SlideShare a Scribd company logo
KEMENTERIANKEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN
@DJPb.KemenkeuRI
@DJPbKemenkeu_RI
ditjenperbendaharaan
DJPb.KemenkeuRI
PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
NOMOR 4/PB/2022
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI
KOMPETENSI DAN MEKANISME
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN BAGI JF APK APBN
DAN JF PK APBN
IV DASAR HUKUM
PERATURAN MENTERI PANRB
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
• Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan FungsionalAnalis Pengelolaan KeuanganAPBN
• Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata KeuanganAPBN
• Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata
KeuanganAPBN
• Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan KeuanganAPBN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan KeuanganAPBN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata
KeuanganAPBN
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji
Kompetensi dan Mekanisme Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Jabatan Fungsional Analis
Pengelolaan KeuanganAPBN dan Jabatan Fungsional Pranata KeuanganAPBN
2
AGENDA PEMAPARAN
IV
LATAR BELAKANG
RUANG LINGKUP
UJI KOMPETENSI
PROSEDUR UJI KOMPETENSI
PAK DAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN
3
IV LATAR BELAKANG
4
Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
menetapkan penyelenggara Uji Kompetensi.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pasal 39 PMK 150/PMK.05/2019 dan Pasal 38 PMK 151/PMK.05/2019
1
2
3
Pasal 22 PMK 150/PMK.05/2019 dan Pasal 21 PMK 151/PMK.05/2019
Uji Kompetensi terdiri atas:
a. Uji Kompetensi pengangkatan pertama;
b. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
c. Uji Kompetensi promosi; dan
d. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.
Uji Kompetensi dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi dan dilaksanakan untuk mengukur
Kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan
KeuanganAPBN dan Pranata KeuanganAPBN.
TABEL AK Kumulatif Kenaikan
Pangkat/Jenjang
Pranata Keuangan APBN
Terampil Mahir Penyelia
II/c II/d III/a III/b III/c III/d
60 80 100 150 200 300
Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli
Pertama
Ahli Muda Ahli Madya
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
100 150 200 300 400 550 700
Persyaratan Umum Uji Kompetensi
Kenaikan Jenjang:
 telahmengumpulkanangkakreditkumulatif
palingsedikit50%(limapuluhpersen) dari
AngkaKredit minimal yangdipersyaratkan
untukkenaikanJenJangjabatansesuai
ketentuanperaturanperundang-undangan
Data Potensi Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang
- AKK>100%
- 75%<AKK<100%
- 50%<AKK<75%
: 130
: 90
: 91
TERAMPILKEMAHIR 311
MAHIRKEPENYELIA 484
MUDAKEMADY
A 385
- AKK>100%
- 75%<AKK<100%
- 50%<AKK<75%
: 134
: 155
: 195
- AKK>100%
- 75%<AKK<100%
- 50%<AKK<75%
: 72
: 81
: 190
PERT
AMAKEMUDA 343
- AKK>100%
- 75%<AKK<100%
- 50%<AKK<75%
: 53
: 84
: 248
T
otal : 1.523
- AKK≥ 100% : 389
- 75%≤AKK<100% : 410
- 50%≤AKK<75% : 724
Catatan:
- AKK≥ 100% :T
anpaDidahului Diklat
- 75%≤AKK<100%: Diklat Juni
- 50%≤AKK<75% : Diklat SetelahJuni
IV RUANG LINGKUP
Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF APK
APBN dan/atau JF PK APBN dalam rangka
kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih
tinggi;
Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF APK
APBN dan/atau JF PK APBN dalam rangka
perpindahan dari jabatan lain; dan
Mekanisme penilaian dan penetapan angka
kredit dalam rangka pengangkatan PNS ke
dalam JF APK APBN dan/atau JF PK APBN
melalui perpindahan dari jabatan lain.
6
1. Penyelenggara Uji
Kompetensi
2. TimUji Kompetensi
3. Peserta Uji
Kompetensi
IV UJI KOMPETENSI
• UjiKompetensidiselenggarakanolehUnit Penyelenggarayangdi ketuaiolehDirektur SistemPerbendaharaan.
• DalamrangkapelaksanaanUjiKompetensi,Unit Penyelenggara membentukdanmenetapkanTimUji Kompetensi,
denganjumlahanggotaberjumlahganjil palingsedikit3(tiga) orang.
• TimUjiKompetensidibantuolehUnitPelaksanaUjiKompetensiyangditetapkan olehKetuaUnitPenyelenggara.
SY
ARA
TANGGOT
ATIMUJI KOMPETENSI
Mendudukijabatanataupangkatpaling
rendahsatutingkatdiatasjabatanatau
pangkat PNSyangakanmengikuti Uji
Kompetensi.
Memiliki keahliansertakemampuan
di bidang:
 PengelolaankeuanganAPBN;
 Pengembangan sumber daya
manusia; dan/atau
Pendidikan dan pelatihan; dan
Memiliki keahlian dan kemampuan
dalammelakukanUji Kompetensi.
Catatan:
DalamhaltidakterdapatPejabatyangmemenuhisyarat“Mendudukijabatanataupangkatpaling
rendahsatutingkatdiatasjabatanataupangkatPNSyangakanmengikutiUji Kompetensi”,Anggota
TimUjiKompetensi dapatberasaldariPejabatdengan jabatan/pangkatpalingrendah setara
denganjabatan/pangkatpesertayangdiuji.
TUGASANGGOT
ATIMUJIKOMPETENSI
4. Materi, Metode dan
Periode Uji
Kompetensi
Melakukanverifikasiberkasusulan
calonPeserta
MelakukanUji Kompetensi
Mengolahhasil Uji Kompetensi
danmelakukanpenilaianatas
hasil Uji Kompetensi
Memberikanrekomendasi dan
melaporkanhasil Uji Kompetensi
Selainmelaksanakantugastersebut di
atas,TimUji Kompetensi dapat
menentukanmetode, substansi,dan
teknispelaksanaanujian.
TUGASANGGOT
AUNITPELAKSANA
UJI KOMPETENSI
 Melakukankoordinasi denganUnit
PenyelenggaraUji Kompetensi terkait
pelaksanaanUji Kompetensi
 Menyampaikaninformasipelaksanaan
Uji Kompetensi
 Memfasilitasidanmengawasi
pelaksanaanUji Kompetensi
 Menyusun, menandatangani, dan
menyampaikanBeritaAcara
PelaksanaanUjiKompetensi
 Melaksanakantugas-tugaslainguna
kelancaranpelaksanaantugasTimUji
Kompetensi
7
IV UJI KOMPETENSI
1. Penyelenggara Uji
Kompetensi
2. TimUji Kompetensi
3. Peserta Uji
Kompetensi
4. Materi, Metode dan
Periode Uji
Kompetensi
PKAPBN/APKAPBNY
ANGAKAN NAIKJENJANG
PKAPBNY
ANGAKAN DIANGKA
T SEBAGAI APKAPBN
Syarat:
1. T
elahmengumpulkanAngkaKreditKumulatifpalingsedikit50%(lima
puluhpersen)dariAngkaKreditminimalyangdipersyaratkanuntuk
kenaikanjenjang;
2. T
elahmemenuhikualifikasipendidikanyangdipersyaratkan;
3. Tidaksedangmenjalani hukumandisiplintingkat sedang/berat
dan/atautidaksedangdalamprosespemeriksaandenganancaman
hukumandisiplin tingkatsedang/berat;
4. Nilai kinerjapalingrendahbernilaibaikdalam2(dua)tahunterakhir;
dan
5. T
elahmengikutipelatihanfungsionalsesuaijenjangJFAPKAPBN
atauJFPKAPBNyangakandiduduki.
Syarat:
1. BerijazahpalingrendahD-4(DiplomaEmpat)/S-1(Strata Satu);
2. Memenuhi jumlahAKKyangditentukan;
3. MemilikipangkatpalingrendahPenataMuda(III/a);
4. SedangditugaskandalamsubunsurAnalisPengelolaanKeuangan
APBN;dan
5. MengikutidanluluspelatihanfungsionalsesuaijenjangJFAPK
APBNyangakandiduduki.
PNSDARIJABA
T
ANLAINY
ANGAKANDIANGKA
TSEBAGAIPK
APBN/APKAPBN
Syarat:
1. BerstatusPNS;
2. Memiliki integritasdanmoralitasyangbaik;
3. Sehat jasmanidanrohani;
4. Berijazahpalingrendah,D-3(DiplomaTiga)untukJFPKAPBNdanD-4
(DiplomaEmpat)/S-1(StrataSatu)untukJFAPKAPBNdi bidangekonomi,
keuangan,akuntansi,manajemen,administrasi, hukumataubidanglain
yangrelevandanditentukanolehInstansiPembina;
5. Memiliki pengalamandalampelaksanaantugasdi bidangPengelolaan
KeuanganAPBNpalingsingkat2(dua)tahun;
6. Memilikinilaikinerjapalingrendahbernilaibaikdalam2(dua)tahunterakhir;
7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak
sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat
sedang/berat;
8. Tidaksedangmenjalankantugasbelajarlebihdari6(enam)bulanpadasaat
diusulkanuntukmengikutiUji Kompetensi;
9. Tidaksedangmenjalankancutidiluartanggungannegarapadasaatdiusulkan
untukmengikutiUji Kompetensi;
10.MemilikipangkatpalingrendahPengatur(II/c) untukJFPKAPBNdanPenata
Muda(III/a)untukJFAPKAPBN.
Dalam hal diperlukan, Unit Penyelenggara dapat
menentukan persyaratan tambahan lainnya.
8
IV UJI KOMPETENSI
1. Penyelenggara Uji
Kompetensi
2. TimUji Kompetensi
3. Peserta Uji
Kompetensi
4. Materi, Metodedan
Periode Uji
Kompetensi
Materi Uji KompetensimengacupadaStandarKompetensiJabatansesuaijenjangjabatanyangdisusunolehTimUji Kompetensi
KOMPETENSIJFPKAPBNDANAPKAPBN
KompetensiT
eknis
Kompetensi Manajerial
Kompetensi SosialKultural
METODEUJI KOMPETENSI
T
esT
ertulis
W
awancara
Assessment Center
Portofolio
PeriodeUjiKompetensi:
Uji Kompetensidiselenggarakanpaling sedikit1(satu)kalidalam
setahununtuksetiapjenisuji kompetensi.
Metodepenilaiankompetensilainnyayang
ditetapkanolehTimUji Kompetensi
Dalam hal peserta Ukom sudah memiliki
sertifikat kompetensi teknis (BNT, PNT, SNT)
sesuai penugasan, materi ukom hanya meliputi
Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.
9
1. Umum
2. PengumumanUji
Kompetensi
3. Pengusulan Calon
Peserta
IV PROSEDUR UJI KOMPETENSI
4. V
erifikasi Calon
Peserta
6.Pelaksanaan
Pelatihan dan Uji
Kompetensi
7.Penetapandan
Pengumuman Hasil
Uji Kompetensi
7. Sertifikat Uji
Kompetensi
8. UjianUlang
PROSEDURUJI KOMPETENSI
1
2
3
4
5
6
Pengumuman
UjiKompetensi
V
erifikasi Calon
Peserta
*) Pelaksanaan
PelatihandanUji
Kompetensi
Pengusulan
CalonPeserta
Penetapandan
Pengumuman
Peserta
Penetapanhasil Uji
Kompetensi
*) Diawali Pelaksanaan Pelatihan untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan dari JF PK APBN ke JF APK APBN
Paling sedikit memuat
persyaratan danwaktu/jadwal
uji kompetensi
DisampaikankepadaK/L,KanwilDJPb
dan KPPN melalui surat, laman
web, atau email
10
1. Umum
2. Pengumuman Uji
Kompetensi
3. Pengusulan Calon
Peserta
IV PROSEDUR UJI KOMPETENSI
4. V
erifikasi Calon
Peserta
5.Pelaksanaan
Pelatihan dan Uji
Kompetensi
6.Penetapandan
Pengumuman Hasil
Uji Kompetensi
7. Sertifikat Uji
Kompetensi
PENGUSULANCALONPESERT
A
DokumenPersyaratan
T
ambahan
DokumenPersyaratan
Utama
1. SKkenaikanpangkat terakhir;
2. SKjabatanterakhir;
3. P
AKterakhir;
4. Ijazahsesuaidengankualifikasi
pendidikanyangdipersyaratkan;
5. Salinan dokumen penilaian kinerja 2
(dua) tahun terakhir yang dilegalisasi
olehPejabatyangBerwenang;dan
6. Suratketerangandaripimpinanunit
kerjapalingrendahPejabat
Administratoryangmenyatakanbahwa
PNSyangbersangkutantidaksedang
menjalani/dijatuhihukumandisiplin
sedangatauberatsesuaidenganformat
dalamLampiranII hurufA.
1. SuratKeputusan
Pengangkatan/
Penetapansebagai
PengelolaKeuangan
APBNyangmasih
berlaku;
2. SertifikatKompetensi
(PNT
, SNT
, atauBNT)
3. Dokumenhasil
penilaianKompetensi
Manajerial dan
KompetensiSosial
Kulturalsesuai
ketentuanyang
mengaturmengenai
SKJAparatur Sipil
Negara.
JF
Pimpinan Unit
Kerja
K/L
Unit
Penyelenggara
8. UjianUlang
KENAIKANJENJANG
DokumenPersyaratan
Utama
1. SKpengangkatanPNS;
2. Ijazahterakhir;
3. SKKenaikanPangkat terakhir;
4. Dokumenpenilaiankinerja;
5. Surat keterangansehat;
6. suratketerangandaripimpinanunit kerja
palingrendahPejabatAdministrator
(integritas, CTLN,TugasBelajar,Hukdis);
7. Surat pernyataanmemilikipengalaman2
(dua)tahun;
8. Dokumenhasilkerja10(sepuluh)tahun
terakhir
DokumenPersyaratan
T
ambahan
1. SKPengangkatan/Penetapansebagai
PengelolaKeuanganAPBNyangmasih
berlaku;
2. SertifikatKompetensi;
3. DokumenhasilpenilaianKompetensi
Manajerial danKompetensi Sosial
Kultural;dan
4. Suratpernyataanakanditugaskandalam
salahsatusubunsurJFPK/APKAPBN.
PESERT
ADARI JABA
T
ANLAIN
DokumenPersyaratan
Utama
1. SKKenaikanPangkat terakhir;
2. SuratKeputusan
Pengangkatan/Penetapansebagai
PengelolaKeuanganAPBNyang
masihberlaku;
3. SKJabatanterakhir;
4. P
AKterakhir;
5. Ijazahterakhir.
11
DokumenPersyaratan
T
ambahan
1. SertifikatKompetensi;
2. Dokumenhasilpenilaian
KompetensiManajerialdan
KompetensiSosialKultural.
PESERT
ADARI PKAPBN
PERPINDAHANJABA
T
AN
1. Umum
2. Pengumuman Uji
Kompetensi
3. Pengusulan Calon
Peserta
IV PROSEDUR UJI KOMPETENSI
4. V
erifikasi Calon
Peserta
5.Pelaksanaan
Pelatihan dan Uji
Kompetensi
6. Penetapan dan
Pengumuman Hasil
Uji Kompetensi
7. Sertifikat Uji
Kompetensi
8. UjianUlang
VerifikasiataskesesuaianusulancalonpesertadenganketentuandokumenpersyaratandilakukanolehUnitPenyelenggara
melalui sisteminformasi.
VERIFIKASI CALONPESERT
A
• Berdasarkanhasilverifikasiusulancalonpesertadenganketentuandokumenpersyaratan,UnitPenyelenggara
menetapkandanmenyampaikanPengumumanpesertapalinglambat5harikalendersebelumpelaksanaan
Pelatihan/UjiKompetensi,yangmemuat:
 daftarpesertapelatihanfungsionaldan/atauUji Kompetensi;dan
 waktu,lokasi,danmetodepelatihanfungsionaldan/atauUji Kompetensi.
PENET
AP
ANDANPENGUMUMANPESERT
A
• PelatihanFungsionaldiselenggarakanoleh:
 BPPK;atau
 LembagaPendidikandanPelatihanpadaInstansipenggunaJFAPKAPBNdan/atauJFPKAPBNmelaluimekanisme
kerjasamadan/atauakreditasi.
• TimUjiKompetensimelaksanakanUjiKompetensisesuaidenganlokasi, waktu,danmetodeyang ditetapkan;
• PesertamengikutirangkaianUji Kompetensiberdasarkantatatertib yangditetapkan;
• TimUji KompetensimelakukanpengolahandanpenilaianatashasilUji Kompetensi;
• TimUji KompetensimelaporkanhasilpengolahandanpenilaianUjiKompetensikepadaUnit Penyelenggara.
PELAKSANAANPELA
TIHANDANUJIKOMPETENSI
12
1. Umum
2. Pengumuman Uji
Kompetensi
3. Pengusulan Calon
Peserta
IV PROSEDUR UJI KOMPETENSI
4. V
erifikasi Calon
Peserta
5.Pelaksanaan
Pelatihan dan Uji
Kompetensi
6. Penetapan dan
Pengumuman Hasil
Uji Kompetensi
7. Sertifikat Uji
Kompetensi
8. UjianUlang
• KetuaUnitPenyelenggara menetapkankelulusanpesertaUji Kompetensiberdasarkanlaporanhasilpengolahandan
penilaianUji KompetensidariTimUji Kompetensi,
• Kelulusantersebut ditetapkandalambentukKeputusanKetuaUnitPenyelenggaradandisampaikanmelaluipengumuman
kepadaK/L.
PENET
AP
ANDANPENGUMUMANHASILUJIKOMPETENSI
• DiberikankepadapesertayanglulusUji Kompetensi.
• Ditandatangani DirjenPerbendaharaan.
• Masaberlaku:
- UtkKenaikanJenjangberlaku2tahun.
- UntukPerpindahanJabatanberlaku1tahun
• Menjadisalahsatupersyaratandalampengajuankenaikanjenjangjabatan/pengangkatandalamJFPK/APKAPBNmelalui
mekanismeperpindahanjabatan
SERTIFIKA
TUJIKOMPETENSI
• PesertayangdinyatakantidaklulusUjiKompetensidalampengumumanhasilUjiKompetensidapatmengikutiUjiKompetensi
ulangpalingbanyak2(dua)kalitanpadidahuluidenganPelatihanFungsionalPenjenjangansesuaidengan jadwalpelaksanaan
UjiKompetensiyangditetapkanolehUnit Penyelenggara.
• Dalamhal Pesertayangtelahmengikuti2(dua)kaliUji Kompetensiulangmasihdinyatakantidaklulus, Pesertadimaksuddapat
mengikutiUji KompetensikembalisetelahmengikutiPelatihanFungsionalPenjenjangan.
• Peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain (dari JFTlainnya, Jabatan Struktural atau JFU) yang dinyatakan tidak
lulus Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal pelaksanaan Uji
KompetensiyangditetapkanolehUnit Penyelenggara.
UJIANULANG
13
IV
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN PENGANGKATAN
MELALUI PERPINDAHAN JABATAN LAIN
• PenilaianAngkaKredit dilakukanterhadappesertayanglulus
Uji Kompetensi;
• PesertadariPNSlain diberikanAKdariUnsurUtamadan
Unsur Penunjang:
 UnnsurUtamadaripendidikanformaldanpengalamansbg
pengelolakeuanganAPBN,denganmemperhatikan
Pangkat/Goldanmasakerja;
 UnsurPenunjangdariSeminardanPenghargaanSLKS
(maks3utkPKAPBNdan5utkAPKAPBN);
• PesertadariJFPKAPBNdiberikanAKdariijazahD-IV/S-1
ditambah65%dariUnsurUtamadiluarPendidikanformal;
• DilakukanolehTimPenilai yangdibentukolehUnit
Penyelenggara.
PENILAIANANGKAKREDIT
1. PenilaianAngka
Kredit
2. PenetapanAngka
Kredit
3.Rekomendasi
Pengangkatan
• BAP
AKdisampaikanolehKetuaTimPenilai kepadaPejabatyang
BerwenangMenetapkanAngkaKredit.
• PejabatyangBerwenangMenetapkanAngkaKredit menetapkan
AngkaKredit berdasarkanBAP
AKyangdisampaikan.
• DirekturJenderalPerbendaharaanmenerbitkanrekomendasi
pengangkatankedalamJFAPKAPBNatauJFPKAPBNmelalui
PerpindahandariJabatanLainberdasarkanpenetapanAngkaKredit.
• RekomendasidisampaikankepadaPejabatPembinaKepegawaian
K/LdanmenjadidasarbagiPejabatPembinaKepegawaianpadaK/L
atauPejabat yangBerwenangpadaK/LuntukmengangkatAnalis
PengelolaanKeuanganAPBNdan/atauPranataKeuanganAPBN.
• Pengangkatandilaksanakandalamperiodemasaberlakusertifikat
Uji Kompetensi.
• PejabatPembinaKepegawaianK/Lmelaporkanhasil
pengangkatanAnalisPengelolaanKeuanganAPBNdan/atau
PranataKeuanganAPBNkepadaInstansi Pembina.
14
Timeline Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang
Periode I Tahun 2022
1
2
3
4
5
6
PengumumanUji
Kompetensi V
erifikasi Calon
Peserta
* Pelaksanaan
PelatihandanUji
Kompetensi
PengusulanCalon
Peserta
Penetapandan
Pengumuman
Peserta
Penetapanhasil Uji
Kompetensi
6 April 2022 6 – 13 April 2022 14 – 17 April 2022 18 April 2022 26 – 27 April 2022 6 Mei 2022
DSP Selaku Unit
Penyelenggara
menerbitkan
PengumumanUji
Kompetensi
- Perekaman dan
pengajuan oleh
Peserta
- Verifikasi oleh
Atasan Langsung
dan/atau Admin
Satker
- Verifikasidan
Pengajuanoleh K/L
Verifikasi berkas oleh
Tim Uji Kompetensi
Pengumuman
Peserta:
Waktu,
Lokasi, dan
Metode Uji
Kompetensi
Uji Kompetensi
Mansoskul: 26 April
Uji Kompetensi
Teknis : 27 April
PengumumanHasil
oleh Unit
Penyelenggara
DATA POTENSI PESERTA UJI KOMPETENSI PERIODE I 2022
No Kode K/L Uraian K/L Jumlah JF
1 025 KEMENTERIAN AGAMA 73
2 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 57
3 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 38
4 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 25
5 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 24
6 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 16
7 005 MAHKAMAH AGUNG 16
8 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 16
9 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 12
10 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 10
11 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 9
12 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 9
13 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 8
14 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 8
15 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 7
16 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 6
17 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 6
18 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 5
19 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 5
20 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 4
21 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 4
22 054 BADAN PUSAT STATISTIK 4
23 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 4
24 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 3
25 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 3
26 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 3
27 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2
28 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2
29 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2
30 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2
31 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2
32 107 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) 2
33 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 1
34 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 1
Kode KPPN Uraian KPPN Jumlah JF
037 DENPASAR 18
088 JAKARTA III 16
175 JAKARTA VI 15
023 BOGOR 13
182 JAKARTA VII 13
139 JAKARTA V 12
123 MEDAN II 10
133 JAKARTA IV 10
019 JAKARTA II 9
042 PONTIANAK 9
001 BANDA ACEH 8
018 JAKARTA I 8
030 YOGYAKARTA 8
038 MATARAM 8
004 MEDAN I 7
010 PADANG 7
045 BANJARMASIN 7
127 TANGERANG 7
014 PALEMBANG 6
022 BANDUNG I 6
054 MAKASSAR I 6
134 SEMARANGII 6
008 PEKANBARU 5
017 BANDAR LAMPUNG 5
031 SURABAYA I 5
002 LANGSA 4
009 TANJUNG PINANG 4
012 JAMBI 4
025 TASIKMALAYA 4
032 MALANG 4
033 MADIUN 4
034 KEDIRI 4
047 BALIKPAPAN 4
049 MANADO 4
060 KENDARI 4
062 TERNATE 4
Kode KPPN Uraian KPPN Jumlah JF
096 GARUT 4
124 TEBING TINGGI 4
136 MAKASSAR II 4
137 BATAM 4
011 BUKITTINGGI 3
016 BENGKULU 3
020 SERANG 3
050 GORONTALO 3
086 KARAWANG 3
095 BANDUNG II 3
100 BANYUWANGI 3
115 MAGELANG 3
013 SUNGAI PENUH 2
024 CIREBON 2
026 SEMARANGI 2
048 TARAKAN 2
052 POSO 2
061 AMBON 2
066 SORONG 2
072 PEKALONGAN 2
073 BOJONEGORO 2
081 KOTABARU 2
089 LHOKSEUMAWE 2
101 SUMBAWA BESAR 2
103 BAU-BAU 2
120 DUMAI 2
121 MANNA 2
128 SUKABUMI 2
132 SINGARAJA 2
135 SURABAYA II 2
147 KUNINGAN 2
148 KLATEN 2
172 ATAMBUA 2
178 MAMUJU 2
005 PEMATANGSIANTAR 1
015 PANGKAL PINANG 1
Kode KPPN Uraian KPPN Jumlah JF
021 PURWAKARTA 1
029 PURWOKERTO 1
043 PALANGKARAYA 1
044 SAMPIT 1
046 SAMARINDA 1
051 PALU 1
055 WATAMPONE 1
056 BANTAENG 1
063 JAYAPURA 1
068 MERAUKE 1
076 TANJUNG BALAI ASAHAN 1
079 SINTANG 1
092 RENGAT 1
093 SINGKAWANG 1
094 KETAPANG 1
098 MOJOKERTO 1
110 BARABAI 1
112 TOBELO 1
113 WAMENA 1
118 TEGAL 1
126 METRO 1
129 KUDUS 1
130 CILACAP 1
131 JEMBER 1
143 KUALA TUNGKAL 1
144 LAHAT 1
145 LIWA 1
146 CURUP 1
150 BLITAR 1
154 AMLAPURA 1
160 SEKAYU 1
161 RANGKASBITUNG 1
164 BANJARNEGARA 1
165 SIDOARJO 1
177 SINJAI 1
DATA POTENSI PESERTA UJI KOMPETENSI PERIODE I 2022
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) KementerianKeuangan
DirektoratJenderalPerbendaharaan
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Terampil Mahir Penyelia Pertama Muda Madya
Integritas 2 2 3 2 3 4
Kerjasama 2 2 3 2 3 4
Komunikasi 1 2 3 2 3 4
Orientasi pada hasil 1 2 3 2 3 4
Pelayanan Publik 1 2 3 2 3 4
Pengembangan diri dan orang lain 1 2 3 2 3 4
Mengelola Perubahan 1 2 3 2 3 4
Pengambilan Keputusan 1 2 3 2 3 4
1. Kompetensi Manajerial
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Terampil Mahir Penyelia Pertama Muda Madya
Perekat Bangsa 1 2 3 2 3 4
2. Kompetensi Sosial Kultural
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) KementerianKeuangan
DirektoratJenderalPerbendaharaan
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Mahir Penyelia Pertama Muda Madya
Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 2 3 2 3 4
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2 3 2 3 3
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 3 2 3 4
Perencanaan Pelaksanaan Anggaran 2 3 3 4 4
Mengelola Kontrak PBJ Pemerintah 3 4 3 4 4
Mengelola PBJ Pemerintah secara Swakelola 2 3 2 3 3
3. Kompetensi Teknis
a. Unsur Perikatan dan Penyelesaian Tagihan (PPK)
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Mahir Penyelia Pertama Muda Madya
Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 2 3 2 3 4
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 3 4 3 4 4
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 3 2 3 4
Perencanaan Pelaksanaan Anggaran 2 3 2 3 3
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 2 3 3 4 4
Mengelola Kontrak PBJ Pemerintah 2 3 2 3 3
b. Unsur Pelaksanaan Perintah Pembayaran (PPSPM)
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) KementerianKeuangan
DirektoratJenderalPerbendaharaan
3. Kompetensi Teknis
c. Unsur Kebendaharaan (BP, BPEN, BPP)
e. Unsur Penyiapan/Analisis Laporan Keuangan Instansi (Penyusun LK)
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Terampil Mahir Penyelia
Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 1 2 3
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan APBN
2 3 4
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 2 3
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara
2 2 3
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan
KeuanganKementerian/ Lembaga
2 2 3
Mengelola Kontrak PBJ Pemerintah 1 2 3
d. Unsur PPABP
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Terampil Mahir Penyelia
Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 1 2 3
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan APBN
2 3 4
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 2 3
PerencanaanPelaksanaan Anggaran 2 2 3
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara
2 2 3
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan
KeuanganKementerian/ Lembaga
1 2 3
Unit Kompetensi
Level Kompetensi Per jenjang
Terampil Mahir Penyelia Pertama Muda Madya
Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 1 2 3 2 3 4
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 1 2 3 2 3 3
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 2 3 2 3 4
PerencanaanPelaksanaan Anggaran 2 2 3 2 3 3
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 2 2 3 3 4 4
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/
Lembaga
2 3 4 3 4 4
KEMENTERIANKEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PERBENDAHARAAN
Lampiran Perdirjen
@DJPb.KemenkeuRI
@DJPbKemenkeu_RI
ditjenperbendaharaan
DJPb.KemenkeuRI
A l u r U j i K o m p e t e n s i K e n a i k a n J e n j a n g S a t u T i n g k a t L e b i h T i n g g i
P E S E R T A
U N I T P E N Y E L E N G G A R A
T I M U J I
K O M P E T E N S I
P E N Y E L E N G G A R A
P E N D I D I K A N D A N
P E L A T I H A N
P I M P I N A N U N I T
K E R J A
P P K K E M E N T E R I A N /
L E M B A G A
M e l a k u k a n
P e r e k a m a n B e r k a s
P e n d a f t a r a n
V e r i f i k a s i
M e n e r u s k a n
p e n g u m u m a n
P e n g u m u m a n
P e n d a f t a r a n
M u lai
M en g a ju k an
U s u l a n
V er if ik a s i
P e r b a i k a n U s u l a n
P e n g u m u m a n
P e s e r t a
M e n e r i m a
P e n g u m u m a n
P e s e r t a
M e n e r i m a
P e n g u m u m a n
P e s e r t a
M e n e r i m a
P e n g u m u m a n
P e s e r t a
S u r a t T u g a s M e n e r i m a S u r a t
T u g a s
P E L A K S A N A A N
U J I K O M P E T E N S I
M el a k s a n a k a n
P e l a t i h a n
F u n g s i o n a l
P e n j e n j a n g a n
2 x
U J I K O M P E T E N S I
U L A N G
M e n e r u s k a n
p e n g u m u m a n
V er if ik a s i
M e n g u s u l k a n
P e s e r t a
M e n e r i m a
P e n g u m u m a n
P e s e r t a
Y a
T id a k
T id a k
Y a
K o o rd in a si
M en e ta p k a n
P e s e r t a
T ID A K
P e n g u m u m a n
H a s i l & S e r t i f i k a t
L U L U S
P e n g u m u m a n
H a s i l & S e r t i f i k a t
S K K e n a i k a n
J e n j a n g
L U L U S
T ID A K
S K K e n a i k a n
j e n j a n g
IV
22
IV
A l u r U j i K o m p e t e n s i P e r p i n d a h a n J a b a t a n
P E S E R T A
U N I T P E N Y E L E N G G A R A
T I M U J I
K O M P E T E N S I
P E N Y E L E N G G A R A
P E N D I D I K A N D A N
P E L A T I H A N
P I M P I N A N U N I T
K E R J A / A D M I N
S A T K E R
P P K K E M E N T E R I A N /
L E M B A G A
M e l a k u k a n
P e r e k a m a n B e r k a s
P e n d a f t a r a n
V e r i f i k a s i
M e n e r u s k a n
p e n g u m u m a n
P e n g u m u m a n
P e n d a f t a r a n
M u l a i
M e n g a j u k a n
U s u l a n
V e r if ik a s i
P e r b a i k a n U s u l a n
P e n g u m u m a n
P e s e r t a
M e n e r i m a
P e n g u m u m a n
P e s e r t a
M e n e r i m a
P e n g u m u m a n
P e s e rt a
M e n e r i m a
P e n g u m u m a n
P e s e r t a
S u r a t T u g a s
M e n e r i m a S u r a t
T u g a s
P E L A K S A N A A N
U J I K O M P E T E N S I
M e l a k s a n a k a n
P e l a t i h a n
F u n g s i o n a l
2 x
U J I K O M P E T E N S I
U L A N G
M e n e r u s k a n
p e n g u m u m a n
V e r i f i k a s i
M e n g u s u l k a n
P e s e r t a
M e n e r i m a
P e n g u m u m a n
P e s e r t a
Y a
T i d a k
T i d a k
Y a
K o o rd in a s i
P K A P B N k e A P K A P B N
M e n e t a p k a n
P e s e r t a
T I D A K
P e r h i t u n g a n A K
P e r p i n d a h a n
j a b a t a n
L U L U S
P e r h i t u n g a n A K
P e r p i n d a h a n
j a b a t a n
L U L U S
T I D A K
P e r k a m a n U s e r
C a l o n P e s e r t a
( J F U / J F T L a i n ) o l e h
A d m i n S a t k e r
J F U / J F T L a i n
S E L E S A I
T I D A K
R e k o m e n d a s i
P e n g a n g k a t a n d a n P A K
P e r p i n d a h a n j a b a t a n
P e n g a n g k a t a n d a l a m
J F A P K A P B N d a n J F P K
A B N
23
KEMENTERIANKEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PERBENDAHARAAN
TERIMA KASIH
@DJPb.KemenkeuRI
@DJPbKemenkeu_RI
ditjenperbendaharaan
DJPb.KemenkeuRI

More Related Content

Similar to 22materisosialisasiujikompetensijfpkdanapkapbnper-4-220816040350-c70dc9a4.pptx

Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisitionProposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
KamilusVianyWiryohar
 
Grand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacmGrand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacm
Dr. Zar Rdj
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
Dr. Zar Rdj
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
Wakhyudi
 
Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptx
Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptxBahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptx
Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptx
hamdanikemendagri
 
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
Mohammad Singgih
 
Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas
Suaidin -Dompu
 
06 panduan penilaian ppt melalui kaedah amali dr auto ilpkl
06 panduan penilaian ppt melalui kaedah amali dr auto ilpkl06 panduan penilaian ppt melalui kaedah amali dr auto ilpkl
06 panduan penilaian ppt melalui kaedah amali dr auto ilpkl
Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur
 
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran KeuanganPengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
Dr. Zar Rdj
 
Sosialisasi kep kapolri ttg projab
Sosialisasi kep  kapolri ttg projabSosialisasi kep  kapolri ttg projab
Sosialisasi kep kapolri ttg projab
muhammad heriyadi
 
Akreditasi qc dan qa tmo kikin
Akreditasi qc dan qa tmo kikinAkreditasi qc dan qa tmo kikin
Akreditasi qc dan qa tmo kikinEKO SUPRIYADI
 
Paparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty A
Paparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty APaparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty A
Paparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty A
rilla gantino
 
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdfSKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
yuliyuliani25
 
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdfSKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
arwanengineering
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTIAhmad Abdul Haq
 
