Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kode etik kementerian keuangan

4,105 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Kode etik kementerian keuangan

  1. 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
  2. 2. 2 PENGERTIAN ETIKA Etika  “ethos” (bahasa Yunani) : artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika:  sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma- norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak;  sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral;  sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat.
  3. 3. 3 KODE ETIK  Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.  Etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan.  Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
  4. 4. Pedoman Penyusunan dan Penetapan Kode Etik PNS tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.01/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK. 01/2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PM.5/2007 tentang Kode Etik Direktorat Jenderal Perbendaharaan DASAR HUKUM KODE ETIK DITJEN PERBENDAHARAAN
  5. 5. KEWAJIBAN (19) LARANGAN (12) 1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaaan yang dianut; 2. Memiliki toleransi terhadap penganut agama atau kepercayaan lain; 3. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas; 4. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor; 5. Mentaaati perintah kedinasan dan atasan yang berwenang; 6. Berpakaian rapi dan sopan; 7. Bertingkah laku sopan terhadap semua pegawai dan mitra kerja; 1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas; 2. Menjadi simpatisan, anggota, dan/atau mengurus partai politik; 3. Menggunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi maupun pihak lainnya; 4. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dari perorangan/lembaga secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan pegawai memiliki kewajiban berkaitan dengan pelaksanaan tugas; KEWAJIBAN & LARANGAN
  6. 6. KEWAJIBAN (19) LARANGAN (12) 8. Memelihara, melindungi, dan mengamankan peralatan kerja/barang inventaris milik negara yang menjadi tanggung jawabnya; 9. Melaksanakan tugas sesuai Standar Prosedur Operasi (SOP) dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional; 10. Memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan/mitra kerja; 11. Manjaga data dan/atau informasi milik DJPB dengan baik; 12. Menjaga kerahasiaan tugas dan pekerjaan yang harus dirahasiakan; 13. Melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada atasannya apabila mengetahui adanya pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan tugas yang dapat merugikan keuangan negara; 5. Memanfaatkan data dan/atau informasi perbendaharaan untuk memperoleh keuntungan pribadi; 6. Memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi; 7. Menyampaikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain di luar kewenangannya; 8. Menggandakan sistem dan/atau program apilkasi komputer milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan di luar kepentingan dinas; KEWAJIBAN & LARANGAN
  7. 7. KEWAJIBAN (19) LARANGAN (12) 14. Menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan ruang kerja; 15. Memelihara, melindungi, dan mengamankan peralatan kerja/barang inventaris milik negara yang menjadi tanggung jawabnya; 16. Mengindahkan etika berkomunikasi (bertelepon, menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk email); 17. Mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, Kode Etik, serta sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil; 18. Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya; 19. Pegawai yang berhenti atau selesai memangku jabatan wajib mengembalikan dokumen dan atau barang inventaris yang dipergunakan selama melaksanakan tugas. 9. Membantu, melindungi, bekerja sama, menyuruh, dan/atau memberi kesempatan pihak lain untuk melakukan tindak pidana di bidang perbendaharaan; 10. Mengkonsumsi minuman keras yang dapat merusak citra dan martabat pegawai; 11. Mengkosumsi, mengedarkan, dan atau memproduksi narkotika dan atau obat terlarang; 12. Melakukan perbuatan amoral/asusila. KEWAJIBAN & LARANGAN
  8. 8.  Dasar hukum pemotongan TKPKN adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan  Pemotongan TKPKN diberlakukan kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin (hukdis)  Pemotongan TKPKN dilakukan terhadap pelanggaran administratif dengan kriteria tertentu, dan pelanggaran non administratif  Besarnya pemotongan TKPKN dikaitkan dengan jenis hukdis yang diterima
  9. 9. Jenis Hukuman Disiplin Pemotongan TKPKN Ringan -1 25% selama 2 bulan Ringan -2 25% selama 3 bulan Ringan -3 25% selama 6 bulan Sedang -1 50% selama 6 bulan Sedang -2 50% selama 9 bulan Sedang -3 50% selama 12 bulan Berat -1 85% selama 12 bulan Berat -2 90% selama 12 bulan Berat -3 95% selama 12 bulan Berat -4 dan Berat -5 100%
  10. 10. Terima Kasih

×