PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN MAPPI TAHUN 2005-2025
(Lampiran Pe...
KATA PENGANTAR
Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan agar dapat menunjang tercapainya citacita guna mewujudkan masyarak...
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................
V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH ......... V-1
5.1
5.2

SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JA...
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1

Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Ketinggian ................................................ II-3

T...
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
K ABUPATEN MAPPI merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke Provinsi Papua
--- ...
pada saat ini masih belum dimaksimalkan melalui perencanaan yang sistematis dan
terukur, sehingga kinerja pembangunan belu...
lanjut menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD Kabupaten
Mappi Tahun 2005-2025.

1.2 DASAR HUKUM
Landasan hukum pen...
9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59...
23)

24)

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20...
Gambar-1.1
Kedudukan dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan
RPJP
NASIONAL

RPJM

NASIONAL

Dirujuk

Diperhatik...
Bab IV

VISI DAN MISI DAERAH
4.1 Visi
4.2 Misi
4.3 Tujuan dan Sasaran

Bab V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DA...
BAB II
GAMBARAN UMUMKONDISI KABUPATEN MAPPI
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
Kabupaten Mappi adalah salah satu wilayah ka...
TOPOGRAFI
- Dataran rendah dan berawa, terdapat di
daerah pantai dengan kemiringan 0 – 80
dan 70 % dari luas wilayah ditut...
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Mappi --- yang terletak pada 5°10’0” - 7°30’0” Lintang Selatan dan 138°30...
Kondisi iklim di seluruh wilayah Kabupaten Mappi tergolong iklim tropis, dengan
perbedaan kondisi yang cukup signifikan an...
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
(1)

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
Kawasan lindung yang ditetapkan adalah kawasan ...
mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
Wilayah Kabupaten Mappi mempunyai topografi yang relatif...
Kabupaten Mappi, perlindungan kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Rencana Kawasan ...
sehingga potensi yang ada dapat mencukupi penyediaan sumber bahan baku
bagi industri pengolahan hasil hutan secara berlanj...
d. Kawasan Peruntukan Perikanan
Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha
pengembangan perikanan. Ber...
sekitarnya. Kampung pusat pertumbuhan di Kabupaten Mappi salah
satunya terdapat di Distrik Assue yaitu Khanami.
2.

Permuk...
2.

Kawasan Industri
Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasar...
Tabel-2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010
No

Distrik

1

Nambioman Bapai

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luas Wilaya...
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB
ADHB) Kabupaten Mappi tahun 2010 tercatat menga...
26,92% dengan kontribusi terbesar dari sektor bangunan yang mencapai angka
26,48%, dan sektor tersier tercatat mencapai 41...
Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mappi
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007–2010 (Juta Rupiah)

Sumb...
Sejalan dengan itu, terjadi peningkatan peran dan kontribusi sektor sekunder
menjadi 30,10% dengan kontribusi terbesar dar...
Gambar 2.2
Komposisi Peran dan Kontribusi Sektoral
Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Mappi Tahun 2010
Atas Dasar Harga B...
Gambar 2.3
Perkembangan LPE Kabupaten Mappi Tahun 2005-2010
2010
Atas Dasar Harga Konstan

Sumber: BPS Kab Mappi, Bappeda ...
sosial yang terus menunjukkan peningkatan. Adapun indikator makro pembangunan
yang diterapkan dalam mengukur kemajuan pemb...
mencapai minimal pendidikan dasar 9 tahun dan merintis pendidikan minimal 12
tahun dapat diwujudnyatakan.Pada Tabel-2.9 di...
APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun
tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi...
b.

Kesehatan
Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari
Angka Harapan Hidup (AHH) pendudu...
Pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama secara keseluruhan baik
negeri maupun swasta terdapat sebanyak 12 sekolah...
c.

Pekerjaan Umum
Panjang jalan di Kabupaten Mappi pada tahun 2008 mencapai 714,855 m. Dilihat
dari jenis permukaan jalan...
masjid(4,98 %). Banyaknya rohaniwan dari berbagai golongan agama mencapai
141 orang, 102 orang merupakan rohaniwan kristen...
a.2

Tanaman Perkebunan
Secara keseluruhan luas tanam tanaman perkebunan di Kabupaten Mappi
didominasi oleh komoditi karet...
d.

Perdagangan
Kegiatan usaha yang berbadan hukum di Kabupaten Mappi baru tercatat sekitar
234 unit usaha. Sebanyak 102 u...
bawah ini disajikan rangkuman gambaran pertumbuhan PDR per-Kapita di Kabupaten
PDRB
Kapita
Mappi (ADHB dan ADHK).
Tabel 2....
perencanaan pemanfaatan ruang yang telah tertuang dalam RTRW Kabupaten Mappi.
Seiring dengan itu, peningkatan dan pembangu...
yang cukup baik serta koordinasi antara unsur aparat keamanan dan masyarakat yang
cukup harmonis. Oleh karenanya, peluang ...
BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
3.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
Permasalahan
1.

2...
3.

4.

5.

6.

Permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup yang diakibatkan faktor
manusia umumnya terkait dengan peri...
2.

3.

4.

Ekstraksi sumberdaya alam secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan
hidup akibat peningkatan jumlah penduduk ...
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi

3,328 views

Published on

Di ambil dari data BAPPEDA Kab.Mappi (Papua)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RPJMD 2005- 2025 kabupaten mappi

