Kabupaten tanah-bumbu

Kata Pengantar i
BUPATI TANAH BUMBU
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaanirrahiim, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, kami dapat
menyelesaikan penyusunan laporan kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 tepat pada waktunya.
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu disusun
berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja (LKj) ini merupakan bagian dari
evaluasi dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta sebagai
umpan balik dalam perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun
berikutnya.
Berpedoman pada ketentuan di atas, sistematika penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 terdiri dari 4
(empat) Bab meliputi : Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja, Bab III
Akuntabilitas Kinerja dan Bab IV Penutup serta Lampiran.
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ini
mengambarkan hasil–hasil yang telah dan belum dicapai selama Tahun Anggaran
2016, dari hasil implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mencapai sasaran-
sasaran strategis RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Kata Pengantar ii
Kami menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini
masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu mohon masukan dan saran yang
sifatnya konstruktif untuk penyempurnaannya di masa-masa yang akan datang.
Tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi tingginya kepada para pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu beserta jajarannya dan semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan Laporan kinerja ini.
Demikian disampaikan, kiranya laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan
kepada kita semua dalam melaksanakan amanah sebagai abdi negara dan
masyarakat. Amin.
Batulicin, 27 Maret 2017
BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H. MAMING

KABUPATEN TANAH BUMBU
LKj TAHUN 2016
Daftar Isi iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …....................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................... iii
DAFTAR TABEL .................................................................. v
IKHTISAR EKSEKUTIF......................................................... xi
BAB I. PENDAHULUAN ...................................................... 1
A. Gambaran Umum .................................................... 1
1. Pemerintahan..................................................... 1
2. Geografi, Topografi dan Demografi.................... 5
3. Ekonomi ............................................................. 9
B. Sistematika LKj Tahun 2016 .................................... 15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .................................... 16
A. Rencana Strategis.................................................... 16
B. Rencana Kinerja Tahun 2016................................... 22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.................................... 24
A. Capaian Kinerja........................................................ 24
B. Realisasi Anggaran .................................................. 105
BAB IV. PENUTUP................................................................ 110
A. Kesimpulan .............................................................. 110
B. Saran ....................................................................... 111
LAMPIRAN-LAMPIRAN

LKj TAHUN 2016
Daftar Isi iv
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
2. Rencana Kinerja Tahunan 2016
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2016
5. Pernyataan Telah Direviu Tahun 2016
6. Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2016

LKj TAHUN 2016
Daftar Tabel ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah ............................... 7
Tabel 1.2 Luas Wilayah Per Kecamatan .................................................... 7
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
dan Kelompok Umur ...................................................................
8
Tabel 1.4 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 ............................... 9
Tabel 1.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB) dan Atas Dasar
Harga Konstan(ADHK)2010 menurut lapangan usaha
Kab.Tanah Bumbu Tahun 2014..................................................
12
Tabel 1.6 Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015
11
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 ………………………… 26
Tabel 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016……… 29
Tabel 3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja
Tahun Sebelumnya ……………………………………………….. 33
Tabel 3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja
RPJMD Tahun 2021……………………… ……………………….. 34
Tabel 3.1.4 Program dan Kegiatan Sasaran Strategis 1 .…………………… 36
Tabel 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016........... 38
Tahun Sebelumnya ………………………………………………… 39
RPJMD Tahun 2015 ……………………………………………….. 39
Tabel 3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016……… 40
Tahun Sebelumnya ………………..........………………………… 44

LKj TAHUN 2016
Daftar Tabel ix
RPJMD Tahun 2021……………………….……………………….. 45
Tabel 3.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
Sasaran Strategis 4 ………………………………………………... 47
Tahun Sebelumnya Sasaran Strategis 4 ………………………… 49
RPJMD Tahun 2021 Sasaran Strategis 4 ……………………….. 49

LKj TAHUN 2016
Daftar Tabel ix
Sasaran Strategis 10……………………..………………………... 66
Tahun Sebelumnya Sasaran Strategis 10……………………… 67
RPJMD Tahun 2021 Sasaran Strategis 10…………………….. 67
Tabel 3.10.4 Program dan Kegiatan Sasaran Strategis 10.…………………… 68
Sasaran Strategis 11……………………………………………... 68
RPJMD Tahun 2021 Sasaran Strategis 11……………………… 69
Tabel 3.11.4 Program dan Kegiatan Sasaran Strategis 11…………………… 70

LKj TAHUN 2016
Daftar Tabel ix
RPJMD Tahun 2021 Sasaran Strategis 14.…………………….. 81

LKj TAHUN 2016
Daftar Tabel ix
RPJMD Tahun 2021 Sasaran Strategis 16.…………………….. 87
RPJMD Tahun 2021 Sasaran Strategis 18…..………………….. 92

LKj TAHUN 2016
Daftar Tabel ix
Sasaran Strategis 22...……………………………………………... 102
RPJMD Tahun 2021 Sasaran Strategis 22……….…………….. 103

Ikhtisar Eksekutif xi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016–
2021 berkomitmen menerapkan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara
berkesinambungan sesuai dengan amanat
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan menjadi pedoman pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Laporan kinerja ( Lkj ) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah laporan yang
menyajikan Perencanaan dan hasil pelaksanaan kinerja seluruh perangkat daerah
dalam kurun waktu selama Tahun 2016 berdasarkan RPJMD, dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan kinerja (LKj) ini disusun sebagai media pertanggungjawaban
atas amanah dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada seluruh jajaran
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 23 (dua puluh tiga) sasaran
strategis yang harus dicapai sesuai RPJMD meliputi sasaran-sasaran yang
diprogramkan pada tahun anggaran 2016. Hasil pengukuran secara mandiri (self
assessment) terhadap 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja diperoleh capaian
kinerja rata-rata Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebesar
90,28% (Sangat Berhasil).

Ikhtisar Eksekutif xii
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu senantiasa mengupayakan
perbaikan dan pemanfaatan laporan kinerja ini sebagai umpan balik dan evaluasi
dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, agar lebih
baik lagi dan sempurna pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu dukungan
dan kerjasama yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan
senantiasa sangat diharapkan.
BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H. MAMING

LKj TAHUN 2016
BAB I - Pendahuluan 1
P E N D A H U L U A N
A. GAMBARAN UMUM
1. Pemerintahan
Kabupaten Tanah Bumbu yang berada
di wilayah timur Kalimantan Selatan dan
berbatasan dengan laut Jawa yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
dengan ibukota Batulicin, memiliki
keanekaragaman hayati darat dan pesisir.
Kondisi geografi ini memiliki daya tarik tersendiri jika dapat dimanfaatkan
dengan baik. Pada aspek darat terdapat banyak dataran tinggi dan
perbukitan, sementara dari aspek pesisir sangat potensial. Penduduk
Kabupaten Tanah Bumbu yang heterogen terdiri dari berbagai etnis,
merupakan potensi pembangunan dan sekaligus sebagai subjek
pembangunan yang tersebar diberbagai kecamatan baik di daratan maupun
di kawasan pesisir.
Sepanjang perjalanan dalam kurun waktu kurang lebih 13 tahun masa
pembangunannya. Sejak dimekarkan dari kabupaten induk (Kabupaten
Kotabaru) pada tahun 2003, Kabupaten Tanah Bumbu terus berbenah dan
membangun untuk mensejajarkan posisinya dengan kabupaten/kota lain di
Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB I

LKj TAHUN 2016
Pada tahun 2015 yang lalu, Kabupaten Tanah Bumbu telah
melaksanakan pesta demokrasi dan secara aklamasi memilih Bupati periode
2016-2021 kembali menjadi Kepala Daerah, dan sebagaimana ketentuan
perundang-undangan mengamanatkan bahwa Visi dan Misi Kepala daerah
harus dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021.
Dengan terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu periode
tahun 2016-2021 secara demokratis dan telah dilantik pada tanggal 17
Pebruari 2016 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-548
Tahun 2016, Tanggal 12 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanah
Bumbu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.63-549 Tahun
2016, Tanggal 12 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tanah
Bumbu, dengan demikian maka terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2016
hingga tanggal 12 Pebruari 2021 Kabupaten Tanah Bumbu, dipimpin oleh
Mardani H. Maming sebagai Kepala Daerah dan H. Sudian Noor sebagai
Wakil Kepala Daerah yang akan Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
pembangunan di kabupaten Tanah Bumbu.
Struktur organisasi tata kerja yang dibentuk terdiri dari Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebagai berikut :
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah
Sekretarias Daerah
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Bagian Pemerintahan
- Bagian Hubungan Kemasyarakatan
- Bagian Kesejahteraan Rakyat
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- Bagian Perekonomian
- Bagian Layanan Pengadaan
Asisten Bidang Administrasi Umum

LKj TAHUN 2016
10.
11.
12.
- Bagian Organisasi
- Bagian Hukum
- Bagian Umum
II.
III.
Sekretariat DPRD
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dinas Daerah
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pertambangan dan Energi
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Dinas Pendapatan
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Pasar

LKj TAHUN 2016
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Lembaga Teknis Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Badan Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal Daerah
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Inspektorat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor
D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kecamatan
Kecamatan Kusan Hilir
Kecamatan Sungai Loban
Kecamatan Satui
Kecamatan Kusan Hulu
Kecamatan Batulicin
Kecamatan Karang Bintang
Kecamatan Simpang Empat
Kecamatan Mantewe
Kecamatan Kuranji
Kecamatan Angsana
E
1.
2.
3.
4.
5.
Kelurahan
Kelurahan Kota Pagatan
Kelurahan Batulicin
Kelurahan Gunung Tinggi
Kelurahan Kampung Baru
Kelurahan Tungkaran Pangeran

LKj TAHUN 2016
Pada sektor formal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tercatat sebanyak 7.741
orang pegawai pemerintahan terdiri dari PNS sebanyak 4.664 orang, CPNS
sebanyak 230 orang, PTT sebanyak 2847.
2. Geografi, Topografi, Demografi
Secara geografi Kabupaten Tanah Bumbu
terletak diantara 2°52' -3°47' Lintang Selatan dan
115°15' -116°04' Bujur Timur, dengan luas
wilayah lebih kurang 5.066,96 km² (506.696 Ha)
atau sekitar 13,50% dari luas wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan.
Adapun batas–batas wilayah Kabupaten Tanah
Bumbu, adalah sebagai berikut:
 Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah
Laut.
Kabupaten Tanah Bumbu dikelompokkan sebagai Afaw (menurut sistem
Koppen) yaitu iklim Isotermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas.
Data tahun 2005 Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 82% sampai 88%,
dengan kelembaban minimum di bulan September sebesar 50% dan kelembaban
maksimum di bulan Januari, Maret, Agustus, dan Oktober sebesar 99%.
Temperatur udara rata-rata berkisar antara 26,2oC sampai dengan 26,9oC. Suhu
udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan September (32,1oC) dan suhu
minimum terendah terjadi pada bulan yang sama (22,5oC). Adapun Kecepatan
Angin rata-rata berkisar antara 2-7 Knot, sedangkan penyinaran matahari berkisar
antara 47%-72%.
Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi di bulan Maret (29 hari hujan atau 359,3
mm) dimana antara bulan Januari-Mei merupakan musim penghujan. Bulan
September tercatat 5 hari hujan atau 11,3 mm merupakan bulan dengan curah
hujan terendah.

LKj TAHUN 2016
Kabupaten Tanah Bumbu berbatasan langsung dengan wilayah laut, dengan luas
laut diperhitungkan lebih dari 3.700 Km2, sedangkan panjang pantai 114 Km.
Artinya Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten yang memiliki
karakteristik wilayah pesisir. Terdapat 31 desa yang tersebar di 6 kecamatan
termasuk kategori desa pesisir.
Pada saat Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk di tahun 2003, terdiri dari 5
kecamatan 116 desa/kelurahan dengan ibukota kabupaten adalah Batulicin. Pada
tahun 2006 terjadi pemekaran administratif kecamatan dan desa, kecamatan
menjadi 10 (sepuluh) dan desa/kelurahan menjadi 120 (seratus dua puluh). Di
tahun 2009 kembali terjadi pemekaran administratif desa menjadi 136
Desa/Kelurahan. Sepuluh kecamatan dimaksud, yaitu Kecamatan Kusan Hilir,
Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Simpang Empat Batulicin, Karang
Bintang, Angsana, Mantewe, dan Kuranji.
Pada tahun 2011 kembali terjadi pemekaran wilayah desa di sepuluh kecamatan
menjadi 145 desa dan 5 kelurahan. Selanjutnya pada tahun 2014 ada
pengurangan jumlah desa di kecamatan Mentewe, sebanyak 1 (satu) desa yaitu
Desa Gunung Hatalau.
Luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Kecamatan Kuranji
memiliki luas wilayah terkecil yakni 110,24 km² atau 2,18 %, dan wilayah terluas
Kecamatan Kusan Hulu seluas 1.609,39 km² atau 31,76%.
Wilayah Tanah Bumbu terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, dan terbagi atas 149
Desa dan 5 (lima) kelurahan, dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Batulicin.
Kabupaten Tanah Bumbu Terdiri dari Kecamatan Kusan Hilir, dengan 35 desa
dan 1 kelurahan, Kecamatan Batulicin 9 desa dan 2 Kelurahan, Kecamatan
Sungai Loban 17 Desa, Kecamatan Satui 16 desa, Kecamatan Angsana 9 desa,
Kecamatan Kusan Hulu 21 desa, Kecamatan Kuranji 7 desa, Kecamatan Karang
Bintang 11 desa, Kecamatan Simpang Empat 12 desa dan 2 kelurahan,
Kecamatan Mentewe 12 desa.
Dari 10 Kecamatan, Kecamatan Kusan Hilir merupakan kecamatan dengan jumlah
desa terbanyak dengan 35 desa, 1 Kelurahan dan Kecamatan Kuranji merupakan
Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit sejumlah 7 desa. (Sumber data :
Monografi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015).

LKj TAHUN 2016
Dari luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu lebih kurang 5.067,14 Ha, menurut
penggunaan tanah dikelompokan sebagai berikut :
Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah
PENGGUNAAN TANAH
Luas Area
(Ha)
(%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kampung
Industri
Pertambangan
Sawah
Pertanian Tanah Kering
Kebun Campuran
Perkebunan
Padang (semak, alang, rumput)
Hutan
Perairan darat
Tanah Terbuka
Lain-lain
7.831
820
1.600
14.600
1.810
40.321
42.380
65.439
319.470
932
98
11.700
1,55
0,16
0,32
2,88
0,36
7,96
8,36
12,91
63,05
0,18
0,02
2,31
Total 506.714 100,00
(Sumber data : Monografi Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka 2015).
Berdasarkan pengelompokan penggunaan tanah, daerah hutan lahan terluas,
yakni sekitar 319,470 Ha, dan tanah terbuka merupakan lahan terkecil seluas
98 Ha. Luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, tiap kecamatan adalah sebagai
berikut :
Tabel 1.2
Luas Wilayah Per Kecamatan
No. Kecamatan
Luas Wilayah
( Km² )
Persentase (%)
1. Kusan Hilir 401.54 7,92
2. Sungai Loban 358.41 7,07
3. Satui 876,58 17,30
4. Angsana 151,54 2,99
5. Kusan Hulu 1.609,39 31,76
6. Kuranji 110,24 2,18
7. Batulicin 127,71 2,52

LKj TAHUN 2016
8. Karang Bintang 118,02 2,33
9. Simpang Empat 302,32 5,97
10. Mantewe 1.011,21 19,96
Jumlah 5.067,14 100,00
(Sumber : Monografi Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka 2015)
Jumlah persentase penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur adalah
sebagai berikut :
Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Kelompok Umur
Penduduk
Laki-Laki Perempuan Jumlah
0 – 4 19.651 18.909 38.560
5 – 9 16.287 15.368 31.655
10 – 14 16.024 13.319 27.343
15 – 19 13.390 12.847 26.237
20 – 24 14.050 14.135 28.185
25 – 29 16.108 15.228 31.336
30 – 34 15.311 13.960 29.271
35 – 39 13.893 12.168 26.061
40 – 44 11.789 9.855 21.644
45 – 49 9.175 7.660 16.835
50 – 54 7.096 6.059 13.155
55 – 59 5.378 4.319 9.697
60 – 64 3.564 2.746 6.310
65 – 69 2.080 1.870 3.950
70 – 74 1.340 1.238 2.578
75+ 1.449 1.549 2.998
Jumlah 164.585 151.230 315.815
(Sumber : Monografi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015)

