SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor
Sifat
:
:
410 /BawasluProv-JT/ PM.00.01 /XII/2017
Sangat Segera;
Semarang, 11 Desember 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas;
Perihal : Pengawasan Verifikasi Faktual Partai
Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
Kepada Yth.
Ketua Panwas Kabupaten/Kota
Se Jawa Tengah
Di
Tempat
Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 1540/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2017,
tanggal 11 Desember 2017 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Tahun 2019. Bahwa sehubungan dengan berlangsungnya pelaksanaan
pengawasan verifikasi faktual kepengurusan serta keanggotaan partai politik tingkat
kabupaten/kota, disampaikan kepada jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1. Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual agar
memperhatikan Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017, Surat Keputusan KPU
Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/10/2017, Surat Keputusan KPU Nomor
205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Surat Edaran KPU Nomor 758/PL.01.1-
SD/03/KPU/XII/2017;
2. Bahwa dalam melakukan pengawasan, Panwaslu Kabupaten/Kota menuangkan
hasil pengawasan dalam Formulir A dan Alat Kerja Verifikasi Faktual
sebagaimana terlampir;
3. Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Formulir
A dan alat kerja melalui Bawaslu Provinsi;
4. Memastikan Panwaslu Kabupaten/Kota mendapatkan salinan Berita Acara hasil
verifikasi faktual dan Salinan Berita Acara hasil verifikasi faktual hasil perbaikan
sebagaimana diatur dalam jadwal tahapan;
5. Panwaslu Kabupaten/Kota mengirimkan laporan hasil pengawasan dalam bentuk
Formulir A dan alat kerja kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui email
bawaslujateng@gmail.com dengan subyek email dan nama file lampiran: Verfak
Parpol_Kab/Kota atau Perbaikan Verfak Parpol_Kab/Kota (disesuaikan
kabupaten/kota pengirim laporan) paling lambat pukul 13.00 WIB, dengan rincian
tanggal sebagai berikut:
Periode Laporan Tahapan 14 (Empat Belas) Partai Politik
No. Laporan Tahapan Tanggal Laporan
1.
Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan tingkat Kabupaten/Kota
5 Januari 2018
2.
Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual
Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat
Kabupaten/Kota
7 Januari 2018
3.
Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual
oleh Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
21 Januari 2018
4.
Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Tingkat
Kabupaten/Kota
4 Februari 2018
Periode Laporan Tahapan 9 (Sembilan) Partai Politik
No. Laporan Tahapan Tanggal Laporan
1.
Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan tingkat Kabupaten/Kota
8 Januari 2018
2.
Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual
Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat
Kabupaten/Kota
9 Januari 2018
3.
Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual
oleh Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
23 Januari 2018
4.
Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan tingkat
Kabupaten/Kota
4 Februari 2018
Demikian kami sampaikan, untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.
TEMBUSAN Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu RI sebagai Laporan.
2. ---------------A r s i p---------------.

More Related Content

What's hot

Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...Dede Muhidin
 
Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018Evi Harini
 
2. materi paparan pmprb_dan_wbk
2. materi paparan pmprb_dan_wbk2. materi paparan pmprb_dan_wbk
2. materi paparan pmprb_dan_wbkTitinmarlita
 
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017Dede Muhidin
 
Peran kpud.2
Peran kpud.2Peran kpud.2
Peran kpud.2AN ASYUF
 
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
 
Presentasi bphtb
Presentasi bphtbPresentasi bphtb
Presentasi bphtbGiyono Gi
 
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihPanduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihLesmana Putra
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihWak Wak
 
Pkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 uploadPkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 uploadWak Wak
 
Sikap fraksi pan tt pemekaran pagelaran utara
Sikap fraksi pan tt pemekaran pagelaran utaraSikap fraksi pan tt pemekaran pagelaran utara
Sikap fraksi pan tt pemekaran pagelaran utaraapotek agam farma
 
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten munaSk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten munaOperator Warnet Vast Raha
 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPenataan Ruang
 

What's hot (18)

Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013
 
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...
 
Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018
 
2. materi paparan pmprb_dan_wbk
2. materi paparan pmprb_dan_wbk2. materi paparan pmprb_dan_wbk
2. materi paparan pmprb_dan_wbk
 
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017
 
Peran kpud.2
Peran kpud.2Peran kpud.2
Peran kpud.2
 
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 
Presentasi bphtb
Presentasi bphtbPresentasi bphtb
Presentasi bphtb
 
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
 
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihPanduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
 
Pmprb
PmprbPmprb
Pmprb
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
 
Pkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 uploadPkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 upload
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2017
PKPU Nomor 2 Tahun 2017PKPU Nomor 2 Tahun 2017
PKPU Nomor 2 Tahun 2017
 
Sikap fraksi pan tt pemekaran pagelaran utara
Sikap fraksi pan tt pemekaran pagelaran utaraSikap fraksi pan tt pemekaran pagelaran utara
Sikap fraksi pan tt pemekaran pagelaran utara
 
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten munaSk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 

Similar to VERIFIKASI

Pkpu 5 th 2018
Pkpu 5 th 2018Pkpu 5 th 2018
Pkpu 5 th 2018fariztasha
 
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.pptMETODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.pptREPSUNDEVIT1
 
3. pedoman ptps 2019 jadi
3. pedoman ptps 2019 jadi3. pedoman ptps 2019 jadi
3. pedoman ptps 2019 jadiRachematMaulana
 
INFOGRAFIS Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU 2019
INFOGRAFIS Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU 2019INFOGRAFIS Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU 2019
INFOGRAFIS Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU 2019Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptxMuhammadAliMusa1
 
Mari awasi Bersama I
Mari awasi Bersama IMari awasi Bersama I
Mari awasi Bersama ILesmana Putra
 
Paparan Permendagri No 78 Tahun 2020 OK.pptx
Paparan Permendagri No 78 Tahun 2020 OK.pptxPaparan Permendagri No 78 Tahun 2020 OK.pptx
Paparan Permendagri No 78 Tahun 2020 OK.pptxHaljekiAulia1
 
Putusan Bawaslu terkait Situng KPU
Putusan Bawaslu terkait Situng KPUPutusan Bawaslu terkait Situng KPU
Putusan Bawaslu terkait Situng KPUIndahMutiaraKami
 
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptxRAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptxMUHAMALREZKY
 
teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015SMPN 1 Cikidang
 
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoralSOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoralBidangFordatikBarsel
 
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdfV1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdfJubair13
 
Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017Dede Muhidin
 

Similar to VERIFIKASI (20)

PARPOL ..ppt
PARPOL ..pptPARPOL ..ppt
PARPOL ..ppt
 
Pkpu 5 th 2018
Pkpu 5 th 2018Pkpu 5 th 2018
Pkpu 5 th 2018
 
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.pptMETODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt
METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt
 
3. pedoman ptps 2019 jadi
3. pedoman ptps 2019 jadi3. pedoman ptps 2019 jadi
3. pedoman ptps 2019 jadi
 
INFOGRAFIS Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU 2019
INFOGRAFIS Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU 2019INFOGRAFIS Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU 2019
INFOGRAFIS Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta PEMILU 2019
 
Materi Coklit.pptx
Materi Coklit.pptxMateri Coklit.pptx
Materi Coklit.pptx
 
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
 
Mari awasi Bersama I
Mari awasi Bersama IMari awasi Bersama I
Mari awasi Bersama I
 
PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017
 
Paparan Permendagri No 78 Tahun 2020 OK.pptx
Paparan Permendagri No 78 Tahun 2020 OK.pptxPaparan Permendagri No 78 Tahun 2020 OK.pptx
Paparan Permendagri No 78 Tahun 2020 OK.pptx
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2018
PKPU Nomor 2 Tahun 2018PKPU Nomor 2 Tahun 2018
PKPU Nomor 2 Tahun 2018
 
Putusan Bawaslu terkait Situng KPU
Putusan Bawaslu terkait Situng KPUPutusan Bawaslu terkait Situng KPU
Putusan Bawaslu terkait Situng KPU
 
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptxRAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
 
MATERI BIMTEK 2.pptx
MATERI BIMTEK 2.pptxMATERI BIMTEK 2.pptx
MATERI BIMTEK 2.pptx
 
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018 Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
 
teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015teknis penyelenggaraan pilkada 2015
teknis penyelenggaraan pilkada 2015
 
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoralSOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
SOP_STATISTIK_2023-1, sebagai panduan untuk kegiatan statistik sektoral
 
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdfV1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
V1. Materi Sosialisasi PKPU Verpol.pdf
 
Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )
Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )
Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )
 
Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017
 

More from Wak Wak

laporan pembinaan.docx
laporan pembinaan.docxlaporan pembinaan.docx
laporan pembinaan.docxWak Wak
 
laporan pembinaan.docx
laporan pembinaan.docxlaporan pembinaan.docx
laporan pembinaan.docxWak Wak
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015, tentang pengawasan pemilihan umum
Perbawaslu no. 2 tahun 2015, tentang pengawasan pemilihan umumPerbawaslu no. 2 tahun 2015, tentang pengawasan pemilihan umum
Perbawaslu no. 2 tahun 2015, tentang pengawasan pemilihan umumWak Wak
 
Materi bintek tungsura
Materi bintek tungsuraMateri bintek tungsura
Materi bintek tungsuraWak Wak
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihWak Wak
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihWak Wak
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Wak Wak
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Wak Wak
 

More from Wak Wak (8)

laporan pembinaan.docx
laporan pembinaan.docxlaporan pembinaan.docx
laporan pembinaan.docx
 
laporan pembinaan.docx
laporan pembinaan.docxlaporan pembinaan.docx
laporan pembinaan.docx
 
Perbawaslu no. 2 tahun 2015, tentang pengawasan pemilihan umum
Perbawaslu no. 2 tahun 2015, tentang pengawasan pemilihan umumPerbawaslu no. 2 tahun 2015, tentang pengawasan pemilihan umum
Perbawaslu no. 2 tahun 2015, tentang pengawasan pemilihan umum
 
Materi bintek tungsura
Materi bintek tungsuraMateri bintek tungsura
Materi bintek tungsura
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
 

VERIFIKASI

  • 1. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH Nomor Sifat : : 410 /BawasluProv-JT/ PM.00.01 /XII/2017 Sangat Segera; Semarang, 11 Desember 2017 Lampiran : 1 (satu) berkas; Perihal : Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Kepada Yth. Ketua Panwas Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Di Tempat Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 1540/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Bahwa sehubungan dengan berlangsungnya pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual kepengurusan serta keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota, disampaikan kepada jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut: 1. Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual agar memperhatikan Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017, Surat Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/10/2017, Surat Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Surat Edaran KPU Nomor 758/PL.01.1- SD/03/KPU/XII/2017; 2. Bahwa dalam melakukan pengawasan, Panwaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengawasan dalam Formulir A dan Alat Kerja Verifikasi Faktual sebagaimana terlampir; 3. Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Formulir A dan alat kerja melalui Bawaslu Provinsi; 4. Memastikan Panwaslu Kabupaten/Kota mendapatkan salinan Berita Acara hasil verifikasi faktual dan Salinan Berita Acara hasil verifikasi faktual hasil perbaikan sebagaimana diatur dalam jadwal tahapan; 5. Panwaslu Kabupaten/Kota mengirimkan laporan hasil pengawasan dalam bentuk Formulir A dan alat kerja kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui email bawaslujateng@gmail.com dengan subyek email dan nama file lampiran: Verfak Parpol_Kab/Kota atau Perbaikan Verfak Parpol_Kab/Kota (disesuaikan kabupaten/kota pengirim laporan) paling lambat pukul 13.00 WIB, dengan rincian tanggal sebagai berikut: Periode Laporan Tahapan 14 (Empat Belas) Partai Politik No. Laporan Tahapan Tanggal Laporan 1. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan tingkat Kabupaten/Kota 5 Januari 2018 2. Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota 7 Januari 2018
  • 2. 3. Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual oleh Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota 21 Januari 2018 4. Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota 4 Februari 2018 Periode Laporan Tahapan 9 (Sembilan) Partai Politik No. Laporan Tahapan Tanggal Laporan 1. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan tingkat Kabupaten/Kota 8 Januari 2018 2. Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota 9 Januari 2018 3. Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual oleh Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota 23 Januari 2018 4. Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten/Kota 4 Februari 2018 Demikian kami sampaikan, untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. TEMBUSAN Kepada Yth : 1. Ketua Bawaslu RI sebagai Laporan. 2. ---------------A r s i p---------------.