Kode etik Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengatur 19 kewajiban dan 12 larangan bagi pegawai. Kewajiban meliputi perilaku sesuai agama, mematuhi perintah atasan, dan memberikan pelayanan prima. Larangan meliputi diskriminasi, menerima pemberian untuk kepentingan pribadi, dan menyalahgunakan informasi rahasia. Pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa pemotongan tunjangan khusus hingga 100% selama 12 bulan.

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2. 2
PENGERTIAN ETIKA
Etika  “ethos” (bahasa Yunani) : artinya cara berpikir,
kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan
atau adat.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat
dipakai untuk kata Etika:
 sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-
norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau
kelompok untuk bersikap dan bertindak;
 sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak atau moral;
 sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang
diterima dalam suatu masyarakat.

3. 3
KODE ETIK
 Etika akan memberikan semacam batasan maupun
standar yang akan mengatur pergaulan manusia di
dalam kelompok sosialnya.
 Etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan
(code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat
berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat
yang dibutuhkan.
 Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai
pedoman berperilaku.

4. Pedoman Penyusunan dan Penetapan Kode Etik PNS tercantum dalam
Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.01/2007 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK. 01/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PM.5/2007 tentang Kode Etik
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DASAR HUKUM KODE ETIK
DITJEN PERBENDAHARAAN

5. KEWAJIBAN (19) LARANGAN (12)
1. Berperilaku sesuai dengan ajaran
agama atau kepercayaaan yang dianut;
2. Memiliki toleransi terhadap penganut
agama atau kepercayaan lain;
3. Menghormati agama, kepercayaan,
budaya, dan adat istiadat orang lain
dalam menjalankan tugas;
4. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata
tertib kantor;
5. Mentaaati perintah kedinasan dan
atasan yang berwenang;
6. Berpakaian rapi dan sopan;
7. Bertingkah laku sopan terhadap
semua pegawai dan mitra kerja;
1. Bersikap diskriminatif dalam
melaksanakan tugas;
2. Menjadi simpatisan, anggota, dan/atau
mengurus partai politik;
3. Menggunakan kewenangan jabatan baik
langsung maupun tidak langsung dan
fasilitas kantor untuk kepentingan
pribadi maupun pihak lainnya;
4. Menerima segala pemberian dalam
bentuk apapun dari perorangan/lembaga
secara langsung atau tidak langsung yang
menyebabkan pegawai memiliki
kewajiban berkaitan dengan pelaksanaan
tugas;
KEWAJIBAN & LARANGAN

6. KEWAJIBAN (19) LARANGAN (12)
8. Memelihara, melindungi, dan mengamankan
peralatan kerja/barang inventaris milik
negara yang menjadi tanggung jawabnya;
9. Melaksanakan tugas sesuai Standar
Prosedur Operasi (SOP) dengan penuh
tanggung jawab, jujur, dan profesional;
10. Memberikan pelayanan prima kepada
pemangku kepentingan/mitra kerja;
11. Manjaga data dan/atau informasi milik
DJPB dengan baik;
12. Menjaga kerahasiaan tugas dan pekerjaan
yang harus dirahasiakan;
13. Melaporkan secara lisan dan/atau tertulis
kepada atasannya apabila mengetahui
adanya pelanggaran/penyimpangan
pelaksanaan tugas yang dapat merugikan
keuangan negara;
5. Memanfaatkan data dan/atau
informasi perbendaharaan untuk
memperoleh keuntungan pribadi;
6. Memanfaatkan kewenangan jabatan
dan pengaruhnya untuk memperoleh
keuntungan pribadi;
7. Menyampaikan informasi yang
bersifat rahasia kepada pihak lain di
luar kewenangannya;
8. Menggandakan sistem dan/atau
program apilkasi komputer milik
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
di luar kepentingan dinas;
KEWAJIBAN & LARANGAN

7. KEWAJIBAN (19) LARANGAN (12)
14. Menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan
ruang kerja;
15. Memelihara, melindungi, dan mengamankan
peralatan kerja/barang inventaris milik negara yang
menjadi tanggung jawabnya;
16. Mengindahkan etika berkomunikasi (bertelepon,
menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk
email);
17. Mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian,
Kode Etik, serta sumpah dan janji Pegawai Negeri
Sipil;
18. Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
19. Pegawai yang berhenti atau selesai memangku
jabatan wajib mengembalikan dokumen dan atau
barang inventaris yang dipergunakan selama
melaksanakan tugas.
9. Membantu, melindungi, bekerja sama,
menyuruh, dan/atau memberi
kesempatan pihak lain untuk
melakukan tindak pidana di bidang
perbendaharaan;
10. Mengkonsumsi minuman keras yang
dapat merusak citra dan martabat
pegawai;
11. Mengkosumsi, mengedarkan, dan atau
memproduksi narkotika dan atau obat
terlarang;
12. Melakukan perbuatan amoral/asusila.
KEWAJIBAN & LARANGAN

9.  Dasar hukum pemotongan TKPKN adalah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin
dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus
Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan
Kementerian Keuangan
 Pemotongan TKPKN diberlakukan kepada
pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin (hukdis)
 Pemotongan TKPKN dilakukan terhadap
pelanggaran administratif dengan kriteria
tertentu, dan pelanggaran non administratif
 Besarnya pemotongan TKPKN dikaitkan dengan
jenis hukdis yang diterima

10. Jenis Hukuman Disiplin Pemotongan TKPKN
Ringan -1 25% selama 2 bulan
Ringan -2 25% selama 3 bulan
Ringan -3 25% selama 6 bulan
Sedang -1 50% selama 6 bulan
Sedang -2 50% selama 9 bulan
Sedang -3 50% selama 12 bulan
Berat -1 85% selama 12 bulan
Berat -2 90% selama 12 bulan
Berat -3 95% selama 12 bulan
Berat -4 dan Berat -5 100%

12. Terima Kasih