Usulan Model Ukom Kes.pptx
Usulan Model Ukom Kes.pptxUsulan Model Ukom Kes.pptx
Usulan Model Ukom Kes.pptx
didinFt
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
boenkredho
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Pdfcoffee.com pelaksanaan aktualisasi-bowodocx-pdf-free
Pdfcoffee.com pelaksanaan aktualisasi-bowodocx-pdf-freePdfcoffee.com pelaksanaan aktualisasi-bowodocx-pdf-free
Pdfcoffee.com pelaksanaan aktualisasi-bowodocx-pdf-free
BangZoro
 
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii  rakornas 2019 - bpkpPanel viii  rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Joseph Sitepu
 

Similar to 22materisosialisasiujikompetensijfpkdanapkapbnper-4-220816040350-c70dc9a4.pptx (20)

Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisitionProposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
 
Grand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacmGrand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacm
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
 
Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptx
Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptxBahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptx
Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023.pptx
 
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
04. perka big no 14.2016 ttg akreditasi lpk tenaga profesional di bid. ig
 
Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas
 
06 panduan penilaian ppt melalui kaedah amali dr auto ilpkl
06 panduan penilaian ppt melalui kaedah amali dr auto ilpkl06 panduan penilaian ppt melalui kaedah amali dr auto ilpkl
06 panduan penilaian ppt melalui kaedah amali dr auto ilpkl
 
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran KeuanganPengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
 
Sosialisasi kep kapolri ttg projab
Sosialisasi kep  kapolri ttg projabSosialisasi kep  kapolri ttg projab
Sosialisasi kep kapolri ttg projab
 
Akreditasi qc dan qa tmo kikin
Akreditasi qc dan qa tmo kikinAkreditasi qc dan qa tmo kikin
Akreditasi qc dan qa tmo kikin
 
Paparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty A
Paparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty APaparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty A
Paparan bnsp utk univ esa unggul 20 mei 2020 Ibu Tetty A
 
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdfSKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
 
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdfSKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
SKKNI 2015-108 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung.pdf
 
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
 
Usulan Model Ukom Kes.pptx
Usulan Model Ukom Kes.pptxUsulan Model Ukom Kes.pptx
Usulan Model Ukom Kes.pptx
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
Pdfcoffee.com pelaksanaan aktualisasi-bowodocx-pdf-free
Pdfcoffee.com pelaksanaan aktualisasi-bowodocx-pdf-freePdfcoffee.com pelaksanaan aktualisasi-bowodocx-pdf-free
Pdfcoffee.com pelaksanaan aktualisasi-bowodocx-pdf-free
 
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
Panel viii  rakornas 2019 - bpkpPanel viii  rakornas 2019 - bpkp
Panel viii rakornas 2019 - bpkp
 

Recently uploaded

17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
aciambarwati
 
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran GlobalMateri Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
zulfikar425966
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
mediamandirinusantar
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANAPPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
Sutan Maulana
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
fatamorganareborn88
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
EchaNox
 
bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasibab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
YuliiAnii
 
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdekaMateri Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
13FitriDwi
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
SendowoResiden
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
MuhammadIqbal24956
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
HalomoanHutajulu3
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
indrioktuviani10
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
AzisahAchmad
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
Alfaiz21
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET
 
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
helenenolaloren
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
PavingBlockBolong
 
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptxPPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
MiscoTamaela1
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
Ikhsan Maulana
 

Recently uploaded (19)

17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
 
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran GlobalMateri Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANAPPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
 
bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasibab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
 
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdekaMateri Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
 
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
 
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptxPPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
 

