Hukum kekayaan intelektual "Hak Cipta"

1. PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU
“LAGI SYANTIK” OLEH GEN HALILINTAR
kelompok 1
(HAK CIPTA)

2. kenalan dulu yuk!
Anggota Kelompok 1
Muhammad Firza Arrizqi 1111200045
Shendy Susantika 1111200095
Widya Ayu Pramesty 1111200096
Siti Nazwa Silsilahastin 1111200195
Syipa Nurul Najmi 1111200229

3. Kasus Pelanggaran Lagu "Lagi Syantik" oleh
Gen Lilintar
Kasus ini bermula dari PT. Nagaswara menggugat Gen Halilintar sebesar 9,5 Milyar rupiah
secara material dan immaterial. Dikarenakan merasa dirugikan oleh gen halilintar karena
telah mengcover lagu tersebut dengan mengganti lirik dan aransemen lagu tanpa
mencantumkan hak cipta. Nagaswara
Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan yang dilayangkan oleh pihak Nagaswara dan
menghukum Nagaswara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.411.000,00 (lima
juta empat ratus sebelas ribu rupiah) yang termuat dalam Putusan No82/Pdt.Sus-
HKI/Cipta/2019/PN Niaga JKT.Pst dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim antara lain
bahwa Gen Halilintar mengklaim tidak memperoleh keuntungan dari unggahan cover song
tersebut dan pengubahan pada sejumlah lirik pada lagu «Lagi Syantik» dilakukan dengan
maksud agar lagu tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan.

4. Bagaimana kita melihat kasus ini dalam
Perspekif Hukum Hak Kekayaan
Intelektual mengenai "Hak Cipta"?
Mari kita bahas!

5. Mari kita bahas bersama!
Apa itu Hak Cipta?
Perlindungan Hukum Terhadap
Pencipta Lagu dan Pemegang Hak
Cipta Lagu
Upaya Penyelesaian Sengketa Yang
Dapat Ditempuh Untuk Melindungi
Pemegang Hak Cipta Atas
Pelanggaran Hak Cipta Lagu

6. Apa itu "Hak Cipta"?
Hak untuk mendapatkan keuntungan
Hak untuk memperoleh pengakuan
Hak berupa pengalihan dan pemberian izin untuk menggunakan hak
kekayaan intelektualnya dengan tujuan memperoleh royalti
Hak moral yang melekat pada diri pemilik hak tersebut yang tidak
dapat dialihkan dan bersifat tetap
Pasal 8 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak
eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat
ekonomi atas Ciptaan.

7. Pasal 5 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta memberikan penjelasan mengenai hak moral
yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri si pencipta
untuk mencantumkan namanya sehubungan dengan
pemakaian ciptaannya untuk umum, mengubah ciptaannya,
dan untuk mempertahankan haknya jika terjadi hal-hal
yang merugikan kehormatannya

8. Pendaftaran hak cipta merupakan upaya perlindungan hukum
Menurut UU Hak Cipta, “Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M..01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan
Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan HKI Melalui Kanwil Departemen dan HAM RI” Untuk memperoleh
pendaftaran suatu Ciptaan, seorang Pemohon dapat mengajukan permohonan
dengan tiga cara, yaitu:
1. Permohonan ke Dit. Jen. HKI;
2. Permohonan lewat Kanwil Kementrian Hukum dan HAM RI;
3. Permohonan lewat Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar.
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu dan
Pemegang Hak Cipta Lagu

9. Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 16 Ayat 2, menurut sifatnya, hak cipta
dianggap sebagai barang bergerak yang dapat dialihkan melalui pewarisan,
hibah, kepercayaan, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dapat
dibenarkan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dapat dilisensikan, menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014). Objek lisensi tidak hanya hak cipta, tetapi juga hak-hak lain yang
terkait dengan hak cipta. Hak yang dimaksud adalah hak cipta di bidang lagu
atau musik, dimana lagu tersebut berkaitan dengan suara yang dapat direkam
agar tidak menimbulkan hak di bidang rekaman suara.

10. Pasal 66-67 UU Hak Cipta. Ciptaan dilindungi sejak ciptaan itu lahir, jadi
tidak diperlukan pendaftaran, tetapi fitur untuk mencatat hak cipta
adalah untuk mempermudah pembuktian jika terjadi sengketa hak cipta
Tetapi apabila terjadi sengketa untuk pembuktian, Upaya
penindakan/upaya represif diselesaikan melalui sengketa arbitrase atau
pengadilan Pasal 95 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014. Tuntutan perdata
dibawa ke Pengadilan Niaga, dan tuntutan pidana dibawa ke Pengadilan
Negeri.

11. perbuatan melawan hukum,
perjanjian lisensi, dan
sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.
penyelesaian sengketa,
arbitrase, atau
pengadilan
Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa terkait
hak cipta yaitu
Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif
Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Untuk
Melindungi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu

12. konsultasi,
mediasi,
negosiasi,
konsiliasi, dan
arbitrase
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan
bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dibagi menjadi
beberapa bagian yaitu

13. penyelesaian cara perdata dan
penyelesaian cara pidana.
Dalam pengadilan atau yang disebut dengan
litigasi. Upaya penyelesaian terhadap sengketa
Hak Cipta dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu
dengan

14. 1. Upaya Perdata
Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa setiap
perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian mewajibkan orang yang karena
salahnya membawa kerugian bagi orang lain, untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini
dapat dikaitkan dengan pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebut bahwa
1) “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang
mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.”
2) “Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus
dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak
Terkait.”
3) “Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak
Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.”

15. Kemudian Pasal 97 Undang-Undang Hak Cipta juga
menyebutkan bahwa:
1)“Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal
69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat
mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam
daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.”
2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.”

16. Penertiban ciptaan ;
Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya ;
Penerjemahan Ciptaan ;
Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan ;
Pendistribusian Ciptaan atau salinannya ;
Pertunjukan Ciptaan ;
Pengumuman Ciptaan ;
Komunikasi Ciptaan ; dan i) Penyewaan Ciptaan
2.Upaya Pidana
Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa :
1)“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi
untuk melakukan :
2)“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatkan Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”
3)“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan
Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

17. Thank You
Do you have any questions
before we go?