Teori Pertanggung Jawaban dan hubungan seseorang yang bertindak mewakili badan hukum/perusahaan

1. ESA UNGGUL UNIVERSITY
FACULTY OF LAW
2016
HUBUNGAN PERTANGGUNG JAWABAN
SESEORANG YANG BERTINDAK MEWAKILI
BADAN HUKUM
DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN
BADAN HUKUM ITU SENDIRI
Hukum Perorangan Keluarga Perdata
[ HPK-PERDATA ]
Ibu Fitria Olivia, S.H., M.H.,
Disusun oleh : ABIE HASSAN SHADILY
abstrack :
Perusahaan mempunyai peran penting dalam mempekerjakan karyawan/pegawainya, tidak bisa lepas
dari pertanggungjawaban ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan atau perbuatan mealwan hukum
pegawainya jika pegawai tersebut melakukan kesalahan baik dalam rangka menjalankan tugas
ataupun hal-hal lainya. Disatu sisi pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang semakin
berkembang pesat dimana orang-orang dapat bertindak sebagai atau mewakili kepentingan badan
hukum dan menjadikan badan hukum sebagai kendaraan untuk melakukan kejahatan dan pencucian
uang hasil kejahatan, maka dalam aturan hukum dan peraturan perundang-undangan kita telah
menempatkan badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam
hukum pidana.
1. PENDAHULUAN
Hukum menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam berkehidupan baik
dalam masyarakat maupun negara, yang dapat memberikan sanksi yang tegas apabila
ada yang melanggarnya. Hukum menjadi acuan perilaku setiap orang, yang meliputi
perbuatan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Subyek hukum orang
meliputi manusia dan badan hukum. Perusahaan adalah salah satu bagian dari badan
hukum seperti Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas, Koperasi
dll. Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan atau badan hukum yang paling
mendominasi dan banyak digunakan polanya bagi banyak orang. Dominasi tersebut
tidak hanya berlaku di Indonesia, melainkan dinegara-negara lainya.
Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum.
Pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (limited liability) bagi para
pedagang saham, anggota direksi, dan komisaris. Sebagai salah satu penggerak laju
ekonomi negara, perseroan terbatas juga memiliki tanggung jawab, antar lain
tanggung jawab seperti pekerja, sosial dan lingkungan. Berbagai legalitas dan

2. pengawasan perseroan terbatas serta kaitanya dengan masyarakat dan negara. Selain
itu, peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat didalamnya. 1
2. PEMBAHASAN
A. PERTANGGUNG-JAWABAN BADAN HUKUM TERHADAP
PELAKU YANG MEWAKILI BADAN HUKUM
Persoalan yang berkaitan dengan pertanggung-jawaban telah dijelaskan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1367 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :
“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan
perbuatanya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-
orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang
berada dibawah pengawasanya”. (pasal 1357 ayat (1) KUHPerdata).
Dalam suatu tuntutan ganti rugi klien atas kecelakaan pekerja, dimana pemilik
kendaraan adalah suatu perusahaan, menolak untuk bertanggung jawab atas kelalaian
yang mngakibatkan kerugian materiil dan imateriil yang dilakukan pekerjanya.
Alasan yang disampaikan pada praktiknya dilapangan adalah bahwa perusahaan
tersebut juga sebagai “Korban” atas kesalahan/ kecelakaan tersebut.
Hubungan pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum dapat
disengaja atau tidak disengaja, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1366
KUHPerdata. Yang mana dalam penjelasanya yang lebih lanjut, apabila seorang
dirugikan karena perbuatan seseorang lainya, sedang diantara mereka itu tidak
terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-
undang yang berlaku timbul hubungan hukum antara orang atau para pihak tersebut
yang menimbulkan kerugian itu. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang
berbunyi sebagai berikut :
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dan mengganti
kerugian tersebut”.
Selain manusia, badan hukum juga merupakan bagian subyek hukum, yang
memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Dalam hal badan hukum itu sendiri
dapat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hubungan
pertanggung jawaban secara langsung berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang
telah disebutkan diatas. Apabila perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seorang
bawahan maka badan hukum harus bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367
KUHPerdata, yang mana ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 1865 KUHPerdata yang
berbunyi sebagai berikut :
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk
pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau periswtiwa tsb”.
1
Sutedi adrian, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Cet I, raih asa sukses, Jakarta, 2015), h.3

3. Mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja, termasuk kepada seorang yang
di luar ikatan kerja yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu,
hal ini diatur dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Pertangung jawaban dalam
pasal tersebut sangat luas, tidak mengatur dalam hubungan kerja namun kepada
seseorang yang berada dalam hubungan kerja diluar dari badan hukum yang
dimaksud.
B. PERTANGGUNG JAWABAN PEKERJA DALAM PERSFEKTIF
HUKUM
Teori pertanggung-jawaban berdasarkan kamus hukum terdiri dari
“Liabilitas/Liability” dan “Responsibiltas/Responsibility”, yang merupakan istilah
dalam hukum yang memberikan faktor dan peran penting dalam kehidupan terkait
dengan resiko dengan pertanggung-jawaban seseorang didalam suatu perusahaan.
“Liabilitas/Liability” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berkaitan
erat dengan pertanggung jawaban dalam konteks kesalahan, Liability terkait dengan
semua hak dan kewajiban seseorang secara actual/potensial dengan contoh kerugian,
ancaman, kejahatan, atau kondisi-kondisi lainya. Istilah ini mengacu pada
pertanggung jawaban hukum, yaitu yang berkaitan akibat kesalahan (fault) yang
memiliki unsur kekhilafan (dolus/culpa). “Responsibilitas/ Responlibility”
merupakan hal yang dapat dipertanggung-jawabkan atas suatu kewajiban baik dalam
putusan, keterampilan, kemampuan, kecakapan juga meliputi kewajiban bertanggung
jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian lebih lanjut, istilah
ini menunjuk pada pertanggung jawaban politik.2
Tanggung jawab (Responsibility)
merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia, yang berkaitan dengan kontrol
jiwanya, yang merupakan baian dari betuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.
Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari
pertanggung jawaban dan akibat dari pilihan yang dilakukan. Tidak ada alasan lain
mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah
dipimpin oleh kesadaran yang muncul dari intelektualnya.3
Theory of accomplice liability dapat diperluas untuk menjangkau pengawas
yang mengetahui tapi memilih untuk mengabaikan perbuatan yang dilakukan oleh
bawahannya. Dengan kata lain, omisi atau kelalaian yang disengaja atas tindakan
bawahannya dapat menimbulkan tanggungjawab pidana kepada si pengawas.
Berdasarkan teori ini, pengawas memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk
memperbaiki apabila ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan
bawahannya.4
Perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan tidak hanya menyentuh
aspek keperdataan tetapi juga bisa berimplikasi pidana. Sebagai contoh, ketika
seorang karyawan perusahaan yang hendak menghantar barang pesanan pelanggan,
telah menabrak pembatas jalan dalam perjalanannya dengan menggunakan mobil
perusahaan ke tempat pelanggan, sehingga mengakibatkan meninggalnya karyawan
tersebut. Dalam hal ini, kelalain atau kecerobohan yang dilakukan si karyawan bisa
menyeret majikan ke tanggungjawab pidana. Hal ini terjadi apabila dalam
2
Ridwan H.R., “Hukum Administrasi Negara”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 (hlm. 335-337).
3
Masyhur Effendi, Dinamika HAM dalam Hukum Nasional & Internasional, Ghalia Indonesia,
Jakarta; 1994 (hlm. 121).
4
“Pertanggung-jawaban Pidana Individu Dalam Perusahaan”, Prof. Dr. Albi Syahrin, SH. MS, (Guru
Besar Hukum Pidana/Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara).

4. pengembangan penyidikan, ternyata terdapat bukti-bukti kuat bahwa kendaraan yang
digunakan tersebut sebenarnya dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik karena
perawatan yang tidak memadai dan/atau si karyawan tidak memiliki SIM dan/atau si
karyawan sebenarnya bukan bertugas sebagai seorang sopir di kantor.5
Bentuk dari pertanggung jawaban apabila terjadi kecelakaan yang mana
memiliki unsur kesalahan (Fault Lialbility atau Lialbility Based on Fault) dapat
dilakukan berdasarkan prinsip yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer/Burgerlijk Wetboek) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Dalam KUHPerdata, menjelaskan dalam pasal 1365-1367, yang
mana prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertangung-
jawabanya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukanya. Perbuatan yang
dapat dinyatakan kesalahan apabila didalamnya terdapat unsur melawan hukum atau
bertentangan dengan hukum, baik dalam undang-undang maupun norma-norma yang
berada di dalam masyarakat. KUHPerdata pasal 1365 menjelaskan perbuatan
melawan hukum mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur yang meliputi :
 Adanya perbuatan/ tindakan;
 Adanya unsur kesalahan/ kekeliruan (fault);
 Adanya kerugian yang timbul setelah perbuatan tsb dilakukan;
 Adanya hubungan kasualitas antara kesalahan dengan kerugian; (Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365).6
Pemberian sanksi terhadap individu sebagaimana yang dimaksud yang
diakibatkan perbuatanya/tingkah lakunya yang telah direncanakan dengan maksud
yang jahat tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, seseorng yang
tidak hanya dianggap bertanggung jawab jika secara obyektif akibat tersebut
membahayakan yang ditimbulkan yang dengan maksud jahat oleh tindakanya, tetapi
juga akibat perbuatan tersebut yang telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang
salah, atau jika akibat tersebut timbul tanpa adanya maksud yang direncakanan oleh
pelaku. Dalam hal ini sanksinya berbeda dalam kasus yang berbeda-beda. Sanksi yang
diberikan ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang memiliki delik dengan
kualifikasi psikologis, yang mana dalam suatu keadaan jiwa tertentu dari si pelaku
yang ingin berbuat jahat, bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang
timbul serta membahayan (mens re), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut
dengan kesalahan dan atau kecelakaan (fault/ dolus/culpa). Ketika sanksi tersebut
diberikan hany terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan
pertanggung-jawaban berdasarkan kesalahan (Responsibility Based on
Fault/Culpability). Dalam hukum modern dikenal sebagai bentuk lain dari kesalahan
yang dilakukan tanpa maksud serta perencanaan, yang memiliki unsur
kekhilafan/kekeliruan/kealpaan (negligence), yang merupakan bentuk dari delik omisi
(kelalaian), dan pertanggung-jawaban terhadap kealpaan lebih merupakan
pertanggung-jawaban absolut daripada culpability.7
5
Lenny Rachmat, (praktisi hukum), dalam artikelnya yang berjudul “TANGGUNG JAWAB
PENGUSAHA/MAJIKAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEKERJAAN”,
Law Firm JAMES PURBA & PARTNERS, Oktober’ 2009.
6
Ibid hlm. 63
7
Prof. Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta; Konstitusi Press;
2006 (hlm. 61).

5. Apabila timbul perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh seseorang
yang mewakili badan hukum, dapat dilakukan atau terhindar dari pertanggung-
jawaban pidana dengan menunjukan bukti-bukti adanya kelalaian/kealpaan dari
pelaku tersebut. Namun dilain hal, pertanggung-jawaban berdasaarkan hukum perdata
sulit dihindari, hal ini dikarenakan pertanggung-jawaban perdata justru yang menjadi
target utama adalah badan hukumnya/ majikanya atau disebut dengan istilah “Deep
Pocket Defendant (Tergugat Berkantong Tebal)”. Pertanggung-jawaban perdata pada
dasarnya bersifat tanggung-renteng (Joint Liability) karena sebagian besar berkaitan
dengan pertangung-jawaban finansial lialbilities yang dapat dinilai dengan uang.
3. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Seseorang yang bertindak mewakilkan badan hukum memiliki hubungan
pertangung-jawaban pribadi atas tindak pidana yang dilakukanya apabila ia
merupakan pelaku langsung, mengintruksikan, mengarahkan, membantu,
menyediakan, mendorong, atau bekerja sama dengan seorang lainya untuk melakukan
suatu tindak pidana kejahatan. Sama halnya dalam memberikan pelayanan, seseorang
yang mewakilkan badan hukum harus dapat bertindak professional, yang bertanggung
jawab kepada diri sendiri juga kepada masyarakat. Bertanggung jawab pada diri
sendiri harus memiliki integritas moral, intelektual, professional, yang harus menjadi
bagian dari kehidupaya. Seorang tersebut harus mempertahankan cita-cita luhur
profesi sesuai dengan tunutan dan kewajiban di dalam hati nuraninya, bukan karena
sekedar hobi belaka.
Dalam hal ini penulis menyampaikan untuk selalu bertindak hati-hati terkait
dengan kelalaian yang dapat ditimbulkan dalam diri sendiri. Namun apabila hal buruk
tersebut terjadi, dapat dilakukan dengan pertangung-jawaban untuk menanggung
segala resiko yang timbul dari perbuatanya. Kelalaian dalam melaksanakan profesi
menimbulkan dampak yang membahayakan juga merupakan perbuatan yang dibenci
oleh Tuhan YME, yang mana dapat menyebabkan perilaku yang merugikan baik bagi
diri sendiri ataupun kepada orang lain.