Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to OPTIMASI DATA PEMILIH
Similar to OPTIMASI DATA PEMILIH (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
OPTIMASI DATA PEMILIH
- 2. DASAR HUKUM Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Perppu No. 1 Tahun 2022 Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 PKPU No. 7 Tahun 2022 Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023
- 3. Siapakah Yang Memiliki Hak Memilih? Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 Tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Syarat Pemilih adalah : Genap berumur 17 Tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Berdomisili di wilayah NKRI yang dibuktikan dengan KTP-el Tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri
- 4. Bagaimana Menyusun Data Pemilih ? Data pemilih dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya DP4. Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan menyandingkan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung
- 5. Apa Saja Kegiatan Coklit? Dalam kegiatan coklit dilakukan hal-hal sebagai berikut: Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat karena belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Memperbaiki data pemilih jika terdapat kekeliriuan Mencoret pemilih yang telah meninggal Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain Mencoret pemilih karena telah berubah status menjadi anggota TNI atau Polri Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin/ menikah pada hari pemungutan suara Mencoret Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya; Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas Mencoret Pemilih yang berdasarkan KTP-el bukan merupakan penduduk setempat
- 6. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain, paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. Diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Diperbaiki oleh PPS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu Adalah Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan hasil pemutakhiran data Pemilih dengan ketentuan:
- 7. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Adalah Daftar Pemilih Sementara yang telah dilakukan perbaikan , dengan ketentuan 1. Diumumkan oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. 2. Diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- 8. KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPT disusun dengan basis TPS DPT diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 9. Data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal Diumumkan oleh KPPS pada saat pemungutan suara Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- 10. 1. Pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih 2. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara 3. Perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan 4. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan 5. Rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Apa Fokus Pengawasan Pemutakhairan Data Pemilih?
- 11. Panwaslu Kelurahan/Desa perlu mengawasi dan memastikan Pantarlih melakukan hal- hal sebagai berikut: Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat karena belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Memperbaiki data pemilih jika terdapat kekeliriuan Mencoret pemilih yang telah meninggal Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain Mencoret pemilih karena telah berubah status menjadi anggota TNI atau Polri Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara Mencoret Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas Mencoret Pemilih yang berdasarkan KTP-el bukan merupakan penduduk setempa Apa Hal Yang Perlu Diperhatikan Saat Pengawasan Coklit?
- 12. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengecekan pengumuman DPS/DPSHP/DPT yang dilakukan oleh PPS dengan mendatangi lokasi/ tempat- tempat pengumuman yang telah ditentukan. Pada kegiatan ini untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan pengumuman dan ketepatan waktu pelaksanaan pengumuman. Apa Yang Harus Diperhatikan Pada Saat Pengawasan Penyusunan DPS Dan DPSHP?
- 13. Pemilih yang telah memenuhi syarat tapi belum terdaftar Kekeliruan data pemilih Pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain tapi masih terdaftar Pemilih telah berubah status menjadi anggota TNI atau Polri Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin/meni kah pada hari pemungutan suara tetapi terdaftar Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tetapi masih terdaftar Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pengumuman, Panwaslu Kel/Desa Juga Melakukan Penilaian DPS/DPSHP/DPT. Penilaian Dilakukan Terhadap Kemungkinan Masih Adanya:
- 14. Panwaslu Kelurahan/Desa Harus Menghadiri Dan Juga Mengawasi Penyelenggaraan Rapat- Rapat Pleno Terbuka Oleh PPS Yang Terdiri Atas: 1) Rekapitulasi daftar pemilih perubahan hasil pemutakhiran tingkat Kelurahan/Desa 2) Rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil perbaikan DPS tingkat Kelurahan/ Desa 3) Rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil perbaikan DPSHP tingkat Kelurahan/ Desa 4) Rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran kedua tingkat Kelurahan/Desa
- 15. Salinan rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kelurahan/Desa Salinan rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil perbaikan DPS tingkat Kelurahan/Desa Salinan rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil perbaikan DPSHP tingkat Kelurahan/Desa Salinan rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran kedua tingkat kelurahan/desa Salinan Apa Saja Yang Didapatkan Panwaslu Kelurahan/Desa Setelah Mengikuti Pleno?
- 16. Dalam rapat pleno PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan masukan dan tanggapan dalam hal ditemukan kesalahan atau dugaan pelanggaran. Masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa akan diverifikasi oleh PPS dengan dokumen yang autentik. Apakah Dalam Rapat Pleno PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa Dapat Memberikan Masukan Dan Tanggapan?
- 17. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota PPS yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan temuan tersebut kepada PPS Bagaimana Jika Ada Temuan Panwaslu Kelurahan/Desa?
- 18. TERIMA KASIH