LKj TAHUN 2016
3. Ekonomi
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki
sejumlah potensi, baik dari sektor pertanian,
peternakan, perikanan, kehutanan, dan
pertambangan. Potensi-potensi tersebut
sampai dengan saat ini belum seluruhnya
tergali dan termanfaatkan secara maskimal.
Hal ini merupakan peluang tersendiri bagi
pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu
di masa yang akan datang.
3.1 Pendapatan Daerah
Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2016 yang diperoleh dari
pendapatan asli daerah dan bagian dana perimbangan daerah baik dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk
pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Tabel 1.4
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI %
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 144.735.686.857,00 116.150.276.988,95 80,25%
Pendapatan Pajak Daerah 38.295.774.821,00 29.243.768.435,00 76,36%
Pendapatan Retribusi Daerah 9.390.207.387,00 7.774.889.470,00 82,80%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
3.991.705.933,00 2.484.274.081,00 62,24%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
93.057.998.716,00 76.647.345.002,95 82,37%
PENDAPATAN TRANSFER 1.303.908.985.727,00 1.310.001.452.948,00 100,47%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
1.063.647.651.424,00 1.085.582.320.834,00 102,06%
Dana Bagi Hasil Pajak 46.043.837.100,00 84.973.743.533,00 184,55%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya
Alam)
415.898.163.324,00 416.573.464.336,00 100,16%
Dana Alokasi Umum 465.897.113.000,00 465.897.113.000,00 100,00%
Dana Alokasi Khusus 135.808.538.000,00 118.137.999.965,00 86,99%
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 173.599.517.000,00 149.792.752.518,00 86,29%
Dana Penyesuaian 173.599.517.000,00 149.792.752.518,00 86,29%
Transfer Pemerintah Provinsi 66.661.817.303,00 74.626.379.596,00 111,95%

LKj TAHUN 2016
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 66.661.817.303,00 74.626.379.596,00 111,95%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 143.677.687.203,00 38.363.260.989,00 26,70%
Pendapatan Hibah
143.677.687.203,00 38.363.260.989,00 26,70%
JUMLAH PENDAPATAN 1.592.322.359.787,00 1.464.514.990.925,95 91,97%
BELANJA 1.609.652.141.104,20 1.383.609.829.804,30 85,96%
BELANJA OPERASI 1.263.318.758.161,20 1.110.210.025.170,00 87,88%
Belanja Pegawai 667.544.407.755,20 612.357.471.080,00 91,73%
Belanja Barang 368.434.259.611,00 286.740.694.712,00 77,83%
Belanja Hibah 30.446.880.000,00 28.198.723.136,00 92,62%
Belanja Bantuan Sosial 2.165.000.000,00 544.800.000,00 25,16%
Belanja Bantuan Keuangan 194.728.210.795,00 182.368.336.242,00 93,65%
BELANJA MODAL 344.333.382.943,00 273.063.783.884,30 79,30%
Belanja Tanah 34.517.700.000,00 22.140.593.600,00 64,14%
Belanja Peralatan dan Mesin 49.781.656.816,00 36.110.399.866,30 72,54%
Belanja Bangunan dan Gedung 36.559.435.996,00 26.064.823.147,00 71,29%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 210.476.290.881,00 181.344.969.521,00 86,16%
Belanja Aset Tetap Lainnya 12.998.299.250,00 7.402.997.750,00 56,95%
BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.000,00 336.020.750,00 16,80%
Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,00 336.020.750,00 16,80%
TRANSFER 0,00 0,00 0,00%
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa 0,00 0,00 0,00%
Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa 0,00 0,00 0,00%
Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa 0,00 0,00 0,00%
Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa 0,00 0,00 0,00%
SURPLUS / (DEFISIT) (17.329.781.317,20) 80.905.161.121,65 466,86%
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 42.513.194.185,20 42.513.194.185,20 100,00%
Penggunaan SiLPA 42.513.194.185,20 42.513.194.185,20 100,00%
Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
0,00 0,00 0,00%
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah
0,00 0,00 0,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00%
Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 25.183.412.868,00 22.365.791.525,33 88,81%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 11.000.000.000,00 8.950.000.000,00 81,36%
Pembayaran Pokok Utang 14.183.412.868,00 13.415.791.525,33 94,59%
PEMBIAYAAN NETTO 17.329.781.317,20 20.147.402.659,87 116,26%

LKj TAHUN 2016
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI %
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA)
0,00 101.052.563.781,52
(Sumber : BPKAD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 – angka Unaudited)
3.2 Investasi
Investasi sebagai sumber pendapatan
daerah dalam rangka kemajuan
pembangunan ekonomi di Kabupaten Tanah
Bumbu serta menciptakan lapangan kerja
dan peningkatan volume produksi.
Sesuai data yang tercatat di Badan
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kab. Tanah Bumbu
pada tahun 2016, ada 83 perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Tanah
Bumbu terdiri dari 66 Perusahaan Modal Asing dan 17 Perusahaan Modal
Dalam Negeri pada sektor tanaman pangan dan perkebunan; pertambangan;
industri makanan; listrik, Gas dan air; Perdagangan dan reparasi; dan jasa
lainnya; industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik.
Realisasi jumlah proyek dan investasi dengan modal dalam negeri di
kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2016, terealisasi sebesar Rp
2.934.633.000.,-
3.3 Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok
ukur utama kinerja perekonomian daerah. Metodologi pengukuran PDRB
didasarkan pada penghitungan nilai tambah (value added) yang tercipta dari
seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu selama setahun.
Penyajian data PDRB yang disusun berdasarkan sumber data yang
tersedia dari SKPD terkait dan atau RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu.
Berdasarkan perkembangan yang terjadi dari 2011 sampai dengan
2015 nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Tanah Bumbu terus
meningkat dari Rp.12,59 trilyun (2011) menjadi Rp.13,42 trilyun (2012),
Rp.14,26 trilyun (2013), Rp.15,77 trilyun (2014), dan Rp.17,06 trilyun (2015).

LKj TAHUN 2016
Tingkat pertumbuhan yang terjadi selama periode ini adalah rata-rata 7,90%
pertahun.
Struktur perekonomian selama rentang 2011 – 2015 tidak banyak
berubah, yaitu masih didominasi sektor atau lapangan usaha Pertambangan
dan Penggalian. Dominasi sektor Pertambangan dan Penggalian bahkan
sangat tinggi, lebih dari 51% pada 2011 diikuti Sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan dengan 15,04%. Sementara itu kontribusi sektor-sektor
lainnya dalam menyumbang PDRB jauh lebih kecil masing-masing tidak lebih
dari 6%.
Perkembangan selama periode ini menunjukkan arah yang cukup baik
dimana peranan Sektor Industri Pengolahan meningkat paling tinggi dari
5,77% (2011) menjadi 7,29% (2015). Sektor industri pengolahan adalah
sektor yang pada dasarnya dapat memberikan manfaat besar dengan
terciptanya rantai-rantai produksi yang menghasilkan nilai tambah bagi
ekonomi.
Sektor Pertambangan dan Penggalian walapun tetap dominan namun
kontribusinya menurun dari 51,98% (2011) menjadi 44,09% (2015).
Penurunan ini lebih disebabkan menurunnya produksi Batu Bara sebagai
dampak dari melemahnya ekspor akibat fluktuasi ekonomi global.
Beberapa Negara pengimpor batu bara Indonesia, seperti China telah
mengurangi penggunaan batu bara karena alasan lingkungan. Hal ini dapat
di lihat dalam tabel berikut :
Tabel 1.5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014
KODE Lapangan
Usaha/Industrial
origin
ADHB ADHK Beda
ADHB-
ADHK
(%)
Nilai (Rp Juta) Peran
(%)
Nilai (Rp Juta) Peran
(%)
A Pertanian, 2.493.036,60 15,81 2.045.387.00 15,64 21,89

