Stakeholders Partnership Forum (SPF) arrangement

1. REPRESENTASI STAKEHOLDER PARTNERSHIP FORUM (SPF) NASIONAL INDONESIA
Bagi Kawasan Laut Arafura dan Laut Timor (ATSEA)
Kementerian Kelautan dan Perikanan - NCU UNDP Indonesia
22 Juni 2021
(updated 25 Juni dan 1 Juli 2021)

5. Kerangka Kelembagaan Kolaborasi Regional

6. Indonesia pada
ATSEA

8. Pembelajaran dari ATSEF (ATSEA-1)
Artikulasi lebih lanjut guna membangun keberhasilan dan pembelajaran dari ATSEA-1
dan ATSEF; menindaklanjuti dan memperkuat hasil-hasil
Adanya perubahan dan perkembangan baru sejak SAP dan deklarasinya telah diterima
negara anggota; membutuhkan perluasan pelibatan keanggotaan kemitraan (wakil
pemerintahan nasional dan lokal, LSM, sektor swasta)
Permasalahan transboundary membutuhkan pendekatan regional (spesies migrasi,
jejaring MPA, sampah laut, isu-isu kemaritiman, dll) secara bilateral dan multilateral
Sukses dan keberadaan mekanisme hanya memungkinkan dengan adanya rasa
kepemilikan (ownership) di masing-masing negara anggota. Konsultasi tingkat nasional
menjadi bagian penting dalam proses membangun konsensus

9. Tata Kelola dan Kelembagaan
Penyusunan Kelembagaan dan tata kelola
dilakukan melalui sebuah kesepakatan non-
legally binding untuk memfasilitasi SAP dan
NAP. Penyusunan ini akan menggantikan tata
kelola ATSEF yang ada sebelumnya.
Tata Kelola dan kelembagaan berisikan :
1. Coordination Committee
2. Stakeholder Partnership Forum (SPF)
3. Coordinator/Secretariat
Tujuan dan Penyusunan Tata Kelola dan Kelembagan SPF
Tujuan
• Mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh
pemerintahan di tingkat nasional, sub-regional dan pemerintah
daerah, serta masyarakat sipil, praktisi di antara negara anggota
(Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste, Australia);
• Pertukaran informasi, keahlian dan praktek-prakterk terbaikk di
tingkat nasional , daerah dan masyarakat setempat dalam perikanan
berkelanjutan, pemberantasan IUU Fishing dan strategi serta kebijakan
efektif;
• Menggali bagaimana komunitas regional dan stakeholders (ATSEA 2)
menjalin koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi untuk meningkatkan
peran penyadartahuan terhadap perikanan berlanjutan dan perbaikan
kesejahteran;
• Mendukung dan memenuhi Sustainable Development Goals—SDGs
related (Goals 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas 13:
Climate Action; 17: Partnership for the goals)

10. Peran SPF
Memperkuat kemitraan di antara pejabat pemerintahan, pakar, LSM, mitra-mitra dan stakeholders
yang berkepentingan di Laut Arafura and Laut Timor melaui mobilasi dan koordinasi kegiatan
pelaksanaan ATSEA-SAP
Membantu Coordination Committee dalam mengembangkan rencana pelaksanaan SAP dan me-
review kemajuannya secara periodik
Memfasilitasi dan melaksanakan SAP melalui upaya-upaya koordinasi, pemihakan seputar rencana
pelaksanaan SAP, menciptakan kemitraan dan kolaborasi proyek-proyek di antara negara anggota,
mengajukan proyek-proyek ke Coordination Committee

