1. PENGHARMONISASIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DR. DHAHANA PUTRA
Plt. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
2. DASAR
HUKUM
1. Pasal 47 ayat (3), 54 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (2) UU 12/2011:
Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden,
RPP, dan RPerpres dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
2. Pasal 46 ayat (3):
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang
berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang
legislasi.
3. Pasal 58 ayat (2):
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD
Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
4. Pasal 63:
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. DASAR HUKUM YANG LEBIH TEKNIS (1)
1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
2. Peraturan Menkumham Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan
Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaannya.
4. 4. Peraturan Menkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-
undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang
Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Menkumham Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan
Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari
Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan
Perundang-undangan.
DASAR HUKUM YANG LEBIH TEKNIS (2)
5. • Tahun 2021
No. Rancangan (2021) Jumlah
1 Rancangan Undang-Undang 15
2 Rancangan Peraturan
Pemerintah
150
3 Rancangan Peraturan Presiden 147
Total 312
• Tahun 2022
No. Rancangan (2022) Jumlah
1 Rancangan Undang-Undang 6
2 Rancangan Peraturan
Pemerintah
39
3 Rancangan Peraturan
Presiden
73
Total 118
REKAPITULASI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH
DIHARMONISASIKAN
TAHUN 2021 dan 2022
6. No. Tahun Jumlah
1 Tahun 2021 844
2 Tahun 2022 (sd bulan Juni) 524
Total 1368
DATA PERMOHONAN HARMONISASI RANCANGAN
PERATURAN MENTERI/PERATURAN NON
KEMENTERIAN/PERATURAN LPNK
7. TUGAS DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang
peraturan perundang-undangan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
8. PENGERTIAN
PENGHARMONISASIAN
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pengharmonisasian PUU
adalah upaya, kegiatan, atau
proses penyelarasan suatu
rancangan peraturan
perundang-undangan baik dari
aspek substansi maupun
teknik penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, sehingga
Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk:
A. tidak tumpang tindih dan
bertentangan dengan
peraturan perundang-
undangan lain
B. tersusun secara
runtun, sistematis, dan
logis; dan
C. mudah dipahami,
tersusun dalam kalimat
yang jelas, singkat, dan
lugas
sebagai bagian dari satu
kesatuan utuh sistem
peraturan perundang-
undangan dalam kerangka
sistem hukum nasional.
9. PENGHARMONISASIAN SEBAGAI BAGIAN DARI
TAHAPAN FORMAL PEMBENTUKAN PUU
Nama Perencanaan Penyusunan Pembahasan
di DPR/DPRD
Pengesahan/
Penetapan
Pengundangan
UU √ √ √ √ (Pengesahan) √
Perpu - √ - √ (Penetapan) √
PP dan Perpres √ √ - √ (Penetapan) √
Perda √ √ √ √ (Penetapan) √
1. Pembentukan PAK
2. Rapat PAK
3. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi
Peraturan
Menteri/
Lembaga
√ √ - √ (Penetapan) √
10. PELAKSANAAN
PENGHARMONISASIAN
RPUU
Menteri Hukum dan
HAM bertindak selaku
koordinator
pengharmonisasian
rancangan peraturan
perundang-undangan
(RUU, RPP, dan R
Perpres)
Pengharmonisasian
Peraturan
Menteri/Lembaga oleh
Perancang Peraturan
Perundang-undangan
dilaksanakan oleh
Tim/Pokja
Pengharmonisasian di
bawah koordinasi
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan
Pelaksanaan pengharmonisasian di
Kemenkumham diselenggarakan
oleh Direktorat Jenderal Peraturan
Peraturan Perundang-undangan
pada unit kerja:
a. Direktorat Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan I
b. Direktorat Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II
13. TAHAPAN PENGHARMONISASIAN
PERATURAN MENTERI/LEMBAGA
Permohonan Tertulis dari
Pemrakarsa kepada Menteri
melalui Dirjen PP
Dirjen menugaskan
Perancang (Pokja) untuk
mengharmonisasikan
Rapat Pengharmonisasian
(Kemenkumham,
Pemrakarsa, dan Lembaga
Pemerintah atau instansi
terkait)
Penyampaian kembali
rancangan yang telah
diharmonisasikan oleh
Dirjen PP kepada
Pemrakarsa
Dalam hal pengharmonisasian
membahas isu krusial, Direktur
Jenderal mengoordinasikan dan
memimpin rapat
Pengharmonisasian dan dapat
menunjuk Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama di bidang
peraturan perundang-undangan
15. 2
Konsepsi beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang
disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk
diharmonisasikan belum sepenuhnya mencapai kesepakatan sebagai
suatu konsepsi yang utuh dan bulat, yang seharusnya diperoleh pada
tahap pembahasan di tingkat Panitia Antarkementerian (PAK)
Perwakilan kementerian/lembaga dalam rapat harmonisasi
rancangan peraturan perundang-undangan sering berganti-ganti
atau tidak berkompeten dalam mengambil keputusan atau tidak
melaporkan hasil rapat kepada pimpinannya, sehingga
menyebabkan proses harmonisasi rancangan peraturan
perundang-undangan berlangsung lama atau terhambat
1
2
16. 4
5
Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan belum memenuhi
persyaratan administratif sehingga menyebabkan proses pengharmonisasian
berlangsung relatif lebih lama.
Materi rancangan peraturan perundang-undangan kadang terdapat irisan
kewenangan antar instansi kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian sehingga sulit dalam menemukan kesepakatan atas substansi
rancangan peraturan perundang-undangan.
3 Kementerian/lembaga kurang/belum memiliki sumber daya manusia
Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang
memadai untuk mendukung tugas penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan pada setiap tahap pembentukan rancangan
peraturan perundang-undangan.
17. 2
3
Keterwakilan K/L melalui keanggotaan PAK yang dibuat dari pemrakarsa
merupakan perwakilan yang terkait dengan irisan substansi dan pejabat
yang kompeten dalam mengambil keputusan dan tindak lanjutnya melapor
kepada pimpinannya sehingga proses harmonisasi menjadi cepat.
Untuk mendukung tugas penyusunan RPUU pada setiap tahap
pembentukan PUU, sudah seharusnya K/L memiliki SDM pejabat
fungsional perancang yang memadai
1 Substansi yang akan di harmonisasikan semestinya sudah di lakukan
pembahasan secara intens dan komprehensif pada tahap pembahasan
di tingkat PAK, sehingga tercapai kesepakatan sebagai suatu
konsepsi yang utuh dan bulat.
18. 5
Dalam pelaksanaan penyusunan PUU sudah seharusnya materi muatan
yang ada irisan kewenangan antar instansi K/L sudah dilakukan pada
tahap PAK sehingga menemukan kesepakatan antar substansi RUU
tersebut.
4 Lingkup pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka
pengharmonisasian sebaiknya K/L harus memperhatikan
persyaratan administratif yang di atur sesuai ketentuan PUU.
