Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to SMKK40
Similar to SMKK40 (20)
SMKK40
- 1. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Disampaikan oleh: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Dalam acara: Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- 2. 03 ACTION PLAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) 02 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN 01 LATAR BELAKANG OUTLINE Kebijakan dan KomitmenA Komite Keselamatan KonstruksiB Biaya Keselamatan KonstruksiC 04 KESEHATAN
- 3. TUJUAN PEMBELAJARAN Memahami Kebijakan Pemerintah tentang Keselamatan Konstruksi 01 Memahami Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 02 Memahami Situasi dan Kondisi Keselamatan Konstruksi di Indonesia03 Mampu melaksanakan aturan tentang Keselamatan Konstruksi di tempat kerja04
- 4. 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI LATAR BELAKANG
- 5. K4 K3 KK Keselamatan Konstruksi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Keselamatan dan Kesehatan Kerja DIAGRAM VENN PERATURAN DAN PERUNDANGAN LATAR BELAKANG Diagram Venn Peraturan dan Perundangan1
- 6. “SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI” Keselamatan Keteknikan Konstruksi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Keselamatan Lingkungan Keselamatan & Kesehatan Kerja Keselamatan Publik Kecelakaan Teknis Konstruksi Kecelakaan Kerja & Penyakit akibat Kerja Pencemaran Lingkungan dan Kecelakaan Masyarakat Hazzard Identification, Risk Assesment, and Opportunity (HIRAO), Metode Kerja/ Prosedur Kerja, Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement), Job Safety Analysis (JSA) Bangunan/aset konstruksi Peralatan, material Tenaga kerja konstruksi Pemasok, Tamu, subpenyedia Lingkungan kerja Lingkungan terdampak proyek Masyarakat sekitar proyek Menjamin Objek yang Diselamatkan Pencegahan Terhadap Alat Pencegahan LATAR BELAKANG Matriks Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi1 K3
- 7. Penggunaan APD di masa sekarang Penggunaan APD di masa dulu 1 LATAR BELAKANG: Budaya Berkeselamatan Perbedaan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Dulu dan Sekarang1
- 8. Penggunaan APD di masa sekarang Penggunaan APD di masa dulu 1 LATAR BELAKANG: Budaya Berkeselamatan Perbedaan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Dulu dan Sekarang1
- 9. CONTOH TENAGA KERJA YANG TIDAK MENGUTAMAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
- 11. Sumber: BPJS Ketenagakerjaan 1 LATAR BELAKANG Kasus Kecelakaan Kerja pada Sektor Konstruksi1 288 1860 163244 1814 154 Lalu Lintas Di Dalam Area Kerja Di Luar Area Kerja Data Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi 2018 2019 Total Kasus: 2018 = 2.311 2019 = 2.212 Penurunan 4% Sembuh 1.141 Masih Pengobatan 853 Sebagian Fungsi 21 Sebagian Anatomis 52 Total Tetap 0 Meninggal 148 Tahun 2019 ±55.394 Kecelakaan pada Sektor Konstruksi Sumber: Jurnal Nasional, 2009, hal. 18
- 12. Sumber: ILO, 2003,2012; Chen, et al 2004; Courtney, 2007, Hosseinian, 2012, Hinze, 1997 Level Mikro Level Makro Level Meso - Competitiveness index - Biaya kecelakaan kerja 3,94% dari PDB Global (ILO 2017) - Performance Corporate - Project Delay - Cost Over run - Human aspect: injurie, fatality - Kerusakan Lingkungan Semakin kecil angka kecelakaan, bisa menaikan indeks daya saing (dan sebaliknya, bila angka kecelakaan tinggi maka menurunkn nilai indeks daya saing) Semakin kecil angka kecelakaan hingga zero accident maka performance/image perusahaan meningkat. Harga saham perusahaan bisa meningkat positif. Perusahaan banyak di-hire oleh klien untuk melaksanakan proyek. Efisiensi waktu dan biaya karna proyek on time (bahkan lebih cepat) dan sesuai standar mutu. Jika terjadi kecelakaan maka: waktu pelaksanaan mundur, biaya tambahan untuk penyelesaian kecelakaan, pengobatan tenaker yg mengalami kecelakaan atau bahkan bila terjadi kematian. Perbaikan lingkungan terdampak LATAR BELAKANG Dampak Kecelakaan Konstruksi1
- 13. Ayat 1 Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar K4. Ayat 3 Standar K4 paling sedikit meliputi: a. mutu bahan; b. mutu peralatan; c. K3; d. prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. mutu hasil pelasanaan Jasa Konstruksi; f. operasional dan pemeliharaan; g. perlindungan sosial tenaga kerja; h. pengelolaan lingkungan hidup. Ayat 2 Dalam memenuhi K4, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas: a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan; b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau; e. hasil layanan Jasa Konstruksi. Ayat 4 Standar K4 setiap produk Jasa Konstruksi diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya. Ayat 5 Dalam menyusun Standar K4 untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun. LATAR BELAKANG UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Pasal 591
- 14. Hasil perancangan Konstruksi paling sedikit meliputi: a.... ... k. Rencana Keselamatan Konstruksi. Pasal 25 ayat 3 Sumber daya Konstruksi harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Pasal 46 ayat 6 1) Manajemen penyelenggaraan Konstruksi meliputi: a. manajemen proyek; b. manajemen Konstruksi; c. manajemen mutu; dan d. manajemen keselamatan Konstruksi. 2) Kegiatan manajemen penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi: a. ... ... g. pengendalian keselamatan Konstruksi. Pasal 51 LATAR BELAKANG PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 1
- 15. AYAT 1 Dalam setiap Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. AYAT 2 Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Subpenyedia Jasa dan pemasok. AYAT 3 Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara mengendalikan proses untuk menjamin hasil Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi. AYAT 4 Pemenuhan standar keamanan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, dan standar keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh menteri teknis terkait. PP No. 22 Tahun 2020 PASAL 84 LATAR BELAKANG PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 1
- 16. Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi meliputi: ... c. pengembangan sistem Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi; Pasal 85 ayat 1 Pasal 100 ayat 2 1) ... 2) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. 3) ... 4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membentuk komite yang menangani keselamatan Konstruksi. Pasal 123 Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Pasal 163 ayat 1 LATAR BELAKANG PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 1
- 17. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 LATAR BELAKANG Petugas Keselamatan Konstruksi: Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman SMKK 1
- 18. 18 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I ACEH Pengguna Jasa 1.377 Penyedia Jasa 2.298 Jumlah 3.675 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN Pengguna Jasa 492 Penyedia Jasa 1.479 Jumlah 1.971 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR Pengguna Jasa 741 Penyedia Jasa 1.121 Jumlah 1.862 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG Pengguna Jasa 775 Penyedia Jasa 543 Jumlah 1.318 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA Pengguna Jasa 776 Penyedia Jasa 1.316 Jumlah 2.092 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA Pengguna Jasa 770 Penyedia Jasa 3.233 Jumlah 4.003 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA Pengguna Jasa 801 Penyedia Jasa 1.471 Jumlah 2.272 TOTAL KESELURUHAN Pengguna Jasa 5.732 Penyedia Jasa 11.461 Jumlah 17.193 1 Data per 30 Juli 2020 Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi LATAR BELAKANG Jumlah Petugas Keselamatan Konstruksi Tahun 2016 s.d Juli 2020: per Balai Jasa Konstruksi 1
