(Internet Protocol Television/ IPTV) 1

18. REGULASI DALAM PROSES PENYUSUNAN
n RPM tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif
n RPM tentang Penyelenggaraan LPK
n RPM tentang Penyelenggaraan LPB
n RPM tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan
Data Perizinan Penyiaran
1

19. REVISI UU PENYIARAN
• Tujuan Revisi : Tujuan dari revisi UU Penyiaran adalah
untuk lebih terjaminnya kepastian berusaha, kepastian
hukum, kepastian tanggung jawab Lembaga Penyiaran
dalam rangka membangun jati diri bangsa (nation and
character building), serta memberikan pemahaman yang
benar kepada masyarakat mengenai Penyiaran.
• Sasaran Revisi :
a. Penyempurnaan ketentuan yang sudah diatur dalam UU
32/2002
b. Penambahan ketentuan baru untuk mengakodomasi
hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam UU
32/2002
1

20. Terima Kasih
www.kominfo.go.id
20