Kasus ini membahas tentang Hamdani, seorang buruh pabrik yang divonis 2 bulan penjara karena dituduh mencuri sepasang sandal bolong. Namun, tuduhan ini diduga merupakan rekayasa belaka karena Hamdani dikenal aktif memperjuangkan hak-hak buruh. Meski dipecat, kasus ini menarik perhatian publik mengenai penegakan hukum di Indonesia yang dinilai masih formalistik dan kurang memperhatikan unsur-unsur lain dalam
3. Kronologi
Hamdani bin Ijin, seorang buruh pabrik
sandal PT Osaga Mas Utama divonis
hukuman kurungan selama dua bulan
24 hari oleh Pengadilan Negeri
Tangerang, Banten, 23 Oktober tahun
silam, dengan tuduhan mencuri sandal
bolong. Ironis memang, hanya lantaran
dituduh mencuri sebuah alas kaki rusak
milik perusahaan, Hamdani harus
kehilangan mata pencaharian untuk
menghidupi keluarganya..
4. Awal dari kisah memilukan teruntuk penegakan hukum di
Tanah Air ini berawal pada suatu petang, 4 September 2000.
Saat itu, Hamdani akan menunaikan ibadah salat Asar. Seperti
biasanya, Hamdani bersama rekan buruh lainnya secara
bergantian menggunakan sandal apkiran yang tersimpan di
sebuah gudang untuk mengambil air wudu. Anehnya,
manajemen pabrik melaporkan Hamdani kepada Kepolisian
Sektor Jatiuwung, Tangerang, dengan tuduhan mencuri.
Padahal, kebiasaan meminjam sandal sebelum salat juga kerap
dilakukan karyawan di pabrik itu.
5. Isu pun merebak di kalangan karyawan
bahwa tudingan itu hanyalah rekayasa
belaka. Soalnya, selama ini, Hamdani
dikenal sebagai pengurus serikat buruh di
Karya Utama dan aktif memperjuangkan
hak-hak karyawan di pabrik sandal yang
terletak di kilometer 5, kawasan Tangerang,
Banten. "Ada indikasi balas dendam juga"
kata Aswad Sugiarto, rekan Hamdani.
Apalagi, sandal yang dipinjam dianggap
mereka sebagai barang reject atau rusak.
"Masa sandal yang dipinjam malah dituduh
hasil curian" ucap Aswad dengan geram.
Itulah sebabnya, ketika PN Tangerang
menggelar kasus Hamdani unjuk rasa pun
kerap mewarnai persidangan yang dikenal
dengan sebutan Kasus Sandal Bolong.
6. Bahkan, saat awal persidangan yang bertepatan dengan hari kelahiran
Hamdani ke-26, rekan-rekan buruh pun bersama-sama merayakan
ulang tahun pria pemalu ini. Sayangnya, upaya sejumlah buruh untuk
menggugah nurani sang hakim agar memutuskan kasus ini dengan
penuh rasa keadilan tak terwujud. Dengan tegas, Ketua Majelis Hakim
Suprapto tetap mengetokkan palu dan memvonis Hamdani bersalah.
Sontak saja, putusan majelis hakim itu membuat para pendukung
termasuk kuasa hukum Hamdani kecewa. Menurut Fredy Kusnanda,
seorang di antara kuasa hukum Hamdani dari Perhimpunan Bantuan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, majelis hakim tak
memahami kronologi kasus. Soalnya, tuduhan tersebut tak mendasar.
Kendati begitu, Kepala Hubungan Masyarakat PN Tangerang Ade
Komarudin menyatakan, mereka tak melihat latar belakang konflik
perburuhan yang terjadi antara manajemen dan Hamdani. Soalnya,
mereka hanya melihat tindak pidana yang dilakukan Hamdani, yakni
mencuri sandal.
7. Akhirnya, putusan yang dianggap
berat sebelah itu dijalani Hamdani di
Lembaga Pemasyarakatan Pemuda
Tangerang selama hampir 3 bulan. Di
dalam sebuah ruangan yang sempit
dan pengap, Hamdani berusaha
tabah menjalani hukuman atas
perbuatan yang tak pernah
dilakukannya "Saya merasa
diperlakukan tak adil. Penegak
hukum telah dipengaruhi orang
berduit," ujar pria yang beralamat di
Kosambi Bedeng RT 04/1 Desa Kayu
Bengkok, Sepatan, Tangerang.
8. Hari terus berganti, saat yang dinanti Hamdani
untuk menghirup udara bebas pun tiba, 14
Januari 2001. Dengan ditemani istri, kedua
orang tua, dan tim kuasa hukum, Hamdani
melangkah keluar dengan keinginan untuk
melupakan kehidupan di dalam bui. "Kehidupan
di bui itu menyedihkkan tutur Hamdani. Hal
serupa juga dirasakan keluarga yang
ditinggalkan Hamdani. Menurut kedua orang tua
Hamdani, selama sang anak tercinta mendekam
dalam penjara, hati mereka dilanda kesedihan
yang mendalam. Bahkan, hingga saat ini, mereka
tak menerima tuduhan Hamdani sebagai
pencuri. Namun, kepedihan itu lenyap ketika
Hamdani tiba di rumah. Kebebasan Hamdani ini
disambut gembira seluruh sanak keluarga
Hamdani, khususnya sang istri yang tengah
berbadan dua.
9. Kembalinya Hamdani di tengah-tengah masyarakat
juga disambut gembira rekan-rekannya. Soalnya,
perjuangan yang dilakukan Hamdani selama ini
dalam memperjuangkan hak-hak buruh mulai
mendapat perhatian dari manajemen pabrik. Saat
itu, mereka sempat berunjuk rasa menuntut hak-
hak normatif, di antaranya dihapuskannya kontrak
lantaran tak sesuai dengan Undang-undang Tenaga
Kerja. Selain itu, mereka juga menuntut adanya
tunjangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kendati
belum sepenuhnya tuntutan dikabulkan, kini
perbaikan sejumlah kesejahteraan buruh mulai
dialami buruh. "Lumayan, saat ini telah ada uang
makan," ungkap Aswad.
10. Kasus menyedihkan yang menimpa Hamdani
ini juga menjadi perhatian publik. Soalnya
kasus ini menunjukkan, rakyat kecil masih
kesulitan dalam menggapai keadilan.
Menurut Purwaningsih dari Institut
Perburuhan Jakarta, dalam kasus ini
menunjukkan terjadi perubahan pola dalam
menyelesaikan kasus antara pengusaha dan
buruh. "Banyak kasus yang berawal dari
perburuhan dialihkan menjadi kasus
kriminalitas," kata Purwaningsih. Apalagi,
ketika di tingkat pengadilan majelis hakim
kerap mengabaikan unsur perburuhan.
Lantaran itulah, pemerintah, pengusaha, dan
buruh harus berinisiatif dalam penyelesaian
kasus perburuhan. Setidaknya dengan
rumusan: pemerintah berinisiatif, pengusaha
menjaga konsensus, dan buruh menjalani
fungsi kontrol.
11. PENYELESAIAN KASUS DI
PENGADILAN
Hukuman kurungan selama 2 bulan 24
hari oleh Pengadilan Negeri Tangerang,
Banten, 23 Oktober tahun silam, dengan
tuduhan mencuri sandal bolong. .
Dengan tegas, Ketua Majelis Hakim
Suprapto tetap mengetokkan palu dan
memvonis Hamdani bersalah.
13. Negara Indonesia merupakan negara hukum
istilah negara hukum secara konstitusional
telah disebutkan pada UUD 1945. Beberapa
pernyataan yang mencerminkan bahwa
Indonesia sebagai negara hukum antara lain:
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi
bahwa Negara Indonesia adalah negara
hukumdan kita ketahui berlandaskan
Pancasila sebagai landasan dalam membuat
peraturan perundang-undangan agar tidak
terlepas dari nilai-nilai pancasila yang telah
disepakati sebagai simbol pemersatu dan
pengguat keanekaragaman kehidupan di
masyarkat baik dalam hal perbedaan
agama,ras golongan bahkan kebiasaan adat
istiadat yang mempengaruhi macam-macam
golongan masyarkat.
14. tanggapan kelompok kami untuk
menganalsis dari kasus pencurian sandal
bolong yang di tuduhkan kepada saudara
hamdani tentu saja ada faktor – faktor
penguat untuk tuduhan ini salah
satunya,kita ketahui bahwa saudara hamdani
bukanlah pegawai biasa namun dia adalah
seorang pembela hak buruh dan terikat
dengan Aktivis buruh yang tergabung dalam
Federasi Serikat Buruh Karya Utama
(FSBKU),tentu saja dalam hal ini perusahaan
menganggap hamdani bisa saja menjadi
penghambat kebijakn dalam peraturan
perusahaan dan salah satu jalan aman untuk
menghilangkan penghambat ini tentu saja
mengeluarkan hamdani dari perusahaan
15. KESIMPULAN
Perjalanan Penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih tidak
maksimal. Penegakan hukum di Indonesia masih bersifat formalisme,
sehingga sebagian aparat penegak hukum masih berpikir bahwa
menegakan hukum sama dengan menegakan undang-undang/peraturan.
Kasus-kasus seperti pencurian sandal jepit, pencurian semangka dan
kakao, menjadi contoh penegakan hukum seperti ini.Demi menjunjung
tinggi tujuan hukum khususnya nilai-nilai keadilan, maka moral dan
integritas penegak hukum merupakan hal yang paling utama dan
penting dibenahi dalam penegakan hukum di Indonesia, agar dapat
tercipta hukum yang responsif dan progresif.Hukum Responsif dan
Progresif merupakan hukum yang baik karena mengedepankan keadilan
substansi daripada keadilan prosedural, terbuka untuk partisipasi
masyarakat dan peka terhadap perubahan sosial. Hukum jenis ini akan
lebih sesuai dengan konteks Indonesia yang masih mencari-cari jati diri
dalam sistem hukumnya.