- 19. 19 Data per 30 Juli 2020 Sumber: Direktorat Keberlanjutan Jasa Konstruksi 1 Provinsi Pengguna Penyedia Total NAD 178 416 594 Sumatera Utara 163 281 444 Sumatera Barat 435 1.300 1.735 Sumatera Selatan 237 130 367 Riau 102 99 201 Kepulauan Riau 262 72 334 Jambi 218 204 422 Bangka Belitung 73 25 98 Bengkulu 65 47 112 Lampung 389 246 635 Banten 56 329 385 DKI Jakarta 536 810 1.346 Jawa Barat 184 177 361 Jawa Tengah 74 624 698 Yogyakarta 59 209 268 Jawa Timur 516 1.974 2.490 Bali 48 248 296 Nusa Tenggara Barat 31 46 77 Provinsi Pengguna Penyedia Total Nusa Tenggara Timur 42 132 174 Kalimantan Utara 19 51 70 Kalimantan Selatan 187 712 899 Kalimantan Tengah 126 195 321 Kalimantan Barat 56 204 260 Kalimantan Timur 104 317 421 Sulawesi Selatan 398 401 799 Sulawesi Utara 88 188 276 Sulawesi Tengah 114 200 314 Sulawesi Barat 29 73 102 Sulawesi Tenggara 64 191 255 Gorontalo 48 68 116 Maluku 364 455 819 Maluku Utara 81 217 298 Papua 245 622 867 Papua Barat 111 177 288 Jumlah 5.732 11.461 17.193 LATAR BELAKANG Jumlah Petugas Keselamatan Konstruksi Tahun 2016 s.d Juli 2020: per Provinsi 1
- 20. 20 PROVINSI Aceh Bali Banten Bengkulu DIYogyakarta DKIJakarta Gorontalo Jambi JawaBarat JawaTengah JawaTimur KalimantanBarat KalimantanSelatan KalimantanTengah KalimantanTimur KalimantanUtara BangkaBelitung KepulauanRiau Lampung Maluku MalukuUtara NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur Papua PapuaBarat Riau SulawesiBarat SulawesiSelatan SulawesiTengah SulawesiTenggara SulawesiUtara SumateraBarat SumateraSelatan SumateraUtara JUMLAH AHLI MUDA 525 143 319 47 144 1150 9 68 749 477 424 197 208 101 214 10 190 2948 124 111 43 92 201 83 45 2281 84 370 242 69 653 488 201 249 13259 AHLI MADYA 501 25 208 10 26 611 6 95 377 78 142 270 18 63 124 1 169 2568 89 42 29 27 51 35 18 2193 113 393 177 32 866 343 197 105 10002 AHLI UTAMA 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 TOTAL 1026 168 527 57 170 2650 15 163 1126 555 566 467 226 164 338 11 359 5516 213 153 72 119 252 118 63 4474 197 763 419 101 1519 831 398 354 24150 11 Data per 31 Januari 2020 Sumber: LPJKN LATAR BELAKANG Jumlah Ahli K3 Konstruksi di Indonesia: per Provinsi1
- 21. Sumber data: BPS, Tahun 2015 s.d 2018 - 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 2015 2016 2017 2018 6,059,624 5,863,200 5,980,873 6,001,793 2,148,462 2,115,367 2,155,763 2,298,504 PROPORSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI 2015-2018 SMA ke Atas SMA Ke Bawah Berdasarkan jumlah O R A N G yang menerima sertifikat Total: 613.024 orang Berdasarkan jumlah S E RT I F I K AT yang diterbitkan Total: 960.340 sertifikat Dari total 8.505.542 TKK di Indonesia pada tahun 2019, TKK bersertifikat hanya berjumlah 960.340 (11,3%) Sumber: LPJK 31 Des 2019 1 LATAR BELAKANG Tenaga Kerja Konstruksi1 Tenaga Ahli 26% Tenaga Terampil 74% Tenaga Ahli 28% Tenaga Terampil 72%
- 22. LATAR BELAKANG Data Tenaga Kerja Ahli dan Terampil1 Muda, 85,443 Madya, 96,343 Utama, 8,174 Tenaga Ahli Kelas 3, 190,287 Kelas 2, 67,614 Kelas 1, 249,403 Tenaga Terampil* 0 10 20 30 40 50 60 Asosiasi Profesi USTK Provinsi USTKM Lembaga Registrasi (LPJK P) 60 33 47 34 Data Asosiasi Profesi, USTK, dan USKTM Sumber: LPJK Data per 4 Februari 2020 *Tingkat Pendidikan Kelas 1: minimal SMA/sederajat Kelas 2: minimal SMP/sederajat Kelas 3: minimal SD/sederajat
- 23. Muda Madya Utama *Jumlah Keahlian Kerja 83.345 104.357 7.610 195.312 Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 *Jumlah Keterampilan Kerja 107.809 52.283 260.677 420.769 56 ASOSIASI PROFESI 78 UNIT SERTIFIKASI 34 LEMBAGA REGISTRASI Sumber: LPJK, per 31 Des 2018 *Jumlah Orang Ahli Muda; 83.345 Ahli Madya; 104.357 Ahli Utama; 7.610 Distribusi Ideal GAP 4% 53% 43% 1 LATAR BELAKANG Profil Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Bersertifikat1
- 24. IndexofWorkplace Accidents IndexofCompetitiveness 1 LATAR BELAKANG Dampak Kecelakaan Kerja1 HUBUNGAN TINGKAT DAYA SAING SUATU NEGARA DENGAN ANGKA KECELAKAAN KERJA
- 25. Efek investasi keselamatan bervariasi tergantung pada Budaya Keselamatan Kondisi Bahaya dalam Proyek Kinerja keamanan meningkat Hubungan antara Investasi Keselamatan dan Biaya Kecelakaan (Zou and Sunindijo, 2015). Total rasio biaya keselamatan (TSCR) adalah jumlah total rasio biaya kecelakaan (TCAR) dan rasio investasi keselamatan (SIR) dan tanda “x” memperlihatkan nilai minimum untuk kinerja keselamatan. Grafik menunjukkan bahwa investasi yang tinggi dalam keselamatan memberikan kinerja keselamatan yang tinggi tetapi jika dilakukan dengan biaya yang berlebihan, akan membuat investasi tersebut secara ekonomis tidak layak dan tidak efektif. Tetapi, ketika tidak ada investasi keselamatan sama sekali, total biaya keselamatan akan timbul secara eksponensial sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kecelakaan yang mungkin terjadi. 1 LATAR BELAKANG Hubungan Investasi Keselamatan & Biaya Kecelakaan1
- 26. DAMPAK POSITIF IMPLEMENTASI KESELAMATAN KONSTRUKSI DALAM PROYEK Jadwal Biaya ROI* Kecelakaan 43% 39% 51% 71% 13% 15% 5% 6% Positif Negatif Sumber : Safety Management in The Construction Industry : Identifying Risk and Reducing Accident to Improve Site Productivity and Project ROI, 2013, McGrawHill * ROI : Return of Investment MEMPERCEPAT JADWAL PROYEK SELAMA 1 MINGGU ATAU LEBIH MENURUNKAN BIAYA PROYEK SEBESAR 1% ATAU LEBIH MENINGKATKAN ROI* PROYEK SEBESAR 1% ATAU LEBIH 50% 73% 73% 50% lebih cepat kurang dari 1 minggu 31% lebih cepat satu minggu 27% turun sebesar kurang dari 1% 49% turun sebesar 1%-5% 27% meningkat sebesar kurang dari 1% 53% meningkat sebesar 1%-5% MENINGKATKAN NAMA BAIK PERUSAHAAN 82% MENINGKATKAN KUALITAS PROYEK66% 12% lebih cepat dua minggu 7% lebiih cepat 3 minggu atau lebih 17% turun sebesar 6%-10% 7% turun sebesar 11% atau lebih 15% meningkat sebesar 6%-10% 5% meningkat sebesar 10% atau lebih LATAR BELAKANG1 Dampak Positif Pemenuhan Standar K4 pada Sektor Konstruksi
- 27. SUBJEK TERDAMPAK DAMPAK SOLUSI Tenaga Kerja • Cedera, luka, meninggal • Menimbulkan keragu-raguan bagi tenaga kerja lainnya • Tool box meeting saat memulai pekerjaan setiap hari. • Mengikuti pelatihan/pembinaan metode kerja Masyarakat • Cedera, luka, meninggal • Merasa tidak nyaman tinggal disekitar area proyek • Sosialisasi ke masyarakat mengenai pengendalian bahaya yang dapat ditimbulkan oleh proyek tersebut • Melakukan pengendalian bahaya secara maksimal Proyek • Proyek terhenti sementara • Hasil pembangunan terlambat digunakan • Tenaga kerja idle • Peralatan idle • Return of investment mengalami penurunan • Menyusun job safety analysis setiap sebelum melakukan pekerjaan Perusahaan • Tidak berkompeten • Nilai saham turun • Menjalankan sistem manajemen keselamatan kontraktor. • Memberikan pelatihan/pembinaan metode kerja ke tenaga kerjanya Negara • Dinilai belum mampu melaksanakan pembangunan dengan selamat • Membuat regulasi keselamatan konstruksi secara komprehensif LATAR BELAKANG1 Dampak Negatif Setelah Terjadi Kecelakaan Konstruksi
- 28. Jatuhnya crane (LRT Palembang) JPO runtuh (Jalan Tol Bogor-Ciawi- Sukabumi) Jatuhnya crane (Tol Bogor Outer Ring Road/BORR) Girder FO runtuh (Jalan Tol PASPRO) Beton lepas dari crane (LRT Jakarta) Jatuhnya crane (Jalan Tol Jakarta- Cikampek II (El.)) Runtuhnya penopang (Jembatan Ciputrapinggan) Beton girder runtuh (Jalan Tol Pemalang-Batang) 4 Agt 22 Sep 26 Okt 15 Nov 9 Des 29 Okt 16 Nov 30 Des 2017 2018 Jatuhnya besi hollow (Pembangunan Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput) 18 Mar Runtuhnya Pengecoran In Situ Slab Proyek Jalan Tol Manado-Bitung 17 Apr Runtuhnya girder launcher (Proyek DDT Jatinegara) 4 Feb Runtuhnya DPT Mix-Use Development dan Kelongsoran Jalan Raya Gubeng, Surabaya 27 Des Beton girder runtuh (Jalan Tol Depok-Antasari)2 Jan Jatuhnya crane (Double Track Kereta Api Medan-Badara Kualanamu) 30 Apr Box girder runtuh (LRT Jakarta)22 Jan Jatuhnya bekisting pier head PCB 34 (Proyek Tol Becakayu) 20 Feb Longsor pada galian (Proyek Pipa Rusun Penjaringan) 01 Mei Launcher roboh (Tol Solo Kertosono)22 Mei 13 Jul Lepasnya Cross Girder (Jembatan Kali Kuto) Robohnya Perancah (Proyek Jalan Tol Pandaan – Malang) 1 Agt Kecelakaan Konstruksi Minor Kecelakaan Konstruksi Major 1 LATAR BELAKANG Kejadian Kecelakaan Konstruksi pada Tahun 2017-20181
- 29. 1 LATAR BELAKANG Kejadian Kecelakaan Konstruksi Tahun 20191 Robohnya Dinding Penahan Tanah (DPT) dan Struktur Atas Rumah Pompa Durolis Riau 4 Jan Runtuhnya Jembatan Gantung Banjasari II Pacitan25 Jan Jatuhnya I-Steel Girder saat mobilisasi proyek Japek II22 Mei Jatuhnya besi siku pada Proyek Pembangunan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung 15 Juni Runtuhnya Formwork Pierhead pada Proyek Pembangunan Tol BORR Tahap 2 Seksi 3A 10 Juli Kelongsoran Jalan pada Proyek Pembangunan Underpass Kentungan Yogyakarta 23 Juli Kegagalan Pengecoran Box Traffic Ramp 8 pada Proyek Pembangunan Tol Depok–Antasari 8 Okt Kebakaran Pipa BBM Proyek Kereta Cepat Jakarta– Bandung 22 Okt Patahnya boom crane pada saat erection di proyek BORR 2 Des Keruntuhan Dinding Penahan Tanah (DPT) pada Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Tahap III Paket 2, Muara Baru, Jakarta Utara 4 Des Tergulingnya Girder saat Pengangkutan pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu 16 Agt
- 30. 1 LATAR BELAKANG Kejadian Kegagalan Bangunan1 Ambruknya selasar Gedung BEI, Jakarta 15 Januari 2018 Ambruknya Jembatan Widang, Tuban (Jawa Timur) 17 April 2018 6 Januari 2020 Ambruknya Gedung Ruko di Slipi, Jakarta Barat Turap longsor di Km 8+6/7 Underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soetta 5 Februari 2018 22 Desember 2019 24-25 Januari 2020 Ambruknya Jembatan Lengkung Utan Kemayoran Banjir Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat
- 31. PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEKERJAAN KONSTRUKSI (Instruksi Menteri PUPR No. IK.01.01-Mn/248 Tanggal 21 Februari) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan konstruksi
- 32. : REAKTIF
- 33. Kegiatan konstruksi tidak memperhatikan Keselamatan Konstruksi Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi yang bersertifikat masih kurang Tenaga ahli secara kuantitas dan kualitas masih kurang Pengawasan Keselamatan Konstruksi saat kegiatan konstruksi kurang Regulasi belum mendukung PERLU TRANSFORMASI KEBIJAKAN 1 2 3 4 5 LATAR BELAKANG1 Lima Masalah Strategis
- 34. 2 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
- 35. TRANSFORMASI REGULASI/KEBIJAKAN PERBAIKAN ORGANISASI QHSE PERBAIKAN REGULASI (BIAYA PENERAPAN SMKK) PEMBENTUKAN KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI DAN BEBERAPA SUBKOMITE MEMPERCEPAT SERTIFIKASI AHLI K3 KONTRUKSI DAN PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN2 Safety First, Zero Accident
- 36. FOKUS PADA BERKESELAMATAN DAN TERPADU • Penerapan standar K4 dan pengukuran tingkat kepatuhan; • Pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan yang terintegrasi pada setiap tahapan penyelenggaraan. 1 2 ADIL DAN SETARA • Kesesuaian penggunaan jenis kontrak kerja konstruksi; • Kesetaraan pemahaman isi kontrak sekaligus hak dan kewajiban (hindari multitafsir) • Musyawarah untuk penyelesaian sengketa tanpa jalur pengadilan 3 EFISIENSI YANG BERKUALITAS •Profesionalitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi; •Optimalisasi pengendalian dan penjaminan mutu dilakukan sesuai fungsi di setiap tahapan penyelenggaraan •Continuous Improvement berdasarkan data penyelenggaaan Jasa Konstruksi •Kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT Sesuai UU 2/2017 • Kemampuan dan Kapasitas Usaha Meningkat • Iklim usaha sehat dan setara • Penyelenggaraan Jasa konstruksi selaras standar K4 • Kompetensi, Profesionalitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkat • Kualitas penggunaan material, peralatan teknologi meningkat • Partisipasi Masyarakat meningkat • Sistem Informasi Jasa Konstruksi tersedia PERAN ASOSIASI SEBAGAI MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI • Melakukan pengembangan usaha berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan tata kelola yang baik dan memiliki tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat • Melaksanakan pengawasan untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN2 Arah Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Pengembangan Industri Konstruksi Bersaing
- 37. Sumber: LPJKN, 15 Februari 2019 TOTAL 10.437 TENAGA AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI DI SELURUH INDONESIA Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait Keselamatan Konstruksi Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi Merencanakan dan menyusun program Keselamatan Konstruksi Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan Keselamatan Konstruksi Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan Instruksi Kerja Keselamatan Konstruksi Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMKK dan pedoman teknis Keselamatan Konstruksi Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis Keselamatan Konstruksi, jika diperlukan Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Muda K3 Konstruksi16,667 17,370 37,844 9,724 92,877 7,842 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 Sub Klasifikasi Jumlah Tenaga Ahli per Subklasifikasi Tahun 2019 Arsitektur Elektrikal Manajemen Mekanikal Sipil Tata Lingkungan STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN2 Peran Ahli Muda K3 Konstruksi
- 38. 2.A KEBIJAKAN DAN KOMITMEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
- 39. PERMEN PUPR 14/2020 Peserta Tender dalam dokumen penawaran sudah harus memenuhi 9 (Sembilan) Biaya penerapan SMKK. PPK dalam menetapkan HPS sudah harus menghitung 9 komponen biaya Penerapan SMKK (Permen Ini sudah dilengkapi tabel Mata Pembayaran SMKK). Perkiraan biaya penerapan SMKK (merujuk kpd Permen PUPR 21/2019) memuat paling sedikit: - penyiapan RKK; - sosialisasi, promosi, dan pelatihan; - Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri; - asuransi dan perizinan; - Personel Keselamatan Konstruksi; - fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; - rambu-rambu yang diperlukan; - konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan - Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi. Biaya Penerapan SMKK pada Jasa Konsultansi Konstruksi menjadi item tersendiri pada biaya non-personel. Pada perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan maka dinyatakan gugur. Daftar Mata Pembayaran masih bersifat Umum (tabel Mata Pembayaran SMKK bersifat umum untuk Harga Satuan dan Lumsum) Biaya Penerapan SMKK pada Jasa Konsultansi Konstruksi masih pada biaya overhead. PERMEN PUPR 07/2019 PENERAPAN SMKK P A D A P E N Y E L E N G G A R A A N J A S A K O N S T R U K S I
