Buku Panduan Penggunaan Aplikasi KewarganegaraanAzka Aldrich
- Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih
kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia
- Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia
- Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden
- Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Dengan Sendirinya
Kuliah elektronik business (e-business) jurusan teknik informatika UHO Kendari.
Materi:
elektronik payment, risiko dalam elektronik payment, apa itu risiko, contoh kasus kejahatan dalam dunia e-business
Intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).
Buku Panduan Penggunaan Aplikasi KewarganegaraanAzka Aldrich
- Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih
kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia
- Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia
- Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden
- Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Dengan Sendirinya
Kuliah elektronik business (e-business) jurusan teknik informatika UHO Kendari.
Materi:
elektronik payment, risiko dalam elektronik payment, apa itu risiko, contoh kasus kejahatan dalam dunia e-business
Intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).
SIM Pengaduan Masyarakat berbasis Mobile System, merupakan sistem aplikasi yang dibuat berbasis telpon selular / smart phone. Sehingga akan memudahkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik untuk melakukan koreksi secara langsung terkait dalam hal pelayanan masyarakat / publik.
1
“Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Hukum Acara Pidana Sesuai Dengan
Ideologi Negara”
MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester
Mata Kuliah Politik Hukum Pidana
Dosen : Dr.Eko Budi S,SH,M.H.
OLEH: Surifki Kartiko
NIM : 20107011092
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2023
2
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil alamin, pujisyukur saya panjatan kepada Allah SWT atas
limpahan rahmat dan karunianya sehingga makalah yang berjudul “Restorative Justice
Sebagai Pembaharuan Hukum Acara Pidana Sesuai Dengan Ideologi Negara” dapat
saya selesaikan dengan baik.Saya berharap makalah ini dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi pembaca tentang adanya pembaharuan alernatif penyelesaian sengketa
melalui pendekatan Restorative Juastice.
Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
memberikan atensi dan kontribusi nyata dalam proses pembuatan makalah ini. Salam hormat
juga saya haturkan kepada Bapak Dr.Eko Budi S,SH,M.H.Selaku Dosen pengampu mata
kuliah Politik Hukum Pidana. Harapan kami, informasi dan materi dalam makalah ini dapat
membawa manfaat sehingga pembaca dapat mengerti terobosam baru terkait Restorative
Justice di Indonesia. Tak lupa saya mohon kritik dan saran yang dapat membawa perbaikan
bagi makalah yang akan kami buat selanjutnya.
Demikianlah makalah ini saya buat, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan
maupun ketidasesuaian materi yang saya angkat dalam makalah ini, saya memohon maaf
yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih,
Semarang, 4 Juni 2023
Hormat kami
3
DAFTAR ISI
BAB I..................................................................................................................................... 4
PENDAHULUAN.................................................................................................................. 4
Latar Belakang .................................................................................................................. 4
Permasalahan .................................................................................................................... 6
Tujuan................................................................................................................................ 6
BAB II.................................................................................................................................... 7
PEMBAHASAN.................................................................................................................... 7
Pembaharuan Hukum Pidana........................................................................................... 7
Tindak Pidana (Criminal Act)....................................................................................... 7
Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Responsibility).............................................. 7
Pidana dan Pemidanaan (Punishment and Treatment System)................................... 8
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
SIM Pengaduan Masyarakat berbasis Mobile System, merupakan sistem aplikasi yang dibuat berbasis telpon selular / smart phone. Sehingga akan memudahkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik untuk melakukan koreksi secara langsung terkait dalam hal pelayanan masyarakat / publik.
1
“Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Hukum Acara Pidana Sesuai Dengan
Ideologi Negara”
MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester
Mata Kuliah Politik Hukum Pidana
Dosen : Dr.Eko Budi S,SH,M.H.
OLEH: Surifki Kartiko
NIM : 20107011092
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2023
2
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil alamin, pujisyukur saya panjatan kepada Allah SWT atas
limpahan rahmat dan karunianya sehingga makalah yang berjudul “Restorative Justice
Sebagai Pembaharuan Hukum Acara Pidana Sesuai Dengan Ideologi Negara” dapat
saya selesaikan dengan baik.Saya berharap makalah ini dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi pembaca tentang adanya pembaharuan alernatif penyelesaian sengketa
melalui pendekatan Restorative Juastice.
Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
memberikan atensi dan kontribusi nyata dalam proses pembuatan makalah ini. Salam hormat
juga saya haturkan kepada Bapak Dr.Eko Budi S,SH,M.H.Selaku Dosen pengampu mata
kuliah Politik Hukum Pidana. Harapan kami, informasi dan materi dalam makalah ini dapat
membawa manfaat sehingga pembaca dapat mengerti terobosam baru terkait Restorative
Justice di Indonesia. Tak lupa saya mohon kritik dan saran yang dapat membawa perbaikan
bagi makalah yang akan kami buat selanjutnya.
