Surat Keputusan Pajak

2,790 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,790
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Surat Keputusan Pajak

  1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA UNIVERSITAS RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PEKANBARU PAPER “SURAT KEPUTUSAN PAJAK” OLEH : ANGGA KUSUMA 1201112466 JURUSAN ADMINISTRASI PRODI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU 2013
  2. 2. i DAFTAR ISI Daftar Isi Halaman Daftar Isi ................................................................................................. i BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................... 1 BAB II. PEMBAHASAN ....................................................................... 2 A.Pengertian Pajak .................................................................................. 2 B. Fungsi Pajak…………………………………………………………..7 C.Yusdifikasi Pajak dan Prinsip Pemungutan Pajak ............................... 8 D. Hukum Pajak………………………………………………………… 9 E.Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya ..................................... 11 F.Surat Ketetapan Pajak………………………………………………. 12 BAB II. Kesimpulan ............................................................................... 17 3.1 Kesimpulan .................................................................................. 17 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 19
  3. 3. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian atau fakta diatas mengungkapkan bahwa tujuan pajak adalah untuk memakmurkan rakyat atau membuat rakyat menjadi sejahtera. Ideal pemerintah tentang pajak sebagai usaha untuk mencapai kemakmuran belum berjalan dengan baik karena didalam pelaksanaannya masih banyak terdapat ketimpanganketimpangan yang menghambat proses tersebut. Menjadi suatu masalah yang besar ketika Negara kehilangan kepercayaan dari rakyatnya karena pajak tidak dapat mencapai tujuannya. Hal itu diakibatkan pengelolaan dan pelaksana pengelolaan yang tidak transparaan serta adanya penyelewengan atau pelanggaran ditubuh instansi yang mengurus pajak. Jika Pajak didilihat dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privatkepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Ini juga berarti pemerintah mempunyai kuasa monopoli di dalam perekonomian yang tercermin dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2. Yang mana sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai dan dikelola oleh Negara. Pajak mempunyai fungsi Fungsi anggaran (budgetair) merupakan sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak juga berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan ekonomidan menjaga stabilitas perekonomian dalam hal yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasidapat dikendalikan. Pajak mempunyai andil dalam pembentukkan harga pasar.
  4. 4. 2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Pajak Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spriritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling pengting bagi sebuah negara, banyak para ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang definisi tentang pajak. Berikut adalah definisi yang dikemukakan beberapa ahli ekonomi : Rifhi Siddiq Pajak adalah iuran yang dipaksakn pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Leroy Beaulieu, seorang sarjana dari Perancis, dalam bukunya yang berjudul Traite de la Science des Finances, 1906 mengemukakan “ “ Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.” Deutsche Reichs Abgaben Ordnung ( RAO – 1919 ), mendefinisikan pajak sebagai bantuan uang secara incidental atau secara periodic (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang di pungut oleh bada yang ebrsifat umum(Negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang menimbulkan utang pajak. Artinya pajak merupakan iuran yang dipaksakan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan tanda timbal balik, karena berfungsi sebagai penambah meningkatkan pembangunan suatu Negara. penghasilan Negara demi
  5. 5. 3 Prof. Edwin R.A Seligman dalam Essay Taxation ( New York, 1925 ) menyatakan “ Tax is compulsory Contribution from the person, to the goverment to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.” Banyak yang keberatan atas kalimat “ without reference “ karena bagaimana pun juga uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, sementara “benefit” yang diperoleh akan diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukan apalagi secara perrangan. Phillip E. Taylor dalam bukunya yang berjudul The Economics of Public Finance, 1984 mengganti kata “without reference “ menjadi “ with little reference “ dalam bukunya yang berjudul De overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden ( 1949 ) memberikan batasan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa ( menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum ), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum. Prof. Dr. M.J.H Smeets dalam bukunya de Economische Betekenis der Belastingen, 1951 adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual yang maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “ Pajak Berdasarkan Asas Gotong-Royong “, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Prof. Dr. P.J.A Adriani beliau pernah menjabat guru besar hukum pajak pada Universitas Amsterdam dan pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation di Amsterdam mengatakan bahwa: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembaliyang langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaanya untuk membayai
  6. 6. 4 pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggaraan pemerintahan.” Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Dasar - Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal yang langsung dapat dirasakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. menurut Sommerfeld, pajak merupakan suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib di lakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. menurut R. Santoso Brotodihadrjo, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau drai barang, untuk menutupi belanja pemerintah, yang artinya pajak merupakan suatu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan Negara. Mr. Dr. N.J Fieldmann dalam bukunya yang berjudul De overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden ( 1949 ) memberikan batasan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa ( menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum ), tanpa adanya kontra-prestasi, dan sematamata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak adalah sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis ( pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan ) dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." 2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
  7. 7. 5 3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan. 5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, selain itu pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut : 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment. 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Cara melaksanakan hukum pajak diantaranya sebagai barikut: 1. Pajak dapat dipaksakan Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.
  8. 8. 6 Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara. 2. Pajak tidak menerima kontra prestasi Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya. 3. Untuk membiayai biaya umum pemerintah Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syaratobjektif . Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan. Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut: 1. pajak penghasilan (PPh) 2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah 3. pajak bumi dan bangunan 4. pajak daerah dan retribbusi daerah 5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 6. bea materai Untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
  9. 9. 7 Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa. Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak B. Fungsi pajak 1. Fungsi budgetair Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:  jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.  Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus  Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas Perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn 1983/1984. 2. Fungsi regulerend Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak
  10. 10. 8 regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh: a) Bea materai modal b) Bea masuk dan pajak penjualan c) Bea balik nama d) Pajak perseroan e) Pajak devident C. Yusdifikasi Pajak Dan Prinsip Pemungutan Pajak Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas analasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya. Teori asas pemungutan pajak: a) Teori ansuransi Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara. b) Teori kepentingan Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara. c) Teori bakti Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara. d) Teori gaya pikul Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak. e) Teori gaya beli
  11. 11. 9 Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik. f) Teori pembangunan Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti: Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut. Prisip-prinsip pemungutan pajak: Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak: Prisip fiscal Prinsip Administrativ Prinsip ekonomi Prinsip Etika D. Hukum Pajak Adalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak dibedakan atas:
  12. 12. 10 1. Hukum pajak material Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar. 2. Hukum pajak formal Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Kutipan beberapa definisi Pajak dari para pakar.Prof. Erwin R.A. Seligman dalam buku Esay in Taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “Tax is compulsory Contribution from the person, to Government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conperred” Secara garis besar terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan khusus pada seseorang, bagaimanapun pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat. Mr. Dr. N.J. Feldmann dalam bukunya De over heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum. Menurut Nurmatu (2003) Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan fungsi mengatur (regular). Fungsi budgeter merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sedangkan fungsi regular merupakan fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan social. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: 1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
  13. 13. 11 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh masyarakat 3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 5. Pajak dapat pula pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 6. Retribusi 7. Sumbangan E. Perbedaan Pajak Dan Jenis Pungutan Lainnya Pebedaan Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formal Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materinya Hukum Pajak diedakan menjadi: 1. Hukum Pajak Materiil Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan , peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hokum antara pemerintah dan wajib pajak sebagai contoh : Undang-undang penghasilan 2. Hukum Pajak Formal Memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hokum materiil menjadi kenyataan, hokum pajak formal ini memuat antara lain 1. Tatacara penetapan utang pajak.
  14. 14. 12 2. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. 3. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh menyelenggarakan pembukuan / pencatatan dan hak-hak wajob pajak mengajukan keberatan dan banding. 4. F. Surat Ketetapan Pajak Besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak sebagai ketetapan pajak tertuang dalam surat yang diistilahkan dengan surat ketetapan pajak. Pengertian surat ketetapan pajak sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan(KUP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini merupakan tembusan dari kohir sehingga bentuk dan isi kohir sama dengan surat ketetapan pajak. Dengan modernisasi administrasi, istilah kohir tidak digunakan lagi, tetapi dalam pengadministrasian masih bermakna penting sebagai pengawasan penagihan pajak terulang. Dari tinjauan teori yang disampaikan oleh R.Soemitro (1988) membedakan surat ketetapan pajak sebagai berikut. - Surat Ketetapan Pajak Sementara Surat ketetapan pajak sementara ini seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya sebagai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan otoritas pajak pada awal tahun yang memuat besarnya pajak terutang sementara yang harus dibayar. Dengan ketetapan sementara inilah diharapkan uang pajak dapat segera masuk dalam kas Negara untuk pembiayaan pengeluaran Negara. Ketetapan pajak ini juga menimbulkan banyak masalah, terutama banyaknya ragam pengadministrasiannya dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk untuk mengelola. Oleh karena itu, sistim ini diubah sejak adanya reformasi pajak di Indonesia. - Surat Ketetapan Pajak Primitif
  15. 15. 13 Surat ketetapan pajak primitif adalah surat ketetapan pajak yang didasarkan pada data yang diberikan Wajib Pajak tanpa adanya koreksi atau perubahan dari pihak otoritas pajak. - Surat Ketetapan Pajak Rampung Surat ketetapan pajak rampung adalah sebagai kebalikan dari surat ketetapan pajak sementara. Surat ketetapan pajak rampung diterbitkan pada akhir tahun yang jumlahnya tentu dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil sehingga wajib pajak dapat pula mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak rampung ini - Surat ketetapan pajak tambahan Surat ini diterbitkan sehubungan dengan pemungutan pajak sebagai contoh pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas pembayaran gaji yang sekarang dikenal dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Surat ketetapan pajak ini dimaksudkan agar pemberi kerja membayar kekurangan pajak yang telah dipotong. - Surat Ketetapan Pajak Tagihan Susulan Surat ini diterbitkan apabila dikemudian hari ternyata ada hal baru yang diketahui atau hal yang belum terungkap pada saat diterbitkan surat ketetapan rampung. 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Definisi SKPKB Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1(16), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Penerbitan SKPKB Menurut No.28 Tahun 2007 Pasal 13(1), SKPKB diterbitkan apabila : a.Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
  16. 16. 14 Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. b.Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran c.Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, yang mengakibatkan pajak yang terulang tidak atau kurang dibayar dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan 100% d.Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatn tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang ;atau, e. kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Sanksi Administrasi a.Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2a dan 2e, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar b.Apabila SKPKB dikeluarkan karena alas an pada poin 2b, 2c, dan 2d, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :  50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak  100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.  100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang bayar  Fungsi SKPKB a. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya b. Sarana untuk mengenakan sanksi
  17. 17. 15 c. Alat untuk menagih 2. Surat Ketetapan Pajak Nihil Definisi SKPN Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1(18), SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak. Penerbitan SKPN SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan .Penerbitan SKPKBT ini didasarkan pada : Hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap atau penerbitan SKPKBT ini dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,bagian tahun pajak atau tahun pajak.Sebagai konsekuensinya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar  Hasil penelitian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh keuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidanakarena melakukan tindak tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.SKPKBT ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,bagian tahun pajak,tahun pajak sebagai konsekuensinya bahwa jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
  18. 18. 16 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.Dirjen pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan wajib pajak (pasal 17 UU KUP) terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
  19. 19. 17 KESIMPULAN Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut : 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment. 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (c.q. Kantor Pelayanan Pajak/KPP) berdasarkan hasil pemeriksaan pajak maupun penelitian SPT (umumnya SKP diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT WP). SKP dapat berupa SKP-LB, SKP-KB, SKP-KBT, atau SKP-Nihil. 1. SKP-LB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak (Lebih Bayar/LB). 2. SKP-KB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran pajak (Kurang Bayar/KB). Jumlah KB yang tercantum dalam SKP-KB jatuh tempo
  20. 20. 18 dalam satu bulan sejak SKP tersebut diterbitkan. Namun jika Wajib Pajak mengajukan Keberatan, maka KB tersebut belum dianggap sebagai utang pajak dan jatuh tempo pembayarannya diundur hingga satu bulan setelah terbitnya Surat Keputusan Keberatan. 3. SKP-KBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak susulan setelah SKP-KB yang pertama diterbitkan. SKP ini bisa muncul manakala kantor pajak mendapatkan data/keterangan/informasi baru (novum) yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran pajak sementara terhadap Wajib Pajak tersebut sebelumnya sudah diterbitkan SKP-KB. 4. SKP Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan, alias tidak kurang maupun tidak lebih bayar.
  21. 21. 19 DAFTAR PUSTAKA Waluyo. 2011. Perpajakan Wikipidia.com/Pengertian Pajak. Indonesia. Jakarta : Salemba Empat

×