RUU Ekonomi Syariah diperlukan untuk memperkuat regulasi ekonomi syariah yang sudah ada, mengatur hal-hal strategis yang belum diatur, dan membentuk badan eksekusi dan pengawasan ekonomi syariah nasional. RUU ini dapat berupa undang-undang umum atau khusus untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor syariah.

1. Urgensi RUU Ekonomi Syariah
Prof. Dr. Bustanul Arifin
barifin@uwalumni.com
Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF
Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS)
FGD IAEI-BI-KEKS “Urgensi RUU Syariah dan Kontribusinya dalam Perekonomian”, 4 September 2020

2. Sistematika Pembahasan
1. Pengantar: Kontraksi perekonomian makin dalam
2. RPJM 2020-2024: Transformasi ekonomi agak berat
3. Senjang ekosistem ekonomi syariah: Terkendala Covid19?
4. Kinerja ekonomi dan sosial juga semakin berat
5. Penutup: Opsi inklusi dalam RUU Ekonom Syariah

3. Kontaksi perekonomian nasional makin dalam
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) y-on-y
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2-2020 minus 5,32 %, lebih rendah
dari perkiraan, karena aktivitas ekonomi berkurang drastis, permintaan lesu;
• Tanda resesi perekonomian makin jelas, hampir semua sektor terkontraksi,
keculai pertanian, informasi-komunikasi, penyediaan air, kesehatan dll.
• Pandemi Covid19 harus ditanggulangangi, perekonomian didorong. Bansos
menahan penurunan daya beli, belanja pemerintah menstimulasi permintaan.
Pertumbuhan Sektor Pertanian (%) y-on-y
Sumber: BPS, 5 Agustus 2020

4. Rp 695.2 T: Pemulihan Ekonomi & Penanganan Covid19

5. RPJMN 2020-2024: Transformasi Ekonomi

6. Rincian Program Prioritas dalam RPJMN 2020-2024

7. RPJM 2020-2024: Hampir semua target sulit tercapai
Sumber: Bappenas, 2020

8. Senjang Ekosistem Ekonomi Syariah
• Kepastian hukum ekonomi syariah: Beberapa UU sudah ada, tapi
terserak atau sepotong-sepotong. Pilihan untuk menghasilkan lex
generalis atau lex spesialis tapi fokus segmen dan banyak jumlahnya;
• Asesmen dampak kebijakan (RIA) berdimensi syariah: halal value
chains dari hulu sampai hilir, konteks pembangunan ekonomi nasional;
• Standarisasi akad belum baku: murabahah atau utang biasa?
• Penyelesaian sengketa ekonomi syariah: Pengadilan perdata negara
atau pengadilan agama? Atau otoritasn makhamah yang ditambah?

9. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: SDGs Indonesia

10. Integrasi TPB Indonesia dan SDGs Global (Sumber: Arifin, 2020)
Pillar/Goal Number of
Global Targets
Number of National
Targets
National Priorities
Social
(1,2,3,4,5)
47 25  Poverty eradication
 Improving welfare
 Enhancing food security
 Smart and Health Indonesia Program
 Protection of children, woman, marginalized group
Economics
(7,8,9,10,17)
54 30  Energy security
 Acceleration of manufacturing industry
 Improving labour competitiveness
 Building national connectivity
 Well-balanced development
 Free-and-active foreign policy
Environment
(6,11,12,13,14,15)
56 31  Water security
 Housing and residential development
 Climate change adaptation and mitigation
 Development of maritime-based economy
 Protection of natural resources and environment
 Disaster management
 Conservation and sustainable use of biodiversity
Law-Governance
(16)
12 8  Improving quality protection
 Enhancing law enforcement
 Fostering transparent and accountable government
Total 169 94

11. NERACA PERDAGANGAN BARANG JANUARI - JULI 2020
JANUARI – JULI 2020 SURPLUS US$8,75 MILIAR
5.86 4.76 7.39
-3.21 -2.15
8.75
1.81 4.72
4.45
-5.49
-1.44
-12.00
-8.00
-4.00
0.00
4.00
8.00
12.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jan-Jul
Uraian
Jan – Jul 2019 Jan - Jul 2020
Ekspor Impor Selisih Ekspor Impor Selisih
Migas 7.116,4 12.640,1 -5.523,7 4.673,2 8.488,4 -3.815,2
Minyak Mentah 1.039,2 3.165,1 -2.125,9 388,8 2.228,9 -1.840,1
Hasil Minyak 895,9 7.961,0 -7.065,1 903,6 4.725,2 -3.821,6
Gas 5.181,3 1.514,0 3.667,3 3.380,8 1.534,2 1.846,5
Nonmigas 88.969,8 85.596,5 3.373,3 85.444,3 72.881,6 12.562,7
Total 96.086,2 98.236,6 -2.150,4 90.117,5 81.370,0 8.747,5
Ringkasan Nilai Ekspor Impor Indonesia, Januari-Juli 2019 dan Juli 2020 (Juta US$)
Miliar US$
7,67
9,48
11,84
-8,70
-3,59
Ekspor Impor
96.09 98.24
90.12 81.37
Jan - Jul 2019 Jan - Jul 2020
Miliar US$
-6,21%
-17,17%
Sumber : BPS

12. EKSPOR INDONESIA MENURUT SEKTOR
JANUARI – JULI 2019 DAN 2020 (MILIAR US$)
Sumber : BPS
Keterangan :
Perubahan Y-on-Y
Pertanian
2,29%
Migas 5,19%
Tambang
12,59%
Industri
79,93%
Ekspor Nonmigas
Menyumbang
94,81%
dari total Ekspor
Jan-Jul 2020
7.12
1.87
72.52
14.58
4.67 2.06
72.03
11.35
Migas Pertanian Industri
Pengolahan
Tambang &
Lainnya
Jan-Jul 2019 Jan-Jul 2020
-34,33%
-0,67%
-22,14%
9,92%

13. PANGSA EKSPOR NON MIGAS
JANUARI – MEI 2020 (MILIAR US$)
13
Sumber : BPS
1.00
1.35
1.38
1.77
2.03
2.57
3.22
3.59
5.33
5.53
7.34
10.20
15.35
Italia
Australia
Jerman
Belanda
Taiwan
Thailand
Korea Selatan
Malaysia
Singapura
India
Jepang
Amerika Serikat
Tiongkok (17,96%)
(6,23%)
(11,94%)
(8,59%)
(6,48%)
(2,08%)
(1,61%)
(1,58%)
(1,18%)
(3,00%)
(3,76%)
(4,20%)
(2,37%)
US$18,06
Miliar
21,14%
ASEAN
US$7,50 Miliar
8,78%
UNI EROPA

14. PANGSA PASAR EKSPOR NON MIGAS (US$ Miliar)
JANUARI – JULI 2019 & 2020 DAN PERUBAHANNYA
14
Sumber : BPS
ASEAN Januari – Juli 2020
US$ 18,06 Miliar (-12,50% (Y-on-Y))
Uni Eropa Januari-Juli 2020
US$ 7,50 Miliar (-12,99% (Y-on-Y))
Negara Utama Lainnya Januari – Juli 2020
US$ 45,54 Miliar (-1,16% (Y-on-Y))
Singapura Malaysia Thailand ASEAN
Lainnya
5.42 4.48
3.25
7.49
5.33
3.59
2.57
6.58
-1,73%
-19,94%
-21,10%1
-12,12%
Jerman Belanda Italia Uni Eropa
Lainnya
1.40 1.85
1.00
4.36
1.38 1.77
1.00
3.34
-1,57% -4,15%
-23,42%
0,16%
Tiongkok JepangAmerika Serikat India AustraliaKorea Selatan Taiwan
13.73
7.97
10.04
6.69
1.23 3.72 2.16
15.35
7.34
10.20
5.53
1.35 3.22 2.03
-7,87%
-17,23%
-13,63%
-6,04%
11,77%
1,54%
9,76%

