Penilaian kinerja PNS dilakukan berkala untuk mengetahui kinerja, kelebihan, dan kekurangan PNS. Hasilnya digunakan dalam pembinaan karier PNS. Penilaian meliputi unsur-unsur seperti prestasi kerja, kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Proses penilaian melibatkan pejabat penilai dan PNS yang dinilai.

1. 1
Penilaian Kinerja berikut:
PNS 1. Tidak pernah menyangsikan
kebenaran Pancasila baik dalam
ucapan, sikap, tingkah laku, dan
Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, perbuatan;
adalah penilaian secara periodik 2. Menjunjung tinggi kehormatan
pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negara dan atau Pemerintah, serta
Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja senantiasa mengutamakan
adalah untuk mengetahui keberhasilan kepentingan Negara daripada
atau ketidak berhasilan seorang Pegawai kepentingan diri sendiri,
Negeri Sipil, dan untuk mengetahui seseorang, atau golongan;
kekurangan-kekurangan dan kelebihan- 3. Berusaha memperdalam
kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai pengetahuan tentang Pancasila
Negeri Sipil yang bersangkutan dalam dan Undang-Undang Dasar 1945,
melaksana-kan tugasnya. Hasil penilaian serta selalu berusaha mempelaiari
kinerja digunakan sebagai bahan haluan Negara, politik Pemerintah,
pertimbangan dalam pembinaan dan rencana-renca Pemerintah
Pegawai Negeri Sipil, antara lain dengan tujuan untuk
pengangkatan, kenaikan pangkat, melaksanakan tugasnya secara
pengangkatan dalam jabatan, pendidikan berdayaguna dan berhasilguna;
dan pelatihan, serta pemberian 4. Tidak menjadi simpatisan/anggota
penghargaan. Penilaian kinerja Pegawai perkumpulan atau tidak pernah
Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan terlibat dalam gerakan yang
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun bertujuan mengubah atau
1979 tentang Penilaian Pelaksanaan menentang Pancasila Undang-
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Undang Dasar 1945, bentuk
Negara Kesatuan Republik
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Indonesia, atau Pemerintah;
Pegawai Negeri Sipil
5. Tidak mengeluarkan ucapan,
Unsur-unsur yang dinilai dalam membuat tulisan, atau melakukan
melaksanakan penilaian pelaksanaan tindakan yang dapat dinilai
pekerjaan adalah : bertujuan mengubah atau
1 kese 3 tanggu 5 kejuj 7 prakar menentang Pancasila, Undang-
. tiaa . ngjawa . uran . sa; Undang Dasar 1945, Negara, dan
n; b; ; dan Pemerintah.
2 pres 4 ketaata 6 kerja 8 kepe
Prestasi Kerja
. tasi . n; . sam . mimpi
kerj a; an.
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang
a;
dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam melaksana tugas yang dibebankan
Kesetiaan
kepadanya. Pada umumnya prestasi
kerja seorang Pegawai Negeri Sipil
Yang dimaksud dengan kesetiaan,
dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan
adalah kesetiaan, ketaatan, dan
, pengalaman dan kesungguhan PNS
pengabdian kepada Pancasila, Undang-
yang bersangkutan Unsur prestasi kerja
Undang Dasar 1945, Negara, dan
terdiri atas sub-sub unsur sebagai
Pemerintah. Unsur kesetiaan terdiri
berikut:
atas sub-sub unsur penilaian sebagai

2. 2
tindakan yang dilakukannya;
1. Mempunyai kecakapan dan 6. Selalu menyimpan dan atau
menguasai segala seluk beluk memelihara dengan sebaik-
bidang tugasnya dan bidang lain baiknya barang-barang milik
yang berhubungan dengan Negara yang dipercayakan
tugasnya; kepadanya.
2. Mempunyai keterampilan dalam
melaksanakan tugasnya; Ketaatan
3. Mempunyai pengalaman di bidang
tugasnya dan bidang lain yang Ketaatan adalah kesanggupan seorang
berhubungan dengan tugasnya; Pegawai Negeri Sipil untuk menaati
4. Bersungguh-sungguh dan tidak segala peraturan perundang- undangan
mengenal waktu dalam dan peraturan kedinasan yang berlaku,
melaksanakan tugasnya; menaati perintah kedinasan yang
5. Mempunyai kesegaran dan diberikan oleh atasan yang berwenang,
kesehatan jasmani dan rohani serta kesanggupan untuk tidak
yang baik; melanggar larangan yang ditentukan.
6. Melaksanakan tugas secara Unsur ketaatan terdiri atas sub-sub unsur
berdayaguna dan berhasilguna; sebagai berikut:
7. Hasil kerjanya melebihi hasil kerja
rata-rata yang ditentukan, baik 1. Menaati peraturan perundang-
dalam arti mutu maupun dalam undangan dan atau peraturan
arti jumlah. kedinasan yang berlaku
2. Menaati perintah kedinasan yang
Tanggung jawab diberikan oleh atasan yang
berwenang dengan sebaik-
Tanggung jawab adalah kesanggupan baiknya;
seorang Pegawai Negeri Sipil 3. Memberikan pelayanan terhadap
menyelesaikan pekerjaan yang masyarakat dengan sebaik-
diserahkan kepadanya dengan sebaik- baiknya sesuai dengan bidang
baiknya dan tepat pada waktunya serta tugasnya;
berani memikul risiko atas keputusan 4. Bersikap sopan santun
yang diambilnya atau tindakan yang
dilakukannya. Unsur tanggung jawab Kejujuran
terdiri atas sub-sub unsur sebagai
berikut: Pada umumnya yang dimaksud dengan
kejujuran, adalah ketulusan hati seorang
1. Selalu menyelesaikan tugas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan
dengan sebaik- baiknya dan tepat tugas dan kemampuan untuk tidak
pada waktunya; menyalah gunakan wewenang yang
2. Selalu berada di tempat tugasnya diberikan kepadanya. Unsur kejujuran
dalam segala keadaan; terdiri atas sub-sub unsur sebagai
3. Selalu mengutamakan kepentingan berikut:
dinas daripada kepentingan diri
sendiri, orang lain, atau golongan; 1. Melaksanakan tugas dengan
4. Tidak pernah berusaha ikhlas;
melemparkan kesalahan yang 2. Tidak menyalahgunakan
dibuatnya kepada orang lain; wewenangnya;
5. Berani memikul risiko dari 3. Melaporkan hasil kerjanya kepada
keputusan yang diambil atau atasannya menurut keadaan yang

3. 3
sebenarnya 2. Berusaha mencari tatacara yang
baru dalam mencapai dayaguna
Kerjasama, Kerjasama adalah dan hasilguna yang sebesar
kemampuan seseorang Pegawai Negeri besarnya;
Sipil untuk bekerja bersama-sama 3. Berusaha memberikan saran yang
dengan orang lain dalam menyelesaikan dipandangnya baik dan berguna
sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga kepada atasan, baik diminta atau
tercapai daya guna dan hasil guna yang tidak diminta mengenai sesuatu
sebesar-besarnya. Unsur kerjasama yang ada hubungannya dengan
terdiri atas sub-sub unsur sebagai pelaksanaan tugas.
berikut:
Kepemimpinan
1. Mengetahui bidang tugas orang
lain yang ada hubungannya Kepemimpinan adalah kemampuan
dengan bidang tugasnya; seorang Pegawai Negeri Sipil untuk
2. Menghargai pendapat orang lain; meyakinkan orang lain sehingga dapat
3. Dapat menyesuaikan pendapatnya dikerahkan secara maksimal untuk
dengan pendapat orang lain, melaksanakan tugas pokok. Unsur
apabila yakin bahwa pendapat kepemimpinan terdiri atas sub-sub unsur
orang lain itu benar; sebagai berikut:
4. Bersedia mempertimbangkan dan
menerima usul yang baik dari 1. Menguasai bidang tugasnya;
orang lain; 2. Mampu mengambil keputusan
5. Selalu mampu bekerja bersama- dengan cepat dan tepat;
sama dengan orang lain menurut 3. Mampu mengemukakan pendapat
waktu dan bidang tugas yang dengan jelas kepada orang lain;
ditentukan; 4. Mampu menentukan prioritas
6. Selalu bersedia menerima dengan tepat
keputusan yang diambil secara sah 5. Bertindak tegas dan tidak
walaupun tidak sependapat. memihak;
6. Memberikan teladan baik;
Prakarsa 7. Berusaha memupuk dan
mengembangkan kerjasama;
Prakarsa adalah kemampuan seorang 8. Mengetahui kemampuan dan
Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil batas kemampuan bawahan;
keputusan, langkah-langkah atau 9. Berusaha menggugah semangat
melaksanakan sesuatu tindakan yang dan menggerakkan bawahan
diperlukan dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan tugas;
pokok tanpa menunggu perintah dari 10. Memperhatikan dan mendorong
atasan. Unsur prakarsa terdiri atas sub- kemajuan bawahan:
sub unsur sebagai berikut: 11. Bersedia mempertimbangkan
saran-saran bawahan.
1. Tanpa menunggu petunjuk atau
perintah dari atasan, mengambil Tata Cara Penilaian
keputusan atau melakukan
tindakan yang diperlukan dalam Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai,
melaksanakan tugasnya, tetapi yaitu atasan langsung Pegawai Negeri
tidak bertentangan dengan Sipil yang dinilai, dengan ketentuan
kebijaksanaan umum pimpinan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau
pejabat lain yang setingkat dengan itu.

4. 4
Pejabat Penilai melakukan penilaian terhadap dirinya seperti tercantum dalam
pelaksanaan pekerjaan terhadap Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan,
Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam maka ia membubuhkan tanda tangannya
lingkungannya pada akhir bulan pada tempat yang tersedia. Pegawai
Desember tiap-tiap tahun. Jangka Negeri Sipil wajib mengembalikan Daftar
waktu penilaian adalah mulai bulan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang
Januari sampai dengan bulan Desember telah ditandatangani olehnya kepada
tahun yang bersangkutan. Nilai Pejabat Penilai selambat-lambatnya
pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dalam jangka waktu 14 (empat belas)
dengan sebutan dan angka sebagai hari sejak tanggal diterimanya Daftar
berikut: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
tersebut. Daftar Penilaian Pelaksanaan
a. amat baik = 91 - 100 Pekerjaan yang telah ditandatangani
b. baik = 76-90 oleh Pejabat Penilai dan oleh Pegawai
c. cukup = 61-75 Negeri Sipil yang dinilai dikirimkan oleh
d. sedang = 51-60 Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat
e. kurang = 50 ke bawah Penilai, yaitu atasan langsung dari
Pejabat Penilai, selambat-lambatnya 14
Nilai untuk masing-masing unsur (empat belas) hari terhitung mulai
penilaian pelaksanaan pekerjaan, adalah diterimanya kembali Daftar Penilaian
rata-rata dari nilai sub-sub unsur Pelaksanaan Pekerjaan dari Pegawai
penilaian. Setiap unsur penilaian Negeri Sipil yang dinilai.
ditentukan dulu nilainya dengan angka,
kemudian ditentukan nilai sebutannya. Keberatan Terhadap Penilaian
Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan
dituangkan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan. Pejabat Penilai Apabila Pegawai Negeri Sipil yang
baru dapat melakukan penilaian dinilai berkeberatan atas nilai dalam
pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah Daftar Penilaian Pekerjaan baik sebagian
membawahkan Pegawai Negeri Sipil yang atau seluruhnya, maka ia dapat
bersangkutan sekurang-kurangnya 6 mengajukan keberatan secara tertulis
(enam) bulan. Apabila Daftar Penilaian kepada Atasan Pejabat Penilai.
Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk Keberatan tersebut dikemukakan dalam
suatu mutasi kepegawaian, sedangkan tempat yang tersedia dalam Daftar
Pejabat Penilai belum 6 (enam) bulan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disertai
membawahi Pegawai Negeri Sipil yang alasan-alasannya. Keberatan tersebut di
dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut atas disampaikan melalui saluran hirarki
dapat melakukan penilaian pelaksanaan dalam jangka waktu 14 (empat belas)
pekerjaan dengan mengunakan bahan- hari sejak tanggal diterimanya Daftar
bahan yang ditinggalkan oleh Pejabat Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Penilai yang lama. tersebut. Keberatan yang diajukan
melebihi batas waktu 14 (empat belas)
Penyampaian Daftar Penilaian hari tidak dapat dipertimbangkan lagi.
Pelaksanaan Pekerjaan Pejabat Penilai memberikan tanggapan
tertulis atas keberatan dari Pegawai
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Negeri Sipil yang dinilai pada tempat
yang telah diisi diberikan oleh Pejabat yang tersedia dan mengirimkan Daftar
Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut
dinilai. Apabila Pegawai Negeri Sipil kepada Atasan Pejabat Penilai selambat-
yang dinilai menyetujui penilaian lambatnya 14 (empat belas) hari

5. 5
terhitung mulai saat ia menerima kembali dipekerjakan/diperbantukan.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan
Keputusan Atasan Pejabat Penilai diinstansi/badan lain diluar instansi
induknya dibuat oleh Pejabat Penilai
Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan bahan-bahan yang diperoleh
dengan saksama Daftar Penilaian dari instansi/badan lain tempat Pegawai
Pelaksanaan Pekerjaan yang Negeri Sipil yang bersangkutan
disampaikan kepadanya. Apabila ditugaskan.
terdapat alasan-alasan yang cukup,
Atasan Pejabat Penilai dapat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
mengadakan perubahan nilai yang Pegawai Negeri Sipil menjalankan tugas
tercantum dalam Daftar Penilaian belajar oleh Pejabat Penilai dengan
Pelaksanaan Pekerjaan. Perubahan yang bahan-bahan yang diperoleh dari
dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai pimpinan lembaga pendidikan tempat
tidak dapat diganggu gugat. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
menjalankan tugas belajar.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
baru berlaku sesudah ada pengesahan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
dari Atasan Pejabat Penilai Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan
Penilai Yang merangkap Sebagai Atasan tugas belajar di luar negeri dibuat oleh
Pejabat Penilai Pejabat Pembina Pejabat Penilai dengan bahan-bahan
Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina yang diperoleh dari Kepala Perwakilan
Kepegawaian Daerah adalah Pejabat Republik Indonesia setempat.
Penilai dan Atasan Pejabat Penilai
tertinggi dalam lingkungan masing- Penyampaian Daftar Penilaian
masing. Pelaksanaan Pekerjaan
Daftar Penilaian Pekerjaan yang dibuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
oleh Pejabat Penilai yang merangkap merupakan dokumen kepegawaian yang
menjadi Atasan Pejabat Penilai tidak bersifat rahasia. Daftar Penilaian
dapat diganggu gugat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri selama 5 (lima) tahun mulai tahun
Sipil Yang Menjabat Sebagai Pejabat pembuatannya. Daftar Penilaian
Negara Atau Ditugaskan Di Luar Instansi Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih
Induknya dari 5 (lima) tahun tidak digunakan
lagi dan dapat dimusnahkan menurut
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tata cara yang diatur dalam perundang-
Pegawai Negeri Sipil dibuat oleh Pejabat undangan yang berlaku.
Penilai dari instansi asal tempat Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
sebelum diangkat sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat
Negara. Daftar Penilaian Pelaksanaan Penata Tingkat I golongan ruang III/d
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang ke bawah dibuat dalam 1 (satu)
dipekerjakan/ diperbantukan pada rangkap. Daftar Penilaian Pelaksanaan
instansi pemerintah lain dibuat oleh Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang
Pejabat Penilai pada instansi tempat berpangkat Pembina golongan ruang
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua)

6. 6
rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap
dikirimkan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara dan l (satu)
rangkap disimpan oleh instansi yang
bersangkutan.
Bahan bacaan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1979, tentang
Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil;
2. Surat Edaran Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor
02/SE/1980 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil