engembangan Kurikulum berbasis KKNI dan Merdeka Belajar Menuju Kompetensi Abad ke 21 di Indonesia

1. ARTIKEL PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
“Pengembangan Kurikulum berdasarkan KKNI dan Merdeka Belajar
Menuju Kompetensi Abad ke 21 di Indonesia ”
https://gururevindustri4.blogspot.com/
Kelompok
Rykha Avadian Wahyudi : 210020091
Riza Umami : 210020092
Netty Harnanik : 210020118
Sigit Prasetyo : 210020109
Kelas : TEP B 2021
Mata Kuliah : Perec. Pengembangan Kurikulum
Dosen Pengampu : Dr. Drs. Achmad Noor Fatirul, ST., M.Pd.
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
SEKOLAH PASCASARJANA
 PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) TEKNOLOGI PENDIDIKAN  PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN OLAHRAGA
JL. Dukuh Menanggal No.XII, Telp./ Fax. (031) 8273999 Surabaya 60234; Web Site: http://www.pps-unipasby.ac.id.

2. Pengembangan Kurikulum berdasarkan KKNI dan Merdeka Belajar
Menuju Kompetensi Abad ke 21 di Indonesia
Rykha Avadian Wahyudi(rykhaavadianw@gmail.com), Riza Umami(rissmam@gmail.com), Netty
Harnanik(nettyharnanik76@gmail.com), Sigit Prasetyo(sigitprasety78@gmail.com),
Program Studi Teknologi Pendidikan, Angkatan: 2021-B,
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Dosen Pengampu: Dr. Drs. Achmad Noor Fatirul, ST., M.Pd.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Kurikulum berdasarkan KKNI dan
berdasarkan Kurikulum merdeka belajar dalam mempersiapak peserta didik agar siap menghadapi
tuntunan kompetensi pada abad ke 21. kegiatan yang perlu dilakukan dalam implementasi
pengembangan kurikulum berbasis KKNI adalah : 1)Melakukan analisis SWOT, Tracer study, untuk
menjabarkan profil lulusan (SKL), 2)Merumuskan Kompetensi lulusan (LearningOutcomes) berbasis
KKNI, 3)Pemilihan bahan kajian sesuai 5 elemen kompetensi untuk menyusun matakuliah, 4)Membuat
matrik yang menggambarkan peta kompetensi, keluasan, kedalaman dan kemampuan yg ingin dicapai
dg bahan kajian, 5)membuat deskripsi untuk setiap mata kuliah kajian sesuai besaran sks, 6)Menyusun
struktur kurikulum Fakultas/Prodi, beserta Perangkat pembelajarannya dan Karakteristik utama
Kurikulum Merdeka Belajar adalah : 1.)Pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills
dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, 2)Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup
untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan
numerasi.3)Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan
kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Fokus
penelitian ini adalah pengembangan kurikulum untuk menghadapi tuntutan kompetensi abad 21 di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pustaka (review research) dan studi analisis untuk
membangun tatanan teoritis atas materi ini. Setelah menyelesaikan penelitian ini, diketahui bahwa
Perkembangan Kurikulum berdasarkan KKNI dan Berdasarkan Kurikulum Merdeka saling berintegrasi
menyiapkan peserta didik kita siap menghadapi daya saing kompetensi di abad ke 21
Keyword: KKNI, Merdeka belajar, Abad ke 21
I. Pendahuluan
Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu mempersyaratkan tersedianya kurikukum yang baik.
Kurikulum—sebagaimana dinyatakan Richard (2001) dan McNeil (2006)—memiliki peran yang
sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan. Sejalan dengan
itu, pengembangan kurikulum di perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan.
Pengembangan kurikulum harus dilakukan sebagai respon atas perkembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (IPTEK) (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal needs), serta kebutuhan
pengguna lulusan (stakeholder needs). Sungguhpun demikian, suatu kenyataan yang tidak dapat
dipungkiri bahwa pemahaman dosen dan pemangku kepentingan pendidikan tentang ihwal
kurikulum dan pengembangannya masih sangat beragam, dan masih dijumpai adanya miskonsepsi

3. Secara sosilologis, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa
masa kini dan masa mendatang. Sejalan dengan pandangan ini, kurikulum dikembangkan
berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa
kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Kurikulum
hendaknya diyakini sebagai rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda
bangsa.
Pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan kebutuhan pendidikan yang dapat memberi
kesempatan dan pengalaman kepada peserta didik mengembangkan segenap potensi diri yang
dimiiknya agan menjadi capaian orestasi yang unggul. Proses pendidikan harus memperhatikan
tingkat perkembangan berpikir, minbat, motivasi, dan segenap karakteristik yang dimiliki peserta
didik. Pendidikan harus mampu memfasilitasi bertumbuhkembangnya kecerdasan spiritual, social,
emosional, dan intelektual secara berimbang. Proses pendidikan harus memperhatikan tingkat
kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Dengan demikian, pendidikan
diharapkan akan mampu menghasilkan kecemerlangan akademik dan non-akademik peserta didik.
Pengembangan kurikulum harus pula memperhatikan kebutuhan pembelajaran Era Industri 4.0 dan
Society 5.0,
Terkait dengan Kurikulum Masa Depan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagaimana
dimuat dalam Paradigma Pendidikan Nasional Di Abad-21, dikemukakan, paradigma pendidikan
yang demokratis, bernuansa permainan, penuh keterbukaan, menantang, melatih rasa tanggung
jawab, akan merangsang anak didik untuk datang ke sekolah atau ke kampus karena senang, bukan
karena terpaksa. Meminjam kata-kata Ackoff & Greenberg (2008): “Education does not depend on
teaching, but rather on the self-motivated, curiosity and self- initiated actions of the learner.” (BSNP,
2010: 38)
Dengan mengacu pada paradigma pendidikan serta paradigma pendidikan nasional, BSNP
merumuskan 8 paradigma pendidikan nasional Masa Depan sebagai berikut:
1. Untuk menghadapi di Abad-21 yang makin syarat dengan teknologi dan sains dalam
masyarakat global di dunia ini, maka pendidikan kita haruslah berorientasi pada matematika
dan sains disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan (humaniora) dengan keseimbangan
yang wajar.
2. Pendidikan bukan hanya membuat seorang peserta didik berpengetahuan, melainkan juga
menganut sikap keilmuan dan terhadap ilmu dan teknologi, yaitu kritis, logis, inventif dan
inovatif, serta konsisten, namun disertai pula dengan kemampuan beradaptasi. Di samping
memberikan ilmu dan teknologi, pendidikan ini harus disertai dengan menanamkan nilai-nilai
luhur dan menumbuh kembangkan sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang

4. sejahtera dan bahagia di lingkup nasional maupun di lingkup antarbangsa dengan saling
menghormati dan saling dihormati.
3. Untuk mencapai ini mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan
pendidikan tinggi haruslah merupakan suatu sistem yang tersambung erat tanpa celah, setiap
jenjang menunjang penuh jenjang berikutnya, menuju ke frontier ilmu. Namun demikian,
penting pula pada akhir setiap jenjang, di samping jenjang untuk ke pendidikan berikutnya,
terbuka pula jenjang untuk langsung terjun ke masyarakat.
4. Bagaimanapun juga, pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian,
karena kemandirian pribadi mendasari kemandirian bangsa, kemandirian dalam melakukan
kerjasama yang saling menghargai dan menghormati, untuk kepentingan bangsa.
5. Khusus di perguruan tinggi, dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu dan
teknologi, maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam.
6. Dalam pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan kebhinnekaan etnis, budaya, agama dan
sosial, terutama di jenjang pendidikan awal. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan yang
berbeda ini diarahkan menuju ke satu pola pendidikan nasional yang bermutu.
7. Untuk memungkinkan seluruh warganegara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang
pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya pendidikan harus
dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan
oleh pemerintah (pusat dan daerah).
8. Untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas, sistem monitoring yang benar
dan evaluasi yang berkesinambungan perlu dikembangkan dan dilaksanakan dengan
konsisten. Lembaga pendidikan yang tudak menunjukkan kinerja yang baik harus dihentikan.
(BSNP, 2010: 43)
II. Metode Penelitian
Penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka (Library Review) yaitu cara cara menggunakan
pustaka dalam pengumpulan data dari dokumen kepustakaan seperti jurnal, buku, majalah dan
dokumen lainnya. Studi pustaka bertujuan untuk menentukan data dan bahan penelitian.(Zed, 2004)
dalam artian data tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berasal dari
kepustakaan, dengan membaca jurnal, buku dan dokumen-dokumen lainnya.(Soewajdi, 2012)
Teknik data yang diterapkan yakni dengan menggunakan dokumentasi serta penganalisisannya baik
dokumen yang tertulis, bergambar dan lainnya.(Syukmadinata, 2014) artikel ini ditulis dengan
menggunakan metode deskriptif analisis dari data yang telah dianalogi melalui redukasi data,
penguraian data, dan kemudian disimpulkan.

5. DIV/ S1T
DIII
DII
DI
SMU
PROGRAM
PROFESI
9
8
7
6
5
4
3
2
SMK
S1
PROFESI
SPESIALIS 1
S2T
S2
SPESIALIS 2
S3T
S3
III. Hasil
a) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Menurut Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia, Indonesian Qualification Framework, Dan Arah Kurikulum LPTK,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011,dijelaskan
beberapa konsep penting sebagai berikut:
1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), adalah kerangka penjenjangan kualifikasi
kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (ps.1 ay.1);
2. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem
pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.
3. KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi
terendah dan Kualifikasi – 9 sebagai kualifikasi tertinggi(Lihat: Skema di h. 8).dan
4. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional,
disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui
pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
5. Dengan terbitnya Perpres No. 8 Tahun 2012, maka setiap perguruan tinggi, termasuk LPTK
(Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan) tentunya harus segera merumuskan kurikulum
program studi yang berbasis KKNI.
Skema : 9 (sembilan) jenjang kualifikasi dalam KKNI

6. DIV/ S1T
DIII
DII
DI
SMU
PROGRAM
PROFESI
9
8
7
6
5
4
3
2
SMK
S1
PROFESI
SPESIALIS 1
S2T
S2
SPESIALIS 2
S3T
S3
III. Hasil
a) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Menurut Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia, Indonesian Qualification Framework, Dan Arah Kurikulum LPTK,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011,dijelaskan
beberapa konsep penting sebagai berikut:
1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), adalah kerangka penjenjangan kualifikasi
kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (ps.1 ay.1);
2. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem
pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.
3. KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi
terendah dan Kualifikasi – 9 sebagai kualifikasi tertinggi(Lihat: Skema di h. 8).dan
4. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional,
disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui
pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
5. Dengan terbitnya Perpres No. 8 Tahun 2012, maka setiap perguruan tinggi, termasuk LPTK
(Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan) tentunya harus segera merumuskan kurikulum
program studi yang berbasis KKNI.
Skema : 9 (sembilan) jenjang kualifikasi dalam KKNI

7. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang
dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang 1-3 dikelompokkan
dalam jabatan operator, jenjang 4-6 dalam jabatan teknisi atau analis, serta jenjang 7-9 jabatan
ahli. Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1; lulusan pendidikan menengah paling
rendah setara dengan jenjang 2; Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; lulusan Diploma
4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; dan seterusnya hingga
jenjang 9 doktor dan doktor terapan.
b) Tujuan, Cakupan, dan Kriteria Evaluasi Kurikulum
1) Tujuan Evaluasi Kurikulum
Evaluasi merupakan suatu proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan
deskriptif dan informasi yang menentukan nilai dan manfaat beberapa tujuan objek, desain,
implementasi dan dampak yang berguna untuk membuat keputusan, menyajikan
keperluan-keperluan untuk pertanggung jawaban dan mempromosikan pemahaman
terhadap fenomena yang terlibat. Menurut Brinkerhoff, dkk (1983: 1- 6), evaluasi
merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan dapat di capai. Dengan demikian
evaluasi kurikulum adalah proses membandingkan hasilimplementasi kurikulum dengan
tujuan yang ditetapkan guna mengetahui sampai sejauhmana target kurikulum dapat
dicapai.
Tujuan utama evaluasi kurikulum, bukan semata-mata untuk pembuktian, namun adalah
untuk perbaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Stufflebeam dan Shinkfield (1985: 165)
yang menyatakan “.... the most important purpose of evaluation is not to prove, but to
improve”. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk memperoleh data atau informasi akurat dan
objektif tentang pelaksanaan kurikulum untuk tujuan perbaikan.
2) Cakupan Evaluasi Kurikulum
Evaluasi terhadap Kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif, yang
mencakup 6 hal sbb.:
1. Evaluasi hasil belajar
2. Evaluasi proses pembelajaran
3. Evaluasi kompetensi mengajar dosen
4. Evaluasi relevansi kurikulum
5. Evaluasi daya dukung sarana dan fasilitas
6. Evaluasi program (akreditasi)

8. e) Karakteristik Kurikulum Merdeka
Kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kurikulum prototipe ini
dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial
serta pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Kurikulum Merdeka yang diklaim mampu
mendukung pemulihan pembelajaran akibat pandemi Covid-19 yang memunculkan learning loss
mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar
Pancasila.
2. Fokus pembelajaran pada materi esensial akan membuat pembelajaran lebih mendalam bagi
kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
3. Guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan
siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.
f) Kriteria sekolah yang akan Menerapkan Kurikulum Merdeka
Seperti telah diungkapkan oleh Mas Menteri, Nadiem Makarim, saat ini sedikitnya sudah ada 2.500
sekolah atau 31,5 persen sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka ini. Kurikulum ini
dipercaya membuat pembelajaran lebih sederhana, fokus, dan beban materi lebih ringan.
Meskipun tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran untuk menerapkan Kurikulum Merdeka ini,
sekolah yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka harus memenuhi beberapa kriteria pokok,
yaitu memiliki minat dan komitmen menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki
pembelajaran. Kepala sekolah terlebih dahulu akan diminta untuk mempelajari materi tentang
konsep Kurikulum Merdeka. Setelah akhirnya memutuskan untuk mencoba menerapkan kurikulum
merdeka, sekolah akan mengisi formulir pendaftaran dan survei singkat. Kesediaan kepala sekolah
dan guru dalam memahami dan mengadaptasi Kurikulum Merdeka pada konteks masing-masing
memiliki peranan penting yaitu menjadi kunci keberhasilan penerapan kurikulum ini.
Kemendikbudristek hanya menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil
survei sekolah yang telah dilakukan. Kemudian akan dilakukan pemetaan tingkat kesiapan dan
disiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan oleh sekolah.
Pentingnya mengenal Kurikulum Merdeka adalah untuk meminimalisir tingkat kesalahpahaman
terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka yang pada pelaksanaan
pembelajarannya menjadi lebih sederhana dan mendalam diharapkan dapat kembali melejitkan
potensi anak bangsa.

9. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindak evaluasi
perbaikan Kurikulum 2013.
Sebelumnya, kurikulum ini juga disebut sebagai Kurikulum Prototipe yang merupakan salah satu
bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam
berbagai bidang.
Kurikulum Prototipe adalah bentuk sederhana dari Kurikulum 2013 dengan sistem pembelajaran
berbasis pada proyek tertentu (Project Based Learning).
Dimulai sejak tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar
atau Kurikulum Prototipe ini telah diujicobakan pada setidaknya 2500 sekolah penggerak dan juga
SMK Pusat Keunggulan yang ada di Indonesia.
Hasilnya, sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum ini terbukti empat sampai lima bulan
lebih maju dibanding sekolah lain yang masih menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu
Kurikulum 2013.
Dengan begitu, pemerintah pun berupaya mengembangkan kurikulum ini secara lebih lanjut demi
penyesuaian strategi belajar di masa pandemi COVID-19. Peluncuran kurikulum merdeka juga
diiringin dengan peluncuran platform Merdeka Mengajar sebagai dukungannya.
Platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang dapat menjadi teman penggerak
untuk guru dan kepala sekolah yang mesti diunduh terlebih dahulu melalui gawai Android.
Platform ini menjadi langkah lanjutan dari upaya transformasi pendidikan berbasis digital di
Indonesia, serta disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar,
dan berkarya.
g) Perbedaan dengan Kurikulum Sebelumnya
Mulai tahun ajaran 2022/2023, penerapan Kurikulum Merdeka ini tidak hanya akan dikhususkan
pada satuan pendidikan tingkat SMA/sederajat saja. Namun, kurikulum ini juga bisa mulai
digunakan pada tingkat lainnya, seperti TK, SD, SMP, hingga Perguruan Tinggi (PT). Tentunya,
penerapan kurikulum ini memiliki perbedaan pada masing-masing jenjang.
 Di Tingkat SD
Sebelum membahas perbedaan kurikulum ini di tingkat SD, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa
Merdeka Belajar di tingkat PAUD/TK maknanya adalah merdeka untuk bermain.
Dengan begitu, penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat PAUD/TK adalah dengan mengajak anak
bermain sambil belajar, tidak terlalu berbeda dengan kurikulum sebelumnya.

10. tersebut. Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalam proses
pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum Merdeka.
Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap
kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi acuan Kemendikburistek
dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran.
Pada saat ini, sekolah masih boleh memilih kurikulum yang akan digunakan di satuan pendidikan
masing-masing. Pilihan kurikulum yang diberikan antara lain: Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat,
dan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan pengembangan dan penerapan
dari kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespon dampak dari pandemi Covid-19.
Pengertian Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa
bisa memilih pelajaran yang diminati.
Adanya pilihan bagi sekolah untuk menggunakan salah satu dari tiga kurikulum ini didasarkan pada
dua alasan berikut ini:
1. Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai
kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah.
2. Kebijakan memilih kurikulum diharapkan dapat memperlancar proses perubahan kurikulum
nasional karena dilakukan secara bertahap. Dapat dikatakan bahwa kebijakan memberikan opsi
kurikulum sekolah merupakan salah satu upaya manajemen perubahan.
Esensi Kurikulum Merdeka adalah pendidikan berpatokan pada esensi belajar, di mana setiap siswa
memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Tujuan merdeka belajar adalah untuk memitigasi
ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 secara efektif. Untuk saat ini Kurikulum
2013 tetap dapat digunakan sembari sekolah bersiap-siap untuk menerapkan kurikulum baru ini.
Setiap satuan pendidikan dapat menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap berdasarkan
kesiapan masing-masing.

11. e) Karakteristik Kurikulum Merdeka
Kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kurikulum prototipe ini
dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial
serta pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Kurikulum Merdeka yang diklaim mampu
mendukung pemulihan pembelajaran akibat pandemi Covid-19 yang memunculkan learning loss
mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar
Pancasila.
2. Fokus pembelajaran pada materi esensial akan membuat pembelajaran lebih mendalam bagi
kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
3. Guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan
siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.
f) Kriteria sekolah yang akan Menerapkan Kurikulum Merdeka
Seperti telah diungkapkan oleh Mas Menteri, Nadiem Makarim, saat ini sedikitnya sudah ada 2.500
sekolah atau 31,5 persen sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka ini. Kurikulum ini
dipercaya membuat pembelajaran lebih sederhana, fokus, dan beban materi lebih ringan.
Meskipun tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran untuk menerapkan Kurikulum Merdeka ini,
sekolah yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka harus memenuhi beberapa kriteria pokok,
yaitu memiliki minat dan komitmen menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki
pembelajaran. Kepala sekolah terlebih dahulu akan diminta untuk mempelajari materi tentang
konsep Kurikulum Merdeka. Setelah akhirnya memutuskan untuk mencoba menerapkan kurikulum
merdeka, sekolah akan mengisi formulir pendaftaran dan survei singkat. Kesediaan kepala sekolah
dan guru dalam memahami dan mengadaptasi Kurikulum Merdeka pada konteks masing-masing
memiliki peranan penting yaitu menjadi kunci keberhasilan penerapan kurikulum ini.
Kemendikbudristek hanya menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil
survei sekolah yang telah dilakukan. Kemudian akan dilakukan pemetaan tingkat kesiapan dan
disiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan oleh sekolah.
Pentingnya mengenal Kurikulum Merdeka adalah untuk meminimalisir tingkat kesalahpahaman
terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka yang pada pelaksanaan
pembelajarannya menjadi lebih sederhana dan mendalam diharapkan dapat kembali melejitkan
potensi anak bangsa.

12. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindak evaluasi
perbaikan Kurikulum 2013.
Sebelumnya, kurikulum ini juga disebut sebagai Kurikulum Prototipe yang merupakan salah satu
bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam
berbagai bidang.
Kurikulum Prototipe adalah bentuk sederhana dari Kurikulum 2013 dengan sistem pembelajaran
berbasis pada proyek tertentu (Project Based Learning).
Dimulai sejak tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar
atau Kurikulum Prototipe ini telah diujicobakan pada setidaknya 2500 sekolah penggerak dan juga
SMK Pusat Keunggulan yang ada di Indonesia.
Hasilnya, sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum ini terbukti empat sampai lima bulan
lebih maju dibanding sekolah lain yang masih menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu
Kurikulum 2013.
Dengan begitu, pemerintah pun berupaya mengembangkan kurikulum ini secara lebih lanjut demi
penyesuaian strategi belajar di masa pandemi COVID-19. Peluncuran kurikulum merdeka juga
diiringin dengan peluncuran platform Merdeka Mengajar sebagai dukungannya.
Platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang dapat menjadi teman penggerak
untuk guru dan kepala sekolah yang mesti diunduh terlebih dahulu melalui gawai Android.
Platform ini menjadi langkah lanjutan dari upaya transformasi pendidikan berbasis digital di
Indonesia, serta disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar,
dan berkarya.
g) Perbedaan dengan Kurikulum Sebelumnya
Mulai tahun ajaran 2022/2023, penerapan Kurikulum Merdeka ini tidak hanya akan dikhususkan
pada satuan pendidikan tingkat SMA/sederajat saja. Namun, kurikulum ini juga bisa mulai
digunakan pada tingkat lainnya, seperti TK, SD, SMP, hingga Perguruan Tinggi (PT). Tentunya,
penerapan kurikulum ini memiliki perbedaan pada masing-masing jenjang.
 Di Tingkat SD
Sebelum membahas perbedaan kurikulum ini di tingkat SD, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa
Merdeka Belajar di tingkat PAUD/TK maknanya adalah merdeka untuk bermain.
Dengan begitu, penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat PAUD/TK adalah dengan mengajak anak
bermain sambil belajar, tidak terlalu berbeda dengan kurikulum sebelumnya.

13. Abad Ke 21 Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi, 4(1), 1–20.
https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v4i1.895

14. h) Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka Belajar
Dalam setiap penerapan kebijakan, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang senantiasa
mengiringi. Demikian halnya dengan penerapan Kurikulum Merdeka pada berbagai tingkat satuan
pendidikan.
Kelebihan yang paling mencolok dari penerapan kurikulum ini adalah adanya proyek tertentu yang
harus dilakukan oleh para peserta didik sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih aktif dalam
upaya mengeksplorasi diri. Selain itu, kurikulum ini juga lebih interaktif dan relevan mengikuti
perkembangan zaman.
Meski begitu, penerapan Kurikulum Merdeka tak lepas dari berbagai kekurangan. Misalnya,
persiapan penggunaan kurikulum ini dinilai masih belum matang. Hal ini terlihat dari masih
kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kurikulum ini.
IV. Pembahasan
1. Pengembangan Kurikulum Berdasarkan KKNI
KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor.
Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak
lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara
nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non
formal, atau in formal) yang akuntanbel dan transparan.
Pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan
Learning Outcomes, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian,
Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusuan Rencana Perkuliahan.
Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja
secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung
jawab individu pada bidang kerjanya.
Capaian Pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu
pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang
terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

15. Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruaan tinggi. Rambu-rambu yang harus dipenuhi di
tiap jenjang perlu dapat membedakan:
1. Learning Outcomes
2. Jumlah sks
3. Waktu studi minimum
4. Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum
5. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
6. Akuntabilitas asesmen
7. Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip)
2. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar
sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka (yang sebelumnya
disebut sebagai kurikulum prototipe) dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih
fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi
peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran
adalah:
1. Pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil
pelajar Pancasila
2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam
bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan
kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.
V. Penutup
Perkembangan kurikulum merupakan suatu aspek yang tidak baku dan juga selalu berubah disetiap
generasi yang diiringi dengan adanya evaluasi. Hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan
kekurangan yang terdapat pada kurikulum sebelum adanya perubahan. Sudah tidak diragukan lagi
jika Abad 21 segalahal yang berkaitan dengan pendidikan selalu dihubungkan dengan kemajuan
teknologi, dimana teknologi merupakan suatu hal yang tidak asing dikalangan pendidikan maupun
masyarakat. Penyebab dari terciptanya out put yang berkualitas tertuju pada profesionalitas guru,
dimana guru merupakan mata pedang yang menjadi barisan terdepan menentukan jalannya
kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang telah ditetapkan. Seorang
guru juga berperan penting dalam menjadi fasilitator, evaluator dan motivator. Dimana hal tersebut
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi guru untuk terciptanya proses belajar mengajar yang
ideal. Pada abad sebelumnya, pembelajaran lebih dominan menggunakan paradigma teaching
dimana pembelajaran tersebut lebih terfokus pada guru dan peserta didik sebagai audienc,

16. sedangkan di abad 21 paradigma pembelajaran tersebut di ubah menjadi learning dimana peserta
didik menjadi pusat dalam pembelajaran.
Perkembangan Kurikulum berdasarkan KKNI dan Berdasarkan Merdeka belajar merupakan upaya
pengembangan Kurikulum yang saling berkaitan menuju tuntutan kompetensi abad ke 21. Dengan
harapan peserta didik kita nantinya menjadi generasi penerus bangsa dapat mengikuti daya saing
abad 21
Daftar Pustaka
Fatirul, A.N, (2020). Perencanaan dan pengembangan Kurikulum (Tinjauan Praktis dan Aplikasi
Menyusun Kurikulum. Penerbit Adi Buana University Press Surabaya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
http://baa.unas.ac.id/2013/04/kurikulum-nasional-berbasis-kompetensi-mengacu-pada-kkni/
https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/
https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/kurikulum-merdeka-belajar
Mukminan. (2015). Kurikulum Masa Depan. Seminar Dan Kuliah Tamu “Pembelajaran Modern,” 1–
15. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-mukminan/ba-32kur-masa-
depansemnas-untirta16-2-15.pdf
Suwandi, S. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra)
Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan
Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 1(1), 1–
12. https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13356
Maslahah, A. U. (2018). Penerapan Kurikulum Mengacu Kkni Dan Implikasinya Terhadap Kualitas
Pendidikan Di Ptkin. Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 13(1), 227–248.
https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.5717
Diah Rusmala Dewi. (2019). Pengembangan Kurikulum Di Indonesia Dalam Menghadapi Tuntutan
Abad Ke-21. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 8(1), 1–22.
https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.123
Abdillah, K., & Hamami, T. (2021). Pengembangan Kurikulum Menghadapi Tuntutan Kompetensi

17. Abad Ke 21 Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi, 4(1), 1–20.
https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v4i1.895