Demikianlah makalah ini saya buat, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan
maupun ketidasesuaian materi yang saya angkat dalam makalah ini, saya memohon maaf
yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih,
Semarang, 4 Juni 2023
Hormat kami
3
DAFTAR ISI
BAB I..................................................................................................................................... 4
PENDAHULUAN.................................................................................................................. 4
Latar Belakang .................................................................................................................. 4
Permasalahan .................................................................................................................... 6
Tujuan................................................................................................................................ 6
BAB II.................................................................................................................................... 7
PEMBAHASAN.................................................................................................................... 7
Pembaharuan Hukum Pidana........................................................................................... 7
Tindak Pidana (Criminal Act)....................................................................................... 7
Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Responsibility).............................................. 7
Pidana dan Pemidanaan (Punishment and Treatment System)................................... 8
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. Sistem Permohonan
Pendaftaran Ciptaan
Secara Elektronik
(e-hakcipta)
-Panduan Penggunaan Bagi Pemohon-
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
J A L A N H R . R A S U N A S A I D K A V . 8 - 9 K U N I N G A N , J A K A R T A
2. KATA PENGANTAR
Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat,
kebutuhan masyarakat akan kemudahan mendapatkan informasi dan sarana
teknologi juga semakin bertambah dan terlihat seakan tiada habisnya. Kini
teknologi merupakan sarana yang telah merambah di hampir seluruh sektor
kehidupan, mulai dari dunia pendidikan, hiburan, hingga perdagangan. Animo
masyarakat terhadap teknologi mendorong para pelaku dunia usaha untuk
mencari keuntungan dengan memanfaatkan tingkat daya beli masyarakat,
pengetahuan akan aturan yang ada, dan hasrat memenuhi kebutuhan akan
hiburan. Dari sinilah kemudian muncul berbagai pelanggaran Hak Cipta.
Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk
memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh
bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat
ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra.
Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual
(HKI), salah satunya hak cipta, dalam dasawarsa terakhir ini terlihat
meningkat secara nyata. Potret kondisi ini dibuktikan dengan meningkatnya
jumlah permohonan hak cipta tahun ke tahun. Jumlah permohonan hak cipta
meningkat selaras dengan kebutuhan masyarakat akan penyelesaian cepat,
akurat, dan akuntabel terhadap pelanggaran hak cipta. Salah satu strategi
yang dilakukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)
mengetahui adanya pelanggaran hak cipta adalah menyediakan sarana
teknologi informasi dalam bentuk sistem otomasi hak cipta yang memadai dan
memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan ciptaan, serta mengakomodir
pengelolaan permohonan hak cipta dengan basis data terintegrasi.
Sistem otomasi hak cipta dikenal dengan Sistem Permohonan Pendaftaran
Ciptaan Secara Elektronik atau e-hakcipta telah diresmikan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 24 April 2014. E-hakcipta, wujud
apresiasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)
meningkatkan layanan prima kepada masyarakat berbentuk sistem otomasi
berbasis web dan terintegrasi. Dengan e-hakcipta, masyarakat dapat
mendaftarkan ciptaan dimanapun dan kapanpun dengan mengakses laman
Ditjen HKI, mendapatkan kemudahan pilihan pembayaran secara online dan
onsite dan memperoleh surat pencatatan ciptaan dengan jangka waktu lebih
singkat dari waktu yang diatur dalam undang-undang.
Agar memudahkan pemohon menggunakan e-hakcipta, Ditjen HKI telah
menyusun buku panduan Sistem Permohonan Pendaftaran Ciptaan Secara
Elektronik (e-hakcipta) ditujukan bagi pemohon dalam hal ini masyarakat
yang akan mengajukan permohonan ciptaan melalui e-hakcipta.
Demikian. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Juli 2014.
3. BAB I
DASAR HUKUM
Dasar hukum Sistem Permohonan Pendaftaran Ciptaan Secara Elektronik (e-
hakcipta) adalah:
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
a) Pasal 35 Ayat 4
Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.
b) Pasal 36
Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti
sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang
didaftar.
c) Pasal 37, ayat
(1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas
Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta
atau Kuasa.
(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat
Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
4. BAB II
LANGKAH PERTAMA - REGISTRASI
Sistem Permohonan Pendaftaran Ciptaan Secara Elektronik (e-hakcipta) dapat
diakses dengan membuka laman Ditjen HKI www.dgip.go.id yaitu pada kolom sebelah
kanan E-HakCipta Pendaftaran Online.
Langkah pertam adalah registrasi dengan klik DAFTAR. Masyarakat yang
menggunakan e-hakcipta wajib melakukan registrasi dengan mengisi beberapa data.
