SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
KASUS PENCURIAN
SANDAL
BOLONG
Presentation by Novi Anggraini, Karina
Fadilah E, Riska Dyah A P, Dian
Monikasari, Meliyana Syahfitri, Sepi
saepulloh, Winalda Lutfiah.
Today’s
Discussion
• KRONOLOGI KASUS
• PENYELESAIAN KASUS DI PENGADILAN
• ARGUMENTASI TERHADAP PENYELESAIAN
KASUS DISERTAI DASAR HUKUM
Kronologi
Hamdani bin Ijin, seorang buruh pabrik
sandal PT Osaga Mas Utama divonis
hukuman kurungan selama dua bulan
24 hari oleh Pengadilan Negeri
Tangerang, Banten, 23 Oktober tahun
silam, dengan tuduhan mencuri sandal
bolong. Ironis memang, hanya lantaran
dituduh mencuri sebuah alas kaki rusak
milik perusahaan, Hamdani harus
kehilangan mata pencaharian untuk
menghidupi keluarganya..
Awal dari kisah memilukan teruntuk penegakan hukum di
Tanah Air ini berawal pada suatu petang, 4 September 2000.
Saat itu, Hamdani akan menunaikan ibadah salat Asar. Seperti
biasanya, Hamdani bersama rekan buruh lainnya secara
bergantian menggunakan sandal apkiran yang tersimpan di
sebuah gudang untuk mengambil air wudu. Anehnya,
manajemen pabrik melaporkan Hamdani kepada Kepolisian
Sektor Jatiuwung, Tangerang, dengan tuduhan mencuri.
Padahal, kebiasaan meminjam sandal sebelum salat juga kerap
dilakukan karyawan di pabrik itu.
Isu pun merebak di kalangan karyawan
bahwa tudingan itu hanyalah rekayasa
belaka. Soalnya, selama ini, Hamdani
dikenal sebagai pengurus serikat buruh di
Karya Utama dan aktif memperjuangkan
hak-hak karyawan di pabrik sandal yang
terletak di kilometer 5, kawasan Tangerang,
Banten. "Ada indikasi balas dendam juga"
kata Aswad Sugiarto, rekan Hamdani.
Apalagi, sandal yang dipinjam dianggap
mereka sebagai barang reject atau rusak.
"Masa sandal yang dipinjam malah dituduh
hasil curian" ucap Aswad dengan geram.
Itulah sebabnya, ketika PN Tangerang
menggelar kasus Hamdani unjuk rasa pun
kerap mewarnai persidangan yang dikenal
dengan sebutan Kasus Sandal Bolong.
Bahkan, saat awal persidangan yang bertepatan dengan hari kelahiran
Hamdani ke-26, rekan-rekan buruh pun bersama-sama merayakan
ulang tahun pria pemalu ini. Sayangnya, upaya sejumlah buruh untuk
menggugah nurani sang hakim agar memutuskan kasus ini dengan
penuh rasa keadilan tak terwujud. Dengan tegas, Ketua Majelis Hakim
Suprapto tetap mengetokkan palu dan memvonis Hamdani bersalah.
Sontak saja, putusan majelis hakim itu membuat para pendukung
termasuk kuasa hukum Hamdani kecewa. Menurut Fredy Kusnanda,
seorang di antara kuasa hukum Hamdani dari Perhimpunan Bantuan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, majelis hakim tak
memahami kronologi kasus. Soalnya, tuduhan tersebut tak mendasar.
Kendati begitu, Kepala Hubungan Masyarakat PN Tangerang Ade
Komarudin menyatakan, mereka tak melihat latar belakang konflik
perburuhan yang terjadi antara manajemen dan Hamdani. Soalnya,
mereka hanya melihat tindak pidana yang dilakukan Hamdani, yakni
mencuri sandal.
Akhirnya, putusan yang dianggap
berat sebelah itu dijalani Hamdani di
Lembaga Pemasyarakatan Pemuda
Tangerang selama hampir 3 bulan. Di
dalam sebuah ruangan yang sempit
dan pengap, Hamdani berusaha
tabah menjalani hukuman atas
perbuatan yang tak pernah
dilakukannya "Saya merasa
diperlakukan tak adil. Penegak
hukum telah dipengaruhi orang
berduit," ujar pria yang beralamat di
Kosambi Bedeng RT 04/1 Desa Kayu
Bengkok, Sepatan, Tangerang.
Hari terus berganti, saat yang dinanti Hamdani
untuk menghirup udara bebas pun tiba, 14
Januari 2001. Dengan ditemani istri, kedua
orang tua, dan tim kuasa hukum, Hamdani
melangkah keluar dengan keinginan untuk
melupakan kehidupan di dalam bui. "Kehidupan
di bui itu menyedihkkan tutur Hamdani. Hal
serupa juga dirasakan keluarga yang
ditinggalkan Hamdani. Menurut kedua orang tua
Hamdani, selama sang anak tercinta mendekam
dalam penjara, hati mereka dilanda kesedihan
yang mendalam. Bahkan, hingga saat ini, mereka
tak menerima tuduhan Hamdani sebagai
pencuri. Namun, kepedihan itu lenyap ketika
Hamdani tiba di rumah. Kebebasan Hamdani ini
disambut gembira seluruh sanak keluarga
Hamdani, khususnya sang istri yang tengah
berbadan dua.
Kembalinya Hamdani di tengah-tengah masyarakat
juga disambut gembira rekan-rekannya. Soalnya,
perjuangan yang dilakukan Hamdani selama ini
dalam memperjuangkan hak-hak buruh mulai
mendapat perhatian dari manajemen pabrik. Saat
itu, mereka sempat berunjuk rasa menuntut hak-
hak normatif, di antaranya dihapuskannya kontrak
lantaran tak sesuai dengan Undang-undang Tenaga
Kerja. Selain itu, mereka juga menuntut adanya
tunjangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kendati
belum sepenuhnya tuntutan dikabulkan, kini
perbaikan sejumlah kesejahteraan buruh mulai
dialami buruh. "Lumayan, saat ini telah ada uang
makan," ungkap Aswad.
Kasus menyedihkan yang menimpa Hamdani
ini juga menjadi perhatian publik. Soalnya
kasus ini menunjukkan, rakyat kecil masih
kesulitan dalam menggapai keadilan.
Menurut Purwaningsih dari Institut
Perburuhan Jakarta, dalam kasus ini
menunjukkan terjadi perubahan pola dalam
menyelesaikan kasus antara pengusaha dan
buruh. "Banyak kasus yang berawal dari
perburuhan dialihkan menjadi kasus
kriminalitas," kata Purwaningsih. Apalagi,
ketika di tingkat pengadilan majelis hakim
kerap mengabaikan unsur perburuhan.
Lantaran itulah, pemerintah, pengusaha, dan
buruh harus berinisiatif dalam penyelesaian
kasus perburuhan. Setidaknya dengan
rumusan: pemerintah berinisiatif, pengusaha
menjaga konsensus, dan buruh menjalani
fungsi kontrol.
PENYELESAIAN KASUS DI
PENGADILAN
Hukuman kurungan selama 2 bulan 24
hari oleh Pengadilan Negeri Tangerang,
Banten, 23 Oktober tahun silam, dengan
tuduhan mencuri sandal bolong. .
Dengan tegas, Ketua Majelis Hakim
Suprapto tetap mengetokkan palu dan
memvonis Hamdani bersalah.
ARGUMENTASI TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS
DISERTAI DASAR HUKUM
Negara Indonesia merupakan negara hukum
istilah negara hukum secara konstitusional
telah disebutkan pada UUD 1945. Beberapa
pernyataan yang mencerminkan bahwa
Indonesia sebagai negara hukum antara lain:
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi
bahwa Negara Indonesia adalah negara
hukumdan kita ketahui berlandaskan
Pancasila sebagai landasan dalam membuat
peraturan perundang-undangan agar tidak
terlepas dari nilai-nilai pancasila yang telah
disepakati sebagai simbol pemersatu dan
pengguat keanekaragaman kehidupan di
masyarkat baik dalam hal perbedaan
agama,ras golongan bahkan kebiasaan adat
istiadat yang mempengaruhi macam-macam
golongan masyarkat.
tanggapan kelompok kami untuk
menganalsis dari kasus pencurian sandal
bolong yang di tuduhkan kepada saudara
hamdani tentu saja ada faktor – faktor
penguat untuk tuduhan ini salah
satunya,kita ketahui bahwa saudara hamdani
bukanlah pegawai biasa namun dia adalah
seorang pembela hak buruh dan terikat
dengan Aktivis buruh yang tergabung dalam
Federasi Serikat Buruh Karya Utama
(FSBKU),tentu saja dalam hal ini perusahaan
menganggap hamdani bisa saja menjadi
penghambat kebijakn dalam peraturan
perusahaan dan salah satu jalan aman untuk
menghilangkan penghambat ini tentu saja
mengeluarkan hamdani dari perusahaan
KESIMPULAN
Perjalanan Penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih tidak
maksimal. Penegakan hukum di Indonesia masih bersifat formalisme,
sehingga sebagian aparat penegak hukum masih berpikir bahwa
menegakan hukum sama dengan menegakan undang-undang/peraturan.
Kasus-kasus seperti pencurian sandal jepit, pencurian semangka dan
kakao, menjadi contoh penegakan hukum seperti ini.Demi menjunjung
tinggi tujuan hukum khususnya nilai-nilai keadilan, maka moral dan
integritas penegak hukum merupakan hal yang paling utama dan
penting dibenahi dalam penegakan hukum di Indonesia, agar dapat
tercipta hukum yang responsif dan progresif.Hukum Responsif dan
Progresif merupakan hukum yang baik karena mengedepankan keadilan
substansi daripada keadilan prosedural, terbuka untuk partisipasi
masyarakat dan peka terhadap perubahan sosial. Hukum jenis ini akan
lebih sesuai dengan konteks Indonesia yang masih mencari-cari jati diri
dalam sistem hukumnya.
THANK YOU!

More Related Content

What's hot

Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polriPeraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polriBobby D'Arch
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamsesukakita
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Idik Saeful Bahri
 
Kode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesiaKode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesiaDanang Satriya
 
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAMHAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAMIndahZe
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukumroellys
 
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKAMakalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKARatika Mueslim
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanFenti Anita Sari
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1dina susiani
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugatNasria Ika
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Leks&Co
 
Slide HEI 6. (KAEDAH DASAR PRINSIP HEI).pptx
Slide HEI 6.  (KAEDAH DASAR  PRINSIP HEI).pptxSlide HEI 6.  (KAEDAH DASAR  PRINSIP HEI).pptx
Slide HEI 6. (KAEDAH DASAR PRINSIP HEI).pptxFajri71
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
 
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Rizki Gumilar
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 

What's hot (20)

Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
 
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polriPeraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri
Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
sadar hukum
sadar hukumsadar hukum
sadar hukum
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Kode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesiaKode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesia
 
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAMHAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKAMakalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
 
Slide HEI 6. (KAEDAH DASAR PRINSIP HEI).pptx
Slide HEI 6.  (KAEDAH DASAR  PRINSIP HEI).pptxSlide HEI 6.  (KAEDAH DASAR  PRINSIP HEI).pptx
Slide HEI 6. (KAEDAH DASAR PRINSIP HEI).pptx
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Penologi
PenologiPenologi
Penologi
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
 
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 

Recently uploaded

PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxMOHDAZLANBINALIMoe
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...MuhammadSyamsuryadiS
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanAdePutraTunggali
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Kasus Sendal Bolong ( Hamdani)

  • 1. KASUS PENCURIAN SANDAL BOLONG Presentation by Novi Anggraini, Karina Fadilah E, Riska Dyah A P, Dian Monikasari, Meliyana Syahfitri, Sepi saepulloh, Winalda Lutfiah.
  • 2. Today’s Discussion • KRONOLOGI KASUS • PENYELESAIAN KASUS DI PENGADILAN • ARGUMENTASI TERHADAP PENYELESAIAN KASUS DISERTAI DASAR HUKUM
  • 3. Kronologi Hamdani bin Ijin, seorang buruh pabrik sandal PT Osaga Mas Utama divonis hukuman kurungan selama dua bulan 24 hari oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, 23 Oktober tahun silam, dengan tuduhan mencuri sandal bolong. Ironis memang, hanya lantaran dituduh mencuri sebuah alas kaki rusak milik perusahaan, Hamdani harus kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya..
  • 4. Awal dari kisah memilukan teruntuk penegakan hukum di Tanah Air ini berawal pada suatu petang, 4 September 2000. Saat itu, Hamdani akan menunaikan ibadah salat Asar. Seperti biasanya, Hamdani bersama rekan buruh lainnya secara bergantian menggunakan sandal apkiran yang tersimpan di sebuah gudang untuk mengambil air wudu. Anehnya, manajemen pabrik melaporkan Hamdani kepada Kepolisian Sektor Jatiuwung, Tangerang, dengan tuduhan mencuri. Padahal, kebiasaan meminjam sandal sebelum salat juga kerap dilakukan karyawan di pabrik itu.
  • 5. Isu pun merebak di kalangan karyawan bahwa tudingan itu hanyalah rekayasa belaka. Soalnya, selama ini, Hamdani dikenal sebagai pengurus serikat buruh di Karya Utama dan aktif memperjuangkan hak-hak karyawan di pabrik sandal yang terletak di kilometer 5, kawasan Tangerang, Banten. "Ada indikasi balas dendam juga" kata Aswad Sugiarto, rekan Hamdani. Apalagi, sandal yang dipinjam dianggap mereka sebagai barang reject atau rusak. "Masa sandal yang dipinjam malah dituduh hasil curian" ucap Aswad dengan geram. Itulah sebabnya, ketika PN Tangerang menggelar kasus Hamdani unjuk rasa pun kerap mewarnai persidangan yang dikenal dengan sebutan Kasus Sandal Bolong.
  • 6. Bahkan, saat awal persidangan yang bertepatan dengan hari kelahiran Hamdani ke-26, rekan-rekan buruh pun bersama-sama merayakan ulang tahun pria pemalu ini. Sayangnya, upaya sejumlah buruh untuk menggugah nurani sang hakim agar memutuskan kasus ini dengan penuh rasa keadilan tak terwujud. Dengan tegas, Ketua Majelis Hakim Suprapto tetap mengetokkan palu dan memvonis Hamdani bersalah. Sontak saja, putusan majelis hakim itu membuat para pendukung termasuk kuasa hukum Hamdani kecewa. Menurut Fredy Kusnanda, seorang di antara kuasa hukum Hamdani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, majelis hakim tak memahami kronologi kasus. Soalnya, tuduhan tersebut tak mendasar. Kendati begitu, Kepala Hubungan Masyarakat PN Tangerang Ade Komarudin menyatakan, mereka tak melihat latar belakang konflik perburuhan yang terjadi antara manajemen dan Hamdani. Soalnya, mereka hanya melihat tindak pidana yang dilakukan Hamdani, yakni mencuri sandal.
  • 7. Akhirnya, putusan yang dianggap berat sebelah itu dijalani Hamdani di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang selama hampir 3 bulan. Di dalam sebuah ruangan yang sempit dan pengap, Hamdani berusaha tabah menjalani hukuman atas perbuatan yang tak pernah dilakukannya "Saya merasa diperlakukan tak adil. Penegak hukum telah dipengaruhi orang berduit," ujar pria yang beralamat di Kosambi Bedeng RT 04/1 Desa Kayu Bengkok, Sepatan, Tangerang.
  • 8. Hari terus berganti, saat yang dinanti Hamdani untuk menghirup udara bebas pun tiba, 14 Januari 2001. Dengan ditemani istri, kedua orang tua, dan tim kuasa hukum, Hamdani melangkah keluar dengan keinginan untuk melupakan kehidupan di dalam bui. "Kehidupan di bui itu menyedihkkan tutur Hamdani. Hal serupa juga dirasakan keluarga yang ditinggalkan Hamdani. Menurut kedua orang tua Hamdani, selama sang anak tercinta mendekam dalam penjara, hati mereka dilanda kesedihan yang mendalam. Bahkan, hingga saat ini, mereka tak menerima tuduhan Hamdani sebagai pencuri. Namun, kepedihan itu lenyap ketika Hamdani tiba di rumah. Kebebasan Hamdani ini disambut gembira seluruh sanak keluarga Hamdani, khususnya sang istri yang tengah berbadan dua.
  • 9. Kembalinya Hamdani di tengah-tengah masyarakat juga disambut gembira rekan-rekannya. Soalnya, perjuangan yang dilakukan Hamdani selama ini dalam memperjuangkan hak-hak buruh mulai mendapat perhatian dari manajemen pabrik. Saat itu, mereka sempat berunjuk rasa menuntut hak- hak normatif, di antaranya dihapuskannya kontrak lantaran tak sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja. Selain itu, mereka juga menuntut adanya tunjangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kendati belum sepenuhnya tuntutan dikabulkan, kini perbaikan sejumlah kesejahteraan buruh mulai dialami buruh. "Lumayan, saat ini telah ada uang makan," ungkap Aswad.
  • 10. Kasus menyedihkan yang menimpa Hamdani ini juga menjadi perhatian publik. Soalnya kasus ini menunjukkan, rakyat kecil masih kesulitan dalam menggapai keadilan. Menurut Purwaningsih dari Institut Perburuhan Jakarta, dalam kasus ini menunjukkan terjadi perubahan pola dalam menyelesaikan kasus antara pengusaha dan buruh. "Banyak kasus yang berawal dari perburuhan dialihkan menjadi kasus kriminalitas," kata Purwaningsih. Apalagi, ketika di tingkat pengadilan majelis hakim kerap mengabaikan unsur perburuhan. Lantaran itulah, pemerintah, pengusaha, dan buruh harus berinisiatif dalam penyelesaian kasus perburuhan. Setidaknya dengan rumusan: pemerintah berinisiatif, pengusaha menjaga konsensus, dan buruh menjalani fungsi kontrol.
  • 11. PENYELESAIAN KASUS DI PENGADILAN Hukuman kurungan selama 2 bulan 24 hari oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, 23 Oktober tahun silam, dengan tuduhan mencuri sandal bolong. . Dengan tegas, Ketua Majelis Hakim Suprapto tetap mengetokkan palu dan memvonis Hamdani bersalah.
  • 13. Negara Indonesia merupakan negara hukum istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain: UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukumdan kita ketahui berlandaskan Pancasila sebagai landasan dalam membuat peraturan perundang-undangan agar tidak terlepas dari nilai-nilai pancasila yang telah disepakati sebagai simbol pemersatu dan pengguat keanekaragaman kehidupan di masyarkat baik dalam hal perbedaan agama,ras golongan bahkan kebiasaan adat istiadat yang mempengaruhi macam-macam golongan masyarkat.
  • 14. tanggapan kelompok kami untuk menganalsis dari kasus pencurian sandal bolong yang di tuduhkan kepada saudara hamdani tentu saja ada faktor – faktor penguat untuk tuduhan ini salah satunya,kita ketahui bahwa saudara hamdani bukanlah pegawai biasa namun dia adalah seorang pembela hak buruh dan terikat dengan Aktivis buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU),tentu saja dalam hal ini perusahaan menganggap hamdani bisa saja menjadi penghambat kebijakn dalam peraturan perusahaan dan salah satu jalan aman untuk menghilangkan penghambat ini tentu saja mengeluarkan hamdani dari perusahaan
  • 15. KESIMPULAN Perjalanan Penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih tidak maksimal. Penegakan hukum di Indonesia masih bersifat formalisme, sehingga sebagian aparat penegak hukum masih berpikir bahwa menegakan hukum sama dengan menegakan undang-undang/peraturan. Kasus-kasus seperti pencurian sandal jepit, pencurian semangka dan kakao, menjadi contoh penegakan hukum seperti ini.Demi menjunjung tinggi tujuan hukum khususnya nilai-nilai keadilan, maka moral dan integritas penegak hukum merupakan hal yang paling utama dan penting dibenahi dalam penegakan hukum di Indonesia, agar dapat tercipta hukum yang responsif dan progresif.Hukum Responsif dan Progresif merupakan hukum yang baik karena mengedepankan keadilan substansi daripada keadilan prosedural, terbuka untuk partisipasi masyarakat dan peka terhadap perubahan sosial. Hukum jenis ini akan lebih sesuai dengan konteks Indonesia yang masih mencari-cari jati diri dalam sistem hukumnya.