11. • Kerjasama, memusatkan pada pengelalaan ekosistem
berorientasi manusia dan ekosistem. Kegiatan-kegiatan
di bawah SAP atas konservasi biodiversity dan
pengentasan kemiskinan, food security, keberlanjutan
livelihoods bagi masyarakat sekitar pesisir dan
pendapatan lestari
• Berbasis sains dan data dalam penyusunan tujuan dan
implemetasi kegiatan. Dalam kasus tidak adanya
informasi sains, pendekatan hati-hati diterapkan
• Forum relevan yang ada untuk implementasi kegiatan
di ATS: CTI-CFF, MoU CMS, PEMSEA dan RPOA – IUU
Fishing
Prinsip-prinsip
• Tujuan dan kegiatan berkesesuaian dengan komitmen
internasional dan regional di bawah instrument legal
dan proses multilateral (CBD, SDG, ASEAN, APEC,
CITES, CMS, UNCLOS, UNFCCC, CTI dan Manado World
Oceans Declaration)
• SAP dan implementasinya tidak mempengaruhi dan
prejudice atas kesepapakatan perbatasan maritim
yang telah ada
• Kelompok stakeholder secara aktif mendorong mitra
Bersama lainnya serta pemerintahan alam
melaksanakan SAP dan NAPs secara kolaboratif
meliputi pemerintahan pusat, provinsi, Pemda
Kota/Kab, LSM, perusahaan swasta, donor bilateral,
agensi multilateral, penduduk tempatan dan
masyarakat lokal, komunitas pesisir, akademisi dan
periset

12. Fungsi
• Mendukung dan Coordination Committee
dalam pengembangan pelaksanaan SAP
dan mereview kemajuan secara reguler
• Memfasilitasi dan implementasi SAP
melalui upaya koordinasi, pelaksanaan
rencana SAP, menciptakan kemitraan dan
kolaborasi proyek, mengajukan proyek-
proyek dan ke Coordination Committee dll.
SPF Fungsi dan Modalitas
Modalitas
• Deklarasi Para Menteri di antara negara anggota ATSEA-
1 (Indonesia, Timor Leste, Australia)
• Strategic Action Plan (10 tahun) di Kawasan ATS
• National Action Program (NAP)
• Tiga Lembaga target di bawah ATSEA-2
Regional Coordination Committee (RCC)
Stakeholder Forum Partnership (SPF)
Coordination/Secretariat

13. Perlindungan Lingkungan dan Perairan
• UU No. 1/1973 Landas Kontinen Indonesia
• UU No. 5/1983 Zona Ekonommi Eksklusif Indonesia
• UU No. 17/1985 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut
• UU No 6/1996 Perairan Indonesia
• UU No. 27/2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau P. Kecil
• UU No. 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
• UU No. 31/2004 Perikanan, dan revisinya (UU No. 45/2009)
• UU No. 17/2008 Pelayaran
• UU No. 32/204 Kelautan
• UU No. 23/2014 Pemerintahan Daerah, revisi UU No.9/2019
• UU No. 11/2020 Cipta Kerja
• PP No. 27/2021 Penangkapan/Pembubidaya Ikan di WPPNRI
• PP No. 26/2021 Pencegahan, Pencemaran, Kerusakan, Rehabilitasi dan
Peningkatan SDI
• Peraturan Pemerintah No. 17/1974 Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan
Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
• PP No. 15 Tahun 1984 Pengelolaan SDA Hayati di ZEE Indonesia
• PP No. 19/1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
• Peraturan Menteri Perhubungan No. 215/1987 Pengadaan Fasilitas Penampungan
Limbah dari Kapal
• Peraturan Menteri Perhubungan No. 86/1990 Pencegahan Polusi dari Kapal
Catatan: Bagian ini lebih lengkapnya mengacu pada deskripsi laporan SPF Nasional
Landasan Hukum
Kerjasama dan Perjanjian Regional/Internasional
• UU No. 24/2000 Perjanjian Internasional
• UU No. 43/2008 Perbatasan Negara
• PP 38/2002 Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis
Pangkal Kepulauan Indonesia
• PP No 24/2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara RI; revisi PP 56/2013
• Peraturan Presiden No. 63/2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri No. 48/2020 Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri KP No. 23/2015 Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3/2019 Panduan Umum
Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/2006 Panduan Umum
tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh
Pemerintah Daerah

14. Partisipan/Anggota
Kelanjutan perluasan ATSEF di antara negara
anggota wilayah Arafura dan Laut Timor :
• Pejabat pemerintahan;
• Pakar terlibat pemberantasan IUU Fishing;
• Lembaga akademisi dan Universitas
• Masyarakat sipil dan NGOs (termasuk kel.
muda dan kel. perempuan)
• Pemerintahan daerah dan otoritas lokal
• Lembaga internasional lainnya
• Kelompok kepentingan lainnya
Partisipan SPF’s
Kelayakan
• Terkait secara strategis di level nasional, contoh-contoh baik
dan Kerjasama efektif dengan pejabat pemerintah senior dan
anggota masyarakat sipil
• Mewakili perhatian dan kepentingan masyarakat di Kawasan
Laut Arafuru dan Laut Timor
• Champion dan mengartikulasikan perikanan bertanggung
jawab (pemberantasan IUU Fishing, mitigasi iklim) di kawasan
• Berkepentingan atas ide-ide antar negara dan nilai-nilainya di
tahap nasional, khususnya perlidungan dan promosi
kebersamaan dengan masyarakat sipil
• Partisipasi dan menunjukkan nilai kehadiran pertemuan
secara tatap muka maupun online pada kelompok kerja di
antara anggota
• Mempromosikan secara kuat dan jelas praktek perikanan
berkelanjutan, termasuk pemberantasan IUU Fishing di
kawasan

15. • Memastikan adanya dukungan dan
kemauan politik di antara negara
anggota
• Memobilisasi dan melibatkan
kepemimpian di dalam dan luar
pemerintahan
• Review atas kerangka hukum yang ada
• Menyetujui dasar keistimewaan atau
karakteristik Forum
• Menyusun agenda/kalender dan
keranga waktu bagi Forum
Tahapan perencanaan
SPF tingkat nasional memungkinkan dibentuk berdasar:
• Keputusan administratif, seperti peraturan/SK Menteri
atau sejenisnya
• Menyusun aturan baru atau memperkuat legislasi yang
ada
• Persetujuan formal atau informal
Fungsi utama Forum sebagai ruang bagi proses pengambilan
keputusan atau bagi konsultasi, atau kombinasi keduanya,
melalui opsi-opsi negara anggota
Aturan pengambilan keputusan – aturan konsensus, mayoritas
atau kualifikasi mayoritas – perlu disusun di awal, sebagaimana
penentuan bahwa sebuah kuorum dalam pengambilan
keputusan yang mengikat

16. Komposisi SPF Nasional
• LSM International
• LSM Nasional dan lokal
• Komunitas tempatan
• Kelompok perempuan
•BRSDM/Pusriskan KP
•Universitas
•Lembaga riset lainnya
• Pelaku bisnis
perikanan
• Perdagangan dan
maritim
• Infrastuktur
• Kemenko Marinvest
• Kementerian Kelautan
dan Perikanan
• Pemda (Prov, Kab/Kota)
• WPP 718 Pemerintah
Pusat & Daerah
/ NIMC
- LPP WPP 718
Sektor Swasta
Kelembagaan
Adat/Komunitas
Lokal
Periset/
Akademisi

17. Struktur
Stakeholder Partnership Forum (SPF) tingkat nasional dikelola oleh:
• Seorang ketua/Lead (ex-officio Komite Koordinasi atau penunjukkan
lainnya)
• Wakil ketua
• Staff
• Skretariat teknis
• Participants/Members
Catatan: Ada pandangan bahwa SPF Regional sifatnya hanya koordinator dari anggota asing-masing National SPF, yang berperan adalah masing-masing nasional SPF.
National SPF berkoordinai dengan NIMC. RCC/steering committee berada di tingkat Regional, dipimpin regional coordinator (level Dirjen).

18. Organigram

19. Personil in-charge
Ketua : Kemenko Maritim dan Investasi (Eselon 1)
Wakil : Kementerian Kelautan dan Perikanan (Eselon 1)
Sekretaris: Kementerian Kelautan dan Perikanan (Eselon 2), atau
ditentukan kemudian
Ketua Pokja: Ditentukan kemudian

20. Pemerintah Pusat
Memberi arahan kebijakan, supervisi dan monitoring/evaluasi program (SAP & NAP)
Pemerintah Daerah
Mendukung dan melaksanakan program kegiatan lapangan; memberikan laporan hasil
dan masukan kebijakan (lessons learned)
Akademisi
Melakukan berbagai kajian sumberdaya perikanan, kelautan dan maritim sebagai
masukan bagi proses pengambilan keputusan tingkat nasional/daerah
Sektor Swasta
Menilai peluang dan investasi perikanan dan sektor maritime, infratuktur, energi & gas,
dengan mempromosikan praktek bisnis secara lestari
LSM/Lembaga Komunitas, Perempuan dll.
Mendukung pelaksanaan kegiatan lapangan, pendampingan masyarakat lokal,
mendukung pelatihan-pelatihan memetik pembelajaran dan memberikan masukan
kebijakan
Peran-peran

21. • Bekerjasama dengan Forum
Koordinasi Pengelolaan
Pemanfaatan Sumber daya Ikan
(FKPPS) WPP-718
• Saling memperkuat dalam hal
lokasi mana yang menjadi
dukungan prioritas
• Dukungan sumberdaya manusia,
pendanaan, manajemen dll dalam
pengelolaan sumberdaya perairan
• SPF dapat menjakau penanganan
isu yang belum atau tidak
tersentuh atas isu-isu terkait lintas
batas antar negara
Sinergi dengan WPP-718

22. Pertemuan, pendanan, Komunikasi & Evaluasi
Pertemuan
• Frekuensi: minimum pertemuan sekali setiap enam
bulan (atau ditentukan kemudian) secara berkala
disetujui oleh negara anggota
• Pertemuan luar biasa: negara anggota
memungkinkan untuk melaksanakan pertemuan
khusus atau tambahan
• Partisipasi: Coordination Committee/Secretariat
mengagendakan pertemuan peserta melalui daring
dan/atau pertemuan tatap muka
• Lokasi: tempat pertemuan bagi peserta dapat
ditentukan kemudian (TBD)
Pendanaan
Lima negara anggota menggunakan anggaran masing-masing (Indonesia,
Timor Leste and Papua New Guinea, Australia)
Komunikasi & Evaluasi
• Komunikasi jelas dan berkala untuk menjaga momentum dan
produktivitas dalam Forum dan transparansi serta akuntabilitas bagi
stakeholders luar
• Anggota dapat berkomunikasi melalui pertemuan-pertemuan, email,
mailing lists, collaborative document editors (Google Docs), etc. Anggota
Forum dapat berkomunikasi dengan stakeholders eksternal melalui
websites, newsletters, sosial media, dll.
• Forum mempublikasi notulen hasil pertemuan dan agenda dalam dua
pekan atau sepersetujuan anggota. Anggota dapat mempubilkasi
dokumen tambahan tentang kegiatan forum
• Partisipasi: peserta memperoleh notifikasi hasil pertemuan dan
memungkinkan memberi komentar sebelum pertemuan, dan
pemberitahuan lainnya bagi partisipasi publik

23. Isu berkembang terkait SPF
• Stakeholders kunci pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pusriskan/BRSDM dll.) yang terlibat dalam
ATSEF yang berpengalaman pada forum sebelumnya
• Pusriskan sebagai focal point ATSEA Indonesia sedang masa transisi kelembagaan ke BRIN? Termasuk sedang
reorganisasi KKP
• Tingkatan partisipasi secara legally binding di antara pelaku SPF, atau non legally binding?
• Kontribusi pendanaan dan kebijakan negara anggota tergantung pada pilihan legally binding atau non
legally binding
• Kelembagaan SPF dengan WPP disinergikan

24. Tingkat kebijakan
Regional
•Deklarasi Para Menteri ATSEA
•Konvensi Regional ATS
•Regional Coordination
Committee (RCC)
•SPF Regional
Nasional
•Peraturan/Keputusan Menteri
Koordinator
•Peraturan/Keputusan Menteri
KP & K/L lain
•SPF Nasional
•NIMCs (Antar Kementerian
nasional untuk ATS)
Sub-Nasional
•Peraturan/Keputusan
Gubernur/Bupati/ Walikota
•Peraturan Desa
•Hukum Adat dll.

25. Arafura and Timor Seas Ecosystem Approach - Phase II
KEEP AN EYE ON US
NCU Office:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan
Gedung Balitbang KP II
Jl. Pasir Putih II, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430
ATSEA Phase II program_atsea program_atsea
puslitbangkan@kkp.go.id
www.atsea-
program.com
(021) 64700928 Fax: 64700929
Terima kasih