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MAPPI TAHUN 2005-2025 (Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor Tahun 2011)
  2. 2. KATA PENGANTAR Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan agar dapat menunjang tercapainya citacita guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur --- sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu sebagai pedoman bersama bagi para pelaku pembangunan. Berlandaskan pemikiran tersebut, maka disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap. Penyusunan RPJPD Kabupaten Mappi merujuk pada ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun Nasional, bahwa “RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional”. Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bahwa ”RPJP Nasional ……… menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah”. Selanjutnya, merujuk pada perkembangan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah di Kabupaten Mappi, maka periode perencanaan yang dirangkum dalam RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 dimulai pada awal periode pemerintahan definitif tahun 2007 dan diakhiri pada tahun 2026. Selanjutnya, RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 ini merupakan dokumen yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mappi maupun dokumendokumen perencanaan lainnya. Selain itu, RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 ini juga menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi dan misi-nya. Kepi, November 2011 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 i
  3. 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................i DAFTAR ISI ...........................................................................................................................ii DAFTAR TABEL ....................................................................................................................iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................v I PENDAHULUAN..................................................................................................... I-1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN MAPPI .................................. II-1 2.1 2.2 2.3 2.4 III LATAR BELAKANG............................................................................................. I-1 1.1.1 Pengertian RPJPD Kabupaten Mappi................................................. I-2 1.1.2 Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Mappi ................................... I-2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN......................................................................... I-3 HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA................ I-5 SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................ I-6 MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................................... I-7 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ............................................................... II-1 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ...................................................... II-3 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ...................................................... II-5 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana................................................................. II-11 2.1.4 Demografi Wilayah ......................................................................... II-12 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT......................................................... II-12 2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...................................... II-12 2.2.2 Kesejahteraan Sosial ....................................................................... II-18 ASPEK PELAYANAN UMUM........................................................................... II-22 2.3.1 Layanan Urusan Wajib .................................................................... II-22 2.3.2 Layanan Urusan Pilihan................................................................... II-25 ASPEK DAYA SAING DAERAH......................................................................... II-27 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .......................................................................... III-1 3.1 3.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ................................................................ III-1 ISU STRATEGIS.............................................................................................. III-27 IV VISI DAN MISI KABUPATEN MAPPI TAHUN 2005-2025 .......................... IV-1 4.1 4.2 4.3 VISI ................................................................................................................. IV-1 MISI ................................................................................................................ IV-4 TUJUAN DAN SASARAN.................................................................................. IV-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 ii
  4. 4. V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH ......... V-1 5.1 5.2 SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH ............................................................................ V-1 TAHAPAN DAN PRIORITAS ............................................................................ V-16 VI PENUTUP .............................................................................................................. VI-1 LAMPIRAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 iii
  5. 5. DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Ketinggian ................................................ II-3 Tabel 2.2 Nama Sungai dengan Panjang, Lebar dan Kedalaman ................................. II-4 Tabel 2.3 Kawasan Suaka Cagar Budaya yang Dilindungi di Kabupaten Mappi ......................................................................................... II-7 Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2005 - 2010 ............................ II-6 Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mappi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2010.............................................. II-14 Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mappi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2010 ............................................. II-15 Tabel 2.7 Perkembangan Tingkat Perubahan Harga (Inflasi) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2010.......................................................... II-18 Tabel 2.8 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010.......................................................... II-19 Tabel 2.9 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2006-2010 Kabupaten Mappi ....................................................................................... II-20 Tabel 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APK) Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010.......................................................... II-20 Tabel 2.11 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010.......................................................... II-21 Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010.......................................................... II-21 Tabel 2.13 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2006-2010 Kabupaten Mappi ....................................................................................... II-22 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Kedudukan dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan ........................................................................................... I-6 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya........... II-2 Gambar 2.2 Komposisi Peran dan Kontribusi Sektoral Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Mappi Tahun 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) ...................................................... II-17 Gambar 2.3 Perkembangan LPE Kabupaten Mappi Tahun 2005-2010 Atas Dasar Harga Konstan...................................................................... II-18 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 iv
  6. 6. BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG K ABUPATEN MAPPI merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke Provinsi Papua --- yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 --- dengan cakupan wilayah pada tahap awal pembentukkan secara administratif mencakup distrik Haju, Nambioman Bapai, Edera, Assue, Citak Mitak, dan Obaa. Penetapan sedemikian selain didasarkan pada kesepakatan formal pembentukkan dan pemekaran wilayah Kabupaten baru, juga mempertimbangkan aspek historis yaitu didasarkan pada cakupan wilayah pembangunan yang dirintis oleh misionaris Gereja Katolik yang pertama masuk di Mappi pada tahun 1937. Sementara itu, dari sisi pandang sosio-kultural masyarakat adat Mappi, dikenal pula cakupan wilayah yang disebut sebagai ’Wilayah Kebudayaan Mappi’ yang terbentang mulai dari perbatasan dengan Kabupaten Merauke (Sungai Digoel dan kawasan Muara Digoel) sampai dengan sebagian wilayah di perbatasan Kabupaten Asmat (Sungai Asmat), Bovendigoel, dan Merauke. Perencanaan dan pembangunan di Mappi --- yang kemudian dikenal dengan sebutan Onderafdeling Mappi, yaitu wilayah administratif pemerintah yang lebih rendah dari kabupaten dan lebih tinggi dari distrik --- sampai dengan periode 1950-an dilakukan oleh Pemerintah Belanda, yang mendorong pembangunan dan pengembangan Mappi terutama untuk pengembangan kawasan perkebunan karet dan kelapa. Kemudian, pada periode 1970-an sampai dengan 1990-an, kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Wilayah Kabupaten Mappi relatif cukup luas, ditinjau dari aspek hukum formal maupun aspek hukum adat, sehingga dalam usia pemerintahan yang relatif masih muda, hasil perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan belum menunjukkan perubahanperubahan yang signifikan. Pelaksanaan pembangunan masih cenderung sporadis dan tertuju pada kawasan-kawasan yang relatif mudah diakses. Kemajuan pelaksanaan pembangunan yang dirintis sejak awal periode terbentuknya Kabupaten Mappi (2002) sampai dengan awal periode pemerintahan definitif pertama (2007) relatif belum menunjukkan dampak dan manfaat nyata terhadap perkembangan dan kemajuan daerah maupun kondisi masyarakat pada umumnya. Proses pembangunan yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 belum menunjukan proses dan hasil pembangunan yang memadai. Dasar pembentukan dan penetapan wilayah yang dilandasi oleh tatanan wilayah hukum adat, merupakan salah satu kekuatan filosofis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mappi. Selain itu, keragaman budaya (adat istiadat) maupun ketersediaan sumber daya alam (sungai-sungai, rawa-rawa, hutan, mineral), merupakan kekuatan material yang akan sangat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Mappi. Upaya pengelolaan kekuatan-kekuatan tersebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 I-1
  7. 7. pada saat ini masih belum dimaksimalkan melalui perencanaan yang sistematis dan terukur, sehingga kinerja pembangunan belum seutuhnya menunjukkan orientasi pada tujuan mewujudkan perbaikan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mappi. Kondisi sedemikian merupakan gambaran faktual bahwa aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik, pemerintahan, dan hukum masih menjadi persoalan mendasar yang harus diselesaikan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Mappi. Pembangunan di Kabupaten Mappi pada hakekatnya dimaksudkan untuk memberi harapan yang lebih cerah bagi masyarakat asli papua maupun masyarakat umum di papua. Kondisi tersebut merupakan kristalisasi dari arah dan tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik sekaligus menunjang terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Oleh karena itu, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025. 1.1.1 Pengertian RPJPD Kabupaten Mappi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun mendatang yang memuat uraian kondisi umum, visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Mappi, yang merujuk pada tujuan Pembangunan Nasional maupun tujuan Pembangunan Regional Provinsi Papua. 1.1.2 Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Mappi RPJPD Kabupaten Mappi disusun dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan rancangan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025. Adapun proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui lima tahap, yaitu:  pertama : penyiapan rancangan RPJPD guna mendapatkan gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah;  kedua : penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stake holder);  ketiga : penyusunan rancangan akhir RPJPD, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang menjadi masukan untuk penyempurnaan RPJPD;  keempat : melakukan koordinasi rancangan RPJPD Kabupaten Mappi dengan Gubernur Papua c.q. Bappeda Provinsi Papua sebelum ditetapkan dokumen RPJPD Tahun 2005-2025;  kelima : Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025, di bawah koordinasi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJPD dan lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah, untuk diproses lebih Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 I-2
