1. 1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSBANGTENDIK
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2012
2. ALUR KEGIATAN
Diskusi,Informasi dan
implementasi Permenpan no
21 tahun 2010, SKB no
01/III/PB/2011&no 6 th 2011
dan pengajuan angka kredit
pengawas sekolah.
1 Jam
Menyamakan persepsi dan
Implementasi Permenpan no
21 tahun 2010,SKB no
01/III/PB/2011& no 6 th 2011
dan pengajuan angka kredit
pengawas sekolah
Diskusi kelompok tentang
Implementasi Permenpan
no 21 tahun 2010 dan
pengajuan angka kredit
pengawas sekolah
Presentasi
kelompok hasil
kerja kelompok
Tanya jawab, refleksi
dan membuat kesimpulan
tentang Implementasi
permenpan no 21 dan
angka kredit pengawas
sekolah.
Pengawas sekolah dapat
membuat daftar usulan
penetapan angka kredit
dengan benar
Dapat menentukan daftar
usulan penetapan angka
kredit yang benar maupun
yang salah
Menindak lanjuti
permasalahan/kendala
usulan penetapan angka
kredit pengawas sekolah
2 Jam
2
Jam
1 Jam
3. THE POWER OF MEETING
E
D
C
B
A A. Saling Kenal
B. Saling Berkomunikasi
C. Saling Memahami dan
Menghargai
D. Empati dan Kebersamaan
E. Saling Berbagi dan Mengisi
BEST
PRACTICE
4. JABATAN
FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH
DAN ANGKA KREDIT
SERTA
PENGEMBANGAN
KARIRNYA
1. APA YANG
HARUS
DILAKUKAN
3. APA YANG
BELUM
DILAKUKAN
2. APA YANG
SUDAH
DILAKUKAN
4. APA YANG
AKAN
DILAKUKAN
7. Naik pangkat !!!
NAIK GAJI ALIAS MENINGKAT
KESEJAHTERAAN !!!
Ini semangat membara dalam hati
!!!
8. Moga-moga alasan pertama
yang menonjol !!!
Alasan kedua, yah, konsekwensinya saja
!!!
Niat yang ikhlas
untuk meningkatkan
mutu pendidikan
9. Pengalaman Lain
Kinerja Berubah
Kinerja Dievaluasi
Tidak Naik Pangkat
Naik Pangkat
Pelatihan
Hubungan Kinerja PS dan Kenaikan
Pangkat Pengawas Sekolah
Hubungan Klasik
Pelatihan Naik Pangkat
Hubungan Harapan Masa Depan
10. Dasar Hukum
Peraturan Menteri PAN
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 21 tahun 2010
tentang jabatan
fungsional pengawas
sekolah dan angka
kreditnya
11. Dasar Hukum
Peraturan Bersama
Menteri Pendidikan
Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian
Negara Nomor
01/III/PB/2011 dan Nomor
6 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan
Angka Kreditnya.
12. Perubahan ketentuan jabatan fungsional pengawas
sekolah mencakup substansi:
Rincian tugas pokok
Jenjang jabatan dan pangkat
Syarat pengangkatan
Jenjang jabatan
Kegiatan pada unsur utama dan penunjang
Angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan
jabatan/pangkat
Sanksi
Ketentuan peralihan
12
14. Utama
Madya
Muda
1. menyusun program pengawasan;
2. melaksanakan pembinaan Guru;
3. memantau pelaksanaan standar (isi, proses, kompetensi
lulusan, penilaian)
4. melaksanakan penilaian kinerja Guru;
5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program
pengawasan pada sekolah binaan;
6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan
profesional Guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;
7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional
Guru;
8. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan
profesional Guru.
8 Tugas Pengawas Muda + dan/atau kepala sekolah,
delapan SNP; dan/atau KKKS/MKKS dan
sejenisnya;
1. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan KS
(program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan
evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan SIM)
2. membimbing pengawas sekolah muda dalam
melaksanakan tugas pokok.
Uraian Kegiatan
Pengawas Sekolah
10 Tugas Pengawas Madya + wajib dengan kepala sekolah (tidak dan/atau),
1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program tingkat kabupaten/kota/provinsi;
2. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala
sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.
15. 15
Beban kerja Pengawas sekolah adalah 37,5 jam per-minggu
Sasaran pengawasan bagi setiap pengawas sekolah adalah:
a. untuk TK/RA dan SD/MI paling sedikit 10 satuan
pendidikan dan/atau 60 guru
b. untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK palinmg
sedikit 7 satuan pendidikan dan /atau 40 guru MP/KMP
c. untuk SLB paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau
40 guru
d. untuk pengawas BK paling sedikit 40 guru BK
Untuk daerah khusus paling sedikit 5 satuan pendidikan
16. PRESTASI KERJA PENGAWAS SEKOLAH YANG DAPAT
DI NILAI DENGAN ANGKA KREDIT
16
PENDIDIKAN
UNSUR UTAMA
> 80%
PENGAWASAN AKADEMIK DAN
MANAJERIAL
PENGEMBANGAN
PROFESI
PENUNJANG TUGAS
PENGAWAS SEKOLAH
UNSUR PENUNJANG
< 20%
17. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN PENGAWAS
SEKOLAH
17
1. UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1) Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ ijazah
2) Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional
calon pengawas sekolah dan memperoleh STTPP
3) Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional
pengawas sekolah dan memperoleh STTPP
B. PENGAWASAN AKADEMIK DAN
MANAJERIAL
1) Penyusunan program pengawasan
2) Pelaksanaan program pengawasan
3) Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan
4) Pembimbingan dan pelatihan profesional guru
5) Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus
C. PENGEMBANGAN PROFESI
1) Penyusunan karya tulis ilmiah
2) Pembuatan karya inovatif
18. 18
a.
•Peran serta dalam seminar/lokakarya di
bidang pendidikan/ kepengawasan
b.
•Keanggotaan dalam organisasi profesi
c.
•Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit
jabatan fungsional pengawas sekolah
d.
•Melaksanakan kegiatan pendukung
pengawasan sekolah
e.
•Mendapat penghargaan/tanda jasa
f.
•Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai
dengan bidang kepengawasannnya
2. UNSUR PENUNJANG
20. BUKTI FISIK PENGAWASAN
No Kriteria Bukti
A Menyusun
Program
Pengawasan
Tahunan
Muda= 0,6
Madya = 0,9
Utama = 1,2
memiliki dokumen program
pengawasan tahunan yang
memenuhi enam aspek sistematika:
1. Identitas
2. Pendahuluan
3. Identifikasi dan analisis hasil
pengawasan
4. Matriks Program Pengawasan
5. Penutup
6. Lampiran
20
A. Penyusunan Program Pengawasan
22. JENJANG JABATAN DAN
PANGKAT
JENJANG JABATAN
FUNGSIONAL
JABATAN GOL P. Prop
Pengawas Sekolah Muda Penata III/c KTI = 6
Penata TK. I III/d KTI = 8
Pengawas Sekolah
Madya
Pembina IV/a KTI = 10
Pembina TK. I IV/b KTI = 12
Pembina Utama Muda IV/c KTI = 14
Pengawas Sekolah
Utama
Pembina Utama Madya, IV/d KTI = 16
Pembina Utama IV/e
23. A. Pembuatan Karya tulis dan atau Karya Ilmiah
di Bidang Pendidikan Formal/Pengawasan
Profesi dan Angka Kreditnya
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah
dibidang pendidikan formal
/pengawasan yang dipublikasikan
a. dalam bentuk buku yang
diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
12,5
b. Dalam makalah ilmiah yang
diketahui pimpinan unit
6,0
24. 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang
pendidikan formal/pengawasan yang tidak
dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku 8
b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui
pimpinan unit.
4
3 Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang
pendidikan formal/pengawasan hasil gagasan
sendiri yang dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional 8
b Dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui
pimpinan unit. 4
25. 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang
pendidikan formal/pengawasan hasil gagasan
sendiri yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
7
b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang
diketahui pimpinan unit.
3,5
5. Menyampaikan prasaran berupa
gagasan/tinjauan dan atau ulasan ilmiah di
bidang pendidikan formal/pengawasan dalam
pertemuan ilmiah.
2,5
26. B. Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya
ilmiah di bidang pendidikan
formal/pengawasan
1. Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang
pendidikan formal/pengawasan yang
dipublikasikan;
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
7
b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui
pimpinan unit.
3,5
2. Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang
pendidikan formal/pengawasan yang tidak
dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku 3,5
b. Dalam bentuk makalah 1,5
27. C. Membuat karya inovatif
1 Membuat karya sains/teknologi tepat guna.
a. Kategori kompleks 4
b. Kategori sederhana 2
2. Menciptakan karya seni
a. Kategori kompleks 4
b. Kategori sederhana 2
3 Mengikuti Pengembangan Penyusunan
Standar/Pedoman, dan sejenisnya
a. Mengikuti Kegiatan Penyusunan
Standar/Pedoman dan sejenisnya pada
tingkat nasional
1
b. . Mengikuti Kegiatan Penyusunan
Standar/Pedoman dan sejenisnya pada
tingkat nasional
1
28. 28
PASAL 21 - Angka Kredit Penulisan KTI
KTI
2 PENULIS – penulis utama 60%, penulis kedua 40%
3 PENULIS - penulis utama, 50%, penulis ke-2, 3 masing-masing 25%
4 PENULIS - penulis utama 40%, penulis 2, 3, 4 masing-masing 20%
30. A. Peran serta dalam seminar/lokakarya di
bidang pendidikan formal/kepengawasan
sekolah
1. Mengikuti seminar/lokakarya
2. Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah
B. Keanggotaan dalam organisasi profesi:
Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas
atau kelompok kerja pengawas
31. C. Keanggotaan dalam tim penilai angka
kredit jabatan fungsional pengawas sekolah:
Menjadi anggota tim penilai jabatan
fungsional pengawas sekolah
D. Melaksanakan kegiatan pendukung pengawas
sekolah:
1. Melaksanakan tugas sebagai koordinator
pengawas sekolah
2. Mendapat tugas tertentu, sebagai panitia
(olimpiade MP/Guru, KS dan Pws berprestasi.
32. E. Mendapat penghargaan tanda jasa:
1. Prestasi kerja
2. Satya Lencana Karya satya
F. Memperoleh gelar ijazah yang tidak sesuai
dengan bidang yang diampunya
1. Doktor kehormatan/honoris causa dari lembaga
yang terakreditasi/diakui negara.
2. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya.
33. 33
Jabatan fungsional dapat dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi
apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan :
a. Sekurang-kurang nya 2 tahun dlm pangkat
b. Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK)
c. DP-3 bernilai baik
Pejabat fungsional dapat dinaikan jabatan setingkat lebih tinggi
apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan :
a. Sekurang-kurangnya 1 tahun dlm jabatan
b. Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK)
c. DP-3 bernilai baik
34. 34
1. Pengawas Sekolah (PS) dibantu
Korwas mencantumkan perkiraan
angka kredit PS pada format DUPAK
sesuai dengan bukti prestasi kerja
PS
2. Pencantuman perkiraan angka
kredit setiap butir dilakukan secara
berurutan
3. Korwas meneliti ulang kebenaran
isinya dan kemudian
menandatangani formulir serta
PRODESUR PENGAJUAN DUPAK
35. 35
Untuk Pengawas Madya, IV/b s.d Pengawas
Sekolah Utama, IV/e
Pengawas
Sekolah
GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA/
KADISPEND
Dengan Tembusan:
1. Kadisdik Prop
2. Kadisdik Kab/kota
MENDIKNAS
U.p. Sekretaris
Tim Penilai Pusat
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
disahkan oleh Korwas
3. SK pangkat/jabatan terakhir
4. PAK terakhir
5. SK yg relevan
4
Tim penilai
1 SET SAJA
A
36. 5. Untuk PS MUDA s.d. PS Madya, IV/b
36
PENGAWAS
SEKOLAH
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan unsur
utama dan penunjang yg disahkan
oleh Korwas
3. SK pangkat/jabatan terakhir
4. PAK terakhir
5. SK lain yg relevan
PEJ ES III PADA
DINAS DIK
PROP/KAB/KOTA
GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA
U.p. Sekretaris
Tim Penilai
Prop/Kab/kota
Dengan Tembusan:
1. Kadisdik Prop
2. Kadisdik Kab/kota
37. 37
Sampai dengan akhir tahun 2013, pengajuan usul PAK
Pengawas Sekolah Golongan IV/a ke IV/b s.d. IV/e
diajukan kepada:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
U.p. Kepala Biro Kepegawaian, selaku
Kepala Sekretariat Tim Penilai Pusat
Gedung C Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat
38. Pasal 31
38
(2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan
fungsional Pengawas Sekolah digunakan angka kredit
yang berasal dari angka kredit jabatan fungsional Guru.
Persyaratan lulus seleksi dan diklat calon Pengawas Sekolah
berlaku efektif mulai 1 Januari 2013
40. 40
1. Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit
2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
penurunan pangkat paling lama 3 tahun, atau
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah
3. Diberhentikan sementara sebagai PNS
4. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan
5. Cuti diluar tanggungan negara
6. Tugas belajar lebih dari enam bulan
41. 41
1. Telah selesai menjalani hukuman disiplin.
2. Setelah yg bersangkutan dinyatakan selesai
melaksanakan tugasnya dan usia paling tinggi
55 tahun
3. Dinyatakan aktif bekerja kembali setelah cuti
diluar tanggungan negara.
4. Dinyatakan aktif kembali setelah menyelesaikan
tugas belajarnya
5. Telah mengumpulkan Angka Kredit
a. Jenjang Jabatan yang terakhir.
b. Jumlah AK yang terakhir
Dapat
diangkat
kembali
42. 42
PENGAWAS SEKOLAH diberhentikan dari
jabatannya, apabila:
a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman displin tingkat
berat berupa penurunan pangkat; dan
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan
44. 22
Bagian Pertama
Pembebasan Sementara
Pasal 34
1. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan
Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
2. Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e,
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki
jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima)
angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
3. Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah;
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih. Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali
Pasal 35
1. Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan
fungsional Pengawas Sekolah.
2. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (3) huruf a dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas
Sekolah paling kurang 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara.