Dokumen ini membahas tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk definisi, potensi sumber daya, tanggung jawab negara, dan strategi pengelolaan melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan. Strategi pengelolaan mencakup rencana jangka panjang, zonasi, dan aksi untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.
3. Pesisir
• Gesamph (2001) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang
dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan,dan didefinisikan
secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam.
• Pengertian pesisir bisa dijabarkan dalam dua kategori,yaitu dari segi daratan dan segi laut.Dari
segi daratan,pesisir adalah wilayah daratan sampai wilayah laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat
darat (seperti: angin darat,drainase air tawar dari sungai,sedimentasi).Dari segi laut,pesisir adalah
wilayah laut sampai wilayah darat yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut (seperti: pasang
surut,salinitas,intrusi air laut ke wilayah daratan,angin laut).
• Pesisir memiliki karakteristik umum antara lain:
1. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah
dikembangkan dan memiliki akses sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai
“prasarana” pergerakan).
2. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam,baik yang terdapat di ruang
daratan maupun ruang lautan,yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
4. Pulau-Pulau Kecil
Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai
dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
No.41/2000 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-
pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
jo.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.67/2002
Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang
Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat adalah pulau yang
berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km2,dengan
jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa.
6. • Ada potensi yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti
sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan
budidaya),mangrove,energi gelombnag,pasang surut,angin,dan OTEC
(Ocean Thermal Energy Conversion) dan energi yang tidak dapat
diperbaharui (non-renewable resources) seperti sumber daya minyak
dan gas bumi dan berbagai jenis mineral
• Terdapat jenis ekosistem di wilayah pesisir yang ditinjau dari
penggenangan air dan jenis komunitas yang menempatinya
dikategorikan menjadi dua ekosistem,yaitu ekosistem secara permanen
atau berkala tergenang air ( terumbu karang,hutan mangrove,padang
lamun,pantai berpasir,pantai berbatu,pulau-pulau kecil dan laut terbuka
) dan ekosistem yang tidak pernah tergenang air ( formasi pescaprae
dan formasi baringtonia ).Jika ditinjau dari proses
terbentuknya,ekosistem wilayah pesisir dapat dikelompokkan menjadi
ekosistem yang terbentuk secara alami dan ekosistem yang secara
tidak sengaja terbentuk.
8. 1. Karakteristik yang berbeda sehingga model pembangunannya harus
berbeda dengan model pada umumnya.
2. Manajemen administrasi pemerintahan haruslah berbasis kepulauan.
3. Pelayanan masyarakat harus diarahkan ke pulau-pulau karena
masyarakat daerah kepulauan hidup pada pulau-pulau yang terisolir.
4. Rata-rata masyarakat pada daerah kepulauan terlambat dalam
pembangunan infrasturktur.
5. Pulau kecil terluar membutuhkan pendekatan prosperity dan security
secara bersamaan.
Perbedaan Daerah kepulauan dengan
Daerah Lainnya
a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kesejaheraan dan mutu hidup rakyat,baik generasi masa
kini maupun generasi masa depan;
b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat;
c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan
sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Asas Tanggung Jawab
10. Tahap Perencanaan
Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RSWP3K) merupakan bagian terpenting dan tidak
terpisahkan dari rencana pembangunan berjangka panjang
setiap pemerintah daerah yang wajib mempertimbangkan
kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah.RSWP3K
memiliki jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau Kembali
sekurang-kurangnya lima tahun sekali.Rencana zonasi
wilayah pesisir adalah arahan pemanfaatan sumber daya di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah provinsi dan
atau pemerintah kabupaten/kota.RZWP3K memiliki jangka
waktu selama 20 tahun dan dapat ditinjau Kembali setiap 5
tahun.
Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
harus memperhatikan mekanisme pelaporan yang teratur dan
sistematis agar bisa menjamin tersedianya data dan informasi
yang akurat dan dapat diakses secara sistematis dan
mudah.RPWP3K berlaku selama 5 tahun dan dapat ditinjau
Kembali sekurang-kurangnya 1 kali.Sedangkan untuk
Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil dilakukan dengan mengarahkan rencana pengelolaan
dan rencana zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana
strategis.RAPWP3K berlaku 1 sampai dengan 3 tahun.
11. Dalam proses penyusunan rencana strategis harus memperhatikan asas-asas rencana strategis dalam pengelolaan sumber daya
secara optimal dan berkelanjutan diantaranya;
a. Pemanfaatan sumber daya dapat pulih (renewable resources) harus memperhatikan potensi lestarinya (maximum
sustainable yield,MSY).Agar tidak terjadimya kelangkaan sumber daya alam,kegiiatan eksploitasi sumber daya alam tidak
melebihi batas potensi lestarinya.Setiap kegiatan pengeksploitasi harus memberikan informasi tentang besarnya potensi
lestari untuk setiap jenis stok sumber daya alam.
b. Pemanfaatan sumber daya tidak pulih (non-renewable resources) harus dilakukan secara cermat dan bijaksana.Perlu
dilakukannya upaya untuk mencari sumber-sumber energi alternatif seperti arus,gelombang,perbedaan salinitas,perbedaan
suhu lapisan air,pasang surut dan alternatif lainnya agar pengelolaan sumber daya tidak dapat diperbarui dapat seoptimal
mungkin.
c. Pendayagunaan potensi sumber daya alam sesuai daya dukung lingkungannya.Maksudnya adalah pemanfaatan sumber
daya dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui digunakan seoptimal mungkin.Apabila melakukan eksploitasi sumber
daya tidak dapat diperbaharui tidak boleh merusak atau mematikan sumber daya dapat diperbaharui.
12. Tahap Pemanfaatan
Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri
dari pemanfaatan secara langsung yaitu kegiatan
perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan
sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk
kegiatan pokoknya,dan pemanfaatan secara tidak langsung
yaitu kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam
memanfaatan sebagian besar dari wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil untuk menunjang kegiatan pokoknya.
Tahap Pengawasan dan Pengendalian
Tahap pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk
menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan
berkelanjutan.Pengawasan dan/atau pengendalian
dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau keci sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimiliki.