Dokumen tersebut membahas tentang pajak daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 yang bersifat limitatif atau closed list, dimana daerah tidak boleh menambah jenis pajak selain yang ditentukan dalam undang-undang. Dokumen tersebut juga membandingkan UU tersebut dengan UU sebelumnya yaitu UU Nomor 34 Tahun 2000 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menambah pajak baru selain yang ditentukan