SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
BAB I 
PENDAHULUAN 
1 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
Salah satu hal yang menandai kemajuan suatu negara adalah penerapan 
sistem informasinya. Tidak terkecuali negara Indonesia, yang tidak boleh 
mengabaikan perkembangan informasi. Kemajuan teknologi yang terjadi sekarang 
ini menunjukkan bahwa dunia teknologi informasi saat ini telah berkembang 
pesat. Jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain, Indonesia harus memiliki 
sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik akan dapat menghasilkan 
informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu. 
Kwang En dan Suryandi (2011) mengatakan semua aktivitas ekonomi 
yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan akan diproses dalam suatu sistem 
yang disebut sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini dirancang 
sedemikian rupa oleh suatu perusahaan sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu 
menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya. 
Penerapan sistem informasi menurut Hidayat dan Samopa (2012) di era 
teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang krusial bagi proses 
bisnis instansi pemerintah. Hadirnya sistem informasi dapat mempermudah dalam 
pelaksanaan kegiatan perencanaan sampai pertanggungjawaban tak terkecuali 
transaksi pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan adanya sistem 
informasi maka data dan informasi yang handal bisa didapatkan dengan mudah. 
Seiring dengan reformasi tersebut pemerintah melakukan perubahan 
penting di bidang keuangan negara untuk mendukung agar informasi dibidang
keuangan negara dihasilkan dengan tepat. Seperti halnya salah satu perubahan 
yang signifikan adalah perubahan di bidang sistem informasi yang prima dan 
mampu membantu serta menjawab kebutuhan pemakai dari informasi akuntansi. 
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu 
yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan 
meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan 
keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, 
2 
transparan, akuntabel dan auditabel. 
Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, 
pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang di jadikan 
sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dalam pihak-pihak 
yang memerlukan. Informasi yang di hasilkan adalah laporan keuangan 
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah untuk dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang handal, diperlukan sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan yang memadai. Fungsi utama sistem informasi keuangan 
pemerintah daerah adalah membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban), 
menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat, menyimpan data keuangan 
untuk keperluan manajemen lainnya, menyajikan informasi akurat secara efektif 
dan efisien yang akan di gunakan oleh pengguna laporan. 
Di era otonomi daerah saat ini, sistem Pemerintahan Daerah sudah berbeda 
dibandingkan dengan sistem pemerintah di era orde baru. Kalau di era orde baru, 
organisasi Pemerintah dan sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah pusat,
di era otonomi daerah ini pembentukan instansi pemerintah daerah termasuk 
sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu 
sistem informasi pada setiap daerah bisa berbeda sesuai dengan perkembangan 
yang terjadi/kebutuhan di daerah masing-masing . 
Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sub sistem dari sistem 
informasi manajemen yang mengolah data keuangan untuk memenuhi kebutuhan 
pemakai intern dan eksteren. Dalam badan usaha penerapan sistem dapat dilihat 
dari pemakai sistem dan kepuasan pemakai sistem tersebut Komara (2005), dalam 
3 
Wahyuni. 
Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang 
lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu 
kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan. 
Akuntansi merupakan suatu proses yang mengindentifikasi data keuangan, 
pencatatan, dan sebagai hasil akhirnya, laporan keuangan. Menurut AICPA 
(American Institute of Certified Public Accountans), akuntansi adalah seni dari 
pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan suatu cara tertentu dan dalam 
nilai uang terhadap kejadian atau transaksi yang paling sedikit atau sebagian 
bersifat keuangan dan penafsiran terhadap hasil-hasilnya. 
Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 
terintegrasi yang menghasilkan laporan di bentuk data transaksi bisnis yang diolah 
dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi 
pihak yang membutuhkannya.
Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi komputer dan informasi 
dewasa ini, sistem informasi akuntansi telah berkembang menjadi sistem 
informasi akuntansi yang berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi yang 
terkomputerisasi memungkinkan pemakai laporan keuangan dapat melihat laporan 
keuangan setiap saat dengan lebih cepat dan akurat. Penyajian informasi keuangan 
dan non-keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan adanya dukungan 
paket program sistem informasi akuntansi yang dewasa ini semakin banyak 
variasinya, tidak terkecuali dengan pengelolaan dana Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. 
Dengan adanya sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana 
menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kecamatan Pagar Merbau yang harus menerapkan kebijakan dan sistem tertentu 
dalam pengelolaan dana yang bisa menjamin efektivitas unit, mendukung 
pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perdesaan pada era globalisasi dan transparansi 
4 
saat ini. 
Dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (Tim Koordinasi PNPM, 2008), 
PNPM Mandiri Perdesaan mengatakan, 
“Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan 
di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, 
kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan 
pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja 
bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus 
menggunakan pendektan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. 
Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, 
peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan”. 
Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan PNPM Mandiri 
yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta
PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri adalah 
program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis 
masyarakat. PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka 
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan 
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan 
melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur 
program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong 
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang 
5 
berkelanjutan. 
Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari 
Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. 
Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan 
pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisien dan efektivitas kegiatan serta 
berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 
PNPM Mandiri mendorong partisipasi warga dalam setiap tahapan 
program. Berdasarkan kesepakatan warga, pemerintah desa selanjutnya 
mengajukan proposal kegiatan pembangunan ke tingkat kecamatan. Ketentuan 
program menyatakan bahwa dana block grant dialokasikan per kecamatan, untuk 
selanjutnya diperebutkan oleh desa-desa yang ada di kecamatan tersebut secara 
kompetitif berdasarkan prinsip urgensi dan kemanfaatan bagi warga miskin. 
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program 
ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi 
6 
Bank Dunia. 
Terdapat beberapa usulan kegiatan yang dilaksanakan pada Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu 
pembangunan sarana untuk masyarakat, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan 
(SPP) untuk membuka atau mengembangkan usaha, peningkatan kualitas hidup 
masyarakat dengan dilaksanakannya pengembangan keterampilan masyarakat, 
pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. 
Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki 
stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan daerah 
dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan 
kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan 
masyarakat dicirikan dengan: a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat; 
b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan 
program dilaksanakan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil 
yang dicapai. 
Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui tentang “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam 
Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar Merbau, 
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara”.
7 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi pada 
pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaaan di Kecamatan Pagar 
Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara? 
2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan 
dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar Merbau, 
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sudah efektif dan efisien? 
1.3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pada 
pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar 
Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 
2. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam 
pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar 
Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sudah efektif dan 
efisien.
8 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain: 
1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan pada pengembangan teori sistem informasi akuntansi dalam 
pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau. 
2. Secara praktisi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 
masukan khususnya pada penggunaan sistem informasi akuntansi 
dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar 
Merbau sehingga sistem informasi di bidang keuangan tersebut dapat 
menjadi lebih efisien dan lebih efektif.

