Pedoman ini mengatur tentang pedoman penulisan karya tulis atau karya ilmiah bagi penggerak swadaya masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan standar dan panduan penulisan serta menciptakan pemahaman yang sama. Dokumen ini menjelaskan tentang jenis, persyaratan, kaidah, dan sistematik penulisan karya tulis ilmiah seperti mengenai isi, bahasa, abstrak, daftar
1. PEDOMAN
KTI PSM
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS
ATAU KARYA ILMIAH
DI BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BAGI PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT
2. TUJUAN
Pedoman penulisan KTI bertujuan untuk:
memberikan standar dan pedoman bagi Penggerak
Swadaya Masyarakat di lingkungan Kementerian,
Kementerian Atau Lembaga Pemerintah
Nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun
KTI; dan
menciptakan persamaan persepsi bagi pemangku
kepentingan dalam penulisan KTI.
3. Perlunya menyusun Pedoman
KTI
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi sebagai instansi Pembina
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya
keseragaman penulisan Karya Tulis atau Karya Ilmiah
yang inovatif di Bidang Pemberdayaan Masyarakat bagi
Penggerak Swadaya Masyarakat, sebagaimana amanah
dalam Pasal 41 Ayat (2) Huruf e Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
4. Ruang lingkup pengaturan KTI meliputi:
jenis, bentuk, dan persyaratan KTI; dan
kaidah, tata cara, dan sistematika penulisan KTI
6. Kaidah KTI
ASLI
• Bukan plagiat
• Hasil pemikiran penulis sendiri
MANFAAT
• Memiliki urgensi karena diperlukan
• Manfaat dalam bid. Pemberdayaan masyarakat
ILMIAH
• Dengan dasar kaidah keilmuan
KONSISTEN
• Relevan dengan lingkup pemberdayaan masyarakat
OBJEKTIF
• Tidak boleh berupa dugaan
• Tidak boleh menyembunyikan kebenaran
• Tidak boleh memanipulasi data
7. Tata Cara Penulisan KTI
Bahasa
- Bahasa Indonesia
- Bahasa asing
sesuai kaidah
Abstrak
- ≥ 200 – 250
kata, 1 spasi
Pengutipan
- Pengambilan
istilah, kata, atau
kalimat dari
sumber lain
Daftar Pustaka
- Judul buku
- Artikel
- Jurnal
- Sumber lain
8. Sistematika Buku dan Non Buku yang dipublikasikan
Tidak terikat pada sistematika
penulisan
Ditentukan oleh kebutuhan atau
persyaratan yang ditentukan media
(penerbit KTI)
Proses penyusunannya tahapan
identifikasi, deskripsi, analisis, dan
konklusi atau rekomendasi.
Penilaian dilakukan setelah KTI diterima dan tayang
9. Sistematika Buku dan Non Buku yang tidak
dipublikasikan
• Judul
• Lembar pengesahan KTI
• Abstrak
• Prakata
• Daftar isi
• Daftar tabel
• Daftar gambar/grafik
Awal
• pendahuluan
• Isi
• Penutup
• Akhir
Batang
tubuh
10. FORMAT; Halaman Judul KTI (tidak dipublikasikan)
LOGO INSTANSI
JUDUL KTI
OLEH:
NAMA PSM
NIP
PANGKAT/GOLONGAN
JABATAN
NAMA INSTANSI
KOTA, TANGGAL, BULAN, TAHUN
11. FORMAT; Lembar Pengesahan KTI
(LOGO DAN NAMA INSTANSI)
PERNYATAAN PENGESAHAN KT/KI JF PSM
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Menyatakan bahwa Karya Tulis / Karya Ilmiah berjudul “…” benar-
benar disusun oleh PSM dibawah ini:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya dengan penuh tanggung jawab.
Tempat Lembaga Diklat PSM
yang bersangkutan, (Tanggal,
Bulan, dan Tahun)
Pimpinan Lembaga Diklat
PSM yang Bersangkutan
.............................................................
12. Bagi PSM ………
Permen Pedoman KTI ini merupakan tantangan bagi
PSM untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas.
Catatan : AMIKO
Gagasan pokok – riset – analisis – konklusi
Tetap dalam lingkup pemberdayaan masyarakat