  8. 8. lanjut menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025. 1.2 DASAR HUKUM Landasan hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 secara idiil adalah Pancasila dan secara konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, landasan opresional penyusunannya adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112); 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 I-3
  9. 9. 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4463); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4464); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kawasan Tertinggal dan Perbatasan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 I-4
  10. 10. 23) 24) Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 / 2020 / SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 1.3 HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Mappi yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Papua merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan dokumen yang bersifat makro dengan proses penyusunan yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan (stakeholder). RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 selanjutnya menjadi pedoman dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun perencanaan, yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjabarkan rencana dan program kerja tahunan daerah, dan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKPD dan RKA SKPD selanjutnya merupakan dasar bagi proses penyusunan rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka RPJPD merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman untuk menentukan arah kebijakan penetapan rencana keuangan daerah. Pada Gambar-1.1 disajikan diagram yang menunjukkan hubungan antara RPJP Daerah dengan dokumen-dokumen Rencana Pembangunan lainnya, baik pada tatanan internal Pemerintahan Kabupaten Mappi maupun dengan tatanan Pemerintahan Provinsi dan Pusat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 I-5
  11. 11. Gambar-1.1 Kedudukan dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL Dirujuk Diperhatikan TA 2005-2025 RPJP RPJM Pedoman DAERAH Dijabarkan KAB MAPPI Bahan Pedoman TA 2007-2026 Rencana Strategis SKPD RKPD KAB MAPPI Pedoman RAPBD APBD KAB MAPPI KAB MAPPI RKA SKPD Rincian APBD Acuan Pedoman DAERAH KAB MAPPI Pedoman Rencana Kerja SKPD Pedoman 1.4 SISTEMATIKA RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 memberikan gambaran mengenai wujud pembangunan Kabupaten Mappi di masa depan yang harus dapat dicapai di segala bidang kehidupan masyarakat --- terutama masyarakat asli Papua sebagai pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan penyelenggaraan Otonomi Daerah. RPJPD Kabupaten Mappi disusun dalam sistematika sebagai berikut: Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya 1.4 Sistematika Penulisan 1.5 Maksud dan Tujuan Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 2.2 2.3 2.4 Bab III Aspek Geografi dan Demografi Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Permasalahan Pembangunan 3.2 Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 I-6
  12. 12. Bab IV VISI DAN MISI DAERAH 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Tujuan dan Sasaran Bab V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 5.2 Tahapan dan Prioritas Bab VI PENUTUP 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Mappi untuk jangka waktu 20 tahun ke depan dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Mappi (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program, juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar komponen untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Mappi di masa depan yang penyusunannya mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Papua. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 I-7
  13. 13. BAB II GAMBARAN UMUMKONDISI KABUPATEN MAPPI 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Kabupaten Mappi adalah salah satu wilayah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke Provinsi Papua yang mencakup sejumlah wilayah distrik yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Merauke. Merujuk pada arahan perencanaan penggunaan ruang dan lahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Mappi Tahun 2010-2030, beberapa bagian perencanaan wilayah --yang semula telah dirancang dalam RTRW Kabupaten Merauke sebelum pemekaran kabupaten baru --- telah mengalami sejumlah perubahan, secara administrasi kewilayahan maupun secara teknis (peruntukkan ruang dan lahan / kawasan). Dalam konteks RTRWN maupun RTRW Provinsi Papua, kedudukan dan peran Kabupaten Mappi sebagai salah satu kawasan yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).Oleh karenanya cakupan pelayanan yang terselenggara di wilayah Kabupaten Mappi --relevan dengan pendekatan dan strategi pembangunan dan pengembangan kota-kota yang berbasis pembangunan kutub (polarized development), yaitu terbentuknya rantai sistem perkotaan secara berjenjang dari distrik sampai dengan kampung yang didukung prasarana wilayah ---setidaknya dikembangkan untuk dapat memenuhi kriteria yang tidak terbatas pada pelayanan lintas distrik akan tetapi juga bersifat lintas wilayah. Sejalan dengan konsepsi tersebut, dalam konteks wilayah juga ditetapkan kawasan yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kepi di Distrik Obaa dan Bade di Distrik Edera. Fokus pembangunan di wilayah tersebut diarahkan pada pengembangan sektor permukiman(termasuk prasarana dan sarana perumahan dan permukiman), pertanian(termasuk perkebunan, peternakan, perikanan), kehutanan, dan perairan (rawa-rawa, sungai, dan laut), yang didukung perluasan cakupan kegiatan pada sektor industri,perdagangan, jasa dan pariwisata.Pengembangan daya dukung sistem perkotaan sedemikianberpotensi mendorong perkembangan kegiatan pembangunan sektoral di distrik lainnya sampai ke tingkat kampung. Daya dukung sektor transportasi dan telekomunikasi menjadi bagian infrastruktur wilayah yang memicu percepatan pertumbuhan di distrik lainnya. Pengembanganakses antar wilayah (distrik dan kampung) berbasis perairan dan udara menjadi tumpuan dalam menunjang proses percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Mappi, terutama untuk menyentuh kampung / distrik yang sulit dijangkau oleh transportasi darat. Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, maka pemanfaatan ruang dan kawasan sesuai kondisi dan potensi lingkungan di Kabupaten Mappisepenuhnya ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Secara konsepsional, kerangka pemikiran pengembangan kawasan (ruang dan lahan) yang melandasi perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Mappi adalah seperti disajikan pada Gambar-2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-1
  14. 14. TOPOGRAFI - Dataran rendah dan berawa, terdapat di daerah pantai dengan kemiringan 0 – 80 dan 70 % dari luas wilayah ditutupi hutan mangrove, sagu, nipah, rawa permanen dan savana yang sangat luas. - Dataran tinggi berbukit dan berbatu, semakin ke utara (pedalaman) dengan kemiringan 5 – 120 dan 30 % dari luas wilayah ditutupi hutan tropis - Ketinggian dari permukaan laut yaitu 0 – 60 meter Gambar 2.1.Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya GEOLOGI Struktur Tanah: - ALUVIAL, terdapat di Distrik Nambai dan Edera; - PODZOLIK MERAH KUNING, terdapat di Distrik Edera, Obaa dan Citak Mitak; - ORGANOSOL, terdapat di Distrik Nambai, Obaa dan Citak Mitak; - HIDROMORF KELABU, terdapat di Distrik Nambai, Edera dan Citak Mitak. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH GEOGRAFIS WILAYAH Kabupaten Mappi terletak diantara 7°30'0"-5°10'0'' LS dan 138°30'0''-140°10'0'' BT Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002 Kabupaten Mappi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: - Sebelah Utara Berbatasan dengan Distrik Atsy dan Distrik Suator KABUPATEN ASMAT; - Sebelah Timur Berbatasan dengan Distrik Kouh, Distrik Mandobo, dan Distrik Jair KABUPATEN BOVEN DIGOEL; - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Distrik Ngguti dan Distrik Ilwayap KABUPATEN MERAUKE; dan - Sebelah Barat Berbatasan dengan Laut Arafura, Distrik Pantai Kasuari dan Distrik Fayit KABUPATEN ASMAT. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 - RENCANA POLA PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG (992,666.95 Ha / 33,65%) Kawasan lindung (516.290,16 Ha / 17,5%); Kawasan pengembangan hutan lindung (113.522,52 Ha / 3,85%); Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya (44.900 Ha / 1,52%); Kawasan perlindungan setempat (219.384,26 Ha / 7,44%); Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya (98.570,01 Ha / 3,34%); Kawasan rawan bencana. - RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA Kawasan Hutan Produksi (1.982.761 Ha / 67,20%) Kawasan pertanian (432.488,70 Ha / 14,66%) Kawasan Perkebunan (1.163.392,02 Ha / 39,43%) Kawasan Perikanan (27.412 Ha / 0,93%) Kawasan Industri (320,91 Ha) Kawasan pariwisata (103.571,15 Ha) Kawasan pemukiman (13.370,80 Ha / 0,45%) HIDROLOGIS - Sungai: Kabupaten Mappi memiliki 14 sungai yang dapat dilayari oleh kapal dan berfungsi sebagai prasarana transportasi laut/sungai diantarannya: sungai Digoel, Obaa, Yuliana, Weldeman, Daeram dan Mappi - Rawa: Sebagian besar wilayah Kabupaten Mappi berawa dengan luasan 42.500 Ha yang bersifat rawa temporer maupun permanen. - Perairan: Perairan Kabupaten Mappi terdiri dari perairan umum seluas ±21.000 Km2 dan perairan laut seluas ± 25.000 Km2 dengan panjang pantai ± 215 Km2 dan kedalaman bervariasi antara 1 – 32 meter DEMOGRAFI Jumlah penduduk Kabupaten Mappi tahun 2010 berjumlah 81.395 Jiwa, terdiri dari: Laki – laki : 42.618 Jiwa Perempuan : 38.777 Jiwa Rata-rata pertumbuhan 2,41% per tahun. Rata II-2
  15. 15. 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Mappi --- yang terletak pada 5°10’0” - 7°30’0” Lintang Selatan dan 138°30’0” - 140°10’0” Bujur Timur dengan luas wilayah administratif sekitar 2.851.632,84 hektar atau 2.851,63 km² ---dengan batas-batas wilayah: Utara : Distrik Atsy dan Distrik Suator Kabupaten Asmat, Selatan : Distrik Kouh, Distrik Mandobo, dan Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel, Barat : Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit Kabupaten Asmat dan Laut Arafura, Timur : Distrik Okaba dan Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke Kondisi fisik geografis Kabupaten Mappi sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan berawa --- rawa-rawa permanen yang ditutupi oleh hutan sagu dan nipah dengan tingkat kemiringan 0% - 8,0% yang mencakup sekitar 70% luas wilayah --- serta hamparan savana yang luas. Dataran tinggi berbukit dan berbatu dapat ditemukan di arah Utara wilayah Kabupaten Mappi atau daerah pedalaman --- wilayah bukit berbatu yang ditutupi hutan hujan tropis dengan tingkat kemiringan 5% - 12% yang mencakup sekitar 30% luas wilayah. Profil topografis wilayah Kabupaten Mappi hanya menunjukkan satu level ketinggian yaitu antara 0,0m – 100,0m dari permukaan laut (mdpl). Pada Tabel-2.1 disajikan gambaran luas wilayah berdasarkan kelas ketinggian di setiap distrik (awal pemekaran kabupaten) sebagai berikut: Tabel 2.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Ketinggian (ha) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kelas Ketingian Jumlah 0-100 m >100 m >500 m >1000m Obaa 4.668,00 4.668,00 Nambioman Bapai 5.983,00 5.983,00 Edera 5.830,00 5.830,00 Assue Citak Mitak 8.019,50 97,50 8.117,00 Haju Jumlah 23.500,50 97,50 23.597,00 Distrik Sumber: Bappeda Kab Mappi, 2010 Jenis struktur tanah yang mayoritas berupa jenis alluvial, hidromorf kelabu, komplekslithosol-renzina, padsolik, dan gambut dengan tekstur yang umumnya terdiri dari pasir (sand), debu (silt), dan tanah liat (clay).Struktur tanah sedemikian memberikan harapan untuk peningkatan pertanian dan perkebunan. Struktur tanah yang dimaksud adalah alluvial terdapat di Distrik Nambioman Bapai dan Edera, pozzolith merah kuning terdapat di Distrik Edera, Obaa dan Citak mitak, organosol terdapat di Distrik Nambioman Bapai, Obaa, Citak Mitak dan hidromorf kelabu terdapat di Distrik Nambioman Bapai, Edera dan Citak Mitak. Pemanfaatan tanah lebih banyak digunakan untuk kepentingan pertanian. Potensi tanah untuk kepentingan tanaman pangan adalah untuk sawah 7.567 ha, ladang 515,242 ha dan lahan perkebunan 10.860 ha. Lahan sawah yang baru digunakan di Distrik Nambioman Bapai dan Edera adalah 300 ha. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-3
  16. 16. Kondisi iklim di seluruh wilayah Kabupaten Mappi tergolong iklim tropis, dengan perbedaan kondisi yang cukup signifikan antara musim kemarau dengan musim hujan. Musim hujan umumnya terjadi antara bulan Desember sampai dengan April, dengan curah hujan berkisar antara 1.500 mm - 2.014 mm per-bulan. Musim kemarau relatif lebih pendek dari musim hujan, dan umumnya terjadi antara bulan Mei sampai dengan November, sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi monsoon tenggara yang terbawa oleh udara kering Australia. Sebagaimana umumnya kawasan hujan tropis, pada musim kemarau rata-rata curah hujan mencapai > 60mm per-bulan. Secara umum, rata-rata curah hujan di Kabupaten Mappi mencapai sekitar 2.522 mm/tahun, dengan suhu minimum tercatat antara 24°C - 27°C dan maksimum antara 32°C - 34°C, dan tingkat kelembaban udara antara 78% - 81%. Di Kabupaten Mappi terdapat 14 sungai selain itu rawa dan perairan. Sungai Digul merupakan sungai yang terpanjang yaitu 180 km dan bermuara di Laut Arafura. Dari 14 sungai yang ada di Kabupaten Mappi terdapat arus yang dikenal oleh masyarakat sebagai ‘kepala arus’ yang merupakan potensi untuk pengembangan pariwisata. Pada Tabel-2.2 disajikan data sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Mappi. Tabel-2.2 Nama Sungai dengan Panjang, Lebar dan Kedalaman No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nama Sungai Digul Edera Mappi Ia Obaa Bapai Weldeman Daeram Yuliana Assue Prinscap Purmi Surung Suwa Panjang (km) Lebar (m) Kedalaman (m) 180 170 145 95 165 107 130 115 145 160 - 300-900 80-120 50-200 40-70 25-65 60-700 70-400 40-120 50-300 40-200 - 6-28 4-15 9-18 4-12 7-20 6-22 7-30 4-25 5-22 5-20 - Sumber: Bappeda Kab Mappi, 2010 Wilayah Kabupaten Mappi sebagian besar merupakan dataran rendah berawa dengan ±42.500 ha dan rawa-rawa tersebut pada musim kemarau menjadi kering sedangkan pada musim hujan menjadi rawa hanya sebagian merupakan rawa permanen. Selain itu wilayah Kabupaten Mappi memiliki wilayah laut dengan panjang pantai 215 km dan kedalamannya 1-32 m juga terdapat perairan umum seluas ± 21.000. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-4
  17. 17. 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah (1) Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kawasan lindung yang ditetapkan adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan, sebagai kawasan yang mempunyai keterbatasan untuk dikembangkan (faktor limitasi). a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Di wilayah Kabupaten Mappi tidak dijumpai kawasan bergambut. Dengan demikian penetapan sub kawasan lindung ini hanya terdiri dari dua macam, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. 1. Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Berdasarkan kriteria hutan lindung, kawasan hutan lindung di Kabupaten Mappi meliputi lahan seluas 113.522,521 Ha yang tersebar bagian selatan meliputi Distrik Nambioman Bapai dan Distrik Minyamur. 2. Kawasan Resapan Air Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Mappi, khususnya di Distrik Nambioman Bapai dan Distrik Minyamur. b. Kawasan Perlindungan Setempat Kawasanperlindungan setempat terdiri dari kawasan-kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air, dan sekitar rawa. 1. Kawasan Sempadan Pantai Kawasan sempadan pantai adalah deretan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. Sepanjang pantai di wilayah Distrik Nambioman Bapai, Minyamur dan Edera. Dengan luas lahan 2.541,07 Ha. 2. Kawasan Sempadan Sungai Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-5
  18. 18. mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Wilayah Kabupaten Mappi mempunyai topografi yang relatif datar dan landai kearah selatan sehingga lahan dibagian selatan yang datar cenderung menampung air. Sepanjang sungai Bulaka, Digul Hilir, Eiladen Hilir, Eiladen Hulu, Mappi, Odamun, dan Wildeman. Sempadan sungai terdapat di semua distrik di Kabuaten Mapppi, dengan total luas sempadan sungai yaitu 39.911,14 Ha. 3. Kawasan Sekitar Rawa Kawasan sekitar rawa merupakan kawasan tertentu, disekeliling danau/waduk/rawa yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk/rawa. Kawasan rawa tersebar di wilayah Kabupaten Mappi, dengan luas lahan 54.385,28Ha. 4. Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.Kawasan sekitar mata air terletak di wilayah Kabupaten yang memiliki mata air. Diantaranya Mata Air Bagayo yang terletak diarah Timur Kota Waemeaman, dan Mata Air Rawa Tokhom yang juga merupakan tampungan sebagian aliran dari Mata Air Bagayo. c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya Kawasan lindung pada klasifikasi ini terdiri dari pantai berhutan bakau, kawasan wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 1. Pantai Berhutan Bakau Pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Rencana lokasi di Distrik Edera, Venaha, Minyamur dan Nambioman Bapai dengan total luas lahan 44.900,57 Ha. Hutan bakau paling luas terdapat di Distrik Minyamur dan Nambioman Bapai. 2. Kawasan Wisata Alam Kawasan wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat mapun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Lokasi hutan wisata adalah di hutan-hutan wilayah Kabupaten Mappi seperti adanya hutan anggrek di Distrik Kaibar. 3. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada wilayah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-6
  19. 19. Kabupaten Mappi, perlindungan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Rencana Kawasan Suaka Cagar Budaya yang Dilindungi diKabupaten Mappi No 1 2 Potensi Seni Budaya Obyek  Suku Anak Dalam  Tarian Adat  Pakaian Adat  Ukiran Bangunan dan  Tempat keramat suku benda Awyu, Yaghai, Wiyagar, peninggalan Kuruway Citak. sejarah (artifak)  Rumah Adat Lokasi  Di semua distrik  Di semua distrik  Di setiap Kampung  Di setiap Kampung  Di semua distrik  Di setiap Distrik Sumber: RTRW Kabupaten Mappi d. Kawasan Rawan Bencana Alam Potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Mappi adalah pergerakan tanah, pasang air (laut, sungai, rawa), dan kekeringan. Potensi bencana alam berupa pergerakan tanah dapat terjadi jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir/tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Demikian pula dengan potensi air pasang dapat terjadi pada kondisi dan musim yang sama. Daerah-daerah yang potensial terjadi gerakan tanah hampir terdapat di semua distrik di Kabupaten Mappi. Oleh karena itu, jumlah dan jenis kegiatan yang diijinkan pada kawasan sedemikian dibatasi sebagai areal pertanian tanaman tahunan atau perkebunan. Daerah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana gerakan tanah yang menyebabkan tanah longsor meliputi Distrik Obaa, Distrik Nambioman Bapai, dan Distrik Edera. Sedangkan kawasan rawan bencana banjir pasang surut terdapat di Distrik Edera, Nambioman Bapai, dan Minyamur. (2) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. a. Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang digunakan sebagai tempat memproduksi hasil hutan. Pemanfaatan hasil hutan harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-7
  20. 20. sehingga potensi yang ada dapat mencukupi penyediaan sumber bahan baku bagi industri pengolahan hasil hutan secara berlanjut dan dapat mendukung pembangunan sektor lainnya. Menurut jenisnya, kawasan ini terbagi menjadi hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan untuk hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.  Hutan produksi tetap  Hutan produksi terbatas Lokasi hutan produksi terbatas terdapat di Distrik Minyamur dengan luas lahan 9.553,64 Ha.  Hutan produksi yang dapat dikonversi Hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Mappi hampir terdapat di semua distrik, kecuali di Distrik Obaa dan Distrik Passue, dengan luas lahan 148.028,87 Ha. b. Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan budidaya pertanian adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian didasarkan pada kondisi alam, manusia dan buatan. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dikelompokkan pada peruntukan lahan pertanian lahan basah (padi sawah) dan pertanian lahan kering (tanaman pangan lahan kering, tanaman tahunan, perkebunan dan hutan produksi). Deliniasi kawasan pertanian didasarkan pada kriteria yang dipakai dan mengacu pada pedoman kesesuaian lahan menurut pusat penelitian dan agroklimat. Kawasan tanaman pangan lahan basah adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah, dimana pengairannya dapat diperoleh baik secara alamiah maupun secara teknis. Kawasan peruntukkan pertanian terdapat hapir di seluruh distrik di Kabupaten Mappi, terutama yang mendapat sistem pengairan yang baik, dengan luas lahan peruntukkan sekitar 392.771,45 Ha. c. Kawasan Peruntukan Perkebunan Kawasan perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. Kawasan perkebunan merupakan kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung yang tersebar hampir di semua distrik di Kabupaten Mappi, dengan luas lahan sekitar 1.163.392,02 Ha. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-8
  21. 21. d. Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. Berdasarkan tempat pembudidayaan dibedakan:  Kawasan perikanan budidaya air tawar, Budidaya kolam dilaksanakan didaerah yang mempunyai sumber air tawar dan benih yang gampang. Budidaya ini dapat dilaksanakan pada daerah pegunungan dan dataran rendah.  Kawasan perikanan budidaya air payau  Kawasan perikanan budidaya laut  Kawasan perikanan tangkap Kawasan perikanan yang ada di Kabupaten Mappi paling banyak terdapat di Distrik Nambioman Bapai. Luas kawasan perikanan di Kabupaten Mappi sekitar 27.412,67 Hayang tersebar hampir di semua distrik, kecuali di Distrik Haju tidak terdapat peruntukan kawasan perikanan. e. Kawasan Peruntukan Peternakan Kawasan peternakan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan peternakan dan segala kegiatan penunjangnya. Peternakan di Kabupaten Mappi terdiri dari ternak sapi, kambing, babi, itik, ayam buras dan ayam kampung dengan luas lahan seluas 12.304,58 Ha, usaha perternakan ini tergolong usaha kecil dan terdapat di hampir semua distrik kecuali Distrik Haju dan Kaibar. Untuk pengembangan peternakan dapat dikembangkan di lahan padang rumput savana, mengingat di wilayah Kabupaten Mappi banyak terdapat padang savana yang banyak menyediakan pakan ternak berupa rumput. f. Kawasan Peruntukan Pemukiman Kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan bagi permukiman atau dengan kata lain untuk menampung penduduk yang ada di Kabupaten Mappi sebagai tempat hunian dengan fasilitas sosialnya.Lokasi kawasan permukiman terdiri dari dua yaitu pemukiman kota dan pemukiman desa. 1. Permukiman Kota Kawasan permukiman perkotaan dapat terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, baik berskala besar, sedang, kecil; bangunan rumah campuran tempat tinggal/usaha, dan tempat usaha. Arahan permukiman perkotaan di Kabupaten Mappi adalah di kampung pusat pertumbuhan, dimana kampung ini merupakan kampung yang menjadi simpul jasa dan simpul distribusi dari kampung-kampung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-9
  22. 22. sekitarnya. Kampung pusat pertumbuhan di Kabupaten Mappi salah satunya terdapat di Distrik Assue yaitu Khanami. 2. Permukiman Pedesaan Kawasan perdesaan adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan.Kampung-kampung di Kabupaten Mappi mempunyai tingkat kepadatan yang rendah dan kegiatan utamanya adalah perkebunan, kehutanan, pertanian dan permukiman transmigrasi. Kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Mappi terdiri dari fungsi sebagai permukiman perdesaan, diarahkan sebagai kawasan hunian dengan kegiatan dominan adalah sektor pertanian. Lokasi permukiman berada pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Mappi dengan luas 13.370,8 Ha. Kawasan ini diarahkan dapat menunjang kegiatan pertanian modern untuk menunjang kegiatan ekonomi dengan sumber daya setempat untuk memanfaatkan lokasi yang dekat dengan kawasan kota. g. Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 7). Pengembangan wisata di Kabupaten Mappi yaitu Wisata Taman Anggrek yang ada di Distrik Kaibar atau tepatnya terdapat di Kampung Fomu dengan luas wilayah 4.113,77 Ha dan pengembangan Wisata Pantai Wagin, terletak di Kampung Wagin (Distrik Nambioman Bapai) dengan luas wilayah kurang lebih 886,48Ha. Wisata kepala arus, dengan loksi pusat objek wisata di Mappi Pos. Wisata sejarah bangunan penjara pemerintahan Belanda di Masin Distrik Obaa. h. Kawasan Peruntukkan Lainnya Rencanakawasan peruntukan lainnya terdiri dari kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan industri. 1. Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan perdagangan dan jasa dibedakan berdasarkan tingkat pelayanannya, yaitu yang memiliki fungsi pelayanan tingkat distrik dengan pengelompokkan letak, terletak di seluruh distrik (Distrik hirarki II dan III), yaitu Distrik Haju, Assue, Distrik Citak Mitak, dan Distrik Nambioman Bapai. Luas kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Mappi adalah 36,96 Ha. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-10
  23. 23. 2. Kawasan Industri Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Keppres No. 98/1993). Beberapa industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Mappi adalah:  Kawasan Industri Pengolahan Ikan, akan dikembangkan di Wagin, Distrik Minyamur dengan luas lahan 30,54 Ha. Industri pengolahan ikan tersebut untuk menunjang adanya potensi perikanan yang cukup besar di Wagin.  Kawasan Agroindustri, dikembangkan di Distrik Edera dengan luas lahan 290,37 Ha. Agroindustri dikembangkan untuk menunjang pertanian di Bade yang dalam perencanaan akan dikembangkan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi Kabupaten Mappi. 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah Provinsi Papua adalah bencana gempa, dampak kenaikan muka air (pasang) laut, dan bencana kekeringan. Potensi bencana ini umumnya bersifat temporer, baik secara lokasi maupun waktu. Namun demikian, pada kawasan-kawasan yang mempunyai kecenderungan terjadi bencana ini, sedapat mungkin diadakan pembatasan dalam kegiatan budidaya, khususnya permukiman. Mekanisme dan prosedur pengungsian penduduk perlu dilakukan sedini mungkin. Daerah gerakan tanah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan, daerah-daerah yang potensial terjadi gerakan tanah hampir terdapat di semua distrik di Kabupaten Mappi. Kegiatan yang diijinkan pada kawasan ini adalah sebagai areal pertanian tanaman tahunan atau perkebunan. Di Kabupaten Mappi daerah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana gerakan tanah yang menyebabkan tanah longsor meliputi: Distrik Obaa, Distrik Nambioman Bapai, dan Distrik Edera. Sedangkan rawan bencana banjir pasang surut terdapat di Distrik Edera, Nambioman Bapai, dan Minyamur. 2.1.4 Demografi Pertumbuhan penduduk Kabupaten Mappi cenderung meningkat rata-rata 2,41% pertahun, dengan tingkat pertumbuhan terendah pada tahun 2006 (0,60% per-tahun) dan tertinggi pada tahun 2008 (4,32% per-tahun). Pada Tabel-2.4 disajikan gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Mappi tahun 2006-2010. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-11
  24. 24. Tabel-2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010 No Distrik 1 Nambioman Bapai 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luas Wilayah (Km²) Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Laki-laki Minyamur 2.054 Perempuan Laki-laki Edera 3.459 Perempuan Laki-laki Venaha 3.738 Perempuan Laki-laki Obaa 2.307 Perempuan Laki-laki Passue 2.075 Perempuan Laki-laki Haju 1.432 Perempuan Laki-laki Assue 3.265 Perempuan Laki-laki Citak Mitak 2.685 Perempuan Laki-laki Kaibar 2.799 Perempuan Laki-laki Jumlah 28.518 Perempuan Jumlah Rata-rata Pertumbuhan per-Tahun 4.704 2006 2007 2008 2009 2010 5.651 5.608 8.106 9.187 9.066 9.106 3.961 4.175 4.811 4.628 4.663 4.473 36.258 37.177 73.435 0,60% 3.806 3.699 2.172 1.992 6.063 5.936 2.258 1.816 7.978 7.844 2.605 2.201 4.663 4.549 4.266 4.253 3.105 2.922 1.677 1.704 38.593 36.916 75.509 2,82% 3.715 3.649 2.433 2.279 6.510 5.972 1.991 1.880 8.638 8.045 2.555 2.604 4.441 4.089 4.769 4.291 3.531 3.265 2.240 1.877 40.823 37.951 78.774 4,32% 3.756 3.809 2.318 2.278 6.147 5.766 1.897 1.794 10.357 8.805 2.513 2.494 4.642 4.246 4.732 3.997 3.660 3.407 1.903 1.742 41.925 38.338 80.263 1,89% 3.933 3.971 2.221 2.089 6.341 5.877 1.982 1.867 10.502 8.952 2.547 2.553 4.525 4.222 4.853 4.034 3.773 3.438 1.941 1.774 42.618 38.777 81.395 1,41% Sumber: BPS dan Bappeda, Mappi Dalam Angka 2007-2010, diolah 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Mappi dilakukan terhadap indikator-indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan. Sementara itu, untuk indikator-indikator yang mencakup indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional),dan angka kriminalitas yang tertangani, belum dapat dilakukan mendekati perkiraan yang akurat mengingat keterbatasan informasi dan data-data yang tersedia. a. Pertumbuhan PDRB Pembangunan ekonomi Kabupaten Mappi sepanjang 2005-2010 berdasarkan perkembangan indikator ekonomi makro menunjukkan trend meningkat dari tahun ke-tahun, yang antara lain dapat dilihat dari trendpertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-12
  25. 25. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Mappi tahun 2010 tercatat mengalami peningkatan sebesar 14,85%, yaitu dari Rp. 657,91 Milyar pada tahun 2009 menjadi Rp. 755,64 Milyar pada tahun 2010. Secara kondisional, nilai peningkatan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan trendpeningkatanpada tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 27,45%, yaitu dari Rp. 516,21 Milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 657,91 Milyar pada tahun 2009. Kondisi sedemikian ditengarai merupakan implikasi dari pertumbuhan pada tahun 2008 yang juga lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 30,77%, yaitu dari Rp. 394,74 Milyar pada tahun 2007 menjadi Rp. 516,21 Milyar pada tahun 2008. Selanjutnya, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2000) Kabupaten Mappi tahun 2010 tercatat meningkat sebesar 9,78%, yaitu dari Rp. 271,32 Milyar pada tahun 2009 menjadi Rp. 297,85 Milyar pada tahun 2010. Peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 12,14%, yaitu dari Rp. 241,94 Milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 271,32 Milyar pada tahun 2009. Trend perlambatan pertumbuhan PDRB ADHK sedemikian juga merupakan implikasi dari pertumbuhan tahun 2008 yang juga lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 16,26%, yaitu dari Rp. 208,11 Milyar pada tahun 2007 menjadi Rp. 241,94 Milyar pada tahun 2008. Mencermati perkembangan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, peningkatan PDRB Kabupaten Mappi tahun 2010 --- baik ADHB maupun ADHK (2000) --menunjukkan nilai peningkatan relatif lebih rendah (perlambatan pertumbuhan) dibandingkan tahun 2009 maupun tahun-tahun sebelumnya. Kondisi sedemikian merupakan indikasi bahwa meskipun terjadi trend perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari perubahan nilai tambah pada kegiatan sektoral, namun kegiatan perekonomian di Kabupaten Mappi berlangsung terus dan berkembang cukup baik apabila diukur dari peningkatan nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mappi tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan relatif cukup baik, diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB tahun 2007-2010dan perkembangannya pada tahun 2011 diperkirakan menunjukkan potensi peningkatan sekaligus percepatan pertumbuhan yang cukup baik hingga mencapai 13,94% (PDRB ADHB) dan pertumbuhan riil sekitar 14,24% (PDRB ADHK 2000). Pada Tabel-2.5 dan Tabel-2.6 disajikan gambaran PDRB Kabupaten Mappi masing-masing Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2000). Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Mappi dalam lima tahun terakhir didominasi oleh sektor bangunan dan jasa-jasa. Hal tersebut dapat dilihat dari peran dan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersieryang menunjukkan angka pertumbuhan yang terus meningkat cukup signifikan dalam kurun 5 tahun. Penurunan peran dan kontribusi sektor primer mulai terjadi pada tahun 2008, dimana pada tahun 2007 masih mencapai 31,55% dengan peran dan kontribusi sektor pertanian yang mencapai 31,08% dari total PDRB (ADHB). Sementara itu, peran dan kontribusi sektor sekunder pada tahun 2007 tercatat mencapai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-13
  26. 26. 26,92% dengan kontribusi terbesar dari sektor bangunan yang mencapai angka 26,48%, dan sektor tersier tercatat mencapai 41,53% dengan kontribusi terbesar dari sektor jasa-jasa yang mencapai angka 28,67%. Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mappi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007–2010 (Juta Rupiah) Sumber: BPS Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010, diolah kembali Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-14
  27. 27. Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mappi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007–2010 (Juta Rupiah) Sumber: BPS Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010, diolah kembali Pada tahun 2008 terjadi penurunan peran dan kontribusi sektor primer dalam pembentukan PDRB (ADHB) menjadi 26,84% dengan kontribusi sektor pertanian yang menunjukkan penurunan cukup signifikan menjadi hanya sekitar 26,40%. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-15
  28. 28. Sejalan dengan itu, terjadi peningkatan peran dan kontribusi sektor sekunder menjadi 30,10% dengan kontribusi terbesar dari sektor bangunan yang mencapai 29,72% terhadap total PDRB (ADHB), dan sektor tersier menjadi 43,06% dengan kontribusi terbesar dari sektor jasa-jasa yang mencapai 30,47% terhadap total PDRB (ADHB). Pergeseran peran dan kontribusi sektoral dalam struktur ekonomi Kabupaten Mappi terus berlanjut hingga pada tahun 2010 tercatat bahwa dominasi sektor sekunder dan tersier menunjukkan kontribusi masing-masing sebesar 35,50% dan 40,32%. Sementara itu, sektor-sektor yang menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB (ADHB) juga mengalami pergeseran dimana sektor bangunan merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB (ADHB) dengan nilai kontribusi mencapai 35,17% atau sekitar Rp. 265,74 Milyar, dan sektor jasa-jasa menjadi kontributor terbesar kedua dengan nilai kontribusi mencapai 27,81% atau sekitar Rp. 210,13 Milyar. Sementara itu, sektor pertanian sebagai komponen unggulan untuk sementara mengalami penurunan menjadi kontributor terbesar ketiga dengan nilai kontribusi sebesar 23,75% atau sekitar Rp. 179,48 Milyar. Evaluasi terhadap data statistik ekonomi menunjukkan gambaranbahwa selama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode I tahun 2007-2011 telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Mappi. Hal ini dapat dilihat dari penurunan peran dan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Selama tahun 2005-2007 sektor pertanian memberi kontribusi lebih tinggi dari semua sektor lainnya, namun pada tahuntahun berikutnya menurun drastis(tahun 2008, 2009,dan 2010). Sementara itu, berdasarkan persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha, sebanyak 80% bekerja di sektor pertanian. Penurunan share sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sangat dipengaruhi oleh penurunan kontribusi semua subsektor pertanian. Oleh karenanya, perhatian lebih serius terhadap sektor ini perlu dilakukan untuk mencegah dampak yang berkepanjangan terhadap perekonomian daerah, khususnya dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat berupa potensi meningkatnya angka kemiskinan. Disamping itu, sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang menjadi orientasi utama dalam rangka membangun masyarakat khususnya dan Kabupaten Mappi pada umumnya. Struktur ekonomi Kabupaten Mappi tahun 2010 menunjukkan kondisi yang umumnya berkembang sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan yang terjadi terbatas pada pertumbuhan dan nilai kontribusi dalam pembentukkan PDRB. Pada Gambar 2.1 disajikan komposisi nilai kontribusi setiap sektor terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang memperlihatkan bahwa sektor bangunan dan sektor Jasa-jasa merupakan dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mappi. Selanjutnya sub-sektor Pemerintahan Umum memberikan kontribusi terbesar terhadap penciptaan nilai tambah pada sektor jasa-jasa. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-16
