Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Km 65 tahun 2002

3,864 views

Published on

ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

  • Be the first to comment

Km 65 tahun 2002

  1. 1. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 65 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI MENTERI PERHUBUNGANMenimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai, perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Armada Penjagaan Laut dan PantaiMengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, 1982) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319); 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647); 4. Teritoriale Zee En Mariteme Kringen Ordonantie Tahun 1939 (Stb 1939 Nomor 442) jo Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1939 tentang Pengusutan dan Penyidikan di Perairan Indonesia Politie Ter Zee Tahun 1935 (Stb 1935 Nomor 525); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 9. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Ratifikasi MARPOL 1973-1978; 10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 11. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
  2. 2. 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 1990 tentang Usaha Salvage dan atau Pekerjaan Bawah Air; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2001;Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 196/M.PAN/7/2002 tanggal 16 Juli 2002; MEMUTUSKAN:Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI Pasal 1(1) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut(2) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Pasal 2Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatanpenjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan dibidang pelayaran di perairan laut dan pantai. Pasal 3Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PangkalanPenjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi;b. Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai;c. Pelaksaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran;d. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air;e. Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran;f. Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;g. Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi;h. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik;i. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Pasal 4Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas, yaitu :a. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas Ib. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II
  3. 3. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Pasal 5Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I :a. Subbagian Tata Usaha;b. Seksi Operasi;c. Seksi Sarana dan Prasarana;d. Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 6(1) Subagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, hubungan masyarakat, rumah tangga, keuangan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, serta penyusunan statistik, peta kerawanan dan laporan(2) Seksi Operasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran, pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air, pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut, penanggulangan kebakaran, pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, penanggulangan pencemaran di perairan laut dan pantai serta pelatihan pengawakan kapal dan instalasi(3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, inventarisasi dan penyiapan penghapusan sarana dan prasarana serta pendistribusian logistik Bagian Kedua Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Pasal 7Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II, terdiri dari :a. Urusan Tata Usaha;b. Subseksi Operasi;c. Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, hubungan masyarakat, rumah tangga, keuangan serta penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, inventarisasi dan penyiapan penghapusan sarana dan prasarana, pendistribusian logistik serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penyusunan statistik, peta kerawanan dan laporan.(2) Subseksi Operasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran, pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air, pemberian
  4. 4. bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran, pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, penanggulangan pencemaran di perairan laut dan pantai serta pelatihan pengawakan kapal dan instalasi Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 9Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Pasal 10(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bagian Keempat Instalasi Pasal 11(1) Instalasi adalah sarana penunjang operasional di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai(2) Instalasi pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, terdiri dari : a. Kapal Patroli; b. Dermaga; c. Ruang Komando dan Komunikasi Penjagaan Laut dan Pantai; d. Bengkel; e. Asrama Punggahan dan Rumah Operasional; f. Bunker Air; g. Gudang Senjata dan Amunisi; h. Gudang Perlengkapan; i. Ruang Tahanan Sementara / Sel; j. Generator Set; k. Hely pad (Landasan Heli); l. Slip Way.(3) Pada setiap instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan tenaga fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan.
  5. 5. BAB III TATA KERJA Pasal 12Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, KepalaSubbagian, para Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Subseksi wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupunantar satuan organisasi di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai sesuaidengan tugas masing-masing. Pasal 13Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing danapabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 14Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantaibertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masingdan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 15Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sertabertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkalatepat pada waktunya. Pasal 16Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolahdan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untukmemberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 17Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikankepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 18Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepalasatuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV ESELON Pasal 19Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I adalah jabatan Eselon IIIaKepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II, Kepala Subbagian dan KepalaSeksi pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I adalah jabatan Eselon IV.a.Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas IIadalah Jabatan Eselon Va
  6. 6. BAB V LOKASI, KLASIFIKASI DAN WILAYAH KERJA Pasal 20(1) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I, berlokasi di Tanjung Priok – Jakarta(2) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II, berlokasi di : a. Tanjung Uban – Riau b. Tanjung Perak – Surabaya c. Bitung – Sulawesi Utara d. Tual - Maluku(3) Wilayah Kerja masing-masing Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 21(1) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I memberikan bantuan Kapal Kelas I dan Kelas II kepada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II untuk pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai(2) Penugasan kapal-kapal Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, keluar wilayah operasinya ditetapkan oleh Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut(3) Masing-masing pangkalan memberi dukungan operasional untuk kapal-kapal yang datang dari pangkalan lainnya Pasal 22Perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja menurut Keputusan ini ditetapkanoleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dariMenteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 23Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.18Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai dinyatakantidak berlaku. Pasal 24Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 2 Oktober 2002 MENTERI PERHUBUNGAN TTD AGUM GUMELAR, M.Sc
  7. 7. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;3. Menteri Keuangan;4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN TTD KALALO NUGROHO, SH NIP.120105102

×