- 40. EVALUASI TEKNIS RKK J A S A K O N S T R U K S I S D P P a s c a H a r g a T e r e n d a h H S , L S , a t a u G a b u n g a n PERMEN PUPR 14/2020 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat: (1) Elemen SMKK, meliputi: (a) Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi; (b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi: i. uraian pekerjaan; ii. manajemen risiko dan rencana tindakan, meliputi: i) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko; ii) penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus. (c) Dukungan Keselamatan konstruksi; (d) Operasi Keselamatan Konstruksi; (e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi. (2) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa. Evaluasi terhadap persyaratan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) no. 1, dilakukan dengan kriteria penilaian “ada” atau “tidak ada” Apabila salah satu elemen tersebut “tidak ada”, maka dinyatakan gugur. Evaluasi terhadap persyaratan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) no.2, dilakukan dengan kriteria penilaian “ada” atau “tidak ada”. Apabila “tidak ada”, maka dinyatakan gugur. Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan. Pakta komitmen ditandatangani penyedia jasa ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada PPK. untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.
- 41. Pengguna Jasa melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengadaan Keparahan Kekerapan 1 2 3 4 5 Keterangan 1 1 2 3 4 5 1-4 Tingkat risiko KK kecil 2 2 4 6 8 10 5-12 Tingkat risiko KK sedang 3 3 6 9 12 15 15-25 Tingkat risiko KK besar 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 Tabel Penetapan Tingkat Risiko Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia harus menyusun spesifikasi teknis (untuk Pekerjaan Konstruksi)/KAK (untuk Jasa Konsultansi Konstruksi) Spesifikasi teknis/KAK mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Penentuan identifikasi bahaya merujuk pada Permen PUPR No. 21/2019 tentang Pedoman SMKK, di mana identifikasi bahaya dilakukan pada semua tingkat keparahan mengingat bahwa penilaian risiko adalah keparahan (fatality) x kekerapan (frequency) Bahaya dengan keparahan rendah, contoh kepala terbentur bila memiliki kekerapan tinggi (sering), maka dapat sama besar penilaian risikonya dengan keparahan tinggi namun kekerapan rendah (jarang), seperti terjatuh pada ketinggian 15 m dapat menimbulkan kematian namun jarang terjadi PENGATURAN PENERAPAN SMKK P A D A P E R M E N P U P R N O . 1 4 / 2 0 2 0
- 42. 1 2 3 4 5 6 KEBIJAKAN DAN KOMITMENA Komitmen Penyelenggaraan Konstruksi Aman Kementerian PUPR
- 43. 1 Pemantauan dan Evaluasi pada Proyek Konstruksi dengan Potensi Bahaya Tinggi oleh Komite Keselamatan Konstruksi. Hingga Desember 2019, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi ke 28 proyek konstruksi di seluruh Indonesia secara mendadak. 2 Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Bimtek SMKK) untuk Tingkat General Manajer Kontraktor, Pemimpin Tim, Insinyur Ahli (Konsultan Pengawas), Mahasiswa, dan Tenaga Terampil. Beberapa upaya pembudayaan Keselamatan Konstruksi yang telah dilakukan: KEBIJAKAN DAN KOMITMENA Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi
- 44. 3 Sertifikasi Petugas Keselamatan Konstruksi hingga Juli 2020 sudah mencapai 17.193 (meningkat dari 6.000 per Desember 2018). Memasukkan aspek pengaturan Keselamatan Konstruksi pada kebijakan pengadaan jasa konstruksi (Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia). Mengubah kategori proyek dari 2 (dua) kategori menjadi 3 (tiga) kategori untuk lebih mencerminkan kebutuhan penyedia jasa yang sesuai dengan tingkat risiko dan melihat kebutuhan yang tersedia untuk Ahli K3 Konstruksi dan Petugas Keselamatan Konstruksi. 4 5 KEBIJAKAN DAN KOMITMENA Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi
- 45. 6 Pemberdayaan Ahli K3 Konstruksi sebagai second line defense terhadap kecelakaan konstruksi, antara lain dengan pengaturan izin bekerja (permit to work) dan checklist pekerjaan yang harus ditandatangani Ahli K3 Konstruksi. KEBIJAKAN DAN KOMITMENA Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi
- 46. 8 Pemberian sanksi: a. Memberhentikan sementara pekerjaan proyek strategis nasional yang memiliki risiko tinggi , yang mengalami Kecelakaan Konstruksi. b. Rekomendasi pemberhentian jabatan level strategis dan/atau level proyek pada badan usaha jasa konstruksi pada proyek yang menyebabkan kecelakaan yang mengganggu ketertiban umum. Persyaratan dalam proses lelang untuk Penyedia Jasa agar menyampaikan komitmen Pimpinan Tertinggi dalam bentuk Pakta Komitmen. 9 Pemberian penghargaan kepada Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan) dan Pengguna Jasa yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi dengan baik. 7 KEBIJAKAN DAN KOMITMENA Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi
- 47. 2.B KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
- 48. KKB = Komisi Keamanan Bendungan (Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015); KKJTJ = Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR No. 41/PRT/M/2015); KKBG = Komite Keselamatan Bangunan Gedung (Kepmen PUPR No. 93/KPTS/M/2019). PRAKONSTRUKSI PROSES KONSTRUKSI PEMAANFAATAN KEGAGALAN BANGUNAN OLEH PENILAI AHLI (UU No. 2/2017) KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI (KOMITE K2) (Permen PUPR No. 21/2019 & Kepmen PUPR No. 76/2020) 1. KKB 2. KKJTJ 3. KKBG Desain berkeselamatan Pelaksanaan Konstruksi berkeselamatan Pemanfaatan Konstruksi berkeselamatan dan berwawasan lingkungan KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Konstruksi Aman pada tiap Tahapan Penyelenggaraan Konstruksi
- 49. 1. Melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi keamanan bendungan; 2. Memberikan rekomendasi mengenai keamanan bendungan; 3. Menyelenggarakan inspeksi bendungan. KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN (Permen PUPR No 27/PRT/M/2015) 1. Melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang dilakukan oleh pembangun atau pengelola jembatan dan terowongan jalan; 2. Memberikan rekomendasi mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan; dan 3. Menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan. KOMISI KEAMANAN JEMBATAN & TEROWONGAN JALAN (Permen PUPR No 41/PRT/ M/ 2015 ) 1. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai keselamatan bangunan gedung dalam hal: • Percepatan pembentukan tim ahli bangunan gedung di daerah; • Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung (building codes) di seluruh Indonesia; dan • Percepatan pelaksanaan sertifikat laik fungsi di daerah. 2. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap penerapan inovasi teknologi pada bangunan gedung; 3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai usulan tim penilai ahli pada kejadian kegagalan bangunan gedung. 4. Menetapkan Standar Operasional Prosedur yang dianggap penting untuk KKBG. 5. Memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang konsep / gagasan /Inovasi penyelenggaraan bangunan gedung yang lebih andal untuk masa depan. 6. Apabila diperlukan, dapat mengusulkan kepada Menteri untuk pembentukan KKBG di daerah. 7. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pelaksana dapat menunjuk pakar bangunan gedung sesuai dengan keahlian dan kebutuhan selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini. KOMITE KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG (Kepmen PUPR No 93/PRT/M/2019) KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Tugas Komisi-Komite pada Tahap Prakonstruksi
- 50. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI (Kepmen PUPR No. 76/KPTS/M/2020) T U G A S 1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar; 2. Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi; 3. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi besar, dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan Keselamatan Konstruksi; dan 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri K E W E N A N G A N 1. Memasuki tempat kerja konstruksi; 2. Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait; 3. Meminta data-data yang berhubungan dengan tugas Komite; dan 4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan Konstruksi. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Tugas dan Kewenangan Komite Keselamatan Konstruksi
- 51. Komite K2 memantau langsung kondisi penerapan Keselamatan Konstruksi di Proyek Pembangunan Bendungan Karian Penggunaan body harness sebagai APD pekerja yang bekerja di ketinggian Pemakaian ID card pada seluruh pekerja berisi data diri pekerja, termasuk golongan darah untuk situasi darurat dan sebagai raport kedisiplinan penggunaan APD pekerja Penempatan papan terkait promosi Keselamatan Konstruksi di beberapa lokasi stategis di lapangan KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Bendungan Karian, Banten
- 52. Komite K2 mengunjungi proyek Pembangunan Jembatan Pulau Balang Pembangunan pylon jembatan tinggi >80m. Pengamanan bekerja di ketinggian dan simulasi penyelamatan menjadi perhatian tim Komite K2 Terlihat papan terkait promosi keselamatan konstruksi di lapangan Komite K2 memantau langsung kondisi penerapan keselamatan konstruksi di lapangan Komite K2 memantau langsung kondisi penerapan keselamatan konstruksi di lapangan KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Jembatan Pulau Balang, Provinsi Kalimantan Timur
- 53. Komite K2 mengunjungi salah satu proyek SPAM di Sidoarjo Penerapan penggunaan APD di lingkungan proyek Terlihat spanduk besar di belakang sebagai pengingat pentingnya memperhatikan APD Komite K2 memantau langsung kondisi penerapan keselamatan konstruksi di lapangan KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek pembangunan SPAM Regional Umbulan-Takeoff Sidoarjo
- 54. Pemantauan penerapan keselamatan konstruksi di Proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput Lisensi keselamatan konstruksi Pesawat Angkat & Angkut yang dimiliki operator Passanger Hoist Penumpukan material di area Proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput Pengecekan core lift pada Proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput, Jakarta
- 55. Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 86/KPTS/II4/2019 tentang Perubahan Keputusan Menteri PUPR No.66/KPTS/M/2O18 tentang Komite Keselamatan Konstruksi, dengan mempertimbangkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna gedung, maka kepada Komite Keselamatan Konstruksi ditugasi untuk melakukan pengecekan bangunan gedung bertingkat di Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi: 1.Gedung apartemen dengan tinggi 8 (delapan) lantai atau lebih, khususnya untuk apartemen kelas menengah ke bawah; 2.Gedung perkantoran dengan tinggi 8 (delapan) lantai atau lebih, dan berumur lebih dari 8 (delapan) tahun; 3.Gedung pusat perbelanjaan yang berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Agar dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
- 56. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna dan masyarakat terhadap penggunaan bangunan publik, maka Pemerintah merasa perlu melaksanakan pemeriksaan keandalan bangunan gedung menyangkut aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan. Latar Belakang Dilaksanakannya Pemeriksaan Bangunan Gedung 1. Untuk menetapkan tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan dan pemeliharaan bangunan gedung di DKI Jakarta. 2. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan bangunan gedung di DKI Jakarta dikaitkan dengan aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan. 3. Untuk memberikan rekomendasi mengenai peningkatan mutu pengelolaan dan pemeliharaan bangunan gedung dalam rangka menjamin aspek keselamatan publik. Maksud dan Tujuan KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
- 57. Gedung Mix-Used Grand Indonesia Apartemen Rajawali Menara Edelweiss Gedung Blok M Plaza Gedung Cipta Karya Kementerian PUPR Gedung Bina Marga Kementerian PUPR Rusunawa Jatinegara Barat Gedung Djuanda II Kementerian Keuangan Gedung Menara Bidakara I Gedung Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Gedung Utama Kementerian PUPR Gedung Canopus BP3IP Kemenhub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +1 KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Lokasi Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
- 58. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
- 59. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSIB Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan permintaan penghuni (tenant), kemampuan membayar penghuni (tenant), dan tingkat profesionalisme pengelola gedung. Kepatuhan Bangunan Gedung • Sangat patuh, • Patuh, • Cukup patuh, dan • Kurang patuh. • Perlu penyederhanaan administrasi dokumen perizinan (jumlah izin dan instansi penerbit) • Perlu evaluasi kebijakan penganggaran terkait operasi dan pemeliharaan komponen bangunan gedung • Perlu SOP pedoman pelaksanaan pengelolaan dan operasional bangunan gedung • Perlu perbaikan prasarana bahaya kebakaran yang lemah • Perlu peningkatan kesadaran dan edukasi pada pengelola dan penghuni bangunan gedung HASIL PEMERIKSAAN BANGUNAN GEDUNG
- 60. 2.C BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
- 61. Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Permen 28/PRT/M/2016 Permen PUPR 14/PRT/M/2020* 1 2 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Permen 21/PRT/M/2019 TAHAP PRAKONSTRUKSI TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA Biaya K3 dialokasikan dalam biaya umum Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan. Biaya Keselamatan Konstruksi menjadi kuantitas tersendiri BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSIC Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 3 *mengganti Permen PUPR 07/PRT/M/2019
- 62. 3 ACTION PLAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
- 63. Evaluasi Penyebab Kecelakaan Konstruksi Permasalahan SDM 1. Kurangnya kedisipilinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur 2. Tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi Permasalahan Peralatan Safety factor pada pelaksanaan masih rendah, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan ACTION PLAN SMKK3 Rekomendasi Komite K2
- 64. Rekomendasi Komite K2 Perlunya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, di antaranya adalah dengan: a. Meningkatkan manajemen terhadap proses yang terkait dengan: • Standar Operasional Prosedur (SOP). Seluruh pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai tahap pelaksanaan dalam SOP dan untuk pekerjaan konstruksi layang harus disetujui oleh KKJTJ. • Standarisasi, kalibrasi dan masa layanan peralatan. Setiap peralatan yang akan digunakan harus memenuhi standar kalibrasi dan masa layanan sebelum pelaksanaan pekerjaan. • Sertifikasi alat dan operator. Operator alat berat harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya yang dibuktikan dengan Surat Izin Operator (SIO) yang masih berlaku. • Pemenuhan tenaga dan kualifikasi konsultan pengawas yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur. b. Meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, terutama pada shift tambahan untuk memastikan pekerja dalam kondisi prima sebelum melaksanakan pekerjaan. Pengawasan hendaknya tidak hanya dilakukan oleh konsultan pengawas, tapi juga oleh pengguna jasa bahkan juga oleh kontraktor. ACTION PLAN SMKK3 Rekomendasi Komite K2
- 65. Rekomendasi Komite K2 c. Memperhatikan kesejahteraan pekerja d. Setiap pelaksanaan pekerja yang bersifat/memiliki risiko tinggi (elevated construction) termasuk pada saat shift pekerjaan tambahan harus dihadiri dan disetujui oleh 3 (tiga) pihak (pemilik, pelaksana, dan konsultan) e. K3 harus dituangkan dalam spesifikasi dan daftar kuantitas f. BUMN karya membentuk unit kerja khusus BUMN yang menangani QHSE (Quality Health Safety and Environment) dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama g. Memberikan peringatan tertulis dan/atau sanksi kepada kontraktor dan konsultan yang bertanggungjawab dalam proyek konstruksi yang mengalami kecelakaan ACTION PLAN SMKK3 Rekomendasi Komite K2
- 66. • Penguatan SMKK Konstruksi • Pendampingan penerapan RKK 1. Memenuhi ketentuan K3 Konstruksi • Pelatihan tenaga ahli • Pelatihan tenaga terampil • Uji kompetensi / sertifikasi • On job training / pemagangan 2. Menggunak an Tenaga Kerja Berkompete n Bersertifikat • Memastikan alat sesuai dengan standar kelayakan • Pengecekan sertifikasi dan registrasi alat berat 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelayakan • Bimtek Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) • Penyebarluasan informasi rantai pasok material yang memuhi standar mutu 4. Mengguna kan material yang memenuhi standar mutu • Sosialisasi standar kelaikan • Sosialisasi pemanfaatan teknologi 5. Mengguna kan teknologi yang memenuhi standar kelaikan • Sosialisasi NSPK bidang jasa konstruksi 6. Melaksan akan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pakta K2 BUJT Inisiasi kerja sama Penyusunan Draft PKS TTD PKS 1. Identifikasi peluang kerja sama 2. Identifikasi kebutuhan kerja sama 3. Identifikasi pelatihan dan sertifikasi Menuangkan hasil identifikasi ke dalam draft PKS Review dan finalisasi draf PKS ACTION PLAN SMKK3 Pelaksanaan Rencana Kerja Sama Pembinaan Jasa Kontruksi Dengan BUJT Berdasarkan Pakta Komitmen K2
- 67. 4 KESEHATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
- 68. Instruksi kepada Menteri PUPR: untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Instruksi Presiden RI No. 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Instruksi Menteri PUPR No: 02/IN/M/2020 Tentang “PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI” PERMEN PUPR NO. 21/2019 tentang Pedoman SMKK # SMKK harus memenuhi Standar K4, yang harus memperhatikan Keselamatan Keteknikan Konstruksi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Keselamatan Publik dan Keselamatan Lingkungan. # Pencegahan Penyebaran wabah penyakit dalam lingkungan kerja dan sekitarnya KESEHATAN4 Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- 69. MAKSUD dan TUJUAN Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 FILOSOFI: Pembangunan infrastruktur di Indonesia harus tetap dilaksanakan secara aman, efektif dan efisien, sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19. Sebagai instruksi bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa termasuk Subkontraktor, Produsen dan Pemasok untuk mencegah dan meminimalisasi risiko penyebaran COVID–19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat MAKSUD Memastikan penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap berjalan secara aman, efektif dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. TUJUAN
- 70. LINGKUP PENGATURAN Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI 1 TINDAK LANJUT TERHADAP KONTRAK PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI 2 PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA KONSTRUKSI 3
- 71. TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
- 85. PENERAPAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS L1 PENERAPAN KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONTRUKSI
- 86. STANDAR APD UNTUK PEKERJA HELM ROMPI SARUNG TANGAN SEPATU APD BEKERJA DI KETINGGIAN
- 87. RAMBU-RAMBU K3 GUNAKAN HELM GUNAKAN SARUNG TANGAN GUNAKAN SEPATU SAFETY GUNAKAN PENUTUP MUKA GUNAKAN PENUTUP TELINGA GUNAKAN MASKER (PENUTUP HIDUNG) GUNAKAN SAFETY HARNESS GUNAKAN KACA MATA LAS (TOPENG LAS) BAHAYA LISTRIK 220 VOLT DAERAH LINTASAN CRANE BAHAYA BAHAN BERACUN ARAH AMAN (JALAN KERJA) ARAH EVAKUASI MENUJU MUSTER AREA DILARANG MELINTAS ADA PEKERJAAN DILARANG MELINTAS KECUALI IJIN DILARANG MENGOPERASIK AN SELAIN PETUGAS TEMPAT ALAT PEMADAMAN API RINGAN DILARANG MENYALAKAN API DILARANG MEROKOK DI TEMPAT KERJA BAHAYA TERSANDUNG RUANG KLINIK BAHAYA LUBANG BAHAN MUDAH TERBAKAR DILARANG MENGAMBIL GAMBAR TANPA IJIN AREA CCTV LARANGAN PERINGATAN WAJIB HIMBAUAN 13 RAMBU-RAMBU LINGKUNGAN LABEL BAHAN BERBAHAYA BERACUN ( B3) LABEL LIMBAH (B3) MUDAH MELEDAK PENGOKSIDASI GAS BERTEKANAN MUDAH TERBAKAR BERACUN IRITASIBERBAHAYA BAGI LINGKUNGAN KOROSIF
- 88. SIO OPERATOR MOBILE CRANE SILO MOBILE CRANE
- 90. Nama Nomor FOTO
- 91. SAFETY MORNING RAPAT MINGGUAN K3 INDUKSI DAN PEMBAGIAN APD PEMERIKSAAN APD DI PINTU MASUK PEMAKAIAN APD DI LAPANGAN
- 92. L1 UNSAFE ACT & CONDITION LEVEL INDEX Level 1: Untidy, doesn’t meet expectation. (Tidak rapih dan tidak memenuhi standar kerapihan dan kebersihan) Level 2: Blocked access and sets a bad example. (Tempat masuk yang tertutup dan memberikan contoh yang buruk) Level 3: Rules or Procedure violation. (Pelanggaran Peraturan dan Prosedur) Level 4: Serious hazard: Imminent danger, stop work and correct immediately, can cause serious injury. (Bahaya yang tinggi, hentikan pekerjaan dan perbaiki segera karena bisa mengakibatkan kecelakaan yang serius) Level 5: Imminent Danger: Stop work and correct immediately, can cause fatality. (Bahaya sangat tinggi, segera hentikan dan perbaiki) Level 4 and 5 – High Risk Activities Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- 93. L1 Level 1: Untidy; doesn’t meet expectations Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Puntung rokok berserakan Pagar proyek kotor/tidak bersih dan tidak beraturan
- 94. L1 Level 1: Untidy; doesn’t meet expectations Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Sampah berserakan Rambu kotor/tidak bersih
- 95. L1 Level 2: Improper storage/not disposed Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumpukan barang menghalangi tempat kerja/ jalan masuk Sampah atau material yang tidak disimpan dengan baik
- 96. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Kabel berserakan & menghalangi jalan/tripping hazards Penempatan tabung baru/ bekas tidak terikat & berdiri Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
- 97. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Scaffolding yang tidak lengkap Drum BBM belum tersedia secondary containment & penempatan belum sesuai standar Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
- 98. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Saluran/pit tidak ditutup Penutup saluran/pit tidak ditutup dengan sempurna Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
- 99. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pelanggaran Peraturan dan Prosedur BEFORE AFTER Lokasi Tempat Material B3 Tanggal 16 Maret 2018 Komentar/Rekomendasi : Tempat penyimpanan kurang baik, terdapat ceceran limbah B3 Lokasi Tempat Material B3 Tanggal 17 Maret 2018 Jawaban : Dibuatkan tatakan dan tanggulangan untuk mengantisipasi ceceran material B3.