15. IMPOR INDONESIA MENURUT PENGGUNAAN BARANG
JANUARI – JULI 2019 DAN 2020 (MILIAR US$)
Sumber : BPS
Keterangan :
Perubahan Y-on-Y
Barang Modal
15,93%
Konsumsi
10,19%
Bahan Baku/Penolong
73,88%
Peran Golongan
Bahan
Baku/Penolong
73,88%
dari total Impor
Jan-Jul 2020
8.93
73.31
16
8.29
60.12
12.96
Barang Konsumsi Bahan
baku/penolong
Barang modal
Jan-Jul 2019 Jan-Jul 2020
-7,15%
-17,99%
-18,98%

16. NEGARA ASAL IMPOR UTAMA INDONESIA
JANUARI – MEI 2020 (MILIAR US$)
Sumber : BPS
0.49
0.83
1.79
1.99
2.07
2.31
2.70
3.64
4.11
4.40
4.86
6.75
21.36
Belanda
Italia
Jerman
Taiwan
India
Australia
Malaysia
Korea Selatan
Thailand
Amerika Serikat
Singapura
Jepang
Tiongkok (29,31%)
(5,64%)
(9,26%)
(6,66%)
(6,03%)
(2,73%)
(2,46%)
(1,13%)
(0,68%)
(3,18%)
(3,71%)
(4,99%)
(2,83%)
US$13,94
Miliar
19,12%
ASEAN
US$5,77 Miliar
7,91%
UNI EROPA

17. NEGARA ASAL UTAMA IMPOR NON MIGAS INDONESIA (US$ Miliar)
JANUARI – JULI 2019 & 2020 DAN PERUBAHANNYA
Sumber : BPS
ASEAN Januari-Juli 2020
US$ 13,94 Miliar (-17,58% (Y-on-Y))
Uni Eropa Januari – Juli 2020
US$ 5,77 Miliar (-13,24% (Y-on-Y))
Negara Utama Lainnya Januari – Juli 2020
US$ 42,51 Miliar (-14,89% (Y-on-Y))
Singapura Thailand Malaysia ASEAN
Lainnya
5.20 5.47
3.42 2.81
4.86 4.11
2.70 2.27
Jerman Belanda Italia Uni Eropa
Lainnya
2.08 0.45 1.10
3.02
1.79 0.49 0.83
2.65
Tiongkok Jepang Amerika
Serikat
Korea
Selatan
Australia Taiwan India
24.75
9.13 4.75 4.22 2.71 1.97 2.42
21.36
6.75 4.40 3.64 2.31 1.99 2.07
-6,63%
9,25%
-24,85%
-21,11% -19,41%
-13,68%
-25,15%
-11,96%
-13,71%
-26,06%
-7,44% -13,78%
-14,53%
-14,66%
1,09%

18. Kemiskinan naik lagi menjadi 9,78%: Covid-19?
Sumber: BPS, 15 Juli 2020

19. Perubahan Kemiskinan menurut Provinsi, 2019-2020
Sumber: BPS, 15 Juli 2020

20. Ketimpangan Pendapatan Naik Kembali: Andil Covid19?
Sumber: BPS, 15 Juli 2020

21. Perubahan Ketimpangan menurut Provinsi, 2019-2020

22. Opsi Inklusi dalam RUU Ekonomi Syariah
• RUU Ekonomi Syariah harus memperkuat UU yg sudah ada, seperti UU
Perbnakan Syariah, UU Jaminan Produk Halal, UU Zakat dll..
• RUU Ekonomi Syariah melengkapi atau "menambal" hal-hal strategis
dan mengikat yang belum diatur atau belum dimasukan dari peraturan
perundang-unangan yang sudah ada;
• Opsi lex generalis: Walaupun RUU Ekonomi Syariah menjadi amat luas,
pengembangan kelembagaan, misalnya Badan Ekonomi dan Keuangan
Syariah, yang eksekusi dan supervisi ekonomi dam keuangan syariah;
• Opsi lex spesialis: RUU Ekonomi Syariah secara jelas mengamanatkan
(dan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan
Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres). Misalnya, tentang bisnis
syariah, sektor keuangan syariah, dan sektor zakat wakaf.