metode pengelolahan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat

1. PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT
JAWA TIMUR
Oleh:
ASMANIYAH

2. LATAR BELAKANG
 Meningkatnya tuntutan masyarakat akan
pelayanan yang bermutu;
 Tingginya inflasi pelayanan kesehatan;
 Perkembangan teknologi kesehatan yang
semakin canggih;
 Pola penyakit semakin beragam dan komplek
seiring terjadinya transisi epidemiologis dan
demografis;
 Masih banyaknya biaya pelayanan kesehatan
yang tidak logis;

3. DASAR HUKUM
 PANCASILA; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.PANCASILA; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Amandemen UUD 1945 pasal 28 H ayat (1)Amandemen UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) hak kesehatan,hak kesehatan, pasal 34 ayatpasal 34 ayat
(1), (2) dan (3) jaminan atas pelayanan kesehatan(1), (2) dan (3) jaminan atas pelayanan kesehatan
 UU No.36 tahun 2oo9 tentang Kesehatan Pasal 65 kesehatan milik semuaUU No.36 tahun 2oo9 tentang Kesehatan Pasal 65 kesehatan milik semua
orangorang
 UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan SosialUU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 UU N0 25 tahun 2009 pasal 31 a&c tentang Biaya/tarif Layanan PublikUU N0 25 tahun 2009 pasal 31 a&c tentang Biaya/tarif Layanan Publik
 Adanya penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 31 Agustus 2005Adanya penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 31 Agustus 2005
yang mengabulkan permohonan yudisial review atas UU No. 40/2004yang mengabulkan permohonan yudisial review atas UU No. 40/2004
tentang SJSN pasal 5 ayat (1), (3) dan ayat (4) serta pasal 52, dengantentang SJSN pasal 5 ayat (1), (3) dan ayat (4) serta pasal 52, dengan
amar putusan Pemerintah Daerah (pemda) memiliki hak untuk membentukamar putusan Pemerintah Daerah (pemda) memiliki hak untuk membentuk
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan peluang untukBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan peluang untuk
mendorong setiap Provinsi, Kabupaten atau Kota membuat PERDA danmendorong setiap Provinsi, Kabupaten atau Kota membuat PERDA dan
menjalankan asuransi kesehatan masyarakat.menjalankan asuransi kesehatan masyarakat.
 Perkemenkeu No.2 tahun 1992 tentang AsuransiPerkemenkeu No.2 tahun 1992 tentang Asuransi
 Perda Jatim No.4 tahun 2008 tentang sistem jaminan kesehatan daerah diPerda Jatim No.4 tahun 2008 tentang sistem jaminan kesehatan daerah di
Jawa TimurJawa Timur

4. KEBUTUHAN SOSIAL
 Menjamin terselenggaranya sistem pelayananMenjamin terselenggaranya sistem pelayanan
kesehatan, pendidikan dan ekonomikesehatan, pendidikan dan ekonomi..
 Kebutuhan sosial yang mendesak dan sangatKebutuhan sosial yang mendesak dan sangat
emergensi adalah kesehatanemergensi adalah kesehatan..
 Health is everything, without health everything isHealth is everything, without health everything is
nothing. And “health for all”nothing. And “health for all”
 Dari 1,4 juta masyarakat miskin di JATIM sangat
membutuhkan support dalam layanan kesehatan
mengingat biaya kesehatan dari hari ke hari
semakin tidak terjangkau dan tidak rasional

5. JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL
(JKN)
Terdiri dari:Terdiri dari:
 Jaminan Kesehatan (JK)Jaminan Kesehatan (JK)
 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 Jaminan Kematian (JKm)Jaminan Kematian (JKm)

6. KESEHATAN PERORANGAN
 UnpredictableUnpredictable
 Asimetry informasiAsimetry informasi
 Mahal karena perlu teMahal karena perlu tekknologinologi
 Terjadi fraud dan abuseTerjadi fraud dan abuse
 Maka diatasi dengan asuransiMaka diatasi dengan asuransi
sosial/gotong royong di masyarakatsosial/gotong royong di masyarakat