- 100. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pelanggaran Peraturan dan Prosedur BEFORE AFTER Lokasi Direksi Keet Tanggal 16 Maret 2018 Komentar/Rekomendasi : Jarum pada pressure gauge APAR menunjukkan bahwa tekanan berlebih. Lokasi Direksi Keet Tanggal 19 Maret 2018 Jawaban : Dilakukan pengisian ulang APAR dan pressure gauge dalam kondisi normal.
- 101. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pelanggaran Peraturan dan Prosedur BEFORE AFTER Lokasi Fabrikasi Bekisiting Tanggal 16 Maret 2018 Komentar/Rekomendasi : Tabung gas oksigen tidak teridentifikasi dan tidak terikat saat penyimpanannya Lokasi Fabrikasi Bekisting Tanggal 19 Maret 2018 Jawaban : Tabung gas oksigen sudah teridentifikasi dan diberi rambu serta dibuatkan rak
- 102. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pekerja tidak menggunakan APD Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
- 103. L1 Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bekerja dengan/di dekat mesin yang tidak ada pengaman & Tidak Menggunakan APD Gerinda tidak ada pelindung Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
- 104. L1 Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk BEFORE AFTER Lokasi Basement 1 Tanggal 16 Maret 2018 Komentar/Rekomendasi : Batas tepian bangunan hanya menggunakan safety line, masih kurang aman. Lokasi Basement 1 Tanggal 22 Maret 2018 Jawaban : Batas tepian bangunan sudah menggunakan ralling pengaman dan safety net Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
- 105. L1 Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk BEFORE AFTER Lokasi Depan Pabrikasi Bekisting Tanggal 16 Maret 2018 Komentar/Rekomendasi : Penempatan tangga temporary melebihi jalan kerja berpotensi menyebabkan tersandung. Lokasi Depan Pabrikasi Bekisting Tanggal 18 Maret 2018 Jawaban : Tangga temporary dipindah agar tidak membahayakan pekerja yang melintas area jalan kerja. Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
- 106. L1 Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Kunci forklift tidak diamankan, potensi penyalahgunaan dengan akibat kecelakaan serius Tangga tinggi tidak ada pengaman dan tidak ada life line untuk karyawan yang bekerja diketinggian Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
- 107. L1 Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bekerja dengan mesin yang tidak dilindungi Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
- 108. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bekerja di ketinggian tanpa perlindungan yang sesuai: Safety Body Harness & Life Line Bekerja di bawah benda yang digantung dan tidak disupport
- 109. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bekerja di bawah benda yang digantung dan tidak disupport Pekerja berada di dalam ekskavasi yang tidak terlindung (tidak ada shoring)
- 110. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tidak dilaksanakannya prosedur LOTO (Logout Tagout) Pekerja berada di dalam ekskavi yang tidak terlindung (tidak ada shoring)
- 111. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Kaki perancah tertumpu pada bidang yang tidak stabil (besi beton)
- 112. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Proses lifting yang membahayakan pekerja (tidak menggunakan tagline)
- 113. PENERAPAN SMK3 PADA PROYEK JEMBATAN TELUK KENDARI Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 114. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 10 Januari 2018 Tanggal Close : 12 Januari 2018 Status : CLOSE Dinding gudang obat beton SPP bolong/rusak Dinding gudang obat beton SPP telah selesai diperbaiki
- 115. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 10 Januari 2018 Tanggal Close : 10 Januari 2018 Status : CLOSE Drum bekas obat beton SPP berhamburan Drum bekas obat beton SPP telah selesai dirapikan
- 116. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 17 Januari 2018 Tanggal Close : 20 Januari 2018 Status : CLOSE Sling rusak berisiko putus Sling telah diganti
- 117. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 25 Januari 2018 Tanggal Close : 25 Januari 2018 Status : CLOSE Sisa material berserakan di area pile cap pylon 2 barat Sisa material telah dibersihkan
- 118. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 4 Februari 2018 Tanggal Close : 5 Februari 2018 Status : CLOSE Memanjat scaffolding tidak menggunakan full body harness Sosialisasi pentingnya penggunaan full body harness kepada pekerja
- 119. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 8 Maret 2018 Tanggal Close : 10 Maret 2018 Status : CLOSE Kabel supply listrik pada travo las tidak aman, penutup terbuka Travo las telah selesai diperbaiki
- 120. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 2 April 2018 Tanggal Close : 2 April 2018 Status : CLOSE Safety boot pekerja sobek dan tidak layak untuk digunakan Safety boot pekerja yang sobek telah diganti
- 121. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 17 Mei 2018 Tanggal Close : 17 Mei 2018 Status : CLOSE Pekerja tidak memakai full body harness saat bekerja di ketinggian Pekerja telah memakai full body harness saat bekerja di ketinggian
- 122. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 8 Juni 2018 Tanggal Close : 8 Juni 2018 Status : CLOSE Pekerja melepas helmnya Pekerja telah memakai helm
- 123. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 26 Juli 2018 Tanggal Close : 27 Juli 2018 Status : CLOSE Rompi kerja berhamburan di area kerja Sosilisasi pentingnya APD (Rompi kerja) Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 124. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 13 Agustus 2018 Tanggal Close : 15 Agustus 2018 Status : OPEN Kebersihan pile cap pylon 2 Material yang tidak terpakai di turunkan dan membersihkan sampah Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 125. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 19 Agustus 2018 Tanggal Close : 28 Agustus 2018 Status : PROSES Komponen climbing foam belum terpasang Memperbaiki dan memasang komponen-komponen climbing foam Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 126. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 4 September 2018 Tanggal Close : 6 September 2018 Status : CLOSE Panel listrik yang tidak terawat Memindahkan panel, mengganti stiker dan menggunci Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 127. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) AfterBefore Tanggal Temuan : 8 Oktober 2018 Tanggal Close : 12 Oktober 2018 Status : CLOSE Formwork pada climbing form menggunakan perri Mengganti perri dengan papan sebagai formwork Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 128. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) Pelatihan Water Rescue & Vertical Rescue Basarnas Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 129. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) Pelatihan Water Rescue & Vertical Rescue Basarnas Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 130. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) Pelatihan Water Rescue & Vertical Rescue Basarnas Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 131. PENERAPAN SMK3 PADA PROYEK RUSUN TINGKAT TINGGI PASAR RUMPUT Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 132. JATUHNYA BESI HOLLOW (RUSUN PASAR RUMPUT) Waktu Kejadian 18 Maret 2018 TEMPAT KEJADIAN PERKARA