Setelah klik DAFTAR, pemohon wajib mengisi Formulir Pengisian Pemohon
dengan tampilan berikut :
5. Data-data yang perlu diisi meliputi; email, kata sandi, nama lengkap, no KTP,
tanggal lahir, alamat tinggal, kota tempat tinggal, kode pos, provinsi,
kewarganegaraan dan jenis pemohon. Pastikan dalam mengisi formulir tersebut,
data-data yang dituliskan adalah benar milik pengguna e-hakcipta dan keberadaan
email yang disampaikan adalah benar ada dan merupakan milik pengguna e-hakcipta.
Setelah data-data yang tertera pada Formulir Pengisian Pemohon terisi, sistem akan
menyimpannya dalam basis data e-hakcipta.
Pengguna e-hakcipta akan menerima email verifikasi dari admin e-hakcipta yang
menyatakan bahwa akun pengguna yang telah didaftarkan siap digunakan. Setelah
mendapat email dari admin e-hakcipta, pengguna dapat menggunakan hak akses
selanjutnya.
6. BAB III
LANGKAH KEDUA – PENGISIAN DATA
Setelah Registrasi berhasil dilakukan dan verifikasi melalui email telah
didapatkan, langkah kedua adalah mendaftarkan ciptaan yang ingin dilindungi.
Sebelum mendaftarkan ciptaan, pengguna diminta untuk memasukkan username
berupa email pengguna yang telah disampaikan dan kata sandi yang telah
didaftarkan.
Setelah mengisikan email pengguna dan kata sandi, klik MASUK.
Tampilan muka e-hakcipta sebagai berikut:
7. Pendaftaran Ciptaan Secara Elektronik dapat dilakukan dengan klik Pencatatan
Hak Cipta.
Pengguna diminta mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan Secara
Elektronik dan menyampaikan contoh ciptaan berupa salinan lunak. Untuk data
yang diberi tanda bintang merah adalah wajib diisi. Untuk tanggal dan tempat
diumumkan pertama kali, jika permohonan ciptaan dianggap belum pernah
diumumkan sebelumnya maka pengisian tanggal dan tempat diumumkan adalah
dengan tanggal dan tempat saat permohonan diajukan melalui e-hakcipta.
Persyaratan administratif permohonan pendaftaran ciptaan wajib dilengkapi dan
diajukan dengan cara mengunduh salinan lunak contoh ciptaan dengan batas ukuran
salinan lunak sesuai informasi batas maksimal data yang tertera dalam aplikasi.
8. Setelah formulir terisi dan salinan lunak contoh ciptaan diunduh, lakukan klik
Simpan.
Pengguna akan disuguhkan tampilan Peringatan (Disclaimer) seperti di bawah ini,
Pengguna perlu membaca dengan seksama dan mematuhi klausul yang
tercantum dalam Peringatan (Disclaimer). Lakukan centang Terima Persetujuan, lalu
klik Terima Persetujuan.
9. BAB IV
LANGKAH KETIGA - MELAKUKAN PEMBAYARAN
Pendaftaran ciptaan melalui elektronik (e-hakcipta) berhasil dilakukan. Untuk
melengkapi suksesnya pendaftaran ciptaan melalui elektronik (e-hakcipta), pemohon
dalam hal ini pengguna e-hakcipta dipersilahkan melakukan pembayaran.
Pembayaran dapat dilakukan dilakukan dengan klik Bayar Untuk Proposal.
Pengguna disuguhkan pilihan Pembayaran Onsite dan Pembayaran Online.
Pembayaran Onsite dapat dilakukan melalui ATM Mandiri, Delima, HKI-BRI (Teller
dan ATM), dan Pos Indonesia. Tata cara melalukan Pembayaran Onsite dapat
diperoleh dengan melakukan klik pada link yang tersedia.
Pembayaran Online dapat dilakukan melalui BCA KlikPay, BNI Debit Online, BRI e-
Pay, CIMB Clicks, DOKU Wallet, Kartu Kredit, Mandiri Clickpay, dan Mandiri Debit
Online. Berikut adalah contoh tampilan dengan pembayaran melalui Mandiri
Clickpay:
Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan memberikan notifikasi sukses
atau gagalnya transaksi yang berlangsung. Jika berhasil, maka pengguna akan
memperoleh bukti pembayaran dengan tampilan berikut:
10.
11. BAB V
PENUTUP
Sistem Permohonan Pendaftaran Ciptaan Secara Elektronik (e-hakcipta)
disediakan oleh Ditjen HKI dalam rangka meningkatkan layanan prima kepada
masyarakat akan pencatatan ciptaan yang diajukan. Buku Panduan ini disusun
sebagai media sosialisasi kepada pemohon hak cipta dengan memberikan panduan
langkah-langkah penggunaan e-hakcipta.
Jika sekiranya dibutuhkan informasi yang lengkap terkait penggunaan
e-hakcipta, Anda dapat menghubungi:
Direktorat Teknologi Informasi,
email: tim.aplikasionline.hc@dgip.go.id
Demikian buku panduan ini disusun untuk digunakan sebaik-baiknya. Atas
perhatiannya, diucapkan terima kasih.