More Related Content

What's hot

Strategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdesStrategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdes
Tri Cahyono
 
akuntabilitas-akuntansi sektor publik
akuntabilitas-akuntansi sektor publikakuntabilitas-akuntansi sektor publik
akuntabilitas-akuntansi sektor publik
Radel Dyla
 
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...
Ar Tinambunan
 
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.com
Andani Abayz
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
Ar Tinambunan
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Operator Warnet Vast Raha
 

What's hot (20)

Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansi
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansiPenerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansi
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansi
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor PublikAkuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
 
Strategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdesStrategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdes
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
akuntabilitas-akuntansi sektor publik
akuntabilitas-akuntansi sektor publikakuntabilitas-akuntansi sektor publik
akuntabilitas-akuntansi sektor publik
 
Tugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4aTugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4a
 
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...
 
Sularno m-2010 JURNAL INTERNASIONAL
Sularno m-2010 JURNAL INTERNASIONALSularno m-2010 JURNAL INTERNASIONAL
Sularno m-2010 JURNAL INTERNASIONAL
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
 
Uzaifah 2010 JURNAL INTERNASIONAL
Uzaifah 2010 JURNAL INTERNASIONALUzaifah 2010 JURNAL INTERNASIONAL
Uzaifah 2010 JURNAL INTERNASIONAL
 
Fix
FixFix
Fix
 
MAKALAH ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER (CBIS) DALAM PR...
MAKALAH ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER (CBIS) DALAM PR...MAKALAH ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER (CBIS) DALAM PR...
MAKALAH ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER (CBIS) DALAM PR...
 
Tugas kelompok asp
Tugas kelompok asp Tugas kelompok asp
Tugas kelompok asp
 
6715 457-13685-1-10-20180122
6715 457-13685-1-10-201801226715 457-13685-1-10-20180122
6715 457-13685-1-10-20180122
 
Pengantar asp
Pengantar aspPengantar asp
Pengantar asp
 
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 1 by diahandani.blogspot.com
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
 
Syafrudin a-2010 JURNAL INTERNASIONAL
Syafrudin a-2010 JURNAL INTERNASIONALSyafrudin a-2010 JURNAL INTERNASIONAL
Syafrudin a-2010 JURNAL INTERNASIONAL
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
 
Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)
Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)
Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)
 

Viewers also liked (15)

Ttaylor hw420-unit 5 project
Ttaylor hw420-unit 5 projectTtaylor hw420-unit 5 project
Ttaylor hw420-unit 5 project
 
Ttaylor hw420-unit 5 project
Ttaylor hw420-unit 5 projectTtaylor hw420-unit 5 project
Ttaylor hw420-unit 5 project
 
Bab II
Bab IIBab II
Bab II
 
Membuat kalkulator penilaian Sederhana Java
Membuat kalkulator penilaian Sederhana JavaMembuat kalkulator penilaian Sederhana Java
Membuat kalkulator penilaian Sederhana Java
 
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten MojokertoKabupaten Mojokerto
Kabupaten Mojokerto
 
Bab III
Bab IIIBab III
Bab III
 
Epistemologi Irfani
Epistemologi IrfaniEpistemologi Irfani
Epistemologi Irfani
 
Abu Ja'far Al Khazin
Abu Ja'far Al KhazinAbu Ja'far Al Khazin
Abu Ja'far Al Khazin
 
Bab IV
Bab IVBab IV
Bab IV
 
Webvideo
WebvideoWebvideo
Webvideo
 
Teori bahasa formal dan Otomata
Teori bahasa formal dan OtomataTeori bahasa formal dan Otomata
Teori bahasa formal dan Otomata
 
20x20 Powerpoint Adam Östman
20x20 Powerpoint Adam Östman20x20 Powerpoint Adam Östman
20x20 Powerpoint Adam Östman
 
Epistimologi irfani
Epistimologi irfaniEpistimologi irfani
Epistimologi irfani
 
Makalah mengenai Surat al fatihah
Makalah mengenai Surat al fatihahMakalah mengenai Surat al fatihah
Makalah mengenai Surat al fatihah
 
Lecture3
Lecture3Lecture3
Lecture3
 

Similar to Bab I

SIM 2, Anissa Nur Safitri, Hapzi Ali, Peran Sistem Informasi dalam Pelayanan ...
SIM 2, Anissa Nur Safitri, Hapzi Ali, Peran Sistem Informasi dalam Pelayanan ...SIM 2, Anissa Nur Safitri, Hapzi Ali, Peran Sistem Informasi dalam Pelayanan ...
SIM 2, Anissa Nur Safitri, Hapzi Ali, Peran Sistem Informasi dalam Pelayanan ...
AnissaNurSafitri
 
SISTEM_INFORMASI_PELAPORAN_REALISASI_ANGGARAN_PEND.pdf
SISTEM_INFORMASI_PELAPORAN_REALISASI_ANGGARAN_PEND.pdfSISTEM_INFORMASI_PELAPORAN_REALISASI_ANGGARAN_PEND.pdf
SISTEM_INFORMASI_PELAPORAN_REALISASI_ANGGARAN_PEND.pdf
FaustinaPeni
 
Skripsi sosiology belum valid
Skripsi sosiology belum validSkripsi sosiology belum valid
Skripsi sosiology belum valid
Dhe Dhe Sulistio
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
Fitran Zain
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
Adijaya Group
 
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Fajar Baskoro
 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
naim muhammad
 

Similar to Bab I (20)

SIM 2, Anissa Nur Safitri, Hapzi Ali, Peran Sistem Informasi dalam Pelayanan ...
SIM 2, Anissa Nur Safitri, Hapzi Ali, Peran Sistem Informasi dalam Pelayanan ...SIM 2, Anissa Nur Safitri, Hapzi Ali, Peran Sistem Informasi dalam Pelayanan ...
SIM 2, Anissa Nur Safitri, Hapzi Ali, Peran Sistem Informasi dalam Pelayanan ...
 
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RIImplementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
 
SISTEM_INFORMASI_PELAPORAN_REALISASI_ANGGARAN_PEND.pdf
SISTEM_INFORMASI_PELAPORAN_REALISASI_ANGGARAN_PEND.pdfSISTEM_INFORMASI_PELAPORAN_REALISASI_ANGGARAN_PEND.pdf
SISTEM_INFORMASI_PELAPORAN_REALISASI_ANGGARAN_PEND.pdf
 
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdfBuku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
 
Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi kependudukan, ut, 2017
Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi kependudukan, ut, 2017Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi kependudukan, ut, 2017
Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi kependudukan, ut, 2017
 
Abstraksi
AbstraksiAbstraksi
Abstraksi
 
Kelompok 3
Kelompok 3Kelompok 3
Kelompok 3
 
Skripsi sosiology belum valid
Skripsi sosiology belum validSkripsi sosiology belum valid
Skripsi sosiology belum valid
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
 
From smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrom smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genuene
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
 
E-samsat indonesia
E-samsat indonesiaE-samsat indonesia
E-samsat indonesia
 
671-2044-1-PB.docx
671-2044-1-PB.docx671-2044-1-PB.docx
671-2044-1-PB.docx
 
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
 
7, si & pi, fizar rivaldy, hapzi ali, review materi materi dan kasus-kasus ya...
7, si & pi, fizar rivaldy, hapzi ali, review materi materi dan kasus-kasus ya...7, si & pi, fizar rivaldy, hapzi ali, review materi materi dan kasus-kasus ya...
7, si & pi, fizar rivaldy, hapzi ali, review materi materi dan kasus-kasus ya...
 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
 
Norma Selestia-43222120010-TM02.docx
Norma Selestia-43222120010-TM02.docxNorma Selestia-43222120010-TM02.docx
Norma Selestia-43222120010-TM02.docx
 
Norma Selestia-43222120010-TM02.docx
Norma Selestia-43222120010-TM02.docxNorma Selestia-43222120010-TM02.docx
Norma Selestia-43222120010-TM02.docx
 
PAL - KD 3.11.pptx
PAL - KD 3.11.pptxPAL - KD 3.11.pptx
PAL - KD 3.11.pptx
 

Recently uploaded

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 

Recently uploaded (20)

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 

Bab I

  • 1. BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang Penelitian Salah satu hal yang menandai kemajuan suatu negara adalah penerapan sistem informasinya. Tidak terkecuali negara Indonesia, yang tidak boleh mengabaikan perkembangan informasi. Kemajuan teknologi yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa dunia teknologi informasi saat ini telah berkembang pesat. Jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain, Indonesia harus memiliki sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik akan dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu. Kwang En dan Suryandi (2011) mengatakan semua aktivitas ekonomi yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan akan diproses dalam suatu sistem yang disebut sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini dirancang sedemikian rupa oleh suatu perusahaan sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya. Penerapan sistem informasi menurut Hidayat dan Samopa (2012) di era teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang krusial bagi proses bisnis instansi pemerintah. Hadirnya sistem informasi dapat mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan sampai pertanggungjawaban tak terkecuali transaksi pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan adanya sistem informasi maka data dan informasi yang handal bisa didapatkan dengan mudah. Seiring dengan reformasi tersebut pemerintah melakukan perubahan penting di bidang keuangan negara untuk mendukung agar informasi dibidang
  • 2. keuangan negara dihasilkan dengan tepat. Seperti halnya salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang sistem informasi yang prima dan mampu membantu serta menjawab kebutuhan pemakai dari informasi akuntansi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, 2 transparan, akuntabel dan auditabel. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang di jadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dalam pihak-pihak yang memerlukan. Informasi yang di hasilkan adalah laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal, diperlukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang memadai. Fungsi utama sistem informasi keuangan pemerintah daerah adalah membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban), menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat, menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, menyajikan informasi akurat secara efektif dan efisien yang akan di gunakan oleh pengguna laporan. Di era otonomi daerah saat ini, sistem Pemerintahan Daerah sudah berbeda dibandingkan dengan sistem pemerintah di era orde baru. Kalau di era orde baru, organisasi Pemerintah dan sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah pusat,
  • 3. di era otonomi daerah ini pembentukan instansi pemerintah daerah termasuk sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu sistem informasi pada setiap daerah bisa berbeda sesuai dengan perkembangan yang terjadi/kebutuhan di daerah masing-masing . Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sub sistem dari sistem informasi manajemen yang mengolah data keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai intern dan eksteren. Dalam badan usaha penerapan sistem dapat dilihat dari pemakai sistem dan kepuasan pemakai sistem tersebut Komara (2005), dalam 3 Wahyuni. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan. Akuntansi merupakan suatu proses yang mengindentifikasi data keuangan, pencatatan, dan sebagai hasil akhirnya, laporan keuangan. Menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountans), akuntansi adalah seni dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan suatu cara tertentu dan dalam nilai uang terhadap kejadian atau transaksi yang paling sedikit atau sebagian bersifat keuangan dan penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi yang menghasilkan laporan di bentuk data transaksi bisnis yang diolah dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi pihak yang membutuhkannya.
  • 4. Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi komputer dan informasi dewasa ini, sistem informasi akuntansi telah berkembang menjadi sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi memungkinkan pemakai laporan keuangan dapat melihat laporan keuangan setiap saat dengan lebih cepat dan akurat. Penyajian informasi keuangan dan non-keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan adanya dukungan paket program sistem informasi akuntansi yang dewasa ini semakin banyak variasinya, tidak terkecuali dengan pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar Merbau yang harus menerapkan kebijakan dan sistem tertentu dalam pengelolaan dana yang bisa menjamin efektivitas unit, mendukung pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perdesaan pada era globalisasi dan transparansi 4 saat ini. Dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (Tim Koordinasi PNPM, 2008), PNPM Mandiri Perdesaan mengatakan, “Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendektan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan”. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan PNPM Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta
  • 5. PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis masyarakat. PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang 5 berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisien dan efektivitas kegiatan serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. PNPM Mandiri mendorong partisipasi warga dalam setiap tahapan program. Berdasarkan kesepakatan warga, pemerintah desa selanjutnya mengajukan proposal kegiatan pembangunan ke tingkat kecamatan. Ketentuan program menyatakan bahwa dana block grant dialokasikan per kecamatan, untuk selanjutnya diperebutkan oleh desa-desa yang ada di kecamatan tersebut secara kompetitif berdasarkan prinsip urgensi dan kemanfaatan bagi warga miskin. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan
  • 6. dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi 6 Bank Dunia. Terdapat beberapa usulan kegiatan yang dilaksanakan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu pembangunan sarana untuk masyarakat, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) untuk membuka atau mengembangkan usaha, peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan dilaksanakannya pengembangan keterampilan masyarakat, pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan daerah dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan: a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat; b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan program dilaksanakan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tentang “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara”.
  • 7. 7 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaaan di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara? 2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sudah efektif dan efisien? 1.3. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sudah efektif dan efisien.
  • 8. 8 1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain: 1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pengembangan teori sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau. 2. Secara praktisi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan khususnya pada penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau sehingga sistem informasi di bidang keuangan tersebut dapat menjadi lebih efisien dan lebih efektif.