1. MAKALAH
PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA
Disusun Untuk Memenuhi Tugas:
MATA KULIAH: PENDIDIKAN PANCASILA
DOSEN PENGAMPU: HADI HANDOKO, SH., MH.
Disusun Oleh:
1) Achmad Agil Bachtiar
2) Abdur Rohid
3) Ahmad Angga Roini
4) Ania Fitria
5) Aziatul Chusnaniyah
6) Dwi Wahyuni
7) Lailatul Fitria
8) Ahmad Ridotul Muhibbah
9) Intan Suhaibah
10) Fiki Arisandi
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN
KRAKSAAN – PROBOLINGGO
TAHUN AKAMEDIK 2022/2023
2. i
KATA PENGANTAR
puji syukur kami panjatkan Kepada Allah SWT atas anugrahnya sehingga
kami dapat menyelesaikan penulisan makalah pengembangan nilai nilai
demokrasi pancasila
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Makalah ini untuk
menyelesaikan tugas pendidikan pancasila. Selain itu, makalah ini juga bertujuan
untuk mengetahui tujuan pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, materi
pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, strategi pengembangan nilai-nilai
Demokrasi Pancasila, media pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila
menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya menyadari,
makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik
dan saran yang membangun kami nantikan demi kesempurnaan makalah kami ini.
Kraksaan, 21 november 2022
Penulis
3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................................ i
DAFTAR ISI......................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah................................................................................................... 1
C. Tujuan Makalah ...................................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN.................................................................................................. 2
A. Pengertian Demokrasi Pancasila............................................................................. 2
B. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila...................................................................... 2
C. Nilai-Nilai Moral Yang Terkandung Dalam Demokrasi Pancasila ........................ 3
D. Tujuan Demokrasi Pancasila................................................................................... 3
E. Contoh Demokrasi Pancasila.................................................. ........... .....................4
BAB III PENUTUP........................................................................................................... 5
A. Kesimpulan ............................................................................................................. 5
B. Saran........................................................................................................................ 5
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................ 6
4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Demokrasi merupakan suatu terminologi yang sarat dengan makna hal ini di
sebabkan oleh pengertiannya yang berkaitan erat dengan sistem sosial yang
mendukungnya. Terbiak pada saat ini hampir semua negara yang ada di dunia
menyatakan bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi sebagaimana
mestinya dinyatakan oleh sri soemantri bahwa sekarang ini tidak ada negara di
dunia ini yang tidak berasakan demokrasi. Meskipun demikian arti yang
diberikan kepada demokrasi tersebut tidak sama, namun setiap negara akan
selalu mengatakan bahwa negaranya berdasarkan pada asas-asas demokrasi
(sri soemantri 1992). Dapat pula kita ketahui bahwa demokrasi merujuk pada
konsep kehidupan negara dan masyarakat. Pada suatu negara yang sistem
pemerintahannya demokrasi maka warga negaranya berpartisipasi dalam
pemerintahan melalui para wakil-wakilnya yang berada di DPR yang telah
dipilih melalui proses pemilihan umum. Pemerintahan dalam negara
demokrasi pada umumnya menjamin terciptanya keadilan, penegakan hukum
dan Hak asasi manusia.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam
demokrasi pancasila?
2. Mengapa di indonesia harus menerapkan sistem demokrasi pancasila?
C. Tujuan Makalah
Penulisan makalah ini diharapkan mahasiswa memahami tentang
pengertian, prinsip-prinsip, nilai-nilai moral, tujuan demokrasi pancasila
5. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Demokrasi Pencasila
Demokrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani “demos”
yangberarti rakyat dan “kratos/cratein” yang berarti pemerintahan. Khususnya
di Athena, kata “demos” biasanya merujuk pada seluruh rakyat tetapi
kadangkala juga berarti orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin,
kata demokrasi pada mulanya kadangkala digunakan oleh kalangan aristokrat
sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan(Dahl,1998:11-
12 dalam Yudi Latif,2011:395).Dari pengertian mengenai demokrasi tersebut
dapat ditarik bahwa substansi demokrasi itu sendiri merupakan kekuasaan
Yudikatif,Eksekutif dan Legislatif berasal dari rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Substansi tersebut membentuk
struktur dalam demokrasi, yakni adanya infrastruktur dan suprastruktur yang
menhghasilkan keputusan dan kapabilitas. Demokrasi merupakan pemusatan
kekuasaan ditangan rakyat. Menurut Cholisin demokrasi di Indonesia
memegang prinsip Teo-Demokratis dimana segala keputusan dan kebijakkan
diatur sepenuhnya untuk kepentingan rakyat namun tidak melanggar peraturan
Tuhan. Inilah perbedaan mendasar dari demokrasi yang khas di Indonesia
dibandingkan dengan demokrasi di negara lainnya. Prinsip Teo- demokratis
merupakan hasil demokrasi yang mendasarkan Pancasila terutama sila
pertama yakni Ketuhanan yang maha Esa.
B. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
1. Berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa Demokrasi Pancasila adalah
demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi
jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) Demokrasi Pancasila adalah
demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan
Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 26-34, pasal
28J hasil amandemen kedua oleh MPR, dan tercantum dalam Ketetapan
MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
6. 3
3. Berkedaulatan rakyat Sistem politik yang dianut dalam Demokrasi
Pancasila berdasar pada kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum dalam Pasal
1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
4. Didukung oleh kecerdasan warga negara Peran warga negara yang cerdas
diperlukan dalam mendukung sistem demokrasi yang sehat. Peran tersebut
merupakan bentuk partisipasi politik warga negara. Harapannya, produk
dan hasil keputusan politik negara memiliki nilai positif dibandingkan
apabila dengan warga negara yang berpendidikan rendah.
5. Menganut sistem pembagian kekuasaan Sistem pembagian kekuasaan
yang dianut Indonesia bertumpu pada kekuasaan legislatif, eksekutif,
yudikatif, dan eksaminatif. Lembaga tersebut berfungsi sebagai landasan
untuk mengelola negara yang demokratis, agar terhindar dari kekuasaan
yang terpusat.
C. Nilai-Nilai Moral Yang Terkandung Dalam Demokrasi Pancasila
1. Persamaan untuk Seluruh Rakyat Indonesia Persamaan bagi seluruh rakyat
Indonesia mengacu pada kesetaraan hak dan kewajiban yang dipikul setiap
masyarakat Tanah Air.
2. Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Nilai moral ini menjelaskan
kondisi warga negara Indonesia yang tidak hanya boleh menerima hak,
namun juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.
3. Pelaksanaan Kebebasan yang Bertanggung Jawab Secara Moral kepada
Tuhan YME, Diri Sendiri, dan Orang Lain Demokrasi Pancasila
membebaskan setiap individu dengan batasan yang bertanggung jawab.
Artinya, setiap masyarakat harus tetap memperhatikan hak dan kewajiban
dari orang lain dan diri sendiri.
4. Mewujudkan Rasa Keadilan Sosial Demokrasi Pancasila berupaya
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa
membedakan ras, etnis, golongan, suku, agama, dan lainnya.
5. Pengambilan Keputusan dengan Musyawarah Pengambilan keputusan
harus dilakukan dengan adil, yakni melalui musyawarah. Dengan kata lain,
7. 4
pengambilan keputusan tidak boleh mengutamakan kaum mayoritas,
namun juga harus menjangkau kaum minoritas.
6. Menjunjung Tinggi Tujuan dan Cita-cita Nasional Demokrasi Pancasila
menjunjung cita-cita nasional yang tercantum dalam UUD RI, di mana
Indonesia berupaya menciptakan kebaikan bagi bangsa sendiri sekaligus
menciptakan perdamaian dunia.
7. Mengutamakan Persatuan Nasional dan Kekeluargaan Dalam kehidupan
sehari-hari, seluruh warga negara harus mengutamakan persatuan nasional
dan kekeluargaan seperti yang dikatakan dalam sila ketiga.
D. Tujuan Demokrasi Pancasila
1. Memudahkan pemerintah mengetahui proses pengambilan keputusan
dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan asas-asas
demokrasi Pancasila.
2. Agar semua bagian pemerintahan di Indonesia berkegiatan sesuai dengan
landasan negara ini.
3. Menjadi jaminan pemerintah negara ini memang benar bertanggung jawab
penuh kepada tugasnya juga kepada rakyat.
4. Menjamin perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan
seperti seharusnya.
5. Menjamin semua warga negara Indonesia turut serta dalam kehidupan
bernegara dan mau berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak
suaranya.
E. Contoh Demokrasi Pancasila
1. Menghargai pendapat orang lain. Dalam kehidupan bersosialisasi, kita
sering mengalami perbedaan pendapat.
2. Menyuarakan aspirasi demi kemajuan sekolah. Sebagai warga sekolah,
semuanya harus bisa berpartisipasi mengeluarkan pendapat demi kemajuan
sekolah.
3. Mengikuti musyawarah warga.
8. 5
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penerapan demokrasi pancasila jelas lebih sesuai dengan karakter bangsa
Indonesia dimana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat.
Musyawarah mufakat dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa
Timur. Konsep dasar demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.
2. Demokrasi Pancasila menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah
agar keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap
dipertahankan dan ditumbuh kembangkan sehingga kekayaan nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik.
B. Saran
Penulis berharap dengan adanya makalah ini, semoga berguna dan
bermanfaat bagi pembaca. Tidak lupa pula penulis mohon maaf apabila terjadi
keselahan dalam penulisan makalah ini, penulis berharap ada kritikan dan
saran dari pembaca.
9. 6
DAFTAR PUTAKA
JURNAL HANDAYANI PGSD FIP UNIMED 7 (1),109-115, 2017
Riza Noer Arfani. 1996.Demokrasi Indonesia Kontemporer.Jakarta:Raja Grafindo
Persada
Suparman Aji.2013.”Ilmu Kewarganegaraan(Civics)”.Yogyakarta:Penerbit
Ombak