LKj TAHUN 2016
Kehutanan,
Perikanan
B Pertambangan dan
Penggalian
7.263.089.30 46,06 6.273.863.60 47,97 15,77
C Industri
Pengolahan
1.087.179.30 6,89 851.126.20 6,51 27,73
D Pengadaan
Listrik dan Gas
3.819.40 0,02 4.162.00 0,03 (8,23)
E Pengadaan Air 13,114.20 0.08 10,721.20 0.08 22.32
F Konstruksi 873,410.00 5.54 699,907.70 5.35 24.79
G
Perdagangan
Besar
dan Eceran, dan
Reparasi Mobil
dan Sepeda
Motor
950,462.60 6.03 719,763.10 5.5 32.05
H
Transportasi dan
Pergudangan 826,055.60 5.24 668,035.10 5.11 23.65
I
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan
Minum
123,302.30 0.78 100,073.60 0.77 23.21
J
Informasi dan
Komunikas 432,649.00 2.74 372,299.30 2.85 16.21
K Jasa Keuangan 216,075.80 1.37 167,647.20 1.28 28.89
L Real Estate 266,237.90 1.69 222,547.40 1.7 19.63
M, N Jasa Perusahaan 34,181.60 0.22 26,018.30 0.2 31.38
O
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
492,154.30 3.12 349,312.40 2.67 40.89
P Jasa Pendidikan 482,557.90 3.06 396,736.00 3.03 21.63
Q
Jasa Kesehatan
dan
Kegiatan Sosial
111,528.00 0.71 91,601.90 0.7 21.75

LKj TAHUN 2016
R,S,T,U Jasa lainnya 98,969.80 0.63 80,544.30 0.62 22.88
Total PDRB/GRDP Total 15,767,823.50 100 13,079,746.30 100 20.55
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu, dan data diolah
3.4 Indek Pembangunan Manusia
Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) adalah
sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu
negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini.
penghitungan IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi
dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan). Harapan Usia Sekolah
dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan). serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan
(standar hidup layak/ekonomi). Perkembangan capaian angka IPM di Kabupaten
Tanah Bumbu selama kurun waktu ahun 2011 hingga tahun 2015 pada Tabel 2.29
Tabel 1.6
Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2011 - 2015
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
IPM 70.41 71.09 71.82 72.53 73,26
Sumber: BPS & Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015
Berdasarkan Tabel 2.29 pencapaian IPM Kabupaten Tanah Bumbu
menunjukkan perkembangan yang terus membaik dari tahun ketahun. meskipun
agak lambat. Pencapaian dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 mencapai 2.85%
atau meningkat rata-rata 0.71 setiap tahunnya. Namun demikian jika dilihat
perkembangan dari tahun ketahun terjadi peningkatan yang semakin besar
walaupun masih dibawah 1%. Mengingat komponen IPM mencakup berbagai
aspek yaitu pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan dan Pemuda
Olahraga.

LKj TAHUN 2016
B. SISTEMATIKA LKj TAHUN 2016
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 dapat diikhtisarkan berikut ini.
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum
Kabupaten Tanah Bumbu.
Bab II – Perencanaan Kinerja
menjelaskan muatan perjanjian Kinerja sesuai
Rencana Strategis Kabupaten Tanah Bumbu
Periode 2016.
Bab III – Akuntabilitas menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kabupaten
Kinerja Tanah Bumbu Tahun 2016.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016.
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kinerja Tahun 2016
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
4. Pernyataan Telah Direviu
5. Daftar Prestasi dan Penghargaan

LKj TAHUN 2016
BAB II Rencana Strategis 16
PERENCANAAN
KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dituangkan
dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
pada periode 2016 – 2021. Yang mana RPJMD merupakan Penjabaran Visi,
Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu yang Terpilih pada
pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Tahun 2015. RPJMD ini dijadikan
sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan arah pembangunan
Kabupaten Tanah Bumbu periode 5 tahun ke depan serta acuan bagi SKPD
dalam menyusun Renstra dan Renja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 ini, menyelesaikan isu yang bersifat lokal,
juga mempertimbangkan isu-isu bersifat Nasional dan Global. Seperti
Pertumbuhan dan Pemerataan, Kemisikinan, Pengangguran, Lingkungan
Hidup dan Penataan Ruang.
Visi
Sesuai dengan semangat dan cita-cita masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu
serta melihat potensi, Kondisi dan Permasalahan yang ada di Kabupaten
Tanah Bumbu serta mencermati isu-isu yang ada, maka visi Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang hendak dicapai pada Tahun 2016 -
2021 ditetapkan sebagai berikut :
Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim, Utama
serta Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis
Pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah
Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi (madani)”
BAB II

LKj TAHUN 2016
Penjabaran Visi sebagai berikut :
Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang MAJU
adalah masyarakat Tanah Bumbu yang memiliki pondasi dan tatanan sosial,
budaya dan ekonomi yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk
dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal,
daerah dan nasional maupun global serta dapat mengelola sumber daya yang
tersedia secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan membangun
masa depan yang lebih baik;
Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang SEJAHTERA
adalah masyarakat Tanah Bumbu yang mempunyai taraf hidup yang baik terus
meningkat dan dapat menikmati hasilhasil pembangunan secara merata, adil
dan berkesinambungan yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar
rakyat terutama kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan dan ilmu pengetahuan,
air bersih, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan rasa aman meningkatnya
pendapatan dan daya beli, serta kehidupan sosial budaya yang harmonis lahir
maupun bathin.
Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang BERINTELEKTUAL TINGGI
adalah masyarakat Tanah Bumbu yang mengutamakan penguasaan,
penerapan dan pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi
iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai etika dan moralitas,
serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya;
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai POROS MARITIM UTAMA
KALIMANTAN
berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada berkembangnya pembangunan
berbasis maritim (kelautan dan perikanan) baik dalam peningkatan produksi,
nilai tambah dan pendapatan masyarakat; berkembangnya usaha kecil rumah
tangga, usaha menengah dan koperasi; berkembangnya kerjasama usaha
kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar;serta menguatnya daya
saing dibanding kabupaten/kota lain di Wilayah Kalimatan;

LKj TAHUN 2016
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai PUSAT PERDAGANGAN KALIMANTAN
Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada berkembangnya perdagangan
antardesa, antarkecamatan dan antarkabupaten/kota di wilayah Kalimantan;
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai PUSAT INDUSTRI KALIMANTAN
Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada meningkatnya produksi, nilai
tambah, kesempatan kerja, perdagangan dan pendapatan dari industri
pengolah hasil pertanian dan perdagangan; menguatnya daya saing dibanding
kabupaten/kota lain di wilayah Kalimantan;
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai PUSAT PARIWISATA KALIMANTAN
Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada meningkatnya nilai tambah,
kesempatan kerja dan pendapatan dari parwisata; serta menguatnya daya
saing dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Kalimantan;
Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada KEUNGGULAN
LOKAL
Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada pemanfaatan, pengelolaan dan
pengembangan keunggulan komparatif berbasis sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang berkualitas secara efisien, efektif dan
berkelanjutan;
Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada POTENSI
STRATEGIS
Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada pemanfaatan, pengelolaan dan
pengembangan keunggulan kompetitif berbasis pada inovasi, kreativitas dan
investasi yang produktif dan berkelanjutan.

LKj TAHUN 2016
MISI
Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah
Bumbu 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah
sebagai berikut :
(1) Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai
terminal point guna mendorong pemanfaatankeunggulan maritim serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong
optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
(2) Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku
Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus
Regional dan Nasional.
(3) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta
memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
(4) Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi
ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan
memiliki akar lokal.
(5) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik,
Efektif dan Bersih.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016-2021, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur
kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan
kebijakan (policy planning), yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan
RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan
tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi
arsitektur kinerja pembangunan daerah.

