Berkaitan dengan pajak

1. KASUS BANK BCA
1. Alur Masalah
Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi
Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak PT Bank Centra
Asia (BCA). Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, Hadi diduga melakukan
perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas dia sebagai
Direktur Jenderal Pajak 2002-2004.
Kasus ini berawal ketika BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi non
performance loan (kredit bermasalah) sekitar 17 Juli 2003. Nilai transaksi bermasalah PT
Bank BCA ketika itu sekitar Rp 5,7 triliun. "BCA Tbk dalam hal ini mengajukan keberatan
pajak atas transaksi non performance loan sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktorat PPh
(Pajak Penghasilan). Kemudian, setelah surat itu diterima PPh, maka dilakukan pengkajian
lebih dalam untuk bisa mengambil kesimpulan,"
Setelah melakukan kajian selama hampir setahun, kata Abraham, pada 13 Maret 2004,
Direktorat PPh menerbitkan surat yang berisi hasil telaah mereka atas keberatan pembayaran
pajak yang diajukan PT Bank BCA. Surat tersebut berisi kesimpulan PPh bahwa pengajuan
keberatan pajak BCA harus ditolak. "Direktur PPh menyampaikan kepada Dirjen Pajak
dalam kesimpulannya bahwa permohonan wajib pajak BCA ditolak,"
Namun, pada 18 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak ketika itu justru memerintahkan
Direktur PPh untuk mengubah kesimpulan. Melalui nota dinas tertanggal 18 Juli 2004, Hadi
diduga meminta Direktur PPh untuk mengubah kesimpulannya sehingga keberatan
pembayaran pajak yang diajukan PT Bank BCA diterima seluruhnya. "Dia meminta Direktur
PPh, selaku pejabat penelahaan, mengubah kesimpulan yang semula dinyatakan menolak
diubah menjadi menerima seluruh keberatan.
Pada hari itu juga, Hadi diduga langsung mengeluarkan surat keputusan ketetapan
wajib pajak nihil yang isinya menerima seluruh keberatan BCA selaku wajib pajak. Dengan
demikian, tidak ada lagi waktu bagi Direktorat PPh untuk memberikan tanggapan yang
berbeda atas putusan Dirjen Pajak tersebut.
Selain itu, keputusan Hadi Poernomo mengabulkan permohonan keberatan pajak yang
diajukan BCA juga semakin terasa janggal apabila mengingat hal serupa juga dilayangkan
Bank Danamon perihal keberatan pajak atas nilai transaksi sebesar Rp 17 triliun tetapi ditolak
oleh pengadilan pajak. Anehnya, hal ini serupa namun hasilnya berbeda.
2. Sanksi Hukum
Dalam kasus ini KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka dengan
dikenakan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar
berdasarkan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU no 31 tahun 1999
sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

2. Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dimana pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang
yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maupun setiap orang yang
menyalahgunakan kewenangan