- 133. PERBAIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYELENGGARA PROYEK (PPK, PENYEDIA JASA PELAKSANA< PENYEDIA JASA PENGAWAS) 1 Pemasangan safety net vertical diseluruh sisi bangunan 2 Pemasangan safety deck 2 layer 3 Pemasangan safety screen 3½ lantai disekeliling gedung 4 Menyempurnakan SOP pelaksanaan pekerjaan dan peralatan kerja 5 Penambahan personil K3 dan pelaksana pekerjaan 6 Memasang rambu-rambu dan petunjuk akses jalur pekerja dan jalur evakuasi di masing-masing lantai 7 Menciptakan rasa aman warga sekeliling dengan menambah pagar safety net sisi selatan dan membuat pedestrian di jl. Sultan Agung 8 Lebih menanamkan budaya K3 keseluruh personil proyek dan pekerja Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput
- 134. L1 Source: PT Waskita (Persero) Tbk Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput 16 MARET 2018 ITEM SEBELUM PERBAIKAN KETERANGAN SAFETY SCREEN Tinggi safety screen 2½ lantai Tinggi safety screen 3½ lantai Penambahan 1 lantai SAFETY DECK 1 layar, berada di lantai 2 2 layer, layer 1 berada di lantai 2 dan layer 2 berada 2 lantai di bawah safety screen Layer 2 mengikuti safety screen SAFETY NET Railing net tinggi 1 m Full net 11 APRIL 2018 RAILINGPH
- 135. L1 SISI SELATAN T.1BRACING TC.4 SISI SELATAN T.1 SISI SELATAN T.3 SISI SELATAN T.2
- 136. L1 SISI BARAT TOWER 1 SISI SELATAN TOWER 2 SISI UTARA TOWER 1 SISI UTARA TOWER 1
- 137. L1 SAFETY NET PADA SETIAP AREA VOID SAFETY NET PADA TANGGA STRUKTUR SAFETY NET PADA AREA VOID LIFT
- 138. L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Proteksi TC Source: PT Waskita (Persero) Tbk PEMASANGAN SAFETY NET PADA SEGMENT TC PEMASANGAN KARUNG GONI PADA BRACING TC
- 139. L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Pagar Pengaman PH Source: PT Waskita (Persero) Tbk
- 140. L1 Source: PT Waskita (Persero) Tbk Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Pelatihan Operator TC & PH Sertifikasi Pelatihan Operator TC & PH
- 141. L1 Source: PT Waskita (Persero) Tbk Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Strukturorganisasilapangan ` TOWER 1 TOWER 2 TOWER 3 ZONA UTARA ZONA SELATAN PODIUMPODIUM PODIUM PODIUM TOWER 2 KALAP PEL. STR PEL. ARS PEL. BONGKAR PEL. COR MALAM K3 PEL. PRECAST PELAKSANA ZONA UTARA PEL. STR PEL. ARS PEL. BONGKAR PEL. COR MALAM PEL. PRECAST K3 ZONA SELATAN KALAP PEL. COR SIANG K3 SAFETY OFFICER PELAKSANA KESELURUHAN ZONA SELATANZONA UTARA
- 142. K 3 LT. 3 EL. +11.000 TOWER EL. + 83.000 TOWER EL. + 83.000 TOWER EL. + 87.500 LT. 3 EL. +11.000 LT. 3 EL. +11.000 Jl. Sultan Agung POSISI ANDA DI SINI TC4 PH1 PH6 CP3 PH5 TC3 PH2 PH3 TC1 PH4 TC2 PEDESTRIAN PEDESTRIAN : Wajib Memakai Helm : Wajib Memakai Sepatu : Gunakan Safety Harness : Awas Kejatuhan : Awas Lubang : Rambu Arah Evakuasi : Panel / Power : Dilarang Merokok : APAR / Pemadam Api Keterangan : : Gunakan Sarung Tangan 1. : Tempat Sampah : Arah Jalan Kerja2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. : Tangga untuk Jalan Kerja 14. : Muster PointR.K3 L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Penempatan Rambu-Rambu K3
- 143. L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Penempatan Rambu-Rambu K3 RAMBU-RAMBU K3 GUNAKAN HELM GUNAKAN SARUNG TANGAN GUNAKAN SEPATU SAFETY GUNAKAN PENUTUP MUKA GUNAKAN PENUTUP TELINGA GUNAKAN MASKER (PENUTUP HIDUNG) GUNAKAN SAFETY HARNESS GUNAKAN KACA MATA LAS (TOPENG LAS) BAHAYA LISTRIK 220 VOLT DAERAH LINTASAN CRANE BAHAYA BAHAN BERACUN ARAH AMAN (JALAN KERJA) ARAH EVAKUASI MENUJU MUSTER AREA DILARANG MELINTAS ADA PEKERJAAN DILARANG MELINTAS KECUALI IJIN DILARANG MENGOPERAS IKAN SELAIN PETUGAS TEMPAT ALAT PEMADAMA N API RINGAN DILARANG MENYALAKAN API DILARANG MEROKOK DI TEMPAT KERJA BAHAYA TERSANDUNG RUANG KLINIK BAHAYA LUBANG BAHAN MUDAH TERBAKAR DILARANG MENGAMBIL GAMBAR TANPA IJIN AREA CCTV LARANGAN PERINGATA N WAJIB HIMBAUAN 13 RAMBU-RAMBU LINGKUNGAN LABEL BAHAN BERBAHAYA BERACUN ( B3) LABEL LIMBAH (B3) MUDAH MELEDAK PENGOKSIDASI GAS BERTEKANAN MUDAH TERBAKAR BERACUN IRITASIBERBAHAYA BAGI LINGKUNGAN KOROSIF
- 144. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Weekly MeetingToolbox Meeting Prapelaksanaan Safety InductionBriefing sebelum Highrisk Activity
- 145. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Penempatan Gudang Bahan Bakar Penyediaan Rumah Genset Penyediaan TPS Limbah B3Penyediaan Rest Area
- 146. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Pengecekan GensetPengecekan Tower Crane Ceklist kelaikan Alat Berat Pengecekan Concrete Pump Pengecekan Alat BeratPengecekan Lifting Device Cek Grounding IPP
- 147. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Cheklist Bersama Pelatihan Penggunaan APD Penggunaan Safety Net Kotak P3K APAR di lokasi kerjaPenempatan Kabel
- 148. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Penempatan Rambu Pada Area Trastle Penempatan Rambu Evakuasi Penyediaan Keranjang untuk Hot Work Penyediaan Ring Bouy Penyediaan APAR di Area Kerja
- 149. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Penggunaan Flasback ArrestorPembersihan Area Kerja Penempatan MaterialPenandaan Kapasitas Beban Alat Angkat
- 150. HSE PELATIHAN TANGGAP DARURAT Penanganan Tumpahan Limbah 10 September 2018 Pelatihan Pertolongan Pertama 6 September 2018 Simulasi Penanganan Kebakaran 11 Mei 2018 Simulasi Keadaan Darurat di Ketinggian 2 Agustus 2018
- 151. HSE SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Sosialisasi bahaya narkoba Sosialisasi dengan warga dan Tim BPN
- 152. HSE SERTIFIKASI TENAGA KERJA
- 154. QUALITY PELAKSANAAN PENGUJIAN Pengujian Bor Area Main Span (Laut) Pengujian SondirPengujian Kepadatan Tanah Pengujian Bor Tanah Area Jembatan Pendekat
- 155. QUALITY PELAKSANAAN PENGUJIAN Pengujian Kuat Tekan Beton Pengujian StrandPengujian Kuat Tarik Baja Tulangan Pengujian Kuat Lentur Beton Pengujian Flow Beton
- 156. QUALITY PELAKSANAAN PENGUJIAN Pengujian CSLPengujian CSL Pengujian PDA TestPengujian Pembebanan Biaxial
- 157. LALU LINTAS MANAJEMEN LALU LINTAS
- 158. LALU LINTAS MANAJEMEN LALU LINTAS