2. 1. PRODUK HUKUM YANG DIPAKAI OLEH PEMDA DKI
SEBAGAI ACUAN PEMBERIAN IZIN PELAKSAAN
REKLAMASI*
REGULASI PASAL DAN ISU TERKAIT
REKLAMASI
STATUS**
+ Netra
l
-
1. KEPPRES
52/1995
tentang
Reklamasi
Pantura
Jakarta
Pasal 4:
Wewenang dan tanggung
jawab Reklamasi Pantura
berada pada Gubernur DKI
Cat: untuk hal terkait penataan
ruang KEPPRES ini tidak berlaku
setelah terbitnya Perpres 54/2008
: Penataan Kawasan
Jadebotabek Punjur
✓
Developed by Rocky Pairunan
3. REGULASI ISU TERKAIT STATUS
+ Netral -
2. Perpres
54/2008
tentang
Penataan
Kawasan
Jadebotabek
Punjur
Cat: Peraturan
turunan PP No
26/2008 tentang
Rencana Tata
Ruang Nasional ,
dan UU26/2007
tentang
Penataan Ruang,
Reklamasi diperbolehkan
dengan beberapa
persyaratan umum (Pasal 34
:2, Pasal 42:2a dan 2b, dan
Pasal 45)
Revitalisasi dan rehabilitasi
Pantura Jakarta (Pasal 35:3)
Pemanfaatan ruang,
pengaturan, hak
pengelolaan, dan
pengendalian ruang diatur
oleh pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai
kewenangannya (Pasal 48
dan49 )
✓
Developed by Rocky Pairunan
4. REGULASI ISU TERKAIT STATUS
+ Netral -
3. PERDA No
1/2012 tentang
Rencana Tata
Ruang Wilayah
2030.
Pasal 101-110 tentang Kawasan
Strategis Pantura, termasuk di
dalamnya reklamasi dan
persyaratannya
Lampiran II PERDA, Tabel 6, Poin 2.4.
Tentang Kawasan Strategis Pantura.
✓
4. PERDA No
121/2012 tentang
Penataan Ruang
Kawasan
Reklamasi Pantai
Utara Jakarta
Mengacu pada UU No 27/2007
tentang Pengelolaan WP3K
Pembagian 3 kawasan reklamasi
dan peruntukannay, mencakup
pulau A-Q.
Detail komposisi penggunaan
lahan (RTH Publik, RTH privat,
kawasan perumahan dsb)
✓
KLH telah memberikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RTRW) 2010-2030 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta.
(http://www.jakarta.go.id/v2/news/2011/05/Pengembangan-Pantura-
Jakarta-Direstui-Pusat#.VwUsxPl97IU)
Developed by Rocky Pairunan
5. Izin Reklamasi (SK Gub DKI) 21 September 2012
Izin prinsip:
1. SKGubernur No. 1290/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip
Reklamasi Pulau F Kepada PTJakarta Propertindo;
2. SK Gubernur No. 1291/-1.794.2 tetang Persetujuan Prinsip
Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra;
3. SK Gubernur No. 1292/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip
Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;
4. SK Gubernur No. 1295/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip
Reklamasi Pulau K kepada PTPembangunan Jaya Ancol, Tbk
Izin prinsip di atas diperpanjang pada tahun 2014
Ijin Pelaksanaan:
1. Surat Keputusan Gubernur No. 1417/2012 tentang Persetujuan
Pelaksanaan Reklamas Pulau C oleh PT Agung Sedayu Group.
Sumber: http://www.rmoljakarta.com/read/2015/10/28/17062/Foke-
Terbitkan-Izin-Pelaksanaan-Reklamasi-Golf-Island-Developed by Rocky Pairunan
6. 3. HUKUM NASIONAL YANG TIDAK DIPAKAI OLEH PEMDA DKI
SEBAGAI ACUAN PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI
REGULASI ISU TERKAIT STATUS
+ Netral -
1. PERPRES No
122/2012 tentang
Reklamasi di
Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau
Kecil (WP3K)
Pentuan Lokasi mengacu Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil Prov, Kab/Kota dan/atau RTRW
Nasional, Prov, Kab/Kota (Pasal 4:1);
Izin lokasi dan reklamasi dari MKP
terbatas pada: Kawasan Strategis
Nasional Tertentu (KSNT) dan lintas
provinsi (Pasal 10:2)
Gubernur berwenang memberikan izin
lokasi dan pelaksanaan dalam
wilayah kewanangannya (Pasal 10:4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai
perizinan reklamasi diatur oleh Menteri,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya (Pasal 21)
✓
Developed by Rocky Pairunan
7. REGULASI ISU TERKAIT STATUS
+ Netral -
Pasal 32:
(1) Permohonan izin lokasi & izin
pelaksanaan reklamasi sebelum
ditetapkannya Perpres 122/2012
tetap diprosess;
(2) Izin lokasi & izin pelaksanaan
reklamasi yang telah diterbitkan
sebelum ditetapkannya PERPRES ini
tetap berlaku sampai dengan
jangka waktu izin berakhir
✓
Cat:
4 Izin Prinsip dan 1 izin pelaksanaan reklamasi diberikan sebelum
PERPRES 122/2012 diterbitkan.
