Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Bab I
1. BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang Penelitian
Salah satu hal yang menandai kemajuan suatu negara adalah penerapan
sistem informasinya. Tidak terkecuali negara Indonesia, yang tidak boleh
mengabaikan perkembangan informasi. Kemajuan teknologi yang terjadi sekarang
ini menunjukkan bahwa dunia teknologi informasi saat ini telah berkembang
pesat. Jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain, Indonesia harus memiliki
sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik akan dapat menghasilkan
informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu.
Kwang En dan Suryandi (2011) mengatakan semua aktivitas ekonomi
yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan akan diproses dalam suatu sistem
yang disebut sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini dirancang
sedemikian rupa oleh suatu perusahaan sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu
menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya.
Penerapan sistem informasi menurut Hidayat dan Samopa (2012) di era
teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang krusial bagi proses
bisnis instansi pemerintah. Hadirnya sistem informasi dapat mempermudah dalam
pelaksanaan kegiatan perencanaan sampai pertanggungjawaban tak terkecuali
transaksi pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan adanya sistem
informasi maka data dan informasi yang handal bisa didapatkan dengan mudah.
Seiring dengan reformasi tersebut pemerintah melakukan perubahan
penting di bidang keuangan negara untuk mendukung agar informasi dibidang
2. keuangan negara dihasilkan dengan tepat. Seperti halnya salah satu perubahan
yang signifikan adalah perubahan di bidang sistem informasi yang prima dan
mampu membantu serta menjawab kebutuhan pemakai dari informasi akuntansi.
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu
yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan
meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan
keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif,
2
transparan, akuntabel dan auditabel.
Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran,
pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang di jadikan
sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dalam pihak-pihak
yang memerlukan. Informasi yang di hasilkan adalah laporan keuangan
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah untuk dapat
menghasilkan laporan keuangan yang handal, diperlukan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan yang memadai. Fungsi utama sistem informasi keuangan
pemerintah daerah adalah membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban),
menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat, menyimpan data keuangan
untuk keperluan manajemen lainnya, menyajikan informasi akurat secara efektif
dan efisien yang akan di gunakan oleh pengguna laporan.
Di era otonomi daerah saat ini, sistem Pemerintahan Daerah sudah berbeda
dibandingkan dengan sistem pemerintah di era orde baru. Kalau di era orde baru,
organisasi Pemerintah dan sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah pusat,
3. di era otonomi daerah ini pembentukan instansi pemerintah daerah termasuk
sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu
sistem informasi pada setiap daerah bisa berbeda sesuai dengan perkembangan
yang terjadi/kebutuhan di daerah masing-masing .
Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sub sistem dari sistem
informasi manajemen yang mengolah data keuangan untuk memenuhi kebutuhan
pemakai intern dan eksteren. Dalam badan usaha penerapan sistem dapat dilihat
dari pemakai sistem dan kepuasan pemakai sistem tersebut Komara (2005), dalam
3
Wahyuni.
Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang
lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu
kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan.
Akuntansi merupakan suatu proses yang mengindentifikasi data keuangan,
pencatatan, dan sebagai hasil akhirnya, laporan keuangan. Menurut AICPA
(American Institute of Certified Public Accountans), akuntansi adalah seni dari
pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan suatu cara tertentu dan dalam
nilai uang terhadap kejadian atau transaksi yang paling sedikit atau sebagian
bersifat keuangan dan penafsiran terhadap hasil-hasilnya.
Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang
terintegrasi yang menghasilkan laporan di bentuk data transaksi bisnis yang diolah
dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi
pihak yang membutuhkannya.
4. Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi komputer dan informasi
dewasa ini, sistem informasi akuntansi telah berkembang menjadi sistem
informasi akuntansi yang berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi yang
terkomputerisasi memungkinkan pemakai laporan keuangan dapat melihat laporan
keuangan setiap saat dengan lebih cepat dan akurat. Penyajian informasi keuangan
dan non-keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan adanya dukungan
paket program sistem informasi akuntansi yang dewasa ini semakin banyak
variasinya, tidak terkecuali dengan pengelolaan dana Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
Dengan adanya sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana
menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan di
Kecamatan Pagar Merbau yang harus menerapkan kebijakan dan sistem tertentu
dalam pengelolaan dana yang bisa menjamin efektivitas unit, mendukung
pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perdesaan pada era globalisasi dan transparansi
4
saat ini.
Dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (Tim Koordinasi PNPM, 2008),
PNPM Mandiri Perdesaan mengatakan,
“Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan
di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah,
kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan
pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja
bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus
menggunakan pendektan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan.
Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran,
peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan”.
Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan PNPM Mandiri
yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta
5. PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri adalah
program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis
masyarakat. PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan
melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur
program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang
5
berkelanjutan.
Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari
Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.
Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan
pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisien dan efektivitas kegiatan serta
berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.
PNPM Mandiri mendorong partisipasi warga dalam setiap tahapan
program. Berdasarkan kesepakatan warga, pemerintah desa selanjutnya
mengajukan proposal kegiatan pembangunan ke tingkat kecamatan. Ketentuan
program menyatakan bahwa dana block grant dialokasikan per kecamatan, untuk
selanjutnya diperebutkan oleh desa-desa yang ada di kecamatan tersebut secara
kompetitif berdasarkan prinsip urgensi dan kemanfaatan bagi warga miskin.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program
ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan
6. dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi
6
Bank Dunia.
Terdapat beberapa usulan kegiatan yang dilaksanakan pada Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu
pembangunan sarana untuk masyarakat, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
(SPP) untuk membuka atau mengembangkan usaha, peningkatan kualitas hidup
masyarakat dengan dilaksanakannya pengembangan keterampilan masyarakat,
pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki
stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan daerah
dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan
kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan
masyarakat dicirikan dengan: a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat;
b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan
program dilaksanakan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil
yang dicapai.
Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk
mengetahui tentang “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam
Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar Merbau,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara”.
7. 7
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi pada
pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaaan di Kecamatan Pagar
Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara?
2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan
dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar Merbau,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sudah efektif dan efisien?
1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pada
pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar
Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam
pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagar
Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sudah efektif dan
efisien.
8. 8
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:
1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan pada pengembangan teori sistem informasi akuntansi dalam
pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar Merbau.
2. Secara praktisi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
masukan khususnya pada penggunaan sistem informasi akuntansi
dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagar
Merbau sehingga sistem informasi di bidang keuangan tersebut dapat
menjadi lebih efisien dan lebih efektif.