  29. 29. Gambar 2.2 Komposisi Peran dan Kontribusi Sektoral Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Mappi Tahun 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Sumber: BPS Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 diolah kembali 2010, Pertumbuhan PDRB ADHK juga merupakan indikator kinerja perekonomian. Pada nerja Gambar-2.2 disajikan trend perkembangan LPE Kabupaten Mappi tahun 2005 2.2 20052010, yang menunjukkan fluktuasi kinerja perekonomian Kabupaten Mappi. Secara umum, perkembangan LPE Kabupaten Mappi periode 2005 2005-2010 cukup baik, meskipun perkembangan pada masing masing tahun menunjukkan tingk masing-masing tingkat capaian yang berbeda secara signifikan. LPE cukup pesat terjadi pada tahun 2006 (28,54%) yang kemudian mengalami perlambatan yang signifikan pada tahun berikutnya (tahun 2007, 11,1%). Pola tersebut terulang kembali dimana kinerja perekonomian yang kembali meningkat cukup baik di tahun 2008 (1 kembali (16,26%), dan kembali mengalami perlambatan pada tahun 2009 (12,14%) dan pada tahun 2010 melambat hingga titik pertumbuhan terendah selama periode 2005 2005-2010 (hanya mencapai 9, 9,78%). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-17
  30. 30. Gambar 2.3 Perkembangan LPE Kabupaten Mappi Tahun 2005-2010 2010 Atas Dasar Harga Konstan Sumber: BPS Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 diolah kembali 2010, b. Laju Inflasi Perkembangan inflasi umum di Kabupaten Mappi dalam kurun waktu 2005-2010 menunjukkan trend kenaikan rata-rata sebesar 2,05 atau sekitar 205% setiap tahunnya (lihat Tabel abel-2.7). Inflasi yang cenderung naik setiap tahun tersebut tiap terjadi karena distribusi barang dan jasa yang kadang-kadang masih terkendala kadang oleh kesulitan transportasi dari/menuju ke pusat pusat kegiatan ekonomi lokal di pusat-pusat Kabupaten Mappi,sehingga belum dapat dilakukan dalam waktu cepat dan biaya ,sehingga yang efisien (cukup rendah). Hal tersebut menyebabkan harga dasar (base cukup . cost)tidak stabil (fluktuatif) da cepat mengalami kenaik tidak dan naikan, yang mana implikasinya dapat terjadi terhadap harga harga-harga hampir semua komoditas. Tabel-2.7 Perkembangan Tingkat Perubahan Harga (Inflasi) Kabupaten MappiTahun 2005 2005-2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1,47 1,68 1,89 2,19 2,52 Rata2 2,55 2, 2,05 Sumber : BPS Kab.Mappi, PDRB Kabupaten Mappi 2009/2010(diolah) 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Secara umum, kinerja capaian hasil pembangunan dalam cakupan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mappi menunjukkan trendperkembangan cukup baik. Hal tersebut dilihat . dari angka capaian indikator indikator makro pembangunan pada fokus kesejahteraan indikator-indikator Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-18
  31. 31. sosial yang terus menunjukkan peningkatan. Adapun indikator makro pembangunan yang diterapkan dalam mengukur kemajuan pembangunan dalam fokus kesejahteraan sosial mencakup aspek-aspek pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kesempatan kerja (ketenagakerjaan). Untuk sementara, aspek-aspek kemiskinan, kepemilikan tanah (persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan), dan kriminalitas (angka kriminalitas yang tertangani) belum dapat diterapkan dikarenakan keterbatasan data-data dan informasi yang tersedia. a. Pendidikan a.1. Angka melek huruf Salah satu indikator capaian keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat yang ditunjang oleh perkembangan kualitas pendidikan. Aspek utama yang menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan adalah menurunnya angka buta huruf atau meningkatnya angka melek huruf. Angka buta huruf merupakan salah satu indikator yang menunjukkan potensi kemampuan penduduk untuk dapat berkomunikasi secara tertulis, yang merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan untuk dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Dalam lima tahun terakhir tercatat bahwa jumlah masyarakat yang buta huruf terus menurun dari 68,70% (2007) menjadi sekitar 68,57% (2010), yang mana seiring dengan itu jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 31,30% (2007) menjadi sekitar 31,43% (2010). Perkembangan jumlah penduduk melek huruf di Kabupaten Mappi relatif lambat, pada Tabel-2.8 disajikan data perkembangan angka melek huruf tahun 2006 sampai dengan 2010. Tabel-2.8 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2006-2010 Kabupaten Mappi Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Angka Melek Huruf 31,30 31,30 31,30 31,35 31,43 Angka Buta Huruf 68,70 68,70 68,70 68,65 68,57 Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 a.2. Angka rata-rata lama sekolah Dalam lima tahun terakhir (tahun 2006-2010), perkembangan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Mappi menunjukkan peningkatan yang relatif lambat (lihat Tabel-2.8). Pada tahun 2006 tercatat bahwa masyarakat di Kabupaten Mappi rata-rata baru mencapai jenjang pendidikan tingkat dasar kelas 3, dan dalam kurun waktu lima tahun baru dapat mencapai pendidikan tingkat dasar kelas 4 (tahun 2010). Perkembangan sedemikian merupakan indikasi bahwa perlu ditempuh upaya yang lebih keras agar sasaran pokok untuk dapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-19
  32. 32. mencapai minimal pendidikan dasar 9 tahun dan merintis pendidikan minimal 12 tahun dapat diwujudnyatakan.Pada Tabel-2.9 disajikan gambaran capaian tingkat pendidikan yang ditunjukkan dari angka rata-rata lama sekolah. Uraian Rata-rata Lama Sekolah Tabel-2.9 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2006-2010 Kabupaten Mappi 2006 2007 2008 2009 2,80 3,80 3,80 3,89 2010 4,27 Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 a.3. Angka Partisipasi Kasar APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Pada Tabel-2.10 disajikan data Angka Partisipasi Sekolah (APK) untuk 5 tahun terakhir. Tabel-2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APK) Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010 No. APK 2006 2007 2008 2009 2010 1 SD/MI (7 – 12 tahun) 124,7 111,19 111,19 101,99 2 SMP/MTs (13 – 15 tahun) 40,58 73,99 73,99 54,99 3 SMA/MA/SMK (16 – 18 tahun) 26,67 28,59 28,59 22,82 Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 a.4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-20
  33. 33. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Pada Tabel-2.11 disajikan gambaran mengenai perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan berdasarkan kepemilikan ijasah pendidikan terakhir. Tabel-2.11 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan(APT) Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010 No. APK 2006 2007 2008 2009 1 Tidak punya ijazah 51,16 58,47 51,20 2 SD/MI 31,02 28,98 34,00 3 SMP/MTs 11,76 7,88 9,30 4 SMU/MA 3,03 3,05 4,00 5 SMK 1,60 0,36 6 Diploma/Sarjana 1,43 1,26 1,50 2010 30,20 33,80 22,30 11,40 2,40 Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 Berdasarkan perkembangan kondisi yang ada, didapat bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan pada umumnya menunjukkan peningkatan cukup baik. APT SD meningkat dari 31,02% (2007) menjadi 33,80% (2010). Demikian pula untuk jenjang pendidikan lainnya, jumlah penduduk yang dapat mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan, meskipun relatif lambat. a.5. Angka Partisipasi Murni APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Pada Tabel-2.12 disajikan gambaran perkembangan angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Mappi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010). Tabel-2.12 Perkembangan Angka PartisipasiMurni(APM) Kabupaten MappiTahun 2006-2010 No. APM 2006 2007 2008 2009 1 SD/MI (7 – 12 tahun) 91,95 94,08 94,74 2 SMP/MTs (13 – 15 tahun) 18,84 37,98 40,00 3 SMA/MA/SMK (16 – 18 tahun) 16,67 18,36 22,46 2010 88,59 41,69 17,91 Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-21
  34. 34. b. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk dan Angka Kematian Bayi (AKB). Perkembangan kondisi kesehatan / mutu kesehatan masyarakat semakin, yang dapat dilihat dari indikasi ‘menurunnya angka kematian’ yang akan berbanding lurus dengan ‘meningkatnya angka harapan untuk hidup’. Pada tahun 2009 AHH penduduk Kabupaten Mappi mencapai 65,99 tahun yang artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk --- dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas --- menurut umur adalah selama ± 65 tahun. Pada tahun 2010 meningkat hingga mencapai 66,18 tahun, yang berarti kondisi kesehatan masyarakat tahun 2010 menunjukkan perkembangan cukup baik. Tabel-2.13 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2006-2010 Kabupaten Mappi Uraian 2006 2007 2008 2009 Angka Harapan 65,40 65,60 65,79 65,99 Hidup 2010 66,18 Sumber: BPS Kab Mappi, Dinas P&P Kab Mappi, Bappeda Kab Mappi, 2010 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Gambaran umum kinerja pelaksanaan pelayanan urusan wajib pemerintahan daerahdi Kabupaten Mappi adalah sebagai berikut: a. Pendidikan Jumlah sekolah Taman Kanak-kanak (TK) pada tahun 2009 berjumlah 7 (tujuh) unit sekolah. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 365 siswa dengan jumlah guru mencapai 34 orang dan ruang belajar sebanyak 14 ruang kelas. Secara keseluruhan rasio murid terhadap sekolah sebesar 52, rasio murid terhadap ruang belajar mencapai 26 orang per kelas dan rasio murid terhadap guru tercatat 11 siswa untuk seorang guru. Pada jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta terdapat sebanyak 148 sekolah. Jumlah ruang belajar mencapai 678 ruang kelas, dengan jumlah guru mencapai 501 orang serta siswa sebanyak 19.845 orang. Dengan demikian rasio murid terhadap sekolah mencapai 136, rasio murid terhadap ruang belajar 31 dan rasio murid terhadap guru tercatat 40 siswa untuk seorang guru. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-22
  35. 35. Pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama secara keseluruhan baik negeri maupun swasta terdapat sebanyak 12 sekolah, dengan 89 ruang kelas, dan 139 orang guru, serta 3.179 orang siswa. Rasio murid terhadap sekolah mencapai 253 orang siswa per sekolah. Rasio murid terhadap ruang belajar mencapai 40 orang per kelas. Rasio murid terhadap guru tercatat 22 orang siswa untuk setiap guru. Di Kabupaten Mappi pada tahun 2009 hanya terdapat 3 sekolah menengah atas yang berstatus negeri dengan jumlah ruang belajar tercatat 23 kelas, jumlah guru sebanyak 65 orang dengan jumlah murid mencapai 1.200 orang. Rasio murid terhadap guru sebesar 18 orang untuk seorang guru dengan rasio murid terhadap ruang belajar mencapai 52 orang per kelas b. Kesehatan Setiap distrik yang ada di Kabupaten Mappi telah memiliki fasilitas kesehatan berupa puskesmas. Selain itu terdapat pula puskesmas pembantu sebanyak 54 unit yang tersebar di setiap distrik, dengan 1 unit balai pengobatan. Untuk mendukung kelancaran dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga difasilitasi dengan puskesmas keliling. Puskesmas keliling roda empat sebanyak 7 unit terdapat di Distrik Obaa 3 unit, Distrik Minyamur 1 unit dan Distrik Edera 3 unit. Puskesmas keliling roda dua sebanyak 33 unit yang tersebar di semua distrik. Puskesmas keliling air berupa speed boat maupun long boat juga terdapat di semua distrik.Selain fasilitas kesehatan juga dilengkapi dengan tenaga kesehatan baik dokter maupun bidan. Setiap puskesmas di tingkat distrik terdapat sekurang-kurangnya seorang dokter. Selain dokter juga terdapat sebanyak 104 orang bidan dan 116 orang perawat yang tersebar di setiap distrik. Jumlah penderita yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi pada tahun 2009 berdasarkan laporan dari puskesmas berjumlah 100.997 penderita. Penyakit saluran pernapasan merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat yaitu mencapai 34.965 (34,62 %). Penyakit klinis seperti penyakit malaria juga banyak diderita oleh masyarakat mencapai 19.636 penderita (19,44 %). Pada tahun 2009 jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 41 orang, semuanya telah berstatus AIDS. Dilihat dari jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS, apabila dirinci menurut pekerjaan, maka wanita PSK 28 orang (26,92%), dan petani tercatat 30 orang (28,85 %). Apabila dirinci menurut kelompok umur, maka kelompok umur 30-39 tahun terdapat sebanyak 36 orang (34,62 %), selanjutnya kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 37 orang atau 35,58 persen. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-23
  36. 36. c. Pekerjaan Umum Panjang jalan di Kabupaten Mappi pada tahun 2008 mencapai 714,855 m. Dilihat dari jenis permukaan jalan, maka jalan aspal mencapai 77.083 m, sedangkan jalan tanah tercatat 635,185 m. Secara keseluruhan jalan di Kabupaten Mappi masuk dalam katagori Jalan Kabupaten. Selain jalan raya di Kabupaten Mappi juga terdapat jembatan beton, baja, dan kayu dengan jumlah total mencapai 2.128 m. d. Perhubungan Sarana penghubung yang lazim digunakan untuk mencapai Ibukota Kabupaten Mappi, selain menggunakan transportasi darat dan kendaraan air (kapal kayu, speed boat, long boat, dsb) juga menggunakan pesawat udara. Frekwensi penerbangan terus meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas pemerintah dan masyarakat. Pada tahun 2009 jumlah pesawat yang datang 364 kali dengan jumlah penumpang yang datang tercatat 3.884 orang. Kepi merupakan bandara yang paling tinggi frekwensi penerbangannya dibanding bandara lain di wilayah Kabupaten Mappi yaitu mencapai 477 kali dengan jumlah penumpang datang mencapai 4.933 orang. Berikutnya adalah Bade dengan jumlah pesawat datang mencapai 107 kali, dengan jumlah penumpang datang sebanyak 1.475 orang. Sementara itu Senggo memiliki frekwensi penerbangan paling kecil yakni 36 kali dengan jumlah penumpang datang tercatat 308 orang. e. Keluarga Berencana Banyaknya akseptor KB aktif pada tahun 2009 tercatat 6.641 orang akseptor. Dilihat dari pemakaian alat kontrasepsi, maka suntik merupakan alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai yaitu mencapai 3.801 akseptor (65,82 %), berikutnya adalah PIL tercata2.029 orang akseptor (30,55 %). Akseptor baru pada tahun 2009 tercatat 2.256 orang akseptor, sebagian besar dari mereka juga menggunakan alat kontrasepsi suntik dan PIL. f. Sosial dan Keagamaan Jumlah penderita cacat di Kabupaten Mappi pada tahun 2009 tercatat 1.038 orang. Dari jumlah tersebut, cacat tubuh merupakan jumlah penderita terbanyak mencapai 300 orang (28,0 %), berikutnya adalah cacat netra dengan penderita sebanyak 278 orang (26,78 %). Penyandang masalah sosial dilaporkan mencapai 129.893 orang. Sekitar 128.399 orang (98,85 %) dilaporkan rawan sosial ekonomi, sebanyak 489 orang merupakan anak terlantar dan sebanyak 401 dilaporkan sebagai anak nakal. Pada tahun 2009 di Kabupaten Mappi terdapat 201 rumah ibadah. Gereja katolik merupakan tempat ibadah terbanyak, mencapai 116 rumah ibadah (56,72 %), gereja kristen protestan mencapai 79 gereja (39,30 %), sementara itu tercatat 10 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-24
  37. 37. masjid(4,98 %). Banyaknya rohaniwan dari berbagai golongan agama mencapai 141 orang, 102 orang merupakan rohaniwan kristen protestan, 26 orang merupakan rohaniwan islam dan 13 orang rohaniwan katolik. g. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Terdapat sebanyak 10 buah koperasi unit desa (KUD) di Kabupaten Mappi pada tahun 2009. Selain itu terdapat sebanyak 25 koperasi non KUD. Jumlah anggota KUD tercatat 280 orang anggota. Jumlah koperasi primer mencapai 30 koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 977 orang anggota. Sebaran koperasi primer di setiap distrik adalah sebagai berikut; Distrik Nambioman Bapai sebanyak5 buah koperasi primer dengan anggota mencapai 91 orang; Distrik Edera terdapat 18 koperasi dengan anggota tercatat 449 orang; Distrik Obaa 7 dengan anggota mencapai 355 orang; dan Distrik Haju mencapai 4 buah koperasi dengan anggota 82 orang; Distrik Assue dengan 1 koperasi dan anggota mencapai 53 orang; Distrik Citak Mitak sebanyak 3 buah koperasi dengan anggota sebanyak 102 orang. 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan a. Pertanian a.1 Tanaman Pangan Produksi padi di Kabupaten Mappi pada tahun 2009 mencapai 537,40 ton. Sentra produksi berada pada 2 (dua) distrik yaitu Distrik Edera dengan produksi mencapai 205,50 ton, dan Distrik Nambioman Bapai tercatat 190 ton. Produksi ubi kayu pada tahun 2009 tercatat 2.096,52 ton. Berasal dari Distrik Nambai sebesar 285 ton, dari Distrik Edera sebesar 460 ton dan dari Distrik Obaa tercatat 323 ton. Seperti halnya ubi kayu, ubi jalar pun demikian sentra produksi berasal dari distrik yang sama dengan jumlah produksi pada tahun 2008 mencapai 1.616 ton. Distrik yang lain juga terdapat produksi untuk jenis komoditi serupa akan tetapi jumlah produksinya tidak sebesar produksi dari distrik yang telah disebutkan sebelumnya. Produksi ubi jalar dari Distrik Edera mencapai 540 ton, dan dari Distrik Nambioman Bapai tercatat 131 ton, dari Distrik Obaa sebesar 310 ton. Salah satu komoditi pangan yang produksinya cukup besar adalah pisang. Pada tahun 2009 produksinya mencapai 1.089,10 ton, berasal dari Distrik Edera mencapai 210,10 ton dan Distrik Obaa sebesar 175,20 ton, Distrik Nambioman Bapai mencapai 180,00 ton. Gambaran secara umum untuk produksi buah-buahan juga berasal dari Distrik Edera dan Distrik Obaa serta Distrik Nambioman Bapai, distrik yang lain produksinya relatif belum terlalu besar. Produksi nanas pada tahun 2009 tercatat 254,70 ton, rambutan mencapai 161,03 ton, mangga sebesar 178,61 ton. Gambaran yang sama juga terjadi pada produksi sayur-sayuran, yang masih berasal dari Distrik yang sama dan sebagian dari Distrik Citak Mitak. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-25
  38. 38. a.2 Tanaman Perkebunan Secara keseluruhan luas tanam tanaman perkebunan di Kabupaten Mappi didominasi oleh komoditi karet dengan luas tanam mencapai 1.988 ha, komoditi kelapa mencapai 1.177,90 ha, kakao/coklat tercatat 95 ha, serta komoditi cengkeh seluas 68 ha. Konsentrasi luas tanam tanaman perkebunan karet berada pada Distrik Edera, Distrik Assue, dan Distrik Nambioman Bapai. Konsentrasi luas tanam untuk tanaman kelapa pada Distrik Obaa, Distrik Edera dan Distrik Nambioman Bapai. Produksi kelapa pada tahun 2009 tercatat 976,048ton, produksi karet mencapai 774,362 ton, dan produksi kakao 566,78 ton serta produksi kopi berjumlah 3,43 ton. a.3 Peternakan Populasi ternak babi pada akhir tahun 2008 di Kabupaten Mappi tercatat sebesar 412 ekor, kambing mencapai 163 ekor, dan sapi berjumlah 223 ekor serta kuda 4 ekor. Populasi unggas terbatas pada itik dan ayam buras (ayam kampung). Populasi itik tercatat 202 ekor, dan ayam kampung mencapai 17.709 ekor. Produksi telur itik sebesar 8.782 kg, dan produksi telur ayam kampung mencapai 7.425 kg. b. Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah tenaga listrik yang diproduksi oleh PT. PLN Wilayah X Cabang Merauke untuk wilayah Kabupaten Mappi pada tahun 2009 mencapai 349.143 kwh. Dari jumlah tersebut, yang disalurkan kepada konsumen (pelanggan) mencapai 290.644 kwh, dengan demikian terjadi susut tenaga listrik dalam transmisi sebesar 59.948 kwh. Subranting Bade memproduksi listrik sebesar 264.582 kwh (38,02 %), Lisdes Kepi memproduksi listrik mencapai 38.525 kwh (55,36 %), dan sisanya sebesar 46.036 kwh (6,62 %) diproduksi oleh Lisdes Senggo. Jumlah pelanggan listrik hingga tahun 2009 tercatat 940 pelanggan. Dari jumlah tenaga listrik yang diproduksi disalurkan kepada pelanggan rumah tangga mencapai 396.038 kwh (62,32 %). c. Kelautan dan Perikanan Jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Mappi pada tahun 2009 berkembang menjadi 1.001 unit. Alat penangkapan ikan juga terus mengalami peningkatan dari segi jumlah, pada tahun 2009 menjadi 8.142 unit. Demikian pula dengan pemasaran antar pulau ikan hias juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 tercatat 224.097 ekor. Produksi perikanan laut secara keseluruhan pada tahun 2009 sebesar 32.568 ton. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-26
  39. 39. d. Perdagangan Kegiatan usaha yang berbadan hukum di Kabupaten Mappi baru tercatat sekitar 234 unit usaha. Sebanyak 102 unit usaha, berbadan hukum CV, 13 unit usaha berbentuk PT, 119 berbentuk PO, Realisasi penerimaan SIUP pada tahun 2009 mencapai 234 unit usaha. Dari jumlah tersebut merupakan usaha perdagangan kecil tercatat 125 unit usaha, pedagang menengah mencapai 96 unit usaha dan 13 unit usaha perdagangan besar. Sementara itu realisasi penerbitan tanda daftar perusahaan (TDP) mencapai 231 TDP dengan bentuk badan usaha 14 perusahaan berbentuk PT, 100 unit berbentuk CV, 117 unit berbentuk PO. e. Industri Pada tahun 2009 terdapat sebanyak 40 unit usaha di Kabupaten Mappi yang terdiri dari 5 unit Industri kecil formal dan 35 unit Industri Menengah. Jumlah tersebut mampu menyerap tanaga kerja sebanyak 172 orang, dengan investasi tercatat Rp. 850,390 juta dan nilai produksi tercatat Rp. 9.860,8 juta. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Seiring dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mappi yang mendekati usia satu dasa warsa (2002-2010), peningkatan kemampuan dan daya saing Kabupaten Mappi dalam konteks regional menunjukkan kondisi cukup baik dan relatif terus berkembang. Hal tersebut didasarkan pada indikasi yang dapat dilihat dari perkembangan indikator pengukuran daya saing daerah yang mencakup 4 (empat) aspek pokok, yaitu: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah / infrastruktur, iklim investasi, dan potensi sumber daya manusia. Meskipun perkembangan kondisi dari masing-masing aspek tersebut menunjukkan perbedaan perkembangan yang signifikan, namun secara akumulatif memberikan kontribusi terhadap pembentukkan nilai daya saing daerah yang prospektif. Kemampuan ekonomi Kabupaten Mappi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menunjukkan perkembangan signifikan pada periode tahun 2005 dan 2006, yang ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB yang mencapai 29,07% per-tahun (2006-2010) dan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK yang mencapai 15,56% per-tahun (2005-2010). Kontribusi sektor primer, meskipun terhitung menunjukkan indikasi penurunan pertumbuhan, namun secara nominal menunjukkan peningkatan. Sementara itu, sektor sekunder dan tersier mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, seiring dengan peningkatan volume kegiatan pembangunan fisik di distrikdistrik dan kampung-kampung. Perkembangan kemampuan ekonomi Kabupaten Mappi secara makro menunjukkan potensi yang masih akan terus berkembang. Kondisi tersebut secara praktis dapat dilihat dari trend pertumbuhan PDRB per-kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tabel di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-27
  40. 40. bawah ini disajikan rangkuman gambaran pertumbuhan PDR per-Kapita di Kabupaten PDRB Kapita Mappi (ADHB dan ADHK). Tabel 2.14 Pertumbuhan PDRB per per-Kapita Kabupaten Mappi Tahun 2006-2010 Sumber: Hasil Analisis PDRB Kabupaten Mappi 2006 2006-2010, Juli 2011 Selanjutnya, seiring laju pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh besar terhadap perkembangan kondisi fisik prasarana dan sarana wilayah terbangun di Kabupaten Mappi. Kondisi sedemikian merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat nsi di tingkat kampung, distrik sampai tingkat Kabupaten, yang menuntut ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai guna menunjang kelangsungan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan. Perubahan tata ruang dan pola pertumbuhan kawasan --meskipun masih cenderung parsial dan berkembang secara linear ke arah pusat pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan --- namun menunjukkan perubahan pola tata ruang dan pemanfaatan lahan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 2005 2010 tercatat perkembangan luas wilayah produktif yang 2005-2010 mencapai lebih dari 20,0% luas wilayah (mencakup wilayah daratan dan perairan rawa serta sungai). Namun demikian, perubahan kondisi tersebut masih dalam koridor . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-28
  41. 41. perencanaan pemanfaatan ruang yang telah tertuang dalam RTRW Kabupaten Mappi. Seiring dengan itu, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana wilayah, penyelenggaraannya masih diletakkan dalam kerangka upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (basic need). Namun demikian, mencermati trend pertumbuhan kawasan yang terjadi selama kurun waktu lima tahun terakhir, perencanaan pembangunan prasarana dan sarana wilayah perlu diorientasikan pula pada kerangka upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan (development need). Pembangunan fisik prasarana dan sarana jalan Kabupaten sampai periode 2008/2009 tercatat mencapai 714.855 meter, yang terdiri jalan aspal sepanjang 77.083 meter dan jalan tanah sepanjang 635.185 m. Berdasarkan kondisi yang ada, keseluruhan jalan yang telah terbangun termasuk dalam kategori Jalan Kabupaten. Selain jalan raya, di Kabupaten Mappi juga terdapat jembatan beton, jembatan baja, dan jalan / jembatan kayu dengan panjang keseluruhan mencapai 2.128 meter. Ketersediaan prasarana dan sarana jalan darat sangat menunjang perkembangan beragam kegiatan masyarakat, baik dalam konstelasi kegiatan sosial masyarakat maupun kegiatan ekonomi. Namun demikian, sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Mappi yang didominasi oleh kawasan perairan (rawa-rawa dan sungai), maka sarana akses dan mobilitas masyarakat antara kampung / distrik maupun ibukota Kabupaten juga memanfaatkan sarana transportasi air (kapal kayu, speed boat, long boat, dan lain-lain). Sampai dengan tahun 2009 terdapat 7 (tujuh) dermaga rakyat yang merupakan prasarana pendukung akses perairan, yang mencakup dermaga Kepi I, Kepi II, Bade, Mur, Eci, Banamepe, dan Senggo. Selain itu, daya dukung prasarana dan sarana transportasi udara juga sangat menunjang akses dari dan menuju Kepi dari Merauke. Jumlah pengguna sarana transportasi udara terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya frekuensi penerbangan dari dan menuju Kepi. Pelayanan penerbangan sampai dengan saat ini tercatat sejumlah 3 (tiga) maskapai yaitu AMA, Merpati, dan MAF. Pada tahun 2009 jumlah kedatangan pesawat tercatat mencapai 364 kali dengan jumlah penumpang yang datang tercatat 3.884 orang. Kepi merupakan bandara yang paling tinggi frekwensi penerbangannya dibanding bandara lain di wilayah Kabupaten Mappi yaitu mencapai 477 kali dengan jumlah penumpang datang mencapai 4.933 orang. Berikutnya adalah Bade dengan jumlah pesawat datang mencapai 107 kali, dengan jumlah penumpang datang sebanyak 1.475 orang. Sementara itu Senggo memiliki frekwensi penerbangan paling kecil yakni 36 kali dengan jumlah penumpang datang tercatat 308 orang. Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Mappi dengan daya dukung sarana dan prasana akses sebagaimana tersebut di atas, secara langsung maupun tidak langsung telah menunjukkan potensi yang sangat prospektif, khususnya sektor kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perairan (perikanan laut, rawa/sungai), perdagangan dan jasa, serta industri (sub sektor jasa, keuangan, pariwisata). Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik investasi, baik internal (pengembangan badan usaha milik daerah) maupun eksternal (investor swasta). Kondisi tersebut pada saat ini menunjukkan potensi yang sangat baik, dalam hal mana situasi dan kondisi kamtibmas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-29
  42. 42. yang cukup baik serta koordinasi antara unsur aparat keamanan dan masyarakat yang cukup harmonis. Oleh karenanya, peluang pengembangan investasi di Kabupaten Mappi sangat besar, yang didukung oleh kebijakan dan perencanaan pengembangan sejumlah kawasan strategis, ketersediaan dan daya dukung sumber daya alam yang cukup banyak, ketersediaan dan daya dukung kebijakan pengembangan investasi dari pemerintah daerah, serta prospek ketersediaan sumber daya manusia yang memadai yang diperkirakan telah dapat terpenuhi dalam kurun waktu kurang dari satu dasa warsa. Berkaitan dengan kebutuhan akan ketersediaan SDM dalam konteks potensi tenaga kerja terampil (skilled labour) yang sesuai kebutuhan kegiatan perekonomian daerah, diperkirakan dalam kurun waktu kurang dari satu dasa warsa akan dapat terpenuhi. Hal tersebut ditunjang oleh perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta daya dukung sistem pendidikan yang secara bertahap telah dikembangkan mulai dari intensifikasi penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar, serta pengembangan potensi pendidikan tingkat menengah (umum dan kejuruan) yang diorientasikan pada pendidikan tingkat perguruan tinggi yang terselenggara di daerah. Upaya tersebut dapat mendorong peningkatan mutu SDM masyarakat secara berkesinambungan, sehingga mempunyai kualitas dan daya saing yang sesuai perkembangan kebutuhan tenaga kerja. Peningkatan mutu SDM secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi rasio ketergantungan dalam konteks perkembangan jumlah penduduk. Uraian tersebut diatas menujukkan indikasi bahwa Kabupaten Mappi mempunyai potensi daya saing yang cukup besar, dalam konteks regional Provinsi Papua maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata daerah lain, perkembangan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang terdistribusi ke seluruh distrik dan kampung, situasi dan kondisi wilayah yang kondusif, serta prospek ketersediaan SDM yang memadai, merupakan indikator-indikator yang cukup menunjukkan potensi daya saing Kabupaten Mappi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 II-30
  43. 43. BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 3.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Permasalahan 1. 2. Permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup di Kabupaten Mappi pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor endowment daerah dan faktor manusia. Faktor endowment daerah adalah faktor-faktor yang secara inherent (given) dimiliki oleh daerah, yang mana daerah tidak sepenuhnya mampu mengendalikan. Faktor endowment daerah tersebut antara lain adalah: (i) posisi geografis Kabupaten Mappi --- yang terletak pada 5°10’0” Lintang Utara - 7°30’0” Lintang Selatan dan 138°30’0” Bujur Barat 140°10’0” Bujur Timur dengan luas wilayah administratif sekitar 2.851.632,84 hektar atau 28.516,33 km² --- yang berbatasan langsung dengan Laut Arafura; (ii) Kabupaten Mappi dikelilingi dan dilalui oleh 14 sungai besar yang terbagi menjadi 8 DAS (daerah aliran sungai) dengan lebar antara 5 meter - 900 meter dan kedalaman antara 5 meter - 28 meter; (iii) kondisi topografis Kabupaten Mappi yang didominasi oleh dataran rendah dan berawa --- sekitar 98,42% atau seluas 2.646.594,33 hektar dengan tingkat kelerengan 0-8%; (iv) jenis struktur tanah yang mayoritas berupa jenis alluvial, hidromorf kelabu, kompleks-lithosol-renzina, padsolik, dan gambut dengan tekstur yang umumnya terdiri dari pasir (sand), debu (silt), dan tanah liat (clay); dan (v) kondisi klimatologi Kabupaten Mappi yang tergolong kawasan hujan tropis dengan musim kering pendek dan sangat dipengaruhi oleh kondisi Monsoon Tenggara yang terbawa oleh udara kering Australia --- pada periode kering rata-rata curah hujan > 60mm perbulan, sedangkan rata-rata curah hujan 2.522 mm/tahun dengan suhu minimum antara 24°C - 27°C dan maksimum antara 32°C - 34°C serta kelembaban antara 78% - 81%. Kondisi geomorfologis Kabupaten Mappi yang sedemikian pada banyak sisi memberikan keuntungan bagi daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan beragam permasalahan terkait dengan potensi bencana alam berupa banjir pasang-surut atau fenomena alam perairan dan dataran rendah lainnya yang sangat dipengaruhi perubahan iklim. Permasalahan banjir pasang-surut pada kawasan dataran rendah, potensi longsor dan erosi pada daerah aliran sungai dan hulu/muara sungai, dan potensi erosi akibat banjir pasang-surut dan abrasi kawasan sepanjang garis pantai, merupakan permasalahan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi. Hal tersebut antara lain karena beberapa daerah yang tergolong rawan bencana secara administratif merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigoel, dan Kabupaten Merauke. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 III-1
  44. 44. 3. 4. 5. 6. Permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup yang diakibatkan faktor manusia umumnya terkait dengan perilaku masyarakat yang kurang disiplin atau kurang memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut seperti misalnya kebiasaan tidak disiplin dalam membuang sampah, kurang menjaga kebersihan lingkungan, kurang memperhatikan peraturan mendirikan bangunan, kurang menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain. Kondisi perilaku masyarakat yang sedemikian juga secara langsung maupun tidak lagsung mencerminkan kinerja pelayanan publik yang belum memadai dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; Kondisi geografis lingkungan yang didominasi kawasan perairan dan rawarawa membutuhkan alternatif prasarana dan sarana transportasi berbagai moda guna mendukung akses antar tempat maupun mobilitas barang dan manusia. Seiring dengan pertumbuhan beberapa kawasan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi maupun kegiatan lainnya, indikasi peningkatan volume lalu lintas mulai terjadi pada beberapa kawasan maupun sepanjang jalur akses penghubung antar pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Mappi. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada berbagai moda transportasi (darat, perairan, udara) menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain pencemaran udara, pencemaran air dan tanah, gangguan terhadap biota dan lingkungan perairan dan hutan, dan lain-lain. Potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya arus transportasi antar tempat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mappi, maupun dari daerah lain yang masuk ke wilayah Kabupaten Mappi --- yang secara langsung meningkatkan volume buangan sampah dan tumpahan minyak ke rawa dan sungai, sehingga menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap ekosistem perairan sungai dan rawa. Kebiasaan sebagian masyarakat yang bermukim sepanjang daerah pengaliran sungai (DPS) maupun kawasan rawa, meskipun kontribusi dampaknya kecil, namun turut berpengaruh terhadap menurunnya kualitas ekosistem perairan sungai dan rawa. Potensi penurunan kualitas lingkungan (udara, air, tanah) akibat rusaknya ekosistem menjadi semakin besar seiring dengan meluasnya daerah-daerah terbangun yang merubah fungsi dan peruntukkan kawasan hijau menjadi kawasan permukiman, kawasan pertanian / perkebunan atau lainnya. Disamping itu, meningkatnya volume kegiatan pembangunan juga berpengaruh terhadap meningkatnya kegiatan penebangan pohon --- untuk kebutuhan pembangunan fisik rumah / bangunan lainnya, untuk kebutuhan ekonomi masyarakat (penambangan gaharu, kayu bakar, pembuatan perahu, atau perangkat rumah tangga lainnya), dan lain-lain. Proyeksi Ancaman 1. Upaya pembangunan daerah yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup, seperti pembangunan berdampak besar dan penting yang tidak ber-AMDAL. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 III-2
  45. 45. 2. 3. 4. Ekstraksi sumberdaya alam secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Mappi yang terus bertambah, misalnya ektraksi gaharu dan gambir. Perubahan pola tingkah laku hidup penduduk yang tidak memperhatikan kearifan lokal sebagai bukti adaptasi manusia terhadap lingkungan lokal, misalnya pola konsumsi dari sagu ke nasi telah mendorong program pencetakan lahan sawah di Kepi yang nyatanya tidak cocok untuk pengembangan sawah. Perubahan iklim global, misalnya pola musim kemarau dan hujan yang telah berubah sejak beberapa dekade terakhir ini. Proyeksi Permasalahan 1. 2. 3. 4. Belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan pemahaman terhadap kelestarian lingkungan. Belum adanya instansi terkait yang mengelola persampahan terutama sampah rumah tangga. Kondisi daya dukung alam dan lingkungan hidup yang semakin menurun. Dalam pelestarian lingkungan hidup, masih lemah sistem pemantauan dan pengendalian atas pencemaran udara, tanah dan air, spesies yang perlu dilindungi serta berkurangnya lahan hijau. Proyeksi Keberhasilan 1. 2. 3. Posisi Kabupaten Mappi terletak pada posisi yang strategis karena berada di tengah-tengah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat memberikan harapan sebagai pusat transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Selatan serta memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati yang potensial untuk mendukung proses pembangunan daerah. Lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan bersama aspek ekonomi dan sosial budaya. Oleh sebab itu, untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik diperlukan juga upaya pemerintah Kabupaten Mappi yang lebih serius memajukan aspek ekonomi dan sosial budaya melalui prinsip keseimbangan. Diperlukan pemberdayaan kelembagaan sosial budaya yang ada di masyarakat, misalnya penguatan Dewan Adat YAKWAT Kabupaten Mappi guna menerapkan kearifan lokal dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Terwujudnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 1. Dalam 20 tahun ke depan, seiring peningkatan jumlah penduduk diperkirakan jumlah kawasan perumahan dan permukiman, perkantoran, perdagangan dan industri, pertanian dan perkebunan, maupun sarana transportasi juga akan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi Tahun 2005-2025 III-3

×