1. Assalaamu ’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Syalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan
3. Etika
kode perilaku yang memperlihatkan perbuatan yang baik bagi
kelompok tertentu.
peraturan dan prinsip bagi perbuatan yang benar.
berhubungan dengan hal yang baik dan hal yang tidak baik dan
dengan kewajiban moral.
berhubungan dengan peraturan untuk perbuatan atau tidakan yang
mempunyai prinsip benar dan salah, serta prinsip moralitas karena
etika mempunyai tanggung jawab moral menyimpang dari kode
etik berarti tidak memiliki prilaku yang baik dan tidak memiliki moral
yang baik.
4. 3 pengertian dari etika
Etika dalam arti nilai atau moral yang menjadi pegangan bagi
seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah laku yang di
dalam hal ini bisa disamakan dengan adat istiadat, ataupun
kebiasaan.
Etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang juga
lebih dikenal dengan kode etik.
Etika yang mempunyai arti sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Di
dalam hal ini etika baru menjadi ilmu apabila kemungkinan-
kemungkinan etis yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat
menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis.
5. Prinsip-Prinsip Etika Kesehatan
Filosofi moral etika kesehatan dijelaskan dalam Prinsip Dasar Etika
Kesehatan sebagai berikut:
A. Autonomy (otonomi )
Prinsip “Autonomy” (self-determination) yaitu prinsip yang menghormati
hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self
determination) dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk
memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip moral inilah yang kemudian
melahirkan konsep Informed consent.
Beberapa contoh prinsip otonomi adalah sebagai berikut :
• Pasien berhak menentukan tindakan-tindakan baru dapat dilakukan atas
persetujuan dirinya.
• Seorang warga menentukan sikap untuk ikut penyuluhan ataupun
kegiatan kesehatan yang diselenggrakan oleh Sarjana Kesehatan
Masyarakat (SKM).
6. Lanjutan
B. Beneficience (Berbuat baik )
Beneficience (Berbuat baik ) adalah prinsip moral yang mengutamakan
tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyediaan
keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko
dan biaya. Dalam Beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk
kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat)
lebih besar daripada sisi buruknya. Terkadang, dalam situasi pelayanan
kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.
Contohnya dapat dilihat sebagai berikut :
• Dokter memberi obat gatal tetapi mempunyai efek yang lain, maka
dokter harus mempertimbangkan secara cermat atas tindakannya
tersebut.
• Seorang sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM ) memberikan
pelayanan kepada seoarang pasien yang menderita penyakit TBC,
maka SKM tersebut harus mempertimbangkan dan berkonsultasi
dengan ahlinya dalam memberikan pelayanan kesehatan.
7. Lanjutan
C. Non Maleficience (Tidak merugikan)
Prinsip tidak merugikan “Non-maleficence” adalah prinsip menghindari
terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang
memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum
non nocere” atau “above all do no harm”. Prinsip ini berarti tidak
menimbulkan bahaya atau cidera fisik dan psikologis pada klien atau
pasien. Contoh:
• Pendapat dokter dalam memberikan pelayanan tidak dapat diterima
oleh pasien dan keluarganya sehingga jika dipaksakan dapat
merugikan pasien.
• Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) memberikan
pelayanan yang terbaik dalam usaha penyembuhan pencegahan
tanpa merugikan masyarakat.
8. Lanjutan
D. Confidentiality ( kerahasiaan)
Institusi kesehatan akan menjaga kerahasiaan informasi yang bisa
merugikan seseorang atau masyarakat. Aturan dalam prinsip
kerahasiaan adalah informasi tentang pasien harus dijaga. Segala
sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya
boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Tidak ada seorang pun
dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh pasien
dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang pasien diluar area
pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang pasien
dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari. Contoh:
• Seorang dokter maupun tenaga medis yang menangani pasien
menjaga setiap data informasi yang dimiliki dari pasien tersebut, baik
itu nama, alamat, panyakit yang diderita, dan sebagainya.
• Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) merahasiakan segala
bentuk data terkait dengan data survei yang bersifat pribadi ( tidak
dipublikasikan )
9. Lanjutan
E. Fidelity ( Menepati janji )
Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan
komitmennya terhadap orang lain. Tenaga Kesehatan setia pada
komitmen dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien.
Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang untuk
mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan,
menggambarkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang
menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari tenaga kesehatan
adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit,
memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan. Contoh:
• Seorang dokter berjanji dengan sungguh untuk menjaga setiap
rahasia pasiennya, dan sampai kapanpun akan tetap menjaga
komitmennya untuk menjaga kerahasiaan setiap pasiennya
• Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) menepati janjinya
dalam usaha peningkatan dan perbaikan kesehatan di masyarakat
sesuai dengan program yang telah dibuat.
10. Lanjutan
F. Fiduciarity ( Kepercayaan )
Adalah hukum hubungan atau etika kepercayaan antara dua atau lebih
pihak. Kepercayaan dibutuhkan untuk komunikasi antara professional
kesehatan dan pasien. Seseorang secara hukum ditunjuk dan diberi
wewenang untuk memegang aset dalam kepercayaan untuk orang lain.
Para fidusia mengelola aset untuk kepentingan orang lain daripada
untuk keuntungan sendiri. Contoh:
• Seorang dokter dipercaya oleh pasiennya untuk melakukan operasi
pengangkatan sel kanker dalam tubuhnya.
• Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) diberi kepercayaan
oleh masyarakat dalam memberantas wabah DBD dan malaria.
11. Lanjutan
G. Justice (Keadilan)
Yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam
bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (distributive
justice) atau pendistribusian dari keuntungan, biaya dan risiko secara
adil. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama rata dan
adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal
dan kemanusiaan. Contoh:
• Tenaga kesehatan medis tidak boleh diskriminatif dalam memberikan
pelayanan kesehatan antara pasien kelas III dan pasien VVIP.
• Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) memberikan
pelayanan kesehatan seperti imunisasi, penyuluhan, pemberantasan
jentik – jentik pada semua lapisan masyarakat.
12. Lanjutan
G. Veracity (Kejujuran)
Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh
pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada
setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti.
Walaupun demikian, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan
adanya batasan untuk kejujuran seperti jika kebenaran akan kesalahan
prognosis klien untuk pemulihan atau adanya hubungan paternalistik
bahwa ”doctors knows best” sebab individu memiliki otonomi, mereka
memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang kondisinya.
Kebenaran merupakan dasar dalam membangun hubungan saling percaya.
Contoh:
• Tenaga kesehatan harus menyampaikan sejujurnya penyakit pasien
namun tidak dapat diutarakan semua kecuali kepada keluarga pasien.
• Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) meberikan informasi
tekait dengan kondisi kesehatan masyrakat dengan transparan dan dapat
dipertanggung jawabkan.
13. ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT
Pengertian
Etika kesehatan masyarakat adalah suatu tatanan
moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara
universal dalam eksistensi mencegah perkembangan
resiko pada individu, kelompok dan masyarakat yang
mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan, serta
meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup
sehat dan sejahtera.
14. Prinsip Etika Kesehatan Masyarakat
1. Kesehatan masyarakat terutama harus membahas penyebab
dasar penyakit dan persyaratan untuk kesehatan, yang
bertujuan untuk mencegah hasil kesehatan yang merugikan.
2. Kesehatan masyarakat harus mencapai kesehatan
masyarakat dengan cara yang menghormati hak-hak individu
dalam masyarakat.
3. Kebijakan kesehatan masyarakat, program, dan prioritas
harus dikembangkan dan dievaluasi melalui proses yang
menjamin kesempatan untuk masukan dari anggota
masyarakat.
15. 4. Kesehatan masyarakat harus mengadvokasi, atau bekerja untuk
pemberdayaan anggota masyarakat, memastikan bahwa sumber
daya dasar dan kondisi yang diperlukan untuk kesehatan dapat
diakses oleh semua orang di masyarakat.
5. Kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang dibutuhkan
untuk melaksanakan kebijakan yang efektif dan program yang
melindungi dan meningkatkan kesehatan.
6. Institusi kesehatan masyarakat harus menyediakan informasi yang
mereka miliki kepada masyarakat yang diperlukan untuk keputusan
tentang kebijakan atau program-program dan harus mendapatkan
persetujuan masyarakat untuk pelaksanaannya.
16. 7. Lembaga kesehatan masyarakat harus bertindak secara tepat waktu
sesuai informasi yang mereka miliki dalam sumber daya dan mandat
yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat.
8. Program kesehatan masyarakat dan kebijakan harus menggabungkan
berbagai pendekatan yang mengantisipasi dan menghormati nilai-
nilai yang beragam, keyakinan, dan budaya dalam masyarakat.
9. Program kesehatan masyarakat dan kebijakan harus dilaksanakan
dengan cara yang paling meningkatkan lingkungan fisik dan sosial.
17. 10. Institusi kesehatan masyarakat harus melindungi kerahasiaan
informasi yang dapat merugikan individu atau komunitas jika
dipublikasikan. Pengecualian hanya dibenarkan atas dasar tingginya
kemungkinan yang membahayakan individu atau orang lain.
11. Institusi kesehatan masyarakat harus memastikan kompetensi
profesional karyawan mereka.
12. Lembaga kesehatan masyarakat dan karyawan mereka harus terlibat
dalam kerja sama dan berhubung dengan cara yang membangun
kepercayaan publik dan efektivitas lembaga.
