13 hukum kehutanan dan lingkungan (gbrp)

1. 70
RANCANGAN PEMBELAJARAN
Kode/Nama Mata Kuliah : 428M1103/Hukum Kehutanan dan Lingkungan SKS : 3
Program Studi : Kehutanan Fakultas : Kehutanan
KOMPETENSI PS yang didukung oleh mata kuliah:
a. Kompetensi Utama :
1. Memahami prinsip-prinsip manajemen hutan lestari
2. Senantiasa peka dan peduli terhadap isu-isu dan permasalahan kehutanan dan lingkungan
b. Kompetensi Pendukung :
1. Memahami institusi dan kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan
2. Memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan
3. Mampu melakukan analisis lingkungan
c. Kompetensi Lainnya : -
Bersikap terbuka dan senantiasa mengedepankan kinerja yang berkualitas
Sasaran Belajar :
Menjelaskan hukum dalam pengelolaan kehutanan dalam menunjang konsep kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat
GBRP dan Unit Tugas Mahasiswa Kurikulum 2008, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

2. 70
Matriks Pembelajaran :
Minggu
Ke- Sasaran Pembelajaran Materi Pembelajaran Strategi
Pembelajaran Kriteria Penilaian Bobot Nilai
(%)
I 1. Mengetahui ruang lingkup hukum
kehutanan
2. Menjelaskan pengertian, sifat,
tujuan dan asas hukum kehutanan
1. Pendahuluan/ Ruang lingkup
mata kuliah
2. Pengertian, sifat, tujuan dan
asas hukum kehutanan
1. Sumbang
saran
2. Kuliah
3. Diskusi
Kontrak
pembelajaran
disepakati dan
kelompok diskusi
terbentuk
-
II Menjelaskan sejarah perkembangan
hokum kehutanan di Indonesia
Sejarah perkembangan hokum
kehutanan di Indonesia
1. Kuliah
2. Diskusi
· Keaktifan
· Tugas
membaca dan
meringkas
7,5
III
1. Menjelaskan hirarki perundang-undangan
Negara
2. Menerangkan hokum-hukum
kehutanan yang ada berdasarkan
hirarki
1. Hirarki peraturan perundang-undangan
di Indonesia
2. Perundang-undangan
kehutanan berdasarkan hirarki
- Kuliah
- Diskusi
Ketepatan
menjawab soal 7,5
IV-V 1. Menjelaskan relevansi amandemen
UUD 1945 dengan pembangunan
Hukum Kehutanan
2. Menjelaskan tugas lembaga tinggi
negara: MPR, DPR, MK, MA, KY,
BPK
1. Relevansi amandemen UUD
1945 dengan pembangunan
Hukum Kehutanan
2. Tugas Lembaga tinggi negara:
MPR, DPR, Mahkamah kontitusi
(MK), Mahkamah Agung (MA),
Komisi Yudisial (KY), Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
1. Kuliah
2. Diskusi
Kemampuan
komunikasi tertulis
dan lisan,
Ketepatan
Penjelasan
10
GBRP dan Unit Tugas Mahasiswa Kurikulum 2008, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

3. Minggu
Ke- Sasaran Pembelajaran Materi Pembelajaran Strategi
Pembelajaran Kriteria Penilaian Bobot Nilai
(%)
70
VI-VIII 1. Menjelaskan Pengertian dan ruang
lingkup hokum pidana dan perdata
2. Menjelaskan pentingnya hokum
pidana dan perdata dalam
pembangunan hokum kehutanan di
Indonesia
3. Mampu menjelaskan pengertian
hukum adat dan kaitannya dengan
hokum kehutanan
1. Pengertian dan ruang lingkup
hokum pidana
2. Pengertian dan ruang lingkup
hokum perdata
3. Pentingnya hokum pidana dan
perdata dalam pembangunan
hokum kehutanan di Indonesia
4. Pengertian hukum adat
5. Kaitan antara hokum adat
dengan hokum kehutanan
1. Kuliah
2. Diskusi
· Keaktifan
· Tugas
membaca dan
meringkas
2,5
IX - XI 1. Mampu menjelaskan pengertian
hukum agrarian dan kaitannya
dengan hokum kehutanan
2. Menjelaskan argumen hukum kaitan
antara Wet Book Van Strafrecht
(WB van SR) dengan UU No.1 1946
dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)
3. Menjelaskan argumen hukum kaitan
antara Wet Book Van Strafproces
Recht (WB van SPR) dengan UU
No.27 1983 dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP)
1. Pengertian hukum agraria
2. Kaitan antara hokum agrarian
dengan hokum kehutanan
3. Kaitan antara Wet Book Van
Strafrecht (WB van SR) dengan
UU No.1 1946 dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)
4. Kaitan antara Wet Book Van
Strafproces Recht (WB van
SPR) dengan UU No.27 1983
dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)
1. Kuliah
2. Diskusi Kemampuan
komunikasi tertulis
dan lisan,
Ketepatan
Penjelasan
7,5
GBRP dan Unit Tugas Mahasiswa Kurikulum 2008, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

4. Minggu
Ke- Sasaran Pembelajaran Materi Pembelajaran Strategi
Pembelajaran Kriteria Penilaian Bobot Nilai
(%)
70
XII-XV 1. Menjelaskan konsep-konsep hukum
kehutanan pada zaman Hindia
Belanda
2. Menjelaskan makna dan ketentuan-ketentuan
pidana pada UU
No.5/1967 dan UU No.41/1999
3. Menjelaskan kedudukan yuridis
kawasan hutan
4. Menjelaskan aspek yuridis peralihan
fungsi hutan di luar bidang
kehutanan
1. Konsep-konsep hukum yang
terkait dengan kehutanan pada
zaman Hindia Belanda
2. Hukum pidana pada UU
No.5/1967 dan UU No.41/1999
3. Kedudukan yuridis kawasan
hutan
4. Aspek yuridis peralihan fungsi
hutan di luar bidang kehutanan
(pelepasan kawasan, tukar
menukar, pinjam pakai, fungs
kawasan)
· Kuliah
· Diskusi
Kemampuan
komunikasi tertulis
dan lisan,
Ketepatan
Penjelasan
2,5
XVI Evaluasi Pembelajaran Menjelaskan hukum dalam
pengelolaan kehutanan dalam
menunjang konsep kelestarian
hutan dan kesejahteraan
masyarakat
Ujian tertulis Ketepatan
menjawab soal
30
GBRP dan Unit Tugas Mahasiswa Kurikulum 2008, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin