3. Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
Menguntungkan
secara ekonomi
(economically
viable)
Diterima
secara
sosial
(socially
acceptable)
Ramah lingkungan
(environmentally
sound)
“Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa
mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya
(WCED – Our Common Future)
Lingkungan
Ekonomi
Sosial
Pembangunan
Berkelanjutan
4. Agar hak tersebut terpenuhi, maka wajib dipastikan segala kegiatan
perekonomian dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pasal 33 ayat 4 UUD 1945:
“Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Pembangunan Berwawasan Lingkungan
5. 1982
1997
2009
UU
Lingkungan
Hidup
Peraturan
Pemerintah
tentang
AMDAL
1986
1993
1999 2010
5
tonggak awal
(PP Nomor 29
tahun 1986)
Pengembangan
(PP Nomor 51 tahun
1993
Perbaikan
(PP Nomor 27
tahun 1999)
revitalisasi
2012
PP Nomor 27 tahun
2012: Integrasi Izin
Lingkungan dalam
Proses Amdal & UKL-
UPL & Streamlining
UU 4/1982
UU
23/1997
UU
32/2009
Inovasi Kebijakan: PP
No 27/2012
Merupakan PP
Generasi Ke-4
(empat) yang
mengatur tentang
Amdal di Indonesia
6. Muatan
Dokumen
Amdal
Penyusunan
Dokumen
Amdal
Penilaian
Dokumen
Amdal
Penyusunan
Dokumen Amdal bagi
Golongan Ekonomi
Lemah
2 3
4
5
Usaha
dan/atau
kegiatan
Wajib Amdal
1
UU 32/2009
Ketentuan-Ketentuan Amdal dalam UU No. 32 Tahun 2009
Amdal
• Kriteria Dampak
Penting
• Kriteria usaha
dan/atau kegiatan
berdampak penting
• Disusun oleh pemrakarsa;
• Keterlibatan masyarakat;
• Bantuan pihak lain (penyusun
perorangan dan LPJP)
• Sertifikasi penyusun amdal
• Komisi Penilai
Amdal (KPA);
• Lisensi KPA;
• Keanggotaan KPA
• Tim Teknis dan
Sekretariat KPA;
• Keputusan
Kelayakan atau
Ketidaklayakan LH
• Kajian dampak LH;
• Evaluasi kegiatan disekitar;
• SPT Masyarakat
• Prakiraan besaran & sifat penting dampak
• RKP-RPL
Sumber: Pasal 22-23 UU 32 Tahun 2009
8. Aims & Objectives of EIA
EIA can:
modify and improve project design;
ensure efficient resource use [natural resources];
enhance social aspects [socio-economic & socio-culture];
identify key impacts and measures for mitigating them
[geo-physic & chemistry, biology and social] ;
inform decision-making and condition-setting;
avoid serious and irreversible damage to the
environment [such as: land, water and vegetation]; and
protect human health and safety.
8
12. Integration within EIA
The EIA process addresses the following environmental
effects:
biophysical and resource use [land, water &
vegetation];
social and cultural;
health and safety;
economic and fiscal;
landscape and visual; and
indigenous peoples‖ rights and traditional
areas.
12
13. US - National Environmental Policy Act
(proclaimed in 1970)
14. US - National Environmental Policy Act
(proclaimed in 1970)
NEPA called for:
Consideration of environmental values in decision
making.
Use of a systematic, approach.
A detailed statement on interdisciplinary
- the environmental impact of proposals .
- any adverse effects which cannot be avoided.
- alternatives to the proposed action.
Making the statement available to the public.
14
This process became known as
Environmental Impact Assessment
16. Jenis Dokumen AMDAL
KERANGKA
ACUAN
(KA-ANDAL)
ANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP
(ANDAL)
RENCANA
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HDUP
(RKL)
RENCANA
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HDUP
(RPL)
Memuat:
• Potensi DP
• Wilayah studi
• Arahan
kedalaman studi
ANDAL, RKL,
RPL
Memuat:
• Rona LH
• Prakiraan dampak
• Evaluasi dampak
• Bahan masukan
untuk keputusan
kelayakan lingkungan
Memuat:
•Arahan untuk
pengelolaan
dampak
penting
lingkungan
Memuat:
•Arahan untuk
pemantauan
dampak
penting
lingkungan
18. TIPIKAL LANGKAH LANGKAH
DALAM AMDAL
Identifikasi
dampak
yang
mungkin
terjadi
Prediksi
besaran
dampak
yang
mungkin
terjadi
Komunikasikan
hasil kajian,
termasuk
rekomendasi
alternatif
terbaik
Penentuan
Batas Studi
/ Problem
Boundary
Evaluasi
sifat
penting
dampak
untuk
setiap
alternatif
kegiatan
PELINGKUPAN/
PENYUSUNAN KA ANDAL PENYUSUNAN ANDAL
PENYUSUNAN
RKL RPL
20. Evolution of EIA
early 1970s — initial development.
1970s to 1980s — increasing scope.
mid to late 1980s — process
strengthening and policy integration.
mid 1990s — towards sustainability (SEA,
Biodiversity).
20
22. EIA—Three core values
integrity - the EIA process will conform
to agreed standards;
utility - the EIA process will provide
balanced, credible information for
decision-making; and
sustainability - the EIA process will
result in environmental safeguards.
22
24. EIA — guiding principles
The EIA process should be:
purposive – meeting its aims and
objectives;
focused – concentrating on the effects that
matter;
adaptive – responding to issues and
realities;
participative – fully involving the public;
transparent – clear and easily understood;
24
28. Key operating principles of good
EIA practice
EIA should:
be applied to all proposals with significant
impacts;
begin early in the project cycle;
address relevant environmental, social and
health impacts;
identify and take account of public views;
result in a statement of impacts and mitigation
measures; and
facilitate informed decision making and
condition setting.
28
29. No EIAEIA Required
*Public involvementScoping
Mitigation
and impact
management
EIA Report
Proposal
Identification
Screening
Initial
environmental
examination
Impact analysis
Review
Decision-making
ApprovedNot approved
Implementation and
follow up
Information from this process
contributes to effective future EIA
Redesign
Resubmit
*Public involvement
*Public involvement typically
occurs at these points. It may
also occur at any other stage
of the EIA Process.
Generalised EIA
Process Flowchart
29
SCREENING
SCOPING
IMPACT ANALYSIS
MITIGATION & IMPACT MANAGEMENT
31. The EIA process
The EIA process comprises:
screening - to decide if and at what level EIA should
be applied;
scoping - to identify the important issues and
prepare terms of reference;
impact analysis - to predict the effects of a
proposal and evaluate their significance;
mitigation - to establish measures to prevent,
reduce or compensate for impacts;
31
32. The EIA process
(continued)
reporting - to prepare the information
necessary for decision-making;
review - to check the quality of the EIA report;
decision-making - to approve (or reject) the
proposal and set conditions;
follow up – to monitor, manage and audit
the impacts of project implementation; and
public involvement - to inform and consult
with stakeholders.
32
34. Benefits of EIA include:
environmentally sound and sustainable
design;
better compliance with standards;
savings in capital and operating costs;
reduced time and costs for approvals;
increased project acceptance;and
better protection of the environment (land,
water & vegetation) and human health.
34
36. Delays are caused during EIA
when:
the EIA is commenced too late in the
project cycle;
the TOR are poorly drafted;
the EIA is not managed to a schedule;
the EIA report is inadequate and needs to
be upgraded; and
there is a lack of technical data.
36
38. Ensuring fairness in the EIA process
register consultants‖ names and terms of
reference;
name consultants and their expertise in the
EIA report;
publish the TOR in the EIA report;
make EIA reports available to the public; and
publish lists of screening and final decisions
along with conditions for approval.
38
39. JENIS KEGIATAN WAJIB AMDAL →
Uraian pd Psl 23 (1) UU 32 th. 2009:
1. Pengubahan bentuk lahan & bentang
alam ;
2. Eksploitasi SDA, yg. Terbarukan &
Tidak terbarukan;
3. Proses & Kegiatan yg. scr potensial
dpt. timbulkan Pencemaran &
Kerusakan LH, Pemborosan &
kemerosotan SDA dlm
pemanfaatannya ;
4. Proses & Kegiatan yg. Hasilnya dpt.
pengaruhi Lingk. Alam, Buatan &.
Sosbud.;
40. 5. Proses & kegiatan yg. hasilnya pengaruhi
pelestarian Kws Konservasi SDA &/atau
perlindungan cagar budaya;
6. Introduksi jenis tumbuhan, hewan & jazad
renik;
7. Pembuatan & penggunaan bahan hayati &
non hayati;
8. Kegiatan yg. Memp. Risiko tinggi & atau
pengaruhi pertahanan negara; dan/atau
9. Penerapan Teknologi yg. Diperkirakan
memp. Potensi besar untuk pengaruhi LH.
LANJUTAN……
43. KERANGKA ACUAN ANDAL
Metode Studi
Tenaga Ahli Yg
diperlukan
Dampak
Penting
Hipotetik
Batas Studi
Komponen
Rencana Kegiatan
Komponen
Lingkungan Hidup
Kegiatan
Lain disekitarnya
Saran Tanggapan
Pendapat
44. METODE STUDI
Jenis Data
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
ISU
POKOK
ATAU
DAMPAK
HIPOTETIS
Pengumpulan
Data
AnalisisD
ata
Prakiraan
Dampak
Bab
Evaluasi
Dampak
BESARAN DAMPAK
SIFAT PENTING
DAMPAK
BAHAN MASUKAN
UNTUK
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
KELAYAKAN
LINGKUNGAN
ARAHAN
PENGELOLAAN
& PEMANTUAN
LINGKUNGAN
Bab
Prakiraan
Dampak
45. Pemrakar
sa
Dokumen KA-
atau ANDAL &
RKL-RPL
Sesuai
Persyaratan
Administrasi
Sesuai dengan RTRW
Nasional, Provinsi &
Kab/Kota
Usaha/Keg.
sedang /telah
dilakukan
konstruksi/
operasi/ pasca
operasi
Ya Ya
DITOLAK
TidakTidak
DITOLAK
Tidak
Ya
UJI ADMINSITRASI UJI TAHAP PROYEK
Tahapan Penilaian Dokumen AMDAL
1. Lakukan Uji konsistensi
2. Lakukan uji keharusan
3. Lakukan uji kedalaman
4. Lakukan uji relevansi
UJI KUALITAS
(gunakan format dalam lampiran VII)
(gunakan format dalam
lampiran VIII)
Dokumen sesuai dengan
persyaratan mutu
dokumen
Rencana usaha dan/atau
Kegiatan disepakati
atau layak lingkungan
hidup
Tidak
Masukan untuk
Perbaikan Dokumen
Ya
Tidak
DITOLAK
Dokumen dijadikan
lamp. SK Persetujuan
KA atau SK Kelayakan
Lingkungan
Ya
Peraturan MENLH No. 24 Tahun 2009
46. 1. jumlah dan jenis izin PPLH yang
diwajibkan (Jika wajib memiliki izin
PPLH)
Rekomendasi Hasil
Penilai an Andal & RKL-
RPL dari Komisi Penilai
Amdal
Keputusan Kelayakan
Lingkungan atau
Ketidaklayakan
MENTERI
GUBERNUR
Bupati/Walikota
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup
10 Hari Kerja
1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya
penetapan; dan
2. Pernyataan kelayakan lingkungan usaha
dan/atau kegiatan;
3. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai
dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.
4. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak
terkait
Muatan Keputusan Kelayakan
Lingkungan
1
2
3
5
Jangka waktu penetapan
Sumber: Pasal 32-33 PP 27/2012
Izin Lingkungan
4
Dalam PP 27/1999: tidak datur sedetil atau
serinci ini. SKKL sudah termasuk 75 hari
penilaian Andal dan RKL-RPL. Muatan SKKL
juga belum/tidak diatur