18. Etika kesehatan masyarakat sangat berbeda dengan etika
kedokteran yang menyatakan bahwa dalam menjalankan
pekerjaan kedokteran seorang dokter janganlah dipengaruhi
oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi, seorang dokter harus
senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk
insani.
Dokter berkewajiban menyimpan rahasia kedokteran yang
dipercayakan kepadanya dan dituangkan ke dalam medical
record sebagai kewajiban profesinya, di sini penerjemahan etika
profesi kedokteran. Hal ini sejalan dengan doktrin profesinya
bahwa “saya akan merahasikan segala sesuatu yang saya ketahui
karena pekerjaan saya sebagai dokter”.
19. Rahasia kedokteran diterjemahkan sebagai segala
sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut pada
waktu atau selama melakukan pekerjaan dalam
lapangan pengobatan.
Segala sesuatu yang diketahui adalah segala fakta yang
di dapat dalam pemeriksaan penderita, intrepretasinya
untuk menegakkan diagnosa dan melakukan
pengobatan dari anamnesa, pemeriksaan jasmaniah,
dan pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran.
20. Dalam dimensi kesehatan masyarakat rahasia tidak
dikenal, bahkan tranparansi merupakan kekuatan dari
penyelesaian problema.
Prosedur kerja tenaga kesehatan masyarakat adalah
akuntabiltas dari masyarakat sebagai indikator dari
kualitas.
Ketika terjadi suatu upaya penyembuyian fakta-fakta
dari tenaga kesehatan masyarakat, maka di situlah
kegagalan dari pekerjaannya, karena fakta-fakta
masalah kesehatan akan terus berkembang dan hadir
sebagai sesuatu yang kongkrit
21. Konsep Etika
Etika adalah usaha manusia dalam memakai akal budi
dan daya pikirnya untuk menyelesaikan masalah
bagaimana ia harus hidup, kalau ia mau menjadi baik
22. Alasan etika dibutuhkan saat ini adalah:
1. Masyarakat semakin pluralistic, termasuk dalam hal moralitas, norma-
norma moral sendiri masih diperdebatkan misalnya dalam bidang etika
seksual, hubungan anak dan orang tuanya, kewajiban terhadap negara,
sopan santun dalam pergaulan.
2. Desakan transformasi pada dimensi kehidupan manusia, sehingga
manusia secara evolusi, dan radikal menganut nilai-nilai baru yang
sesungguhnya tidak sesuai dengan tatanan sosialnya.
3. Eksploitasi modernisasi dari kelompok tertentu untuk kepentingan
sepihak, dan seringkali manusia tidak sadar, bahwa modernisasi
bukanlah untuk mengabaikan tata nilai, tetapi justeru memberikan
kemudahan dalam pencapaian derajat kesejahteraan.
4. Kaum agama memubutuhkan perbandingan tata nilai yang bersumber
dari norma-norma budaya secara universalistic dalam kapasitas untuk
memberikan kemudahan logic pada manusia dalam memahami
keyakinan agama.
23. Di tengah masyarakat terdapat banyak norma
yang berlaku secara khusus dan umum.
Norma-norma tersebut adalah:
1. Norma sopan santun, yaitu tentang sikap
lahiriah manusia yang bersifat moral.
2. Norma hukum, yaitu norma yang tidak boleh
dilanggar karena memiliki sanksi.
3. Norma moral, yaitu norma yang mengatur
tentang tuntutan suara hati dalam suatu
kesadaran tertinggi yang memiliki substansi
sopan santun dan norma hokum.
24. Permasalahan
• Pelaksana kesehatan masyarakat berhubungan dengan masalah
penderita penyakit dan penyakit itu sendiri di masyarakat, dan
dengan demikian menyentuh beberapa masalah etika yang unik.
• Secara umum, pelaksana dan kebijakan kesehatan masyarakat
berusaha untuk meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat,
dimana hal ini kadang-kadang bertentangan dengan hak pribadi
perorangan. Konflik ini mungkin klinis, seperti dalam kasus imunisasi,
atau hukum, seperti dalam kasus kewajiban pelaporan medis dan
pengobatan penyakit menular.
• Selanjutnya, kesehatan masyarakat dalam menangani kesehatan dan
penyakit harus melibatkan keadaan sosial, lingkungan, faktor-faktor
politik, dan ekonomi. Penyedia layanan kesehatan memiliki
kesempatan dalam tindakan mereka untuk membentuk kebijakan
kesehatan publik.
25. Kapan sebaiknya penyakit dilaporkan kepada
pihak berwenang di bidang Kesehatan
Masyarakat?
• Setiap negara memiliki undang-undang khusus yang
mengidentifikasi penyakit tertentu dengan implikasi kesehatan
masyarakat, seperti penyakit menular, yang memerlukan pelaporan.
Selain ini persyaratan hukum terletak pertanyaan kapan itu
dibenarkan untuk berpotensi melanggar kerahasiaan untuk
melindungi kesehatan publik.
26. Hal ini dibenarkan secara etis untuk mengungkapkan diagnosis kepada
otoritas kesehatan publik jika risiko kepada publik memiliki fitur
berikut:
risiko tinggi dalam probabilitas
risiko serius dalam dampaknya
resiko berhubungan dengan individu atau kelompok dapat
diidentifikasi
27. • Misalnya, jika pekerja restoran yang menangani makanan menderita
hepatitis akut meminta diagnosanya dirahasiakan, dokter tetap harus
mengungkapkan diagnosis ini kepada Balai POM atau Dinas
Kesehatan , karena resiko penularan kepada masyarakat yang tinggi,
dengan akibat yang serius.
28. Dapatkah pasien menolak untuk menjalani langkah-
langkah rutin pencegahan di bidang kesehatan?
Ada sejumlah intervensi kesehatan preventif yang hanya
memberikan efek minimal bagi kesehatan individu namun
memberikan manfaat besar bagi kesehatan kolektif publik. Sebagai
contoh, imunisasi memberikan perlindungan tetapi melibatkan
beberapa resiko bagi individu. Namun, jika program kesehatan
masyarakat dapat mencapai vaksinasi universal, kesehatan
keseluruhan masyarakat dapat tercapai.
29. • Jika seorang pasien menolak imunisasi yang secara hukum diwajibkan
(misalnya, dalam yurisdiksi di mana imunisasi diamanatkan secara
hukum), ini menjadi masalah hukum. Jika tidak diamanatkan secara
hukum, adanya informasi penolakan, bertentangan dengan keyakinan
agama atau pribadi, maka keputusan tersebut dapat dihormati.
30. Dapatkah dokter menolak untuk mengikuti
mandat kesehatan publik yang dia tentang?
• Kebanyakan peraturan dan hukum mengenai kesehatan masyarakat
mencerminkan proses kebijakan publik yang melibatkan pengorbanan.
Jarang ada kepastian dalam rekomendasi kebijakan akhir, yang sering
menghasilkan posisi kompromi dari kelompok yang berbeda.
31. • Akibatnya, dokter dan pekerja kesehatan lainnya mungkin
menemukan posisi mereka sendiri bertentangan dengan peraturan
atau hukum pelayanan kesehatan. Profesional memiliki kewajiban
untuk melakukan penilaian dan tidak mengikuti hukum yang tidak
adil atau tidak bermoral.
32. Dengan demikian, profesional pelayanan kesehatan harus mencari
cara lain selain tidak mentaati peraturan secara langsung namun
mencoba untuk mempengaruhi kebijakan pelayanan kesehatan yang
dia tidak setujui. Tidak ada penyedia pelayanan kesehatan yang
dipaksa untuk memberikan layanan yang bertentangan dengan
moralnya, tapi ia juga tidak boleh menghalangi orang lain yang
mendukungnya. Cara terbaik dan paling membangun untuk
mempengaruhi kebijakan kesehatan adalah untuk berpartisipasi
aktif dalam proses pembuatan kebijakan.
33. Kapan pasien dapat “dipaksa” untuk mendapatkan
perawatan medis yang berlawanan dengan
keinginannya?
•Ini adalah wilayah kontroversial dalam hukum, dan
hukum diatur oleh negara. Pembenaran etis untuk
pengobatan pasien yang berlawanan dengan
kehendaknya didasarkan pada perbandingan antara
risiko publik versus menghormati kebebasan pribadi
pasien. Jika berisiko besar kepada publik, banyak
negara yang mengizinkan untuk melakukan
pengobatan paksa.
34. Sebagai contoh, pasien dengan TB paru aktif yang resisten terhadap
beberapa obat anti-TB menimbulkan risiko besar bagi masyarakat
jika kondisinya tidak diobati. Hal ini timbul karena tingginya
infektivitas TB paru aktif padahal hanya sedikit resiko yang dapat
timbul pada pasien yang mendapatkan obat oral sebagai terapi TB.
Kondisi lain yang memerlukan pengobatan namun sedikit atau tidak
menimbulkan ancaman bagi publik, seperti leukemia akut yang tidak
diobati, tidak dapat dipaksa untuk melakukan pengobatan.
35. "Ketika muda kita habisi dengan bermalas-
malasan, maka tua juga akan malas-malasan
lalu tak terasa besok mati. Namun kalau kita
banyak belajar dan banyak analisis maka
saat dia tua dia menang.“
-BJ Habibie-