22materisosialisasiujikompetensijfpkdanapkapbnper-4-220816040350-c70dc9a4.pptx

  • 1. KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN @DJPb.KemenkeuRI @DJPbKemenkeu_RI ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR 4/PB/2022 PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI DAN MEKANISME PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN BAGI JF APK APBN DAN JF PK APBN
  • 2. IV DASAR HUKUM PERATURAN MENTERI PANRB PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA • Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan FungsionalAnalis Pengelolaan KeuanganAPBN • Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata KeuanganAPBN • Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata KeuanganAPBN • Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan KeuanganAPBN PERATURAN MENTERI KEUANGAN • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan KeuanganAPBN • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata KeuanganAPBN PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Mekanisme Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan KeuanganAPBN dan Jabatan Fungsional Pranata KeuanganAPBN 2
  • 3. AGENDA PEMAPARAN IV LATAR BELAKANG RUANG LINGKUP UJI KOMPETENSI PROSEDUR UJI KOMPETENSI PAK DAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN 3
  • 4. IV LATAR BELAKANG 4 Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan menetapkan penyelenggara Uji Kompetensi. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Pasal 39 PMK 150/PMK.05/2019 dan Pasal 38 PMK 151/PMK.05/2019 1 2 3 Pasal 22 PMK 150/PMK.05/2019 dan Pasal 21 PMK 151/PMK.05/2019 Uji Kompetensi terdiri atas: a. Uji Kompetensi pengangkatan pertama; b. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain; c. Uji Kompetensi promosi; dan d. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Uji Kompetensi dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi dan dilaksanakan untuk mengukur Kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan KeuanganAPBN dan Pranata KeuanganAPBN.
  • 5. TABEL AK Kumulatif Kenaikan Pangkat/Jenjang Pranata Keuangan APBN Terampil Mahir Penyelia II/c II/d III/a III/b III/c III/d 60 80 100 150 200 300 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c 100 150 200 300 400 550 700 Persyaratan Umum Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang:  telahmengumpulkanangkakreditkumulatif palingsedikit50%(limapuluhpersen) dari AngkaKredit minimal yangdipersyaratkan untukkenaikanJenJangjabatansesuai ketentuanperaturanperundang-undangan Data Potensi Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang - AKK>100% - 75%<AKK<100% - 50%<AKK<75% : 130 : 90 : 91 TERAMPILKEMAHIR 311 MAHIRKEPENYELIA 484 MUDAKEMADY A 385 - AKK>100% - 75%<AKK<100% - 50%<AKK<75% : 134 : 155 : 195 - AKK>100% - 75%<AKK<100% - 50%<AKK<75% : 72 : 81 : 190 PERT AMAKEMUDA 343 - AKK>100% - 75%<AKK<100% - 50%<AKK<75% : 53 : 84 : 248 T otal : 1.523 - AKK≥ 100% : 389 - 75%≤AKK<100% : 410 - 50%≤AKK<75% : 724 Catatan: - AKK≥ 100% :T anpaDidahului Diklat - 75%≤AKK<100%: Diklat Juni - 50%≤AKK<75% : Diklat SetelahJuni
  • 6. IV RUANG LINGKUP Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF APK APBN dan/atau JF PK APBN dalam rangka kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi; Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF APK APBN dan/atau JF PK APBN dalam rangka perpindahan dari jabatan lain; dan Mekanisme penilaian dan penetapan angka kredit dalam rangka pengangkatan PNS ke dalam JF APK APBN dan/atau JF PK APBN melalui perpindahan dari jabatan lain. 6
  • 7. 1. Penyelenggara Uji Kompetensi 2. TimUji Kompetensi 3. Peserta Uji Kompetensi IV UJI KOMPETENSI • UjiKompetensidiselenggarakanolehUnit Penyelenggarayangdi ketuaiolehDirektur SistemPerbendaharaan. • DalamrangkapelaksanaanUjiKompetensi,Unit Penyelenggara membentukdanmenetapkanTimUji Kompetensi, denganjumlahanggotaberjumlahganjil palingsedikit3(tiga) orang. • TimUjiKompetensidibantuolehUnitPelaksanaUjiKompetensiyangditetapkan olehKetuaUnitPenyelenggara. SY ARA TANGGOT ATIMUJI KOMPETENSI Mendudukijabatanataupangkatpaling rendahsatutingkatdiatasjabatanatau pangkat PNSyangakanmengikuti Uji Kompetensi. Memiliki keahliansertakemampuan di bidang:  PengelolaankeuanganAPBN;  Pengembangan sumber daya manusia; dan/atau Pendidikan dan pelatihan; dan Memiliki keahlian dan kemampuan dalammelakukanUji Kompetensi. Catatan: DalamhaltidakterdapatPejabatyangmemenuhisyarat“Mendudukijabatanataupangkatpaling rendahsatutingkatdiatasjabatanataupangkatPNSyangakanmengikutiUji Kompetensi”,Anggota TimUjiKompetensi dapatberasaldariPejabatdengan jabatan/pangkatpalingrendah setara denganjabatan/pangkatpesertayangdiuji. TUGASANGGOT ATIMUJIKOMPETENSI 4. Materi, Metode dan Periode Uji Kompetensi Melakukanverifikasiberkasusulan calonPeserta MelakukanUji Kompetensi Mengolahhasil Uji Kompetensi danmelakukanpenilaianatas hasil Uji Kompetensi Memberikanrekomendasi dan melaporkanhasil Uji Kompetensi Selainmelaksanakantugastersebut di atas,TimUji Kompetensi dapat menentukanmetode, substansi,dan teknispelaksanaanujian. TUGASANGGOT AUNITPELAKSANA UJI KOMPETENSI  Melakukankoordinasi denganUnit PenyelenggaraUji Kompetensi terkait pelaksanaanUji Kompetensi  Menyampaikaninformasipelaksanaan Uji Kompetensi  Memfasilitasidanmengawasi pelaksanaanUji Kompetensi  Menyusun, menandatangani, dan menyampaikanBeritaAcara PelaksanaanUjiKompetensi  Melaksanakantugas-tugaslainguna kelancaranpelaksanaantugasTimUji Kompetensi 7
  • 8. IV UJI KOMPETENSI 1. Penyelenggara Uji Kompetensi 2. TimUji Kompetensi 3. Peserta Uji Kompetensi 4. Materi, Metode dan Periode Uji Kompetensi PKAPBN/APKAPBNY ANGAKAN NAIKJENJANG PKAPBNY ANGAKAN DIANGKA T SEBAGAI APKAPBN Syarat: 1. T elahmengumpulkanAngkaKreditKumulatifpalingsedikit50%(lima puluhpersen)dariAngkaKreditminimalyangdipersyaratkanuntuk kenaikanjenjang; 2. T elahmemenuhikualifikasipendidikanyangdipersyaratkan; 3. Tidaksedangmenjalani hukumandisiplintingkat sedang/berat dan/atautidaksedangdalamprosespemeriksaandenganancaman hukumandisiplin tingkatsedang/berat; 4. Nilai kinerjapalingrendahbernilaibaikdalam2(dua)tahunterakhir; dan 5. T elahmengikutipelatihanfungsionalsesuaijenjangJFAPKAPBN atauJFPKAPBNyangakandiduduki. Syarat: 1. BerijazahpalingrendahD-4(DiplomaEmpat)/S-1(Strata Satu); 2. Memenuhi jumlahAKKyangditentukan; 3. MemilikipangkatpalingrendahPenataMuda(III/a); 4. SedangditugaskandalamsubunsurAnalisPengelolaanKeuangan APBN;dan 5. MengikutidanluluspelatihanfungsionalsesuaijenjangJFAPK APBNyangakandiduduki. PNSDARIJABA T ANLAINY ANGAKANDIANGKA TSEBAGAIPK APBN/APKAPBN Syarat: 1. BerstatusPNS; 2. Memiliki integritasdanmoralitasyangbaik; 3. Sehat jasmanidanrohani; 4. Berijazahpalingrendah,D-3(DiplomaTiga)untukJFPKAPBNdanD-4 (DiplomaEmpat)/S-1(StrataSatu)untukJFAPKAPBNdi bidangekonomi, keuangan,akuntansi,manajemen,administrasi, hukumataubidanglain yangrelevandanditentukanolehInstansiPembina; 5. Memiliki pengalamandalampelaksanaantugasdi bidangPengelolaan KeuanganAPBNpalingsingkat2(dua)tahun; 6. Memilikinilaikinerjapalingrendahbernilaibaikdalam2(dua)tahunterakhir; 7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat; 8. Tidaksedangmenjalankantugasbelajarlebihdari6(enam)bulanpadasaat diusulkanuntukmengikutiUji Kompetensi; 9. Tidaksedangmenjalankancutidiluartanggungannegarapadasaatdiusulkan untukmengikutiUji Kompetensi; 10.MemilikipangkatpalingrendahPengatur(II/c) untukJFPKAPBNdanPenata Muda(III/a)untukJFAPKAPBN. Dalam hal diperlukan, Unit Penyelenggara dapat menentukan persyaratan tambahan lainnya. 8
  • 9. IV UJI KOMPETENSI 1. Penyelenggara Uji Kompetensi 2. TimUji Kompetensi 3. Peserta Uji Kompetensi 4. Materi, Metodedan Periode Uji Kompetensi Materi Uji KompetensimengacupadaStandarKompetensiJabatansesuaijenjangjabatanyangdisusunolehTimUji Kompetensi KOMPETENSIJFPKAPBNDANAPKAPBN KompetensiT eknis Kompetensi Manajerial Kompetensi SosialKultural METODEUJI KOMPETENSI T esT ertulis W awancara Assessment Center Portofolio PeriodeUjiKompetensi: Uji Kompetensidiselenggarakanpaling sedikit1(satu)kalidalam setahununtuksetiapjenisuji kompetensi. Metodepenilaiankompetensilainnyayang ditetapkanolehTimUji Kompetensi Dalam hal peserta Ukom sudah memiliki sertifikat kompetensi teknis (BNT, PNT, SNT) sesuai penugasan, materi ukom hanya meliputi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. 9
  • 10. 1. Umum 2. PengumumanUji Kompetensi 3. Pengusulan Calon Peserta IV PROSEDUR UJI KOMPETENSI 4. V erifikasi Calon Peserta 6.Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi 7.Penetapandan Pengumuman Hasil Uji Kompetensi 7. Sertifikat Uji Kompetensi 8. UjianUlang PROSEDURUJI KOMPETENSI 1 2 3 4 5 6 Pengumuman UjiKompetensi V erifikasi Calon Peserta *) Pelaksanaan PelatihandanUji Kompetensi Pengusulan CalonPeserta Penetapandan Pengumuman Peserta Penetapanhasil Uji Kompetensi *) Diawali Pelaksanaan Pelatihan untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan dari JF PK APBN ke JF APK APBN Paling sedikit memuat persyaratan danwaktu/jadwal uji kompetensi DisampaikankepadaK/L,KanwilDJPb dan KPPN melalui surat, laman web, atau email 10
  • 11. 1. Umum 2. Pengumuman Uji Kompetensi 3. Pengusulan Calon Peserta IV PROSEDUR UJI KOMPETENSI 4. V erifikasi Calon Peserta 5.Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi 6.Penetapandan Pengumuman Hasil Uji Kompetensi 7. Sertifikat Uji Kompetensi PENGUSULANCALONPESERT A DokumenPersyaratan T ambahan DokumenPersyaratan Utama 1. SKkenaikanpangkat terakhir; 2. SKjabatanterakhir; 3. P AKterakhir; 4. Ijazahsesuaidengankualifikasi pendidikanyangdipersyaratkan; 5. Salinan dokumen penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi olehPejabatyangBerwenang;dan 6. Suratketerangandaripimpinanunit kerjapalingrendahPejabat Administratoryangmenyatakanbahwa PNSyangbersangkutantidaksedang menjalani/dijatuhihukumandisiplin sedangatauberatsesuaidenganformat dalamLampiranII hurufA. 1. SuratKeputusan Pengangkatan/ Penetapansebagai PengelolaKeuangan APBNyangmasih berlaku; 2. SertifikatKompetensi (PNT , SNT , atauBNT) 3. Dokumenhasil penilaianKompetensi Manajerial dan KompetensiSosial Kulturalsesuai ketentuanyang mengaturmengenai SKJAparatur Sipil Negara. JF Pimpinan Unit Kerja K/L Unit Penyelenggara 8. UjianUlang KENAIKANJENJANG DokumenPersyaratan Utama 1. SKpengangkatanPNS; 2. Ijazahterakhir; 3. SKKenaikanPangkat terakhir; 4. Dokumenpenilaiankinerja; 5. Surat keterangansehat; 6. suratketerangandaripimpinanunit kerja palingrendahPejabatAdministrator (integritas, CTLN,TugasBelajar,Hukdis); 7. Surat pernyataanmemilikipengalaman2 (dua)tahun; 8. Dokumenhasilkerja10(sepuluh)tahun terakhir DokumenPersyaratan T ambahan 1. SKPengangkatan/Penetapansebagai PengelolaKeuanganAPBNyangmasih berlaku; 2. SertifikatKompetensi; 3. DokumenhasilpenilaianKompetensi Manajerial danKompetensi Sosial Kultural;dan 4. Suratpernyataanakanditugaskandalam salahsatusubunsurJFPK/APKAPBN. PESERT ADARI JABA T ANLAIN DokumenPersyaratan Utama 1. SKKenaikanPangkat terakhir; 2. SuratKeputusan Pengangkatan/Penetapansebagai PengelolaKeuanganAPBNyang masihberlaku; 3. SKJabatanterakhir; 4. P AKterakhir; 5. Ijazahterakhir. 11 DokumenPersyaratan T ambahan 1. SertifikatKompetensi; 2. Dokumenhasilpenilaian KompetensiManajerialdan KompetensiSosialKultural. PESERT ADARI PKAPBN PERPINDAHANJABA T AN
  • 12. 1. Umum 2. Pengumuman Uji Kompetensi 3. Pengusulan Calon Peserta IV PROSEDUR UJI KOMPETENSI 4. V erifikasi Calon Peserta 5.Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi 6. Penetapan dan Pengumuman Hasil Uji Kompetensi 7. Sertifikat Uji Kompetensi 8. UjianUlang VerifikasiataskesesuaianusulancalonpesertadenganketentuandokumenpersyaratandilakukanolehUnitPenyelenggara melalui sisteminformasi. VERIFIKASI CALONPESERT A • Berdasarkanhasilverifikasiusulancalonpesertadenganketentuandokumenpersyaratan,UnitPenyelenggara menetapkandanmenyampaikanPengumumanpesertapalinglambat5harikalendersebelumpelaksanaan Pelatihan/UjiKompetensi,yangmemuat:  daftarpesertapelatihanfungsionaldan/atauUji Kompetensi;dan  waktu,lokasi,danmetodepelatihanfungsionaldan/atauUji Kompetensi. PENET AP ANDANPENGUMUMANPESERT A • PelatihanFungsionaldiselenggarakanoleh:  BPPK;atau  LembagaPendidikandanPelatihanpadaInstansipenggunaJFAPKAPBNdan/atauJFPKAPBNmelaluimekanisme kerjasamadan/atauakreditasi. • TimUjiKompetensimelaksanakanUjiKompetensisesuaidenganlokasi, waktu,danmetodeyang ditetapkan; • PesertamengikutirangkaianUji Kompetensiberdasarkantatatertib yangditetapkan; • TimUji KompetensimelakukanpengolahandanpenilaianatashasilUji Kompetensi; • TimUji KompetensimelaporkanhasilpengolahandanpenilaianUjiKompetensikepadaUnit Penyelenggara. PELAKSANAANPELA TIHANDANUJIKOMPETENSI 12
  • 13. 1. Umum 2. Pengumuman Uji Kompetensi 3. Pengusulan Calon Peserta IV PROSEDUR UJI KOMPETENSI 4. V erifikasi Calon Peserta 5.Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi 6. Penetapan dan Pengumuman Hasil Uji Kompetensi 7. Sertifikat Uji Kompetensi 8. UjianUlang • KetuaUnitPenyelenggara menetapkankelulusanpesertaUji Kompetensiberdasarkanlaporanhasilpengolahandan penilaianUji KompetensidariTimUji Kompetensi, • Kelulusantersebut ditetapkandalambentukKeputusanKetuaUnitPenyelenggaradandisampaikanmelaluipengumuman kepadaK/L. PENET AP ANDANPENGUMUMANHASILUJIKOMPETENSI • DiberikankepadapesertayanglulusUji Kompetensi. • Ditandatangani DirjenPerbendaharaan. • Masaberlaku: - UtkKenaikanJenjangberlaku2tahun. - UntukPerpindahanJabatanberlaku1tahun • Menjadisalahsatupersyaratandalampengajuankenaikanjenjangjabatan/pengangkatandalamJFPK/APKAPBNmelalui mekanismeperpindahanjabatan SERTIFIKA TUJIKOMPETENSI • PesertayangdinyatakantidaklulusUjiKompetensidalampengumumanhasilUjiKompetensidapatmengikutiUjiKompetensi ulangpalingbanyak2(dua)kalitanpadidahuluidenganPelatihanFungsionalPenjenjangansesuaidengan jadwalpelaksanaan UjiKompetensiyangditetapkanolehUnit Penyelenggara. • Dalamhal Pesertayangtelahmengikuti2(dua)kaliUji Kompetensiulangmasihdinyatakantidaklulus, Pesertadimaksuddapat mengikutiUji KompetensikembalisetelahmengikutiPelatihanFungsionalPenjenjangan. • Peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain (dari JFTlainnya, Jabatan Struktural atau JFU) yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal pelaksanaan Uji KompetensiyangditetapkanolehUnit Penyelenggara. UJIANULANG 13
  • 14. IV PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN LAIN • PenilaianAngkaKredit dilakukanterhadappesertayanglulus Uji Kompetensi; • PesertadariPNSlain diberikanAKdariUnsurUtamadan Unsur Penunjang:  UnnsurUtamadaripendidikanformaldanpengalamansbg pengelolakeuanganAPBN,denganmemperhatikan Pangkat/Goldanmasakerja;  UnsurPenunjangdariSeminardanPenghargaanSLKS (maks3utkPKAPBNdan5utkAPKAPBN); • PesertadariJFPKAPBNdiberikanAKdariijazahD-IV/S-1 ditambah65%dariUnsurUtamadiluarPendidikanformal; • DilakukanolehTimPenilai yangdibentukolehUnit Penyelenggara. PENILAIANANGKAKREDIT 1. PenilaianAngka Kredit 2. PenetapanAngka Kredit 3.Rekomendasi Pengangkatan • BAP AKdisampaikanolehKetuaTimPenilai kepadaPejabatyang BerwenangMenetapkanAngkaKredit. • PejabatyangBerwenangMenetapkanAngkaKredit menetapkan AngkaKredit berdasarkanBAP AKyangdisampaikan. • DirekturJenderalPerbendaharaanmenerbitkanrekomendasi pengangkatankedalamJFAPKAPBNatauJFPKAPBNmelalui PerpindahandariJabatanLainberdasarkanpenetapanAngkaKredit. • RekomendasidisampaikankepadaPejabatPembinaKepegawaian K/LdanmenjadidasarbagiPejabatPembinaKepegawaianpadaK/L atauPejabat yangBerwenangpadaK/LuntukmengangkatAnalis PengelolaanKeuanganAPBNdan/atauPranataKeuanganAPBN. • Pengangkatandilaksanakandalamperiodemasaberlakusertifikat Uji Kompetensi. • PejabatPembinaKepegawaianK/Lmelaporkanhasil pengangkatanAnalisPengelolaanKeuanganAPBNdan/atau PranataKeuanganAPBNkepadaInstansi Pembina. 14
  • 15. Timeline Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Periode I Tahun 2022 1 2 3 4 5 6 PengumumanUji Kompetensi V erifikasi Calon Peserta * Pelaksanaan PelatihandanUji Kompetensi PengusulanCalon Peserta Penetapandan Pengumuman Peserta Penetapanhasil Uji Kompetensi 6 April 2022 6 – 13 April 2022 14 – 17 April 2022 18 April 2022 26 – 27 April 2022 6 Mei 2022 DSP Selaku Unit Penyelenggara menerbitkan PengumumanUji Kompetensi - Perekaman dan pengajuan oleh Peserta - Verifikasi oleh Atasan Langsung dan/atau Admin Satker - Verifikasidan Pengajuanoleh K/L Verifikasi berkas oleh Tim Uji Kompetensi Pengumuman Peserta: Waktu, Lokasi, dan Metode Uji Kompetensi Uji Kompetensi Mansoskul: 26 April Uji Kompetensi Teknis : 27 April PengumumanHasil oleh Unit Penyelenggara
  • 16. DATA POTENSI PESERTA UJI KOMPETENSI PERIODE I 2022 No Kode K/L Uraian K/L Jumlah JF 1 025 KEMENTERIAN AGAMA 73 2 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 57 3 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 38 4 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 25 5 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 24 6 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 16 7 005 MAHKAMAH AGUNG 16 8 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 16 9 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 12 10 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 10 11 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 9 12 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 9 13 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 8 14 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 8 15 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 7 16 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 6 17 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 6 18 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 5 19 115 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 5 20 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 4 21 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 4 22 054 BADAN PUSAT STATISTIK 4 23 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 4 24 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 3 25 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 3 26 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 3 27 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 28 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2 29 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2 30 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2 31 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2 32 107 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) 2 33 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 1 34 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 1
  • 17. Kode KPPN Uraian KPPN Jumlah JF 037 DENPASAR 18 088 JAKARTA III 16 175 JAKARTA VI 15 023 BOGOR 13 182 JAKARTA VII 13 139 JAKARTA V 12 123 MEDAN II 10 133 JAKARTA IV 10 019 JAKARTA II 9 042 PONTIANAK 9 001 BANDA ACEH 8 018 JAKARTA I 8 030 YOGYAKARTA 8 038 MATARAM 8 004 MEDAN I 7 010 PADANG 7 045 BANJARMASIN 7 127 TANGERANG 7 014 PALEMBANG 6 022 BANDUNG I 6 054 MAKASSAR I 6 134 SEMARANGII 6 008 PEKANBARU 5 017 BANDAR LAMPUNG 5 031 SURABAYA I 5 002 LANGSA 4 009 TANJUNG PINANG 4 012 JAMBI 4 025 TASIKMALAYA 4 032 MALANG 4 033 MADIUN 4 034 KEDIRI 4 047 BALIKPAPAN 4 049 MANADO 4 060 KENDARI 4 062 TERNATE 4 Kode KPPN Uraian KPPN Jumlah JF 096 GARUT 4 124 TEBING TINGGI 4 136 MAKASSAR II 4 137 BATAM 4 011 BUKITTINGGI 3 016 BENGKULU 3 020 SERANG 3 050 GORONTALO 3 086 KARAWANG 3 095 BANDUNG II 3 100 BANYUWANGI 3 115 MAGELANG 3 013 SUNGAI PENUH 2 024 CIREBON 2 026 SEMARANGI 2 048 TARAKAN 2 052 POSO 2 061 AMBON 2 066 SORONG 2 072 PEKALONGAN 2 073 BOJONEGORO 2 081 KOTABARU 2 089 LHOKSEUMAWE 2 101 SUMBAWA BESAR 2 103 BAU-BAU 2 120 DUMAI 2 121 MANNA 2 128 SUKABUMI 2 132 SINGARAJA 2 135 SURABAYA II 2 147 KUNINGAN 2 148 KLATEN 2 172 ATAMBUA 2 178 MAMUJU 2 005 PEMATANGSIANTAR 1 015 PANGKAL PINANG 1 Kode KPPN Uraian KPPN Jumlah JF 021 PURWAKARTA 1 029 PURWOKERTO 1 043 PALANGKARAYA 1 044 SAMPIT 1 046 SAMARINDA 1 051 PALU 1 055 WATAMPONE 1 056 BANTAENG 1 063 JAYAPURA 1 068 MERAUKE 1 076 TANJUNG BALAI ASAHAN 1 079 SINTANG 1 092 RENGAT 1 093 SINGKAWANG 1 094 KETAPANG 1 098 MOJOKERTO 1 110 BARABAI 1 112 TOBELO 1 113 WAMENA 1 118 TEGAL 1 126 METRO 1 129 KUDUS 1 130 CILACAP 1 131 JEMBER 1 143 KUALA TUNGKAL 1 144 LAHAT 1 145 LIWA 1 146 CURUP 1 150 BLITAR 1 154 AMLAPURA 1 160 SEKAYU 1 161 RANGKASBITUNG 1 164 BANJARNEGARA 1 165 SIDOARJO 1 177 SINJAI 1 DATA POTENSI PESERTA UJI KOMPETENSI PERIODE I 2022
  • 18. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) KementerianKeuangan DirektoratJenderalPerbendaharaan Unit Kompetensi Level Kompetensi Per jenjang Terampil Mahir Penyelia Pertama Muda Madya Integritas 2 2 3 2 3 4 Kerjasama 2 2 3 2 3 4 Komunikasi 1 2 3 2 3 4 Orientasi pada hasil 1 2 3 2 3 4 Pelayanan Publik 1 2 3 2 3 4 Pengembangan diri dan orang lain 1 2 3 2 3 4 Mengelola Perubahan 1 2 3 2 3 4 Pengambilan Keputusan 1 2 3 2 3 4 1. Kompetensi Manajerial Unit Kompetensi Level Kompetensi Per jenjang Terampil Mahir Penyelia Pertama Muda Madya Perekat Bangsa 1 2 3 2 3 4 2. Kompetensi Sosial Kultural
  • 19. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) KementerianKeuangan DirektoratJenderalPerbendaharaan Unit Kompetensi Level Kompetensi Per jenjang Mahir Penyelia Pertama Muda Madya Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 2 3 2 3 4 Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2 3 2 3 3 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 3 2 3 4 Perencanaan Pelaksanaan Anggaran 2 3 3 4 4 Mengelola Kontrak PBJ Pemerintah 3 4 3 4 4 Mengelola PBJ Pemerintah secara Swakelola 2 3 2 3 3 3. Kompetensi Teknis a. Unsur Perikatan dan Penyelesaian Tagihan (PPK) Unit Kompetensi Level Kompetensi Per jenjang Mahir Penyelia Pertama Muda Madya Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 2 3 2 3 4 Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 3 4 3 4 4 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 3 2 3 4 Perencanaan Pelaksanaan Anggaran 2 3 2 3 3 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 2 3 3 4 4 Mengelola Kontrak PBJ Pemerintah 2 3 2 3 3 b. Unsur Pelaksanaan Perintah Pembayaran (PPSPM)
  • 20. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) KementerianKeuangan DirektoratJenderalPerbendaharaan 3. Kompetensi Teknis c. Unsur Kebendaharaan (BP, BPEN, BPP) e. Unsur Penyiapan/Analisis Laporan Keuangan Instansi (Penyusun LK) Unit Kompetensi Level Kompetensi Per jenjang Terampil Mahir Penyelia Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 1 2 3 Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2 3 4 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 2 3 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 2 2 3 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan KeuanganKementerian/ Lembaga 2 2 3 Mengelola Kontrak PBJ Pemerintah 1 2 3 d. Unsur PPABP Unit Kompetensi Level Kompetensi Per jenjang Terampil Mahir Penyelia Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 1 2 3 Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2 3 4 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 2 3 PerencanaanPelaksanaan Anggaran 2 2 3 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 2 2 3 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan KeuanganKementerian/ Lembaga 1 2 3 Unit Kompetensi Level Kompetensi Per jenjang Terampil Mahir Penyelia Pertama Muda Madya Advokasi Kebijakan Perbendaharaan Negara 1 2 3 2 3 4 Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 1 2 3 2 3 3 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2 2 3 2 3 4 PerencanaanPelaksanaan Anggaran 2 2 3 2 3 3 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 2 2 3 3 4 4 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/ Lembaga 2 3 4 3 4 4
  • 22. A l u r U j i K o m p e t e n s i K e n a i k a n J e n j a n g S a t u T i n g k a t L e b i h T i n g g i P E S E R T A U N I T P E N Y E L E N G G A R A T I M U J I K O M P E T E N S I P E N Y E L E N G G A R A P E N D I D I K A N D A N P E L A T I H A N P I M P I N A N U N I T K E R J A P P K K E M E N T E R I A N / L E M B A G A M e l a k u k a n P e r e k a m a n B e r k a s P e n d a f t a r a n V e r i f i k a s i M e n e r u s k a n p e n g u m u m a n P e n g u m u m a n P e n d a f t a r a n M u lai M en g a ju k an U s u l a n V er if ik a s i P e r b a i k a n U s u l a n P e n g u m u m a n P e s e r t a M e n e r i m a P e n g u m u m a n P e s e r t a M e n e r i m a P e n g u m u m a n P e s e r t a M e n e r i m a P e n g u m u m a n P e s e r t a S u r a t T u g a s M e n e r i m a S u r a t T u g a s P E L A K S A N A A N U J I K O M P E T E N S I M el a k s a n a k a n P e l a t i h a n F u n g s i o n a l P e n j e n j a n g a n 2 x U J I K O M P E T E N S I U L A N G M e n e r u s k a n p e n g u m u m a n V er if ik a s i M e n g u s u l k a n P e s e r t a M e n e r i m a P e n g u m u m a n P e s e r t a Y a T id a k T id a k Y a K o o rd in a si M en e ta p k a n P e s e r t a T ID A K P e n g u m u m a n H a s i l & S e r t i f i k a t L U L U S P e n g u m u m a n H a s i l & S e r t i f i k a t S K K e n a i k a n J e n j a n g L U L U S T ID A K S K K e n a i k a n j e n j a n g IV 22
  • 23. IV A l u r U j i K o m p e t e n s i P e r p i n d a h a n J a b a t a n P E S E R T A U N I T P E N Y E L E N G G A R A T I M U J I K O M P E T E N S I P E N Y E L E N G G A R A P E N D I D I K A N D A N P E L A T I H A N P I M P I N A N U N I T K E R J A / A D M I N S A T K E R P P K K E M E N T E R I A N / L E M B A G A M e l a k u k a n P e r e k a m a n B e r k a s P e n d a f t a r a n V e r i f i k a s i M e n e r u s k a n p e n g u m u m a n P e n g u m u m a n P e n d a f t a r a n M u l a i M e n g a j u k a n U s u l a n V e r if ik a s i P e r b a i k a n U s u l a n P e n g u m u m a n P e s e r t a M e n e r i m a P e n g u m u m a n P e s e r t a M e n e r i m a P e n g u m u m a n P e s e rt a M e n e r i m a P e n g u m u m a n P e s e r t a S u r a t T u g a s M e n e r i m a S u r a t T u g a s P E L A K S A N A A N U J I K O M P E T E N S I M e l a k s a n a k a n P e l a t i h a n F u n g s i o n a l 2 x U J I K O M P E T E N S I U L A N G M e n e r u s k a n p e n g u m u m a n V e r i f i k a s i M e n g u s u l k a n P e s e r t a M e n e r i m a P e n g u m u m a n P e s e r t a Y a T i d a k T i d a k Y a K o o rd in a s i P K A P B N k e A P K A P B N M e n e t a p k a n P e s e r t a T I D A K P e r h i t u n g a n A K P e r p i n d a h a n j a b a t a n L U L U S P e r h i t u n g a n A K P e r p i n d a h a n j a b a t a n L U L U S T I D A K P e r k a m a n U s e r C a l o n P e s e r t a ( J F U / J F T L a i n ) o l e h A d m i n S a t k e r J F U / J F T L a i n S E L E S A I T I D A K R e k o m e n d a s i P e n g a n g k a t a n d a n P A K P e r p i n d a h a n j a b a t a n P e n g a n g k a t a n d a l a m J F A P K A P B N d a n J F P K A B N 23