Tahun 2014: Gub DKI Memperpanjang izin prinsip ke-4 pulau di
atas, dan mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi.
Developed by Rocky Pairunan
8. REGULASI ISU TERKAIT STATUS
+ Netral -
2. PERMENKP No
17/2013 tentang
Perizinan
Reklamasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil, dan
PERMENKP no
28/2014 tentang
Perubahan
PERMENKP No
17/2013
Cat: Peraturam
Turunan PERPRES
122/2012 tentang
Reklamasi di
WP3K
MKP berwenang memberikan izin lokasi
dan izin pelaksanaan reklamasi di KSN
(Pasal 5:1);
Cat: DKI Jakarta termasuk wilayah KSN bukan
KSNT
✓
Gubernur berwenang memberikan izin
reklamasi di wilayah kewenangannya ✓
Wajib mendapatkan rekomendasi dari
MKP, untuk izin lokasi reklamasi >25 Ha, dan
izin pelaksanaan reklamasi >500Ha
MKP tidak memberikan rekomendasi atas izin
lokasi dan izin pelaksanaan
(http://nasional.republika.co.id/berita/nasional
/umum/16/04/05/o5634d365-reklamasi-teluk-
jakarta-kewenangan-kkp)
✓
Developed by Rocky Pairunan
9. PERPRES No 122/2012 vs PERMEN KP No
17/2013, dan PERMEN KP 28/2014
PERPRES
Tidak memberikan mandat/wewenang ke
MKP untuk :
a. Memberikan izin lokasi & pelaksanaan
reklamasi di KSN;
b. Memberikan rekomendasi permohonan
izin lokasi & pelaksanaan reklamasi;
PERMENKP:
a. Wewenang MKP memberikan izin
lokasi & pelaksanaan di KSN;
b. Wewenang MKP memberi
rekomendasi atas permohonan izin
lokasi dan pelaksanaan
Developed by Rocky Pairunan
10. Master Plan Pengembangan Terpadu Pesisir
Ibukota Negara (PTPIN)
Reklamasi 17 pulau adalah tahap A dari master
plan PTPIN grand design “Garuda Megah”
Sumber: http://ncicd.com/ncicd/
Developed by Rocky Pairunan
11. Kesimpulan:
1. Izin prinsip dan pelaksanaan reklamasi adalah produk akhir
dari rangkaian peraturan yang telah ditetapkan
2. Gubernur DKI Jakarta berwenang memberikan izin lokasi dan
pelaksanaan reklamasi Pantura Jakarta
4 izin Prinsip
dan 1 Izin
pelaksnaan
Reklamasi
21 Sep 2012
PERPRES
54/2008
PERPRES
122/2012
(pasal 32)
PERDA 1/2012
& Perda
121/2012
Developed by Rocky Pairunan
12. 2. RTRW 2010-2030 beserta Rencana Detail Tata
Ruang, telah direkomendasikan KLHS oleh KLH.
3. Perpanjangan ijin prinisip, dan pemberian
pelaksanaan reklamasi diberikan setelah setelah
ditetapkannya PERPRES 122/2012 tentang Reklamasi
WP3K . Hal yang perlu dipertanyakan
Apakah pengembang telah melengkapi persyaratan
izin sesuai Perpres 122/2012 dan pasal-pasal yang
relevan pada PERMENKP 17/2013 dan 28/2014. (Izin
pelaksanaan tidak memakai Perpres 122/2012
sebagai acuan)
Developed by Rocky Pairunan
13. Reaksi Publik Terhadap
Reklamasi Pantura
Jakarta
Tidak ada konsultasi
publilk/pelibatan
stakeholder terhadap
rencana reklamasi
KEWAJIBAN untuk
Konsultasi Publik:
1. Proses penetapan
RTRW 2010-2030 dan
Rencana Detail Tata
Ruang.
2. Proses Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
terhadap penetapan
RTRW dan Rencana
Detail;
3. Proses penyusunan
AMDAL/Izin
lingkunganDeveloped by Rocky Pairunan
15. Rekomendasi Lainnya
1. Revisi PERPRES 122 tahun 2012 tentang reklamasi
wilayah pesisir, agar mengatur:
a. RTRW Daerah terintegrasi dengan encana
Zonasi dan Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil;
b. Pembentukkan tim evaluasi KLHS RTRW dan
Rencana Detail Tata Ruang yang memiliki
kegiatan reklamasi, yang beranggotakan dari
kementerian terkait
2. Percepatan penetapan PP tentang
Penyelanggaran KLHS sesuai mandat UU 32/2009
tentang Penglolaan dan Perlindungan Lingkungan
Hidup;
Developed by Rocky Pairunan