LKj TAHUN 2016
Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih
menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran pada
Pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut :
I. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Misi Pertama RPJMD
Misi Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Satuan
Kinerja
Pada
awal
Periode
RPJMD
(2015)
Target capaian Kinerja Sasaran
Kinerja
pada
akhir
RPJMD
(2021)
2016 2017 2018 2019 2020
Menyelenggarakan
penataan dan
pengelolaan
pelabuhan
sebagai terminal
point
guna mendorong
pemanfaatan
keunggulan
maritim
serta
menyelenggarakan
pengelolaan
wilayah
pesisir yang
mampu
mendorong
optimalisasi
perekonomian
masyarakat dan
pariwisata
Mewujudkan
Tanah
Bumbu
sebagai pusat
ekonomi
maritim
Terwujudnya
Ekonomi
Maritim
Pertumbuhan
Ekonomi (atas
dasar
harga konstan)
% 3,0 3,4 3,8 4,2 4,8 5,3 5,7
PDRB Sektor
Transportasi
dan
Pergudangan
(atas
dasar harga
berlaku)
% 6,87 6,94 6,98 7,02 7,05 7,06 7,45
PDRB Sub
Sektor
Perikanan
(atas
dasar harga
berlaku)
% 4,45 4,84 5,13 5,42 5,79 6,17 6,94
Mewujudkan
pembangunan
industri
kepariwisataan
yang
selaras
dengan
kehidupan
beragama,
sosial budaya
yang
berakar pada
nilai-nilai
luhur
Berkembangnya
Industri
pariwisata
daerah
Jumlah
Kunjungan
Wisatawan
ORANG 52.163 150.000 175.000 200.000 225.000 250.000 275.000
II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Misi Kedua RPJMD
Misi Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Satuan
Kinerja
Pada awal
Periode
RPJMD
(2015)
Target capaian Kinerja Sasaran Kinerja
pada
akhir
RPJMD
(2021)
2016 2017 2018 2019 2020
Meningkatkan
Kegiatan
Industri dan
Perdagangan
Berbasis
Ekonomi
Kerakyatan
Melalui
Perluasan
Kesempatan
dan
Perlindungan
Bagi
Pelaku Industri
Guna
Menopang
Daya Saing
Masyarakat
Lokal di
Tengah Arus
Regional
dan Nasional
Mewujudkan
Ekonomi
Daerah berbasis
ekonomi
kerakyatan
Meningkatnya
sektor industri
dan
Perdagangan
PDRB sektor
industri
(atas dasar
harga
berlaku)
% 8,65 8,77 9,34 9,91 10,46 11,00 12,19
PDRB Sektor
Perdagangan
(atas
dasar harga
berlaku)
% 7,52 7,59 7,64 7,73 7,82 7,94 8,49
PDRB
Perkapita
Ribu Rp 34,353 41.669 42.134 42.845 43.841 45.139 47.748
Mengembangkan
Agribisnis
berbasis
potensi wilayah
(meningkatkan
nilai
tambah
Meningkatnya
sektor
pertanian
PDRB sektor
pertanian (atas
dasar
harga berlaku)
% 19,82 21,23 22,01 22,77 23,54 24,28 24,74
Nilai Tukar
Petani
(NTP)
Indeks 99,03 99,03 99,03 99,03 99,03 99,03 99,03
Meningkatkan
Ketahanan
Pangan
Ketersediaan
Bahan
Pangan Utama
Kilokal/perkapita 186,59 216,36 237,48 258,60 279,72 300,84 331,13

LKj TAHUN 2016
III.Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Misi Ketiga RPJMD
Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Kinerja Pada
awal Periode
RPJMD (2015)
pada akhir
RPJMD
(2021)
2016 2017 2018 2019 2020
Pengelolaan dan
Pemanfaatan
Sumber
Daya Alam dan
Sumber Daya
Ekonomi
yang
berkelanjutan,
berwawasan
Lingkungan serta
memperhatikan
Kearifan Lokal
Untuk
Menghadirkan
Kesejahteraan.
Mewujudkan
lingkungan yang
berkualitas
Berkurangnya
tingkat
pencemaran,
kerusakan
lingkungan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
indeks 67,77
66 ≤ x ≤ 74
(cukup)
66 ≤ x ≤
74
(cukup)
66 ≤ x ≤
74
(cukup)
74 < x ≤
82
(Baik)
74 < x ≤
82
(Baik)
74 < x ≤ 82
(Baik)
Tingkat kekritisan
Lahan
% 2,71 2,58 2,45 2,33 2,20 2 2
Berkurangnya
potensi
kerawanan
bencana alam
Luas Wilayah Rawan
Kebanjiran
Ha 69.696 69,512 69,327 69,105 68,803 68,602 68,382
Indeks Resiko
Bencana Banjir
indeks 36 35,1 34,2 33,3 32,4 31,5 30,6
Indeks Resiko
Bencana Gelombang
Tinggi dan Abrasi
indeks 24 23,4 22,8 22,2 21,6 21 20,4
Indeks Resiko
Bencana Kebakaran
Hutan dan Lahan
indeks 36 35,1 34,2 33,3 32,4 31,5 30,6
Terwujudnya
Lahan RTH
RTH publik yang
terbangun/tersedia
Ha 285 290 295 300 305 310 315
Meningkatkan
Pengelolaan
Sumber
Daya Air
Pemanfaatan
Sumber Daya Air
untuk Sumber
Energi dan
Pertanian
Luas lahan pertanian
yang beririgasi
Ha 11.545 11.860 12.175 12.490 12.805 13.120 13.460
Meningkatnya
Akses dan
Ketersediaan Air
Bersih
Persentase Rumah
Tangga berakses air
Bersih
% 53,32 63,51 70,46 77,05 83,30 89,23 94,86
Meningkatkan
kawasan
permukiman
berbasis lingkungan
Tertatanya
kawasan
pemukiman
berbasis
lingkungan
cakupan lingkungan
sehat yang aman
dan didukung
prasarana
% 30 30 35 40 43 47 51
IV. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Misi Keempat RPJMD
Misi Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Satuan
Kinerja
Pada awal
Periode
RPJMD
(2015)
pada
akhir
RPJMD
(2021)
2016 2017 2018 2019 2020
Menyelenggarakan
Penguatan
Kualitas
Sumber Daya
Manusia
yang memiliki daya
saing di tengah
arus
persaingan
masyarakat
ekonomi ASEAN
(MEA) dengan
berbasis pada
masyarakat yang
berakhlak dan
memiliki
akar lokal.
Mewujudkan
sistem
pendidikan yang
merata,
berkeadilan
dan berdaya
saing
secara global
Meningkatnya
Akses Layanan
Pendidikan
Angka Rata-
rata
Lama Sekolah
Rata-rata 7,38 7,56 7,71 7,85 8,00 8,14 8,21
Meningkatnya
Kualitas
Layanan
Pendidikan
Angka
Harapan
Lama Sekolah
Rata-rata 11,42 11,55 11,68 11,79 11,90 12,01 12,13
Meningkatkan
Kualitas
Hidup
Masyarakat
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Usia Harapan
Hidup
Tahun 69,19 69,25 69,31 69,37 69,43 69,49 69,52
Meningkatnya
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak
Indek
Pemberdayaan
Gender (IPG)
Indeks 84,10 85,90 87,34 88,77 90,21 91,64 91,64
Kota Layak
Anak
Kota 0 0 0 0 0 1 1
Meningkatnya
penanggulangan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
PMKS yang
Tertangani
% 28,26 33,81 41,34 48,88 56,41 63,95 63,95
Meningkatkan
kualitas
angkatan kerja
yang
berdaya saing
Terserapnya
angkatan kerja
Tingkat
pengangguran
terbuka
% 8,44 7,82 7,20 6,58 5,96 5,34 4,76
Meningkatkan
peran
pemuda dalam
pembangunan
Meningkatnya
presetasi
pemuda dalam
pembangunan
umlah Atlet
daerah
yang
berprestasi
pada tingkat
nasional
Cabor 3 3 4 5 6 7 7
Meningkatkan
kualitas
kehidupan
beragama,
berbangsa dan
berbudaya
Mewujudkan
Toleransi dan
Pembinaan
Umat
beragama
Konflik antar
umat
beragama
Ada/
Tidak
Tidak Ada Tidak Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada

LKj TAHUN 2016
V. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Misi Kelima RPJMD
Misi Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Satuan
Kinerja Pada
awal Periode
RPJMD (2015)
pada
akhir
RPJMD
(2021)
2016 2017 2018 2019 2020
Menyelenggarakan
Tata Kelola
Birokrasi
yang Baik, Efektif
dan
Bersih.
Meningkatnya
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Tata Kelola
Pemerintahan
Berbasis e-
Government
SKPD yang
menerapkan e-
Government
% 67,74 74,19 80,65 87,09 93,55 100 100
LKj (Laporan
Kinerja)
Indeks CC (50)
B
(60-70)
BB
(70-80)
BB
(70-80)
BB
(70-80)
A
(80-90
A
(80-90
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Meningkatnya
kulitas
pelayanan
publik
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Indeks 75,38 76 78,13 79,5 80,88 82,25 82,25
Meningkatnya
kinerja
pemerintahan
desa
Desa dengan
pelaporan
keuangan
baik
(berdasarankan
hasil audit
inspektorat
dan/ata
BPK)
%
72,9
105 / 144
76,3
110/144
79,8
115/144
83,3
120/144
90,2
130/144
100
144/144
100
144/144
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016
Sasaran Strategis yang telah ada selanjutnya dijabarkan melalui
serangkaian program dan kegiatan dalam suatu dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT). Penetapan sasaran Strategis ini diharapkan dapat
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya
(dana dan personil) dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun
untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan
operasional daripada Renstra / RPJMD. Komponen-komponen yang
terkandung di dalam renstra seperti visi, misi, tujuan, dan sasaran serta
program masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang
hendak dicapai. Oleh karenanya target-target yang hendak dicapai harus
dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Selanjutnya, dokumen ini
dikaitkan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan
dijabarkan ke dalam usulan kegiatan-kegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan
administrasi umum. Usulan-usulan tersebut kemudian dievaluasi dari aspek
anggarannya. Usulan-usulan kegiatan teknis dan administrasi umum yang
mendapat alokasi anggaran kemudian digabungkan menjadi suatu
Rencana Kegiatan Tahunan. Sesuai dengan RPJMD, Kabupaten Tanah

LKj TAHUN 2016
Bumbu mempunyai 5 (lima) Misi yang terdiri dari 23 (dua tiga) sasaran
strategis yang dijabarkan menjadi 35 (Tiga Puluh Lima) indikator sasaran.
Tidak semua indikator sasaran dapat dicapai setiap tahun karena adanya
Kebijakan umum, skala prioritas, dan keterbatasan dana adalah hal-hal
yang mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat
dikerjakan dalam tahun bersangkutan. Hal ini berpengaruh pula pada
pencapaian indikator kinerja sasaran. Indikator sasaran hanya dapat diukur
bila dalam tahun tersebut terdapat kegiatan yang mengarah pada
pencapaian sasaran tersebut. Agar dapat diukur, terlebih dahulu harus
ditetapkan target indikator sasaran yang akan dicapai, dan selanjutnya
disajikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Hasil pengukuran indikator
sasaran inilah yang akan menggambarkan kegagalan atau keberhasilan
suatu instansi-SKPD.
Untuk tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah
menetapkan rencana kinerjanya berupa target kinerja 35 (tiga puluh lima)
sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerjanya masing - masing.
Target kinerja ini merupakan target yang hendak dicapai dalam tahun 2016
dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun
sasaran. Target kinerja untuk tingkat kegiatan yang didefinisikan dalam
Rencana Kinerja Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengukur efisiensi dan
efektivitas kegiatan dengan mengacu pada cascading dan pohon kinerja
SKPD. Komponen-komponen yang terkandung di dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 meliputi sasaran strategis dan strategi untuk mencapai
sasaran tersebut berupa Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam tahun yang bersangkutan. Setiap sasaran Strategis kemudian
diuraikan lebih rinci ke dalam target indikator-indikator kinerja sasaran yang
hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target kinerjanya dirinci
menjadi indikator input, output, dan outcome, serta menggambarkan hal-hal
yang berkenaan dengan hambatan.

LKj TAHUN 2016
BAB IV – P e n u t u p 110
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan
pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
selama tahun 2016 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis
RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
beserta target-target yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun
2016 telah semaksimal mungkin diinformasikan dalam laporan kinerja ini.
Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah / Perjanjian Kinerja Tahun
2016 yang harus dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu telah menetapkan 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis yang harus
dicapai pada tahun 2016. Untuk mengukur tingkat keberhasilan masing-
masing sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator kinerja utama
sesuai sasaran strategisnya. Jumlah indikator yang dilakukan pengukuran
sebanyak 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja sebagaimana tersebut dalam
BAB III.
Secara umum capaian kinerja pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
berdasarkan hasil penilaian / pengukuran secara mandiri (self assessment)
yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah “ Sangat Berhasil” dengan
rata-rata nilai capaian sasaran sebesar 90,28%.
Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
agar terus memacu kinerjanya, lebih-lebih terhadap SKPD dengan capaian
sasaran yang kurang berhasil.
Demikian, semoga Laporan Kinerja Tahun 2016 ini menjadi sebuah
laporan yang mampu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan,
peningkatan kinerja, serta untuk peningkatan akuntabilitas Pemerintah
BAB IV

LKj TAHUN 2016
BAB IV – P e n u t u p 111
A. Saran
Berdasarkan uraian dan kesimpulan atas Laporan Kinerja ini ini, dapat
disarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada
RPJMD 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah 2016-2021.
2. Hasil capaian kinerja Tahun 2016 ini dapat dijadikan tolok ukur untuk
menetapkan target dan indikator kinerja sasaran strategis pada rencana
revisi RPJMD 2016-2021.
3. Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah agar
berpedoman pada Indikator kinerja sasaran pada RPJMD 2016-2021.
4. Perangkat Daerah diwajibkan membuat cascading dan pohon kinerja
berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah
2016-2021.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : MARDANI H. MAMING
Jabatan : BUPATI TANAH BUMBU
Pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Batulicin, 3 Januari 2016
BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H. MAMING

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Kabupaten : Tanah Bumbu
Tahun Anggaran : 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1. Terwujudnya Ekonomi Maritim 1. Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) Persentase 3,4
2.
PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan
(ADHB)
Persentase 6,94
3. PDRB Sub Sektor Perikanan (ADHB) Persentase 4,84
2. Berkembangnya industri pariwisata
daerah
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 150.000
3. Meningkatnya sektor industri dan
perdagangan
5. PDRB sektor industri (ADHB) Persentase 8,77
6. PDRB sektor perdagangan (ADHB) Persentase 7,59
7. PDRB perkapita Rupiah 41.669.000,-
4. Meningkatnya sektor pertanian 8. PDRB sektor pertanian (ADHB) Persentase 21,23
9. Nilai tukar Petani (NTP) Indeks 99,03
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan 10. Ketersediaan Bahan Pangan Utama Kilokal/Perkapita 216,36
6. Berkurangnya tingkat pencemaran,
kerusakan lingkungan
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 66 ≤ x ≤ 74
(cukup) 2,58%
12. Tingkat Kekritisan Lahan Persentase 2,58
7. Berkurangnya potensi kerawanan
bencana alam
13. Luas Wilayah Rawan Kebanjiran Ha 69,512
14. Indeks resiko Bencana Banjir Indeks 35,1
15.
Indeks Resiko Bencana Gelombang tinggi dan
Abrasi
Indeks 23,4
16.
Indeks Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan
Lahan
Indeks 35,1
8. Terwujudnya lahan RTH 17. RTH publik yang terbangun/tersedia Ha 290
9. Pemanfaatan Sumber Daya Air
untuk sumber energi dan pertanian
18. Luas Lahan Pertanian yang Beriirigasi Ha 11,860
10. Meningkatnya akses dan
ketersediaan air bersih
19.
Persentase Rumah Tangga Berakses Air
Bersih
Persentase 63,51
11. Tertatanya kawasan pemukiman
berbasis lingkungan
20.
Cakupan Lingkungan Sehat yang Aman dan
Didukung Prasarana
Persentase 30
12. Meningkatnya akses layanan
pendidikan
21. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Indeks 7,56
13. Meningkatnya kualitas layanan
pendidikan
22. Angka Harapan Lama Sekolah Indeks 11,55
14. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
23. Usia Harapan Hidup Tahun 69,25
15. Meningkatnya pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
24. Indeks Pemberdayaan Gender Indeks 85,9
25. Kota Layak Anak buah 0
16. Meningkatnya penanggulangan
penyandang masalah kesejahteraan
sosial
26. PMKS yang tertangani Persentase 33,81
17. Terserapnya angkatan kerja 27. Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase 7,82
18. Meningkatnya prestasi pemuda
dalam pembangunan
28.
Jumlah atlet daerah yang berprestasi pada
tingkat nasional
Cabor 3
19. Mewujudkan toleransi dan
pembinaan umat beragama
29. Konflik antar umat beragama kasus tidak ada
20. Tata kelola pemerintahan berbasis
e-government
30. SKPD yang menerapkan e-government Persentase 74,19
31. LKj (Lporan Kinerja) Nilai B (60 70)
21. Kinerja pengelolaan keuangan
daerah
32. Opini BPK Nilai WTP
33. Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD) Persentase 7,15
22. Meningkatnya pelayanan publik 34. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 76
23. Meningkatnya kinerja pemerintahan
desa 35.
Desa dengan pelaporan keuangan baik
(berdasarkan hasil audit inspektorat dan/atau
BPK)
Persentase 76,30
Jumlah Anggaran : Rp. 1.592.322.359.787,00
BUPATI TANAH BUMBU
MARDANI H. MAMING

RENCANA KINERJA TAHUNAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya Ekonomi Maritim 1. Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) 3,4%
2.
PDRB Sektor Transportasi dan
Pergudangan (ADHB)
6,94%
3. PDRB Sub Sektor Perikanan (ADHB) 4,84%
2.
Berkembangnya industri pariwisata
daerah
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan 150.000 Orang
perdagangan
5. PDRB sektor industri (ADHB) 8,77%
6. PDRB sektor perdagangan (ADHB) 7,59%
7. PDRB perkapita Rp. 41.669.000,-
4. Meningkatnya sektor pertanian 8. PDRB sektor pertanian (ADHB) 21,23%
9. Nilai tukar Petani (NTP) 99,03 (Indeks)
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan 10. Ketersediaan Bahan Pangan Utama 216,36 Kilokal/perkapita
6.
Berkurangnya tingkat pencemaran,
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
66 ≤ x ≤ 74
(cukup) 2,58% (indeks)
12. Tingkat Kekritisan Lahan 2,58%
7. Berkurangnya potensi kerawanan
bencana alam
13. Luas Wilayah Rawan Kebanjiran 69,512 Ha
14. Indeks resiko Bencana Banjir 35,1
15.
Indeks Resiko Bencana Gelombang tinggi
dan Abrasi
23,4
16.
Indeks Resiko Bencana Kebakaran Hutan
dan Lahan
35,1
8. Terwujudnya lahan RTH 17. RTH publik yang terbangun/tersedia 290 Ha
9.
Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk
sumber energi dan pertanian
18. Luas Lahan Pertanian yang Beriirigasi 11,860 Ha
10.
Meningkatnya akses dan ketersediaan air
bersih
19.
Bersih
63,51%
11.
Tertatanya kawasan pemukiman berbasis
lingkungan
20.
Cakupan Lingkungan Sehat yang Aman
dan Didukung Prasarana
30%
12. Meningkatnya akses layanan pendidikan 21. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 7,56
13.
Meningkatnya kualitas layanan
pendidikan
22. Angka Harapan Lama Sekolah 11,55
14.
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
23. Usia Harapan Hidup 69,25 Tahun
15.
Meningkatnya pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
24. Indeks Pemberdayaan Gender 85,9
25. Kota Layak Anak 0
16.
Meningkatnya penanggulangan
penyandang masalah kesejahteraan
sosial
26. PMKS yang tertangani 33,81%
17. Terserapnya angkatan kerja 27. Tingkat Pengangguran Terbuka 7,82%
18.
Meningkatnya prestasi pemuda dalam
pembangunan
28.
Jumlah atlet daerah yang berprestasi
pada tingkat nasional
3 Cabor
19.
Mewujudkan toleransi dan pembinaan
umat beragama
29. Konflik antar umat beragama tidak ada
20.
Tata kelola pemerintahan berbasis e-
government
30. SKPD yang menerapkan e-government 74,19%
31. LKj (Lporan Kinerja) B (60 70)
21. Kinerja pengelolaan keuangan daerah
32. Opini BPK WTP
33. Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD) 7,15%
22. Meningkatnya pelayanan publik 34. Indeks Kepuasan Masyarakat 76
23. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa 35.
(berdasarkan hasil audit inspektorat
dan/atau BPK)
76,30%
BUPATI TANAH BUMBU
MARDANI H. MAMING
Tahun Anggaran : 2016

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 17 /ORG/2016
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016
BUPATI TANAH BUMBU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494)

Peraturan Pemerintah ………….
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Birokrasi Reformasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2013 Nomor 14);

Peraturan Daerah ……….
Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
Dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 42),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam
Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 6);
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus
Korpri Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman
Noor Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16);

Peraturan Daerah ……….
Tahun 2015 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016
Nomor 26);
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2016 Nomor 7 );
Memperhatikan : Nota Dinas Nomor : 060/ 328 /ORG, tanggal 31Desember 2015,
hal Permohonan Persetujuan penetapan SK Bupati tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016.
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD/unit kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-
2021.
KEDUA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian
kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan
disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri,
Gubernur Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait.
KETIGA : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu wajib:
a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
dalam laporan kinerja (LKj);
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan
melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2016.
Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 04 Januari 2016
BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H. MAMING

Lampiran Keputusan Bupati Tanah Bumbu
Nomor : 188.46/ 17 /ORG/2016
Tanggal : 04 Januari 2016
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER
DATA/PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Terwujudnya Ekonomi Maritim
1. Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)
BPS / BAPPEDA/BAGIAN
PEREKONOMIAN SETDA
2.
PDRB Sektor Transportasi dan
Pergudangan (ADHB)
BPS / DISHUBKOMINFO
/ DISPERINDAGKOP DAN
UKM/BAPPEDA
3. PDRB Sub Sektor Perikanan (ADHB)
BPS /
DISLUTKAN/BAPPEDA
2.
Berkembangnya industri
pariwisata daerah
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan
DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
3. Meningkatnya sektor industri
dan perdagangan
5. PDRB sektor industri (ADHB)
BPS / DISPERINDAGKOP
DAN UKM/BAPPEDA
6. PDRB sektor perdagangan (ADHB)
BPS / DISPERINDAGKOP
DAN UKM/BAPPEDA
7. PDRB perkapita
BPS / BAPPEDA /
SEMUA SKPD
4. Meningkatnya sektor pertanian
8. PDRB sektor pertanian (ADHB)
BPS / DISTANPANNAK
BP4K//BAPPEDA
9. Nilai tukar Petani (NTP)
BPS / DISTANPANNAK /
BP4K /BAPPEDA
5.
Meningkatnya Ketahanan
Pangan
10. Ketersediaan Bahan Pangan Utama
KANTOR KETAHANAN
PANGAN DAERAH
6.
Berkurangnya tingkat
pencemaran, kerusakan
lingkungan
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup BLHD
12. Tingkat Kekritisan Lahan
DISTANPANNAK/DISHUT
BUN
7. Berkurangnya potensi
kerawanan bencana alam
13. Luas Wilayah Rawan Kebanjiran BPBD
14. Indeks resiko Bencana Banjir BPBD
15.
Indeks Resiko Bencana Gelombang
tinggi dan Abrasi
BPBD
16.
Indeks Resiko Bencana Kebakaran
Hutan dan Lahan
BPBD / DISHUTBUN
8. Terwujudnya lahan RTH 17. RTH publik yang terbangun/tersedia
DINAS PU / DISTABHAN
/ BAPPEDA
9.
Pemanfaatan Sumber Daya Air
untuk sumber energi dan
pertanian
18.
Luas Lahan Pertanian yang
Beriirigasi
DINAS PU
10.
Meningkatnya akses dan
ketersediaan air bersih
19.
Persentase Rumah Tangga Berakses
Air Bersih
11.
Tertatanya kawasan pemukiman
berbasis lingkungan
20.
Cakupan Lingkungan Sehat yang
Aman dan Didukung Prasarana
12.
Meningkatnya akses layanan
pendidikan
21. Angka Rata-Rata Lama Sekolah BPS / DISDIK
13.
Meningkatnya kualitas layanan
pendidikan
22. Angka Harapan Lama Sekolah BPS / DISDIK
14.
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
23. Usia Harapan Hidup
BPS / DINAS
KESEHATAN
15.
Meningkatnya pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak
24. Indeks Pemberdayaan Gender BADAN KB DAN P3A
25. Kota Layak Anak BADAN KB DAN P3A
16.
Meningkatnya penanggulangan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
26. PMKS yang tertangani DINSOS NAKERTRANS
17. Terserapnya angkatan kerja 27. Tingkat Pengangguran Terbuka DINSOS NAKERTRANS
18.
Meningkatnya prestasi pemuda
dalam pembangunan
28.
Jumlah atlet daerah yang berprestasi
pada tingkat nasional
DISPORABUDPAR
19.
Mewujudkan toleransi dan
pembinaan umat beragama
29. Konflik antar umat beragama KANTOR KESBANGPOL
20.
Tata kelola pemerintahan
berbasis e-government
30.
SKPD yang menerapkan e-
government
DISHUB KOMINFO
31. LKj (Lporan Kinerja)
BAPPEDA/
INSPEKTORAT/BAGIAN
ORGANISASI SETDA /
SEMUA SKPD

BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H. MAMING
21.
Kinerja pengelolaan keuangan
daerah
32. Opini BPK
INSPEKTORAT / SEMUA
SKPD
33.
Rasio Kemandirian Daerah
(PAD/APBD)
DINAS PENDAPATAN
22. Meningkatnya pelayanan publik 34. Indeks Kepuasan Masyarakat SEMUA SKPD
23.
Meningkatnya kinerja
pemerintahan desa
35.
Desa dengan pelaporan keuangan
baik (berdasarkan hasil audit
inspektorat dan/atau BPK)
BPMPD

PENGUKURAN KINERJA
Tahun Aggaran : 2016
Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp 1.592.322.359.787,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 : Rp 1.464.514.990.925,95
BUPATI TANAH BUMBU
MARDANI H. MAMING
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (OUTCAME) TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Terwujudnya Ekonomi Maritim 1. Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) 3,4% 3,6% 105,88
2.
PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan
(ADHB)
6,94% 6,18% 89,05
3. PDRB Sub Sektor Perikanan (ADHB) 4,84% 3,93% 81,20
2. Berkembangnya industri pariwisata daerah 4. Jumlah Kunjungan Wisatawan 150.000 Orang 141.504 94,34
perdagangan
5. PDRB sektor industri (ADHB) 8,77% 8,08% 92,13
6. PDRB sektor perdagangan (ADHB) 7,59% 7,00% 92,23
7. PDRB perkapita Rp. 41.669.000,- 52.324.000 123,17
4. Meningkatnya sektor pertanian 8. PDRB sektor pertanian (ADHB) 21,23% 17,26% 81,30
9. Nilai tukar Petani (NTP) 99,03 (Indeks) 99,03 100
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan 10. Ketersediaan Bahan Pangan Utama 216,36 Kilokal/perkapita 176,78 81,71
6. Berkurangnya tingkat pencemaran,
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
66 ≤ x ≤ 74
(cukup) 2,58% (indeks)
69,63 100
12. Tingkat Kekritisan Lahan 2,58% 2,58% 100
7. Berkurangnya potensi kerawanan bencana
alam
13. Luas Wilayah Rawan Kebanjiran 69,512 Ha 86,318 75,82
14. Indeks resiko Bencana Banjir 35,1 20,53 141,15
15.
Indeks Resiko Bencana Gelombang tinggi dan
Abrasi
23,4 23,33 100,30
16.
Indeks Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan
Lahan
35,1 22,68 135,38
8. Terwujudnya lahan RTH 17. RTH publik yang terbangun/tersedia 290 Ha 297,80 100,97
9. Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk
sumber energi dan pertanian
18. Luas Lahan Pertanian yang Beriirigasi 11,860 Ha 12,040 101,52
10. Meningkatnya akses dan ketersediaan air
bersih
19.
Bersih
63,51% 58,70 92,43
11. Tertatanya kawasan pemukiman berbasis
lingkungan
20.
Cakupan Lingkungan Sehat yang Aman dan
Didukung Prasarana
30% 30% 100
12. Meningkatnya akses layanan pendidikan 21. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 7,56 7,86 103,97
13. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan 22. Angka Harapan Lama Sekolah 11,55 11,47 99,31
14. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
23. Usia Harapan Hidup 69,25 Tahun 69,19 99,91
15. Meningkatnya pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
24. Indeks Pemberdayaan Gender 85,9 84,25 98,08
25. Kota Layak Anak 0 - -
16. Meningkatnya penanggulangan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
26. PMKS yang tertangani 33,81% 28,45% 84,15
17. Terserapnya angkatan kerja 27. Tingkat Pengangguran Terbuka 7,82% 7,37% 105,75
18. Meningkatnya prestasi pemuda dalam
pembangunan
28.
Jumlah atlet daerah yang berprestasi pada
tingkat nasional
3 Cabor 2 66,67
19. Mewujudkan toleransi dan pembinaan
umat beragama
29. Konflik antar umat beragama tidak ada Tidak ada 100
20. Tata kelola pemerintahan berbasis e-
government
30. SKPD yang menerapkan e-government 74,19% 74,19% 100
31. LKj (Lporan Kinerja) B (60 70) B)* 100
21. Kinerja pengelolaan keuangan daerah 32. Opini BPK WTP WTP)* 100
33. Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD) 7,15% 7,29% 101,96
22. Meningkatnya pelayanan publik 34. Indeks Kepuasan Masyarakat 76 81,28 106,58
23.
Meningkatnya kinerja pemerintahan desa 35.
(berdasarkan hasil audit inspektorat dan/atau
BPK)
76,30% - -

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2016
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan
Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi
tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam loporan
kinerja ini.
INSPEKTUR DAERAH,
WIM MANDAU, S.E, M.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650619 199403 1 013

CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2016.
No Pernyataan Check List
I Format. 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP;
2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja;
3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung
informasi pada badan laporan;
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;
6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan;
II Mekanisme
Penyusunan.
1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi
untuk itu;
2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung
dengan data yang memadai;
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan
informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj;
4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data /
informasi di setiap unit kerja;
5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah
diyakini keandalannya;
6. Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit
kerja terkait;
7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari
Dibawahnya;
III Substansi. 1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /
sasaran dalam perjanjian kinerja;
2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana
strategis;
3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat
penjelasan yang memadai;
4. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /
sasaran dalam Indikator Kinerja;
5. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /
sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat
penjelasan yang memadai;
8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun
lalu, standar nasional dan sebagainya yang
bermanfaat;
9. IKU dan IK telah cukup mengukur Tujuan / sasaran;
10. Jika “ tidak ” telah terdapat;penjelasan yang memadai
11. IKU dan IK telah SMART;
INSPEKTUR DAERAH,
WIM MANDAU, S.E, M.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650619 199403 1 013

Kabupaten tanah-bumbu

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Kabupaten tanah-bumbu

Similar to Kabupaten tanah-bumbu (